Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

Analysis of the Practice of Captive Marriage in the Perspective of Feminism Jacob, Ananias Riyoan Philip; Muskanan, Frans Wilmat; Saragi, Ofwa Wati
International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Vol. 7 No. 2 (2026): International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science (Mar
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/ijesss.v7i2.1154

Abstract

This study wants to explain the injustice of women's rights in the habit/practice of capture marriage in Waimangura Village, West Wewewa District, Southwest Sumba Regency. This study also wants to identify whether women's helplessness in the practice of capture marriage is their choice or because of power pressure The purpose of this study is to find out how the existence of women in the practice of capture marriage. This research uses Simonne De Beauvoir’s existentialist feminisms theory This research uses a qualitative approach with a descriptive approach, while the data collection technique uses interview techniques, the subjects in this study consist of Waimangura Village women, Waimangura Village Government, PERUATI community and traditional leaders. The methods used are the interview method, and the documentation method. Based on the results of this study existentialist feminism, influenced by the thought of Simone de Beauvoir, has a keen view of the practice of capture marriage "Wenda Mawine". This view is based on ideas about freedom, autonomy, and dignity of individuals, especially women. Women's Backwardness Existentialist feminism sees the practice of capture marriage as a form of oppression against women that hinders their ability to reach their full potential. This can result in underdevelopment in women's lives, both personally and professionally.
Pergeseran Kuasa Adat atas Tanah Ulayat (Studi Kasus: dalam Komunitas Adat di Gendang Curu, Kabupaten Manggarai): The Shift in Customary Authority Over Communal Lands (Case Study: Among the Indigenous Community in Gendang Curu, Manggarai Regency) Kristina Anjelina Suryani; Frans W. Muskanan; Ananias R. P Jacob
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 4 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i4.10699

Abstract

Penelitian ini mengkaji pergeseran kuasa adat dalam perubahan status tanah ulayat pada komunitas adat di Gendang Curu, Kabupaten Manggarai. Permasalahan utama terletak pada transformasi legitimasi penguasaan tanah yang semula berbasis komunal dan dilekatkan pada struktur adat, menjadi kepemilikan individual yang memperoleh legitimasi melalui hukum negara. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana wacana kepastian hukum, keamanan, dan nilai ekonomi tanah diproduksi serta diinternalisasi melalui program sertifikasi dan mekanisme administrasi pertanahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat, dan aparat pemerintah, serta telaah dokumen pertanahan. Analisis dilakukan secara interpretatif dengan memanfaatkan konsep kuasa wacana pengetahuan dari Michel Foucault untuk memahami bagaimana produksi pengetahuan hukum negara membentuk cara pandang dan praktik sosial masyarakat terhadap tanah. Penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah di Gendang Curu pada awalnya dilegitimasi melalui sistem adat, narasi genealogis, dan pembagian Lingko yang menegaskan prinsip komunal. Tanah dimaknai sebagai warisan kolektif yang melekat pada identitas sosial masyarakat. Namun, melalui program sertifikasi tanah, muncul pemahaman baru bahwa sertifikat memberikan kepastian hukum dan jaminan ekonomi. Proses ini secara bertahap menggeser legitimasi dari otoritas adat menuju legalitas administratif negara, sehingga kewenangan substantif lembaga adat dalam pengelolaan tanah mengalami penyempitan.
Analisis Rencana Tata Ruang Kabupaten Nagekeo (Studi Kasus Pembangunan Kota Berkelanjutan di Kota Mbay) Anskarius Sue Nono; Frans W. Muskanan; Ambrosius Dedi A. Sinu
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.240

