Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) Jurnal Notariil Legal Spirit Prosidia Widya Saintek Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)
Lukman Hakim
Universitas Widya Gama Malang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Transportation

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Pengaturan dan Pengelolaan Aset Tanah Negara dengan Lahirnya Badan Bank Tanah Della Edwinar; Lukman Hakim; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 7, No 1 (2023): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v7i1.4542

Abstract

The Job Creation Law has a major influence with the issuance of Government Regulation No. 64 of 2021 on the Land Bank Agency. Through the Perpres, it is hoped that it can create arrangements and management of state land assets, especially abandoned land, so that it can be utilized for the prosperity of the people. Based on this description, this study aims to determine and analyze the regulation and management of state land assets before the existence of Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency, to determine and analyze the factors that become obstacles in the regulation and management of state land assets so that a Land Bank Agency is needed. and to know and analyze the legal construction of the regulation and management of the Land Bank Agency in the future. The type of research used is normative juridical research using a statutory approach and concept approach. The research results obtained are: First, the regulation and management of state land assets before the Perpres of the Land Bank Agency was carried out by BPN. Second, the regulation and management of state land assets before the existence of Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency, the management is still carried out by the National Land Agency (BPN), and the legal construction of the regulation and management of state land assets in the future is a way to fill the void of land bank regulations through principles and values in society.
PEMBUATAN PUPUK KANDANG SRINTIL DI DUSUN KRAJAN DESA TAJI KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG Tri Wardhani; Purnawan D. Negara; