Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.313
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SEIKO : Journal of Management & Business JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Admiministrasi Negara International Journal of Information Techonology and Education (IJITE) Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Jeane E Langkai
Universitas Negeri Manado
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Cherry Tampi; Wilson Bogar; Jeane Langkai
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.875 KB) | DOI: 10.53682/administro.v2i1.1676

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan pendekatan perspektis kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan serta aspirasi 51masyarakat. Partisipasi masyarakat dikaji dari peluang, hambatan dan keikutsertaan dalam memutuskan prioritas kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa belum melakukan proses identifikasi kebutuhan dan prioritas di tingkat jaga, bproses identifikasi belum memenuhi prinsip keterwakilan sebagai syarat terpenuhinya aspirasi secara kolektif, keterwakilan belum terpenuhi dalam tiap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa, Waktu pelaksanaan yang belum menyesuaikan dengan aktifitas rutin masyarakat, masyarakat belum memahami tentang kebutuhan perencanaan dan kompetensi berkomunikasi, dilakukan sosialisasi edukatif terkait perencanaan pembangunan oleh pihak berwenang,rendahnya partisipasi warga karena pembangunan belum berdampak positif terhadap warga Kecamatan Tareran dalam belum memenuhi tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Evaluasi Proses Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai di Kecamatan Tomohon Selatan Irma Laloan; Sisca Kairupan; Jeane Langkai
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (657.107 KB) | DOI: 10.53682/administro.v2i2.1681

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa proses implementasi program Bantuan Pangan Nontunai yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 di Kecamatan Tomohon Selatan Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan teknik analisis data triangulasi/gabungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan yang dilakukan dalam pemberian bantuan pangan nontunai sudah dilaksanakan namun dalam sumber dana, struktur birokrasi, verifikasi data, dan evaluasi implementasi masih terjadi ketimpangan hasil dari kebijakan pemberian bantuan pangan nontunai karena di dapati masyarakat yang benar miskin belum mendapat bantuan sedangkan masyarakat yang ekonominya sudah mampu masih tetap mendapat bantuan.
Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengambilan Keputusan di Desa Bakun Kecamatan Loloda Kebupaten Halmahera Barat Norlin Kotalaha; Thelma Wawointana; Jeane Langkai
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.183 KB) | DOI: 10.53682/administro.v2i2.1682

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam mengambil keputusan di desa Bakun Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan fokus pada Gaya kepemimpiana Kepala Desa dalam Pengamgambilan Keputusan di Desa Bakun kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. Data wawancara diperoleh dari Kepala urusan Umum, Ketua Badan Pemberdayaan Desa, Tokoh Adat , Tokoh masyarakat. Dokumentasi, tentang struktur organisasi perangkat Desa Bakun, data tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa cenderung bergaya otoriter, belum mengkomunikasikan apa yang diharapkan dari mereka, cenderung belum mendukung, pemimpin bersifat ramah terhadap bawahannya, atau gaya kepemimpinan yang perlu memandang dan melaksanakan dalam dua dimensi yakni mengarahkan, beorintasi produk,dan berjuang pada gaya kepemimpinan otokratis dan mendukung berorintasi pada bahawan dan berjaung pada tipe kepemimpinan bebas kendali. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa Bakun Kecamatan Halmahera Barat : a).belum berorientasi pada tugas sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan tentang kepala desa, b). belum mementingkan hubungan kerjasama, c). belum berorientasi pada bawahan.
Implementasi Program Proteksi Kebakaran di Tondano Kabupaten Minahasa Jeane Langkai
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.625 KB) | DOI: 10.53682/administro.v3i2.2798

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Manajemen Proteksi Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Minahasa di Tondano. penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah masih begitu banyak kekurangan di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Minahasa mulai dari WMK atau Pos pemadam Kebakaran, seharusnya ditiap Kecamatan itu harus mempunyai Pos Pemadam Kebakaran, tetapi Dinas Pemadam Kebakaran baru mempunyai 3 WMK atau Pos Pemadam Kebakaran. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran yaitu berjumlah 9 armada terdiri dari 7 fire truck dan 1 unit mobil komando dan 1 unit ambulance di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) MANADO Agnes Theresia O. Rembet; Jeane E. Langkai; Sisca B. Kairupan
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2022): December
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v2i1.496