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perencanaan tata ruang terhadap Pembangunan keberlanjutan Kota Mbay, Kabupaten Nagekeo, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pembangunan Kota Mbay, Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan berjumlah 8 orang . Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data, triangulasi sumber, dan triangulasi metode. Teori yang digunakan adalah Teori Merilee S. Grindle (1980:10) yang menjelaskan tentang implementasi dalam kebijakan, dalam hal ini adalah RTRW pembangunan Kota Mbay yang sifatnya keberlanjutan. Model implementasi Merilee S. Grindle yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Dilihat dari isi kebijakan yakni Kepentingan dalam implementasi kebijakan ini dapat dilihat dalam peraturan daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Mbay Tahun 2017 – 2037 yang berfokus pada program perencanaan tata kota di lingkup kota Mbay. Tipe manfaat yang dapat dihasilkan dari Pembangunan ruang Kota Mbay adalah manfaat untuk masyarakat Kota Mbay itu sendiri. Derajat perubahan yang diinginkan yaitu setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dicapai dan seberapa besar perubahan yang ingin dicapai kea rah yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program tata ruang di Kota Mbay dilakukan oleh Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo, khususnya melalui Bidang Tata Ruang. Namun, proses ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak lain. Pemerintah Kabupaten Nagekeo, melalui Dinas PUPR, adalah pemegang otoritas utama dalam pelaksanaan tata ruang. Dilihat dasi lingkungan kebijakan bahwa implementasi rencana tata ruang di Kota Mbay merupakan upaya kolaboratif yang dipimpin oleh Bidang Tata Ruang Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang. Peraturan Daerah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Mbay, implementasinya menghadapi kendala signifikan berupa kelemahan pengawasan terhadap penggunaan lahan dan bangunan.
Empowerment of Indigenous Peoples Through Empowerment of Indigenous Institutions in Natural Resource Governance Ananias Riyoan Philip JACOB; Rex TIRAN; Frans Wilmat MUSKANAN
Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2025): Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Oktober – Januari 2026)
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indigenous peoples play a vital role in the sustainable management of natural resources, drawing upon local wisdom that has been passed down through generations. Customary institutions are essential for upholding cultural values, customary law, and the management of customary forest areas that are integral to their way of life. However, forest governance policies over recent decades have frequently overlooked their contributions, restricting access to and control over indigenous territories. A notable example is the alteration of the status of customary forest areas in Mutis-Timau National Park in East Nusa Tenggara, which were historically managed by the Dawan tribe through a customary prohibition system. While the designation as a national park offers conservation advantages, it has social implications for the indigenous peoples reliant on these forests. To tackle this issue, this initiative proposes a strategy aimed at reinforcing customary institutions as the primary actors in natural resource governance, utilizing a participatory approach rooted in local wisdom. The proposed solutions include: (1) enhancing the capacity of indigenous institutions, (2) fostering collaboration between indigenous peoples and governmental bodies, (3) promoting sustainable economic development based on natural resources, and (4) providing environmental education for the younger generation within indigenous communities.
Tata Kelola Sumber Daya Alam Rumput Laut Berbasis Kearifan Lokal di Desa Aryo Raf Valentino Radja; Frans W. Muskanan; Ananias R.P Jacob
Journal on Pustaka Cendekia Informatika Vol. 3 No. 2 (2025): Journal on Pustaka Cendekia Informatika: Volume 3 Nomor 2 June-September Tahun
Publisher : PT Pustaka Cendekia Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola kelompok petani rumput laut di Kelurahan Tablolong serta peran pemerintah dan aktor lokal dalam mendukung keberlanjutan usaha budidaya. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana prinsip-prinsip governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas diterapkan dalam pengelolaan kelompok petani rumput laut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kelompok belum berjalan optimal karena lemahnya manajemen internal, terbatasnya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan organisasi dan pemasaran hasil produksi. Selain itu, ketergantungan pada tengkulak dan fluktuasi harga turut memengaruhi posisi tawar petani. Meskipun demikian, terdapat potensi penguatan kelembagaan kelompok melalui peningkatan pelatihan, transparansi pengelolaan bantuan, dan kolaborasi antara pemerintah, penyuluh, dan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan tata kelola kelembagaan lokal menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan petani rumput laut secara berkelanjutan.
Strategi Politik Kemenangan Huruka Jora Calon Legislatif di Dapil II Kabupaten Sumba Barat : Penelitian Marselinus Ngura Nyayi; Yohanes F. Keon; Ananias R.P. Jacob; Frans W. Muskanan
Journal on Pustaka Cendekia Informatika Vol. 3 No. 2 (2025): Journal on Pustaka Cendekia Informatika: Volume 3 Nomor 2 June-September Tahun
Publisher : PT Pustaka Cendekia Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pctif.v3i2.111

