Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) Jurnal Notariil Legal Spirit Prosidia Widya Saintek
Lukman Hakim
Universitas Widya Gama Malang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Transportation

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Legal Spirit

 1 
PENATAAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) SEBAGAI MAJELIS PERMUSYAWARATAN BANGSA INDONESIA Lukman Hakim
Legal Spirit Vol 2, No 1 (2018): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.043 KB) | DOI: 10.31328/ls.v2i1.751

Abstract

Penataan struktur ketatanegaraan Indonesia yang terus berlangsung tidak serta-merta berjalan dengan baik. Dalam batas tertentu, penataan itu relatif berhasil meskipun dengan catatan baru sebatas pembentukan lembaga dan bekerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan utama MPR menurut UUD setelah perubahan adalah sebagai badan konstituante yaitu menetapkan dan mengubah UUD. Perubahan kewenangan MPR yang sangat besar tersebut menyebabkan tidak tepat lagi memposisikan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Rumusan baru tersebut di dalamnya mengandung dua asas sekaligus yaitu asas demokrasi dan asas negara hukum atau adanya unsur konstitusionalisme karena pelaksanaan kedaulatan ditundukkan kepada hukum dalam hal ini UUD sebagai hukum tertinggi. MPR sebagai pemegang kedaulatan tunggal dari rakyat sudah tidak diakui lagi, karena rakyat telah menjalankan kedaulatannya dalam wujud kekuasaan pemerintahan negara yang disalurkan melalui lembagalembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah. Meskipun demikian melalui pembicaraan tingkat tinggi di MPR ini masih menjadi terbuka semakin lebar, karena kehadirannya sangat dibutuhkan oleh rakyat. Untuk dapat memberi dasar-dasar pembahasan yang lebih komprehensif akan sangat relevan apabila menggunakan pendekatan yang tidak mendasarkan pada pendekatan yang deskriptif klasik, melainkan dipertimbangkan pula pendekatan proses dan cita negara serta jiwa bangsa, terutama nilai-nilai bernegara bangsa Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila. Kata Kunci : Penataan Kewenangan, MPR
POLITIK HUKUM PERUBAHAN STATUS DARI PEMERINTAHAN KELURAHAN MENJADI PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Hendro Agus Sutanto; Lukman Hakim; Fatkhurohman Fatkhurohman
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3629

Abstract

Adanya isu perubahan status dari pemerintahan kelurahan menjadi pemerintahan desa, memberikan perhatian khusus bagi penulis untuk mengambil tema tersebut. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah 1) untuk mengetahui dinamika perjalanan kebijakan-kebijakan pemerintahan desa di Indonesia sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2) untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum perubahan status dari pemerintahan kelurahan menjadi pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menghasilkan, Pertama, permintaan perubahan status pemerintahan kelurahan menjadi desa memiliki maksud bahwasannya agar wilayah kelurahan bisa merubah statusnya menjadi desa sehingga dapat memiliki otonomi dan dana desa dari pusat. Kedua, politik hukum pembentukan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen politik yang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan desa sebagai sendi-sendi negara yang sangat penting dalam rangka mempercepat dan mendukung pemerintahan diatasnya
PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA Faqih Akbar; Lukman Hakim; Anwar Cengkeng
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3625

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif mengenai pertanggungjawaban lembaga negara independen dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia serta untuk mengetahui permasalahan dan solusi dari hasil tulisan ini. Dalam hal ini, sebuah pertanggungjawab bagi sebuah organ negara dapat dikaji secara mendalam untuk menentukan bagaimana arah atau bentuk pertanggungjawaban tersebut, yang menjadikan sebuah pertanggungjawaban organ atau lembaga telah sesuai atau ideal bagi lembaga negara independen tersebut. Dilihat dari lembaga negara independen adalah tingkat independensi dari sebuah lembaga negara independen tersebut, hal tersebut bagaimana sebuah intervensi dari lembaga negara lain termasuk lembaga negara utama didalamnya. Hal tersebut menyebabkan gangguan didalam maupun diluar sendiri dari lembaga negara independent tersebut. Hal ini yang perlu sekiranya untuk di rekonstruksi dari segi internal kelembagaan dan segi eksternal dari sebuah lembaga negara independen dan seluruh lembaga negara lain harus menghormati sesama lembaga negara yang dimana hal tersebut lembaga negara independent memliki hakikat khusus terkait keindependensian untuk menjalankan tugas dan fungsinya
ANALISIS TERHADAP DIVERSI BAGI ANAK PELAKU PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Perkara Anak Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg) Aulia Saputro; Lukman Hakim; Ibnu Subarkah
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3626

Abstract

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan diversi pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Perkara Anak Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?, 2) Kendala apakah yang dihadapi dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Perkara Anak Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?, 3) Upaya apakah yang dilakukan dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Perkara Anak Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?.
Pengaturan dan Pengelolaan Aset Tanah Negara dengan Lahirnya Badan Bank Tanah Della Edwinar; Lukman Hakim; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 7, No 1 (2023): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v7i1.4542

Abstract

The Job Creation Law has a major influence with the issuance of Government Regulation No. 64 of 2021 on the Land Bank Agency. Through the Perpres, it is hoped that it can create arrangements and management of state land assets, especially abandoned land, so that it can be utilized for the prosperity of the people. Based on this description, this study aims to determine and analyze the regulation and management of state land assets before the existence of Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency, to determine and analyze the factors that become obstacles in the regulation and management of state land assets so that a Land Bank Agency is needed. and to know and analyze the legal construction of the regulation and management of the Land Bank Agency in the future. The type of research used is normative juridical research using a statutory approach and concept approach. The research results obtained are: First, the regulation and management of state land assets before the Perpres of the Land Bank Agency was carried out by BPN. Second, the regulation and management of state land assets before the existence of Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency, the management is still carried out by the National Land Agency (BPN), and the legal construction of the regulation and management of state land assets in the future is a way to fill the void of land bank regulations through principles and values in society.
Co-Authors Alfa Zulfikar Al-Thoriq Anwar, Anwar Aulia Saputro Della Edwinar Evan Luwis Vernando Lumbanraja Faqih Akbar Fatkhurohman - Firman Hidayat Gunas Sekar Arum Hendro Agus Sutanto Ibnu Subarkah Ibnu Subarkah Mufidatul Ma’sumah Mufidatul Ma’sumah Purnawan D. Negara Purnawan D. Negara Purnawan D. Negara Purnawan Dwikora Negara Sirajuddin Sirajuddin Tri Wardhani Tri Wardhani Zahir Rusyad Zulkarnain Zulkarnain