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi implementasi kebijakan pemilik kendaraan bermotor dalam membayar pajak di Sistem Administrasi Tunggal Satu Pintu (SAMSAT) Manado. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan terlebih dahulu menentukan informan sebanyak 10 orang dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemilik kendaraan bermotor dalam membayar pajak pada Sistem Administrasi Tunggal Satu Atap (SAMSAT) Manado belum optimal dan baik dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut seperti yang terlihat pada fokus penelitian yang meliputi, a). sosialisasi Penerapan Sistem Terintegrasi Kendaraan Bermotor diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015, b). kesulitan teknis, melakukan operasi SAMSAT dengan pihak terkait seperti polisi lalu lintas, c) keragaman perilaku kelompok sasaran adalah keragaman perilaku wajib pajak, d) kisaran perubahan perilaku yang diinginkan, yaitu keinginan seluruh wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya, e). kondisi sosial ekonomi berupa dukungan masyarakat dari masyarakat di Manado. kemudian dari hasil penelitian di fokus penelitian ditemukan permasalahan dalam proses sosialisasi kebijakan terdapat kendala karena hanya dilakukan di beberapa tempat tetapi tidak secara keseluruhan, terdapat kendala dalam proses koordinasi antar pemangku kepentingan yang menjalankan kebijakan, lalu ada temuan masyarakat sosialisasi apatis, setelah itu ditemukan dalam implementasi kebijakan ini belum merata karena tidak memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, berbagai permasalahan dan temuan berdampak besar pelaksanaan kebijakan ini belum dilakukan secara optimal.
Evaluasi Implementasi Kebijakan Sertifikasi Kelaiklautan Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bitung Majumi Amelia Kerenafuk Mamuaja; Jeane Elisabeth Langkai
Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2023): Juni 2023, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan (
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36412/jce.v7i1.5734

Abstract

Following up on demands for the seaworthiness of ships described in the shipping law, the Minister of Sea Transportation issued a Minister of Transportation Regulation Number PM 110 of 2016 concerning Ship Safety Inspector Officers. Factors causing ship accidents are the non-fulfillment of ship safety and seaworthiness standard requirements in accordance with statutory provisions and government regulations or policies that have been stipulated. This study aims to reveal the implementation of the ship's seaworthiness certification policy and the determinants of the implementation of the ship's seaworthiness certification policy. This study used qualitative methods using observation and interviews as data collection methods. The results of this study indicate that the implementation of the ship's seaworthiness certification policy based on the focus studied is the size and objectives of the policy, human resources, KSOP commitment, PKKK officials, KSOP have a good relationship with ship operators, and obstacles to obtaining a seaworthiness certificate. The determinants of the implementation of ship seaworthiness certification policies are the attitude of the implementer, communication and coordination between agents, and sources of funds
Prosedur Pelayanan Pengurusan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Christi Jovanca Madi; Jeane Elisabeth Langkai; Steven Tarore; Diza Ramadhani S
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 15 No 1 (2023): Administrasi Pelayanan Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v15i1.3512

Abstract

The purpose of this study is to find out the service procedures for managing electronic KTPs at the Population and Civil Registration Office of Minahasa Regency which have not been maximized. The approach used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis used is data collection, data condensation, data presentation and conclusion. The results of this study indicate that judging from the KTP-Electronic service procedures at the Population and Civil Registration Office of Minahasa Regency, it can be seen from several indicators, namely, 1) Procedures for Submitting Applications, this indicator found that there are still obstacles to the lack of providing information regarding the flow of submissions and information regarding requirements. 2) Procedures for Handling The services provided by the agency are good enough where the employees in charge of providing services are careful enough in providing the existing services. 3) The method of delivering service results where in this indicator it is found that the delivery of results carried out is not in accordance with the existing SOP where there is still no certainty of the time given by the agency as a service provider, this is due to constraints on available facilities and infrastructure
SERVICE MECHANISM OF HEALTH INSURANCE CARD REACTIVATION HEALTH INSURANCE CARD (KIS) IN THE SOCIAL SERVICE OFFICE OF MINAHASA DISTRICT Langkai, Jeane E.; Dilapanga, Abdul Rahman; Kurumbatu, Waraney
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 3 (2023): Dinamika Governance- OKTOBER
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i3.4148

