Articles
Perspektif Guru dan Siswa SMKS Fania Salsabila Kota Jambi tentang urgensi pembelajaran hukum ketenagakerjaan untuk membangun entrepreneurship Alumni
Rafindo, Yanuar;
Salam, M;
Dewi, Nurmalia;
Yetniwati, Yetniwati
Academy of Education Journal Vol. 15 No. 1 (2024): Academy of Education Journal
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47200/aoej.v15i1.2288
This research aims to find out the perspective of teachers and students of Fania Salsabila Vocational School, Jambi City regarding the urgency of learning employment law to develop entrepreneurship alumni. To find out the importance of your rights and obligations as a worker, then regarding existing employment laws. This research was conducted at Fania Salsabila Vocational School, Jambi City. Research data was obtained by observing, interviewing and documenting teachers, students and the head of the Jambi Province official vocational school assessment curriculum section. The informants used as subjects included: 2 teachers, 3 students and 1 Jambi provincial office. The approach used is a descriptive qualitative approach with descriptive qualitative research type narrative research. The research results can be concluded that the perspective of vocational school teachers and students regarding the urgency of learning labor law is that teachers and students do not know enough, understand labor law but know it is important and agree that learning labor law is important. From the results of this research, it is recommended that teachers and students work together to realize labor law learning in the curriculum and vocational high schools.
Perjanjian Salang Pinjam Tanah Sawah Pusaka Tinggi pada Masyarakat Adat Desa Palak Aneh Kota Pariaman
Tri Antisya, Viona;
Yetniwati, Yetniwati;
Suhermi, Suhermi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v4i2.24037
This study aims to find out and analyze how the implementation of the loan agreement on heritage rice field land and the causal factors and efforts to resolve the non-implementation of the loan agreement on heritage rice field land in indigenous peoples in Palak Aneh Village, South Pariaman District, Pariaman City. As for the formulation of the problem is: How is the implementation of the salang-salang loan agreement on heritage rice field land as well as the causal factors and what settlement efforts are made from the non-implementation of the agreement on the loan-salang loan from heritage rice field land to indigenous peoples in Palak Aneh Village, South Pariaman District, Pariaman City?. This research method is an empirical juridical legal research. The results of this research and discussion state that not all mortgage holders in the Palak Aneh Village community carry out the obligations as agreed in customary law. The factors in the non-performance of this loan agreement were due to: 1) Lack of Communication between the Parties; 2) Harvest Failure; 3) No Redemption Deadline. Settlement efforts carried out by way of deliberation and consensus. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis bagaimana pelaksanaan perjanjian salang pinjam tanah sawah pusaka tinggi serta faktor-faktor penyebab dan upaya penyelesaian yang dilakukan dari tidak terlaksananya perjanjian salang pinjam tanah sawah pusaka tinggi pada masyarakat adat di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. Adapun yang menjadi perumusan masalah adalah: Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian salang salang pinjam tanah sawah pusaka tinggi serta faktor-faktor penyebab dan upaya penyelesaian apa yang dilakukan dari tidak terlaksananya perjanjian salang pinjam tanah sawah pusaka tinggi pada masyarakat adat di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman?. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan ini menyatakan bahwa tidak semua pemegang gadai masyarakat Desa Palak Aneh menjalani kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dalam hukum adat. Faktor-faktor dari tidak terlaksananya perjanjian salang pinjam ini disebabkan karena: 1) Kurangnya Komunikasi Para Pihak; 2) Gagal Panen; 3) Tidak Ada Batas Waktu Penebusan. Upaya penyelesaian yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
Democratic Values in Nagari: An Analysis on Electoral System Shifts in One Province of Indonesia
Yarni, Meri;
Prasna, Adeb Davega;
Yetniwati, Yetniwati;
Saputra, Beny
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 7 Issue 2 (2024) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24090/volksgeist.v7i2.12106
The Nagari system, a traditional form of regional government in Minangkabau, has historically employed a direct election method that empowers community members to elect their leaders. This model of participation aligns with the democratic values enshrined stated in the 1945 Constitution and the principles of human rights. However, a 2018 regulation altered this process, transitioning the selection of Nagari leaders from direct community engagement to an indirect election facilitated by the Nagari Traditional Council (KAN). This change was justified as a means to prevent the election of leaders who do not reflect the community’s values. This article seeks to identify the most effective democratic framework for village communities, particularly Nagari societies. The primary issue at hand is the shift from direct democracy to representative democracy in the election of Nagari leaders, instigated by Regional Regulation Number 7 of 2018. Utilizing normative legal research methods, this study emphasizes that the new regulation risks undermining democratic values by restricting direct voter engagement. The findings suggest that these modifications to the electoral process weaken the foundational principles of democracy in Nagari by curtailing direct community participation, a vital aspect of local governance and social cohesion. Therefore, it is essential to reevaluate these regulations to safeguard the democratic rights and participatory traditions of the Nagari community, ensuring alignment with constitutional principles of direct democracy and comprehensive citizen involvement.
