Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.986
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum PESHUM
Addy Candra
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Penyidikan Anak Berkonflik Hukum Di Polresta Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Hasibuan, Jonathan Natanael; Dwikari Nuristiningsih; Addy Candra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5918

Abstract

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kelompok rentan yang memerlukan penanganan khusus dalam proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan prosedur penyidikan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di POLRESTA Bengkulu serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan UU SPPA. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung terhadap penyidik yang menangani perkara anak di POLRESTA Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POLRESTA Bengkulu secara umum telah menerapkan prinsip-prinsip UU SPPA dalam proses penyidikan, termasuk perlindungan identitas anak, pembatasan masa penahanan, pendampingan hukum, dan upaya diversi berbasis restorative justice. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan dalam hal keterbatasan personel penyidik anak bersertifikasi, kendala sosial dari sisi keluarga ABH, serta keterbatasan fasilitas pendukung yang belum sepenuhnya memenuhi standar ramah anak.
Upaya Penyidikan Tindak Pidana Judi Online: (Studi Kasus Di Polresta Bengkulu Kasus Di Polresta Bengkulu) Putra dewa, Riski; Dwikari Nuristiningsih; Addy Candra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6006

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas penyidikan tindak pidana judi online di Polresta Bengkulu beserta hambatan-hambatan yang ditemui selama prosesnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris berpendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penyidik dan anggota masyarakat, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyidikan pada umumnya telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, meliputi KUHAP dan UU ITE, mencakup tahap penyelidikan, penetapan tersangka, analisis forensik digital, hingga pemberkasan dan pelimpahan perkara. Namun demikian, efektivitas keseluruhan masih belum optimal akibat sejumlah kendala: keterbatasan personel berkeahlian teknologi informasi, peralatan forensik yang belum memadai, kesulitan dalam memperoleh dan mengautentikasi bukti elektronik, akses terbatas terhadap data yang tersimpan di server luar yurisdiksi nasional, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kapasitas penyidik, investasi pada infrastruktur forensik, penguatan koordinasi antarlembaga, dan edukasi hukum publik yang berkelanjutan menjadi langkah strategis yang perlu segera diambil.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Benda-Benda Cagar Budaya di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu Fery Ilham Afriansyah; Dwikari Nuristiningsih; Addy Candra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6039

Abstract

Cagar budaya merupakan entitas fisik dan non-fisik yang menduduki posisi fundamental dalam merekonstruksi peradaban, membentuk identitas nasional, dan memelihara memori kolektif suatu bangsa. Pelanggaran terhadap larangan fundamental ini membawa konsekuensi yuridis yang sangat berat dan tanpa kompromi. Pasal 105 mengatur secara definitif bahwa setiap entitas yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya akan dijerat dengan sanksi pidana kumulatif. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan benda-benda cagar budaya merupakan isu yang semakin mendesak di era globalisasi, di mana peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya menghadapi tantangan signifikan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian Social-legal atau penelitian hukum empiris. Pendekatan yang diginakan adalah pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan benda-benda cagar budaya di wilayah hukum Polresta Bengkulu merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan budaya nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengatur secara rinci berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan cagar budaya. Berdasarkan Pasal 105 UU No. 11 Tahun 2010. Meskipun UU No. 11 Tahun 2010 telah memberikan instrumen hukum yang sangat kuat dengan ancaman penjara hingga 15 tahun dan denda, realitas penegakan hukum di lapangan masih menunjukkan berbagai celah yang perlu diperbaiki.
Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Kepolisian dalam Hal Hilangnya Barang Bukti: Studi Kasus di Polres Kaur Aqbar Al Ma’rif; Addy Candra; Himawan Ahmed Sanusi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6185

Abstract

Problematika hukum dan etika yang amat serius muncul ketika barang bukti yang berada di bawah penguasaan penuh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian dinyatakan hilang, rusak, menyusut volumenya, atau berubah bentuknya. Kehilangan barang bukti di tingkat penyidikan bukanlah insiden operasional biasa, melainkan sebuah tragedi prosedural yang mendelegitimasi keseluruhan proses penegakan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, keberadaan barang bukti memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penyidikan dan penuntutan. Barang bukti tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membuktikan kebenaran suatu perkara, tetapi juga menjadi dasar bagi penegakan hukum yang adil. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi hilangnya barang bukti yang dapat mengganggu jalannya proses hukum dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban hukum penyidik kepolisian dalam hal hilangnya barang bukti, dengan studi kasus di Polres Kaur. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yang menggali pola prilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan prilaku nyata (actual behavior) yang dialami oleh anggota masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban pidana apabila terindikasi kuat adanya unsur tindak pidana murni, selain itu institusi Polri memiliki instrumen yurisdiksi internal melalui jalur disiplin dan etika profesi. Seorang oknum polisi yang menggelapkan barang sitaan akan diproses pidana sekaligus dipecat secara etika
Co-Authors Aqbar Al Ma’rif Djody Indra Nugraha Dwikari Nuristiningsih Felisya, Dhita Viona Fery Ilham Afriansyah Gita Varera Hasibuan, Jonathan Natanael Himawan Ahmed Sanusi Intan Indah Sang Putri Marcel Gabriel Tambun Marlinah Mhemes Tia Bella Naufal Budi Putra Athallah Putra dewa, Riski Rizon Effendi Rochman Satriady Vergino Setiawan Wilpriandi Pandiangan