Abstract

This research aims to analyze and describe the KIS Health Insurance Card Reactivation Service at the Minahasa Regency Social Service. through 4 indicators. The research results show that. 1). The simplicity of the service process is still not felt by the public because there are still people who complain that the service mechanism is complicated and does not match what is expected, 2). Clarity of information on service mechanisms is also something that is difficult for the public to obtain, as evidenced by the fact that there are still many people who do not know the mechanism for activating KIS in the Social Service, 3). In terms of clarity, the service schedule for the community is well understood by existing employees and the community, 4). service certainty which includes certainty about the timing of service implementation and completion of public services, the public still cannot feel certainty regarding these two things. Based on the results of this research, it is recommended that 1). The KIS reactivation service mechanism carried out by the Minahasa Regency Social Service is further simplified by making the community only take care of reactivation in one place to make it easier, 2). It would be a good idea for the service mechanism to need more socialization or reporting so that many people understand and understand when reactivating KIS at the Minahasa Regency Social Service, 3). The clarity of the service schedule is well understood by the public and employees, but there is always room for changes for the better, where if necessary, 24 hour online service will make service easier, 4). Service certainty is one of the things that the community really needs so that they can easily know when they can be served and when they have been served, so it would be better if the Minahasa Regency Social Service prioritizes reactivation services with a pick-up and drop-off program for the community. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pelayanan Reaktivasi Kartu Jaminan Kesehatan KIS di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. melalui 4 indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. 1). Kesederhanaan proses pelayanan masih belum dirasakan oleh masyarakat karena masih ada masyarakat yang mengeluhkan mekanisme pelayanan yang berbelit-belit dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, 2). Kejelasan informasi mekanisme pelayanan juga menjadi hal yang sulit didapatkan oleh masyarakat, terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mekanisme pengaktifan KIS di Dinas Sosial, 3). Dalam hal kejelasan jadwal pelayanan kepada masyarakat sudah sangat dipahami oleh pegawai dan masyarakat yang ada, 4). kepastian pelayanan yang meliputi kepastian waktu pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pelayanan publik, masyarakat masih belum dapat merasakan kepastian mengenai kedua hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan agar 1). mekanisme pelayanan pengaktifan kembali KIS yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa lebih disederhanakan lagi dengan membuat masyarakat hanya mengurus pengaktifan kembali di satu tempat saja agar lebih mudah, 2). Ada baiknya mekanisme pelayanan perlu lebih banyak sosialisasi atau pemberitaan agar banyak masyarakat yang mengerti dan paham saat melakukan pengaktifan kembali KIS di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, 3). Kejelasan jadwal pelayanan sudah cukup dipahami oleh masyarakat dan pegawai, namun selalu ada ruang untuk perubahan yang lebih baik dimana jika perlu pelayanan online 24 jam untuk memudahkan pelayanan, 4). Kepastian pelayanan merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat agar dapat dengan mudah mengetahui kapan mereka dapat dilayani dan kapan mereka telah dilayani, sehingga akan lebih baik jika Dinas Sosial Kabupaten Minahasa lebih mengedepankan pelayanan reaktivasi dengan program jemput bola kepada masyarakat.
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Luaan Kecamatan Tondano Timur Sendouw, Recky H.E; Langkai, Jeane E; Pangerapan, Matthew Joel
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v3i2.17245