Abstract

Pemilihan umum merupakan sarana utama dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih wakilnya di lembaga legislatif. Dalam proses tersebut, setiap calon legislatif membutuhkan strategi politik yang tepat untuk memperoleh dukungan masyarakat dan memenangkan kontestasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi politik yang digunakan oleh Huruka Jora dalam memenangkan pemilihan legislatif di Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Sumba Barat pada Pemilu tahun 2024. Fenomena kemenangan Huruka Jora menjadi menarik untuk diteliti karena kandidat tersebut pernah terjerat kasus korupsi dana desa, namun tetap memperoleh dukungan masyarakat dan berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat. Penelitian ini Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari calon legislatif, tim sukses, dan masyarakat pemilih. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori strategi politik dari Peter Schroder yang membagi strategi politik menjadi strategi ofensif dan strategi defensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan Huruka Jora dipengaruhi oleh penerapan strategi politik yang efektif melalui kombinasi strategi ofensif dan defensif. Strategi ofensif dilakukan dengan memperluas dukungan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat, sosialisasi politik, keterlibatan dalam kegiatan sosial dan adat, serta membangun komunikasi yang intensif dengan pemilih. Sementara itu, strategi defensif dilakukan dengan mempertahankan basis dukungan yang telah ada melalui penguatan jaringan keluarga, tokoh masyarakat, serta menjaga hubungan sosial yang baik dengan konstituen. Kombinasi kedua strategi tersebut mampu meningkatkan elektabilitas kandidat dan memperkuat legitimasi sosial di tengah masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks politik lokal di Sumba Barat, kedekatan sosial, hubungan kekerabatan, dan legitimasi budaya memiliki peran penting dalam menentukan pilihan politik masyarakat.
Strategi Kampanye politik Pasangan Heri-Fabi Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Manggarai Tahun 2024 Sevrianus Silvan Wewur; Ananias R.P Jacob; Frans W Muskanan
Journal on Pustaka Cendekia Informatika Vol. 3 No. 2 (2025): Journal on Pustaka Cendekia Informatika: Volume 3 Nomor 2 June-September Tahun
Publisher : PT Pustaka Cendekia Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pctif.v3i2.112

Abstract

Judul penelitian ini adalah “STRATEGI KAMPANYE PETAHANA” (Studi : Kemenangan Pasangan Herybertus G.L. Nabit Dan Fabianus Abu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Manggarai Tahun 2024). Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana strategi kampanye politik dan kampanye pemilu yang digunakan oleh pasangan Herybertus G.L. Nabit dan Fabianus Abu dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten manggarai tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari aspek kampanye politik pasangan petahana dari unsur tujuan yaitu dengan mempertahankan citra politik selama masa jabatannya sekaligus menegaskan keberlanjutan pembangunan yang sedang berjalan.Unsur strategi yaitu pasangan petahana berangkat dari isu-isu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat seperti infranstruktur, penguatan sektor pertanian, penyediaan lapangan kerja, serta pembangunan ekonomi rakyat dan pemerataan infranstruktur. Unsur komunikasi yaitu pasangan petahana difokuskan pada penyampaian pesan yang sederhana, konsisten narasi, integrasi saluran komunikasi serta komunikasi dua arah dengan masyarakat. Unsur media petahana mengandalakan teknologi modern dan interaksi tata muka untuk membangun citra, mengatur narasi serta menyebarkan pesan politik dengan cepat kepada berbagai sengmen pemilih dan unsur aktor Hery-Fabi atau pasangan petahana menjadi figur utama yang menjadi wajah kampanye namun keberhasilan kampanye juga berjalan dengan baik karena adanya tim sukses, simpatisan serta relawan yang memperluas jangkauan pesan berbagai lampisan masyarakat pedesaan dan urban. Pada aspek kampanye pemilu pasangan petahana memiliki unsur tujuan yaitu mendapatkan dukungan suara dengan mengabungkan kinerja nyata, komunikasi langsung yang intens, dukungan partai yang solid, dan penguatan citra melalui tim sukses yang terkoordinasi. Unsur strategi difokuskan pada segmentasi pemilih seperti petani dan pemuda melalui kunjungan door-to-door serta survei untuk menyempurnakan pesan yang relevan, melengkapi media konvensional seperti baliho dengan konten digital interaktif. Sinergi aktor utama calon, partai pengusung, dan tim sukses membangun kepercayaan melalui dialog dua arah yang autentik. Hasilnya, pasangan ini mendominasi dengan 71.027 suara, mengalahkan rival, berkat integrasi strategi realistis yang menonjolkan rekam jejak nyata dan adaptasi kanal komunikasi moderntradisional. Pendekatan ini membuktikan kekuatan kampanye incumbent dalam demokrasi lokal.
Implikasi Pemungutan Suara Ulang Terhadap Pemilu (Studi Kasus: Tps 2 Kelapa Lima, Kota Kupang Pada Pemilihan Gubernur 2024) Greggy Adiovico Rairutu; Ananias R. P. Jacob; Frans W. Muskanan; Syahrin B. Kamahi
Journal on Pustaka Cendekia Informatika Vol. 3 No. 2 (2025): Journal on Pustaka Cendekia Informatika: Volume 3 Nomor 2 June-September Tahun
Publisher : PT Pustaka Cendekia Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pctif.v3i2.132