Penyuluhan Hukum Tentang Fungsi Jaminan Fidusia Untuk Meningkatkan Perekonmian Masyarakat Di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
Yetniwati, Yetniwati;
Yahya, Taufik;
Amir, Diana;
Suryahartati, Dwi
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2020): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.097 KB)
|
DOI: 10.22437/jkam.v4i1.9822
Jaminan fidusia sangat diperlukan bagi masyarakat yang meminjamkan uang untuk pemenuhi kebutuhan hidup. Di Kelurahan Arab Melayu ditemukan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses pengikatan jaminan Fidusia, mereka lebih kenal dengan nama lising. Adapun materi yang disampaikan dalam penyuluhan adalah : Pengertian Fidusia ; Objek Fidusia ; Hak dan kewajiban para pihak ; Proses pengikatan Fidusia; Penyelesaian ansuran yang macet ;Roya. Dalam pelaksanaan yang telah dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab tergambar masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jaminan fidusia, setelah penyuluhan dilakukan diharapkan tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat akan bertambah.
Legalitas Badan Usaha Pada Masyarakat Desa Daratan Kempas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjungjabung Barat Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Kreatif
Yetniwati, Yetniwati;
Yahya, Taufik;
Amir, Diana
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2020): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (147.4 KB)
|
DOI: 10.22437/jkam.v4i3.11555
Penyuluhan hukum dilaksanakan adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat sasaran. Adapun tujuan penyuluhan ini adalah: 1. untuk memberikan gagasan, dan pemahaman masyarakat tentang persyaratan melegalitas suatu badan usaha; 2. untuk memberikan gagasan, dan pemahaman masyarakat tentang proses melegalitas suatu badan usaha. Sebelum penyampaian materi terlebih dahulu dilakukan survey awal terhadap 25 orang masyarakat sasaran. Metode pelaksanaan dengan melakukan ceramah, tanya jawab. Hasil survey awal, sebelum dilaksana penyampaian materi hasil survei menunjukan bahwa pengetahuan masyarakat tentang legalitas badan usaha sangat kurang sekali dari 12 pertanyaan yang diajukan pada kuisioner . Pengukuran penambahan tingkat pengetahuan masyarakat sasaran dilakukan dengan melakukan survei ulang dengan mengedarkan kuisioner yang sama kembali. Setelah dilakukan penyampaian materi penyuluhan berupa pengertian, jenis, persyaratan dan prosedur mendirikan badan usaha, ditemukan 80 % dari materi penyuluhan dapat dipahami masyarakat sasaran. Akhirnya masyarakat berminat untuk mendaftarkan merek usaha dan berencana akan mendirikan Perseroan Terbatas , hal ini nanti tergantung pada kondisi keuangan masyarakat.
Peningkatan Pemahaman Tentang Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Melalui Penyuluhan Hukum Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tebo
Muskibah, Muskibah;
Yetniwati, Yetniwati;
Amir, Diana;
Pahlefi, Pahlefi;
Naili, Lili
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.663 KB)
|
DOI: 10.22437/jkam.v5i3.17012
Artikel ini merupakan laporan hasil dari pengabdian kepada masayarakat mengenai kesetaraan gender dalam keluarga bagi masyarakat sekitar Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender. Pelaksanaan Pengabdian ini sangat direspon oleh masyarakat setempat. Dari hasil pengabdian ini, masyarakat memahami tentang kesetaraan gender dalam keluarga, dalam arti memahami hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota keluarga. Pengabdian seperti ini dapat dilakukan secara rutin, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan sasaran masyarakat yang membutuhkan pencerahan terhadap kesetaraan gender dalam keluarga menuju keluarga yang harmonis.
Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Indonesia
Ertananda, Annisa;
Yetniwati, Yetniwati;
Suryahartati, Dwi
Recital Review Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 Nomor 1 Januari 2025
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/rr.v7i1.44458
This research aims to examine the implementation of Article 16 paragraph (3) of Law No. 28 of 2014 on Copyright, which states that copyright can be used as an object of fiduciary security. The research addresses two main issues: How is the regulation of copyright valuation (as an intangible asset) arranged for its use as fiduciary collateral in bank credit distribution in Indonesia? And does the Fiduciary Security Law provide opportunities for copyright to be used as collateral in credit agreements? To analyze the objectives of this thesis, a normative juridical method was employed. The approach is based on primary legal materials, including Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security, Law No. 28 of 2014 on Copyright, and Law No. 10 of 1998 concerning Amendments to Law No. 7 of 1992 on Banking. The findings indicate that, normatively, copyright fulfills the requirements to be used as an object of fiduciary collateral because it is an intangible asset that is transferable and holds economic value. However, its implementation within the banking system still faces obstacles, particularly in the areas of valuation and acceptance by financial institutions. Therefore, a more structured valuation standard and synergy among relevant institutions are needed to optimize the use of copyright as a legitimate and productive collateral instrument within the national financing system.
Perlindungan Hukum terhadap Pembeli dalam Jual Beli Tanah yang Belum Dibalik Nama
Pandia, Dion;
Yetniwati, Yetniwati;
Yahya, Taufik
Recital Review Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 Nomor 2 Juli 2025
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Land sale and purchase transactions often end with the issuance of a Sale and Purchase Deed (AJB) without being followed by the transfer of the certificate name. This situation creates legal uncertainty for buyers, even though the payment has been completed and physical possession of the land has been transferred. Such conditions reveal a gap in public understanding as well as in land administration practices, which may potentially lead to disputes. This study aims to analyze the legal consequences of land transactions without a name transfer and the forms of legal protection available to disadvantaged buyers. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and analysis of secondary data, including literature, regulations, and relevant court decisions. The findings show that legal certainty can only be guaranteed if the name transfer process is carried out in accordance with the Basic Agrarian Law (UUPA) and Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. Nevertheless, even without a certificate transfer, buyers may still obtain preventive legal protection through the AJB and physical control of the land, as well as repressive protection through litigation in court. Therefore, the transfer of certificate ownership constitutes a crucial instrument in ensuring legal protection and certainty of land rights for buyers.
Pengelolaan Zakat Produktif Mampu Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Masyarakat di Desa yang Berbasis Interpreneurship
Yetniwati, Yetniwati;
Prasna, Adeb Davega;
Qodri, Muhammad Amin;
Syelvita, Rema;
Alissa, Evalina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 7 (2025): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59837/jpmba.v3i7.3094
Pengelolaan zakat produktif di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan urgensi kegiatan penyuluhan hukum tentang zakat dan urgensi pemberian zakat melalui BAZNAS. Pengabdian ini metode pengabdian masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan berbagai stakeholder terkait pengelolaan zakat produktif di Kelurahan Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pengelola zakat di lokasi penelitian belum terlaksana dengan optimal, dimana terdapat dua pola dalam penyaluran zakat yaitu pola tradisional dan pola penyaluran produktif. Pola tradisional ini menggunakan dana zakat secara langsung dan diterima oleh mustahiq tanpa perantara. Sedangkan pola penyaluran produktif bermaksud untuk mengubah penerima dari kategori mustahiq menjadi Muzakki. kegiatan pengabdian ini menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kerjasama antara BAZNAS, pemerintah setempat dan UPZ dalam mengelola zakat produktif serta mengidentifikasi potensi sumber daya manusia dan alam yang dapat dikembangkan melalui program intrepreneurship berbasis zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak
Yulisti, Prayogi;
Yetniwati, Yetniwati;
Hasan, Umar
Recital Review Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/rr.v6i1.24543
This study aims to examine how copyright buyers are protected in sold flat sale and purchase agreements after the publication of Article 18 of the Copyright Law number 28 of 2014, where the agreement expires after 25 years. Does the sale and purchase agreement remain valid according to the Civil Code so that the copyright buyer still gets the exclusive commercial rights. As well as how the perspective of a sold flat agreement is seen from the validity and protection of copyright buyers This research is a legal research that examines the perspective of laws related to sold flat agreements descriptively.