Abstract

This study aims to describe the Policy Implementation of the Family Hope Program (PKH) in the Luaan Village, Tondano Timur District, Minahasa Regency. This study uses a qualitative approach. The results showed that: 1) PKH assistance was not on target due to invalid data. The data at the Center and at the Regions are out of sync and there is no periodic updating of data. 2) The distribution of PKH assistance was not timely; there are unscrupulous aid agents who reduce the quantity and quality of aid; and hampered because the Prosperous Family Card (KKS) often has errors due to invalid data. 3) PKH assistance will be very beneficial if it is received by truly deserving people. However, there are people who year after year continue to receive this assistance. This means that this program is not successful because it is not able to change the people's standard of living.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Luaan, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bantuan PKH tidak tepat sasaran karena data yang tidak valid. Data di Pusat dan di Daerah tidak sinkron dan tidak ada pemutakhiran data secara berkala. 2) Penyaluran bantuan PKH tidak tepat waktu, adanya oknum pendamping yang mengurangi kuantitas dan kualitas bantuan, serta terhambat karena Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sering terjadi kesalahan akibat data yang tidak valid. 3) Bantuan PKH akan sangat bermanfaat jika diterima oleh orang yang benar-benar berhak. Namun, ada saja orang yang dari tahun ke tahun terus menerima bantuan ini. Hal ini berarti program ini tidak berhasil karena tidak mampu mengubah taraf hidup masyarakat.  
Collaborative of Mount Tumpa Forest Park (Tahura) Conservation Area HV People in Manado City using IT Management Based Pandawa, Roy Marthen; Langkai, Jeane E.; Kairupan, Sisca B.
International Journal of Information Technology and Education Vol. 2 No. 1 (2022): December 2022
Publisher : JR Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62711/ijite.v2i1.96

Abstract

Mature this management collaboration (collaborative management) in a area conservation Forest considered suitable and capable for reduce various conflict problems that arise. Type research used is qualitative Study descriptive qualitative, descriptive that is something formula driving problem study for explore or take pictures situation social will researched in a manner thorough, broad and deep. Data collected with technique interviews and observations. Study conducted for Describe, analyze and interpret management collaboration of the Gunung Forest Park Conservation Area (TAHURA) Tumpa HV People in Manado. Nope exist involvement and benefits regularly directly felt by the community is indicator that the management done during this not yet suitable by meaning, purpose, principle as well as meaning conservation source power nature live As impact from centralized management and only emphasize one principle protection already bring impact against area in the form of damage environment in the area Forest Park Conservation (TAHURA) Gunung Tumpa HV People. Required change paradigm management, namely collaboration collaboration Management of the Forest Park Conservation Area (TAHURA) Gunung Tumpa HV People must conducted in a manner participatory through actual and factual involvement to role community and related stakeholders other as partner work government. With refers to existing regulations and policies, agencies technical must transparent in give freedom for Public for To do Conservation Area Management especially in Utilization Blocks.
Co-Authors ABDUL RAHMAN DILAPANGA Agnes Theresia O. Rembet Alfian Chrisye Alou Aprisilia Tumilantouw Britny Mangundap Charles H S Tangkau Charles Tangkau Cherry Tampi Christi Jovanca Madi Deifie Rapar Dilapanga, M.Si, Dr. Abdul R. Diza Ramadhani S Fitri Herawati Mamonto Irma Laloan Jetty Erna Hilda Mokat Kapahang, Vidi Kotalaha, Norlin Kurumbatu, Waraney Laloan, Irma Astried Legi, Michael M. Fikro Rusdi Madi, Christi Jovanca Majumi Amelia Kerenafuk Mamuaja Mokat, Jetty E. H Mowilos, Rebecca C. Muyu, Elkana Nikita Rawung Norlin Kotalaha Pandawa, Roy Marthen Pangerapan, Matthew Joel Pulukadang, Raisha A.M. Rachelia Wenas Ramadhani S, Diza Rapar, Deifie Herling Rawung, Nikita Tesalonika Rebecca Christy Mowilos Recky H.E. Sendouw Sisca B. Kairupan Tampi, Cherry Tangkau, Ch. H. S. Tangkau, Charles H. S Tarore, Steven Vleike Thelma Wawointana Tumbel, Goinpeace Handerson Vidi Kapahang Wilson Bogar Yulius, Sendow Ridel