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengawasan pemilu di TPS 02 Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2024 serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penurunan drastis partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara semiterstruktur bersama perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kupang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan pemilih lokal. Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan pemilu secara normatif telah memiliki standar yang jelas, namun dalam praktiknya mengalami kendala operasional akibat penumpukan pemilih yang memicu kelalaian verifikasi administratif oleh petugas KPPS. Dampaknya, terjadi kecolongan pengawasan berupa lolosnya 14 pemilih pindahan tanpa dokumen resmi (Formulir A5), yang kemudian melandasi rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan PSU. Pelaksanaan PSU pada 5 Desember 2024 memicu penurunan drastis partisipasi pemilih dari 71,91% menjadi 38,74%. Penurunan keikutsertaan ini disebabkan oleh gejala kelelahan politik (political fatigue), minimnya waktu persiapan, kurangnya sosialisasi, serta munculnya skeptisisme dan penurunan kepercayaan publik terhadap profesionalisme penyelenggara pemilu. Implikasi bagi demokrasi lokal menunjukkan adanya pembelahan perilaku pemilih menjadi kelompok spektator yang tetap adaptif dan kelompok apatis baru pasca-PSU.
Mobilisasi Politik Caleg Terpilih PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Kota Kupang Alexandro J. Ndapaduu Daepanie; Frans W. Muskanan; Rex Tiran; Ananias R.P Jacob
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.192

Abstract

Pemilihan Umum Legislatif merupakan sarana penting dalam demokrasi untuk menentukan wakil rakyat di lembaga legislatif. Keberhasilan calon legislatif dalam pemilu sangat dipengaruhi oleh strategi mobilisasi politik yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mobilisasi politik calon legislatif terpilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan utama lima calon legislatif terpilih PDI Perjuangan serta masyarakat pemilih. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori mobilisasi politik Stevano Bartolini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan caleg PDI Perjuangan dipengaruhi oleh mobilisasi politik yang efektif melalui mobilisasi massa, pemanfaatan sumber daya ekonomi, dan mobilisasi simbolik. Strategi tersebut dilakukan baik secara langsung melalui sosialisasi dan kampanye tatap muka, maupun secara tidak langsung melalui media sosial dan jaringan politik lokal. Mobilisasi politik yang terstruktur dan berbasis jaringan sosial menjadi faktor utama dalam memenangkan dukungan pemilih.
RELASI KEPENTINGAN ELITE LOKAL DALAM PEMBANGUNAN GEOTERMAL (PLTP) DI DESA SOKORIA, KECAMATAN NDONA TIMUR, KABUPATEN ENDE Rogerio Alvaro Roi Wangge; Ananias Riyoan Philip Jacob; Frans W. Muskanan
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 1 (2026): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, January 2026
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v3i1.2279

Abstract

The development of the Sokoria Geothermal Power Plant (GPP) in Sokoria Village, East Ndona Subdistrict, Ende Regency is part of Indonesia’s national renewable energy policy. However, this project is not only shaped by technical and economic considerations but also strongly influenced by local socio-political dynamics, particularly the interest relations of local elites. This study aims to analyze the forms of local elite interest relations in the development of the Sokoria GPP, the political, economic, and social interests underlying their involvement, and the impacts on local communities. This research employs a descriptive qualitative approach using in-depth interviews, field observations, and documentation as data collection methods. Data analysis is conducted using C. Wright Mills’ elite theory. The findings reveal that local elites play a dominant role in the decision-making process of the Sokoria GPP development, acting as intermediaries between developers and communities while also controlling information flows and benefit distribution. These interest relations tend to be elitist rather than participatory, resulting in unequal benefit distribution and community resistance. This study concludes that the success of geothermal development depends not only on technical and policy aspects but also on inclusive, transparent, and just socio-political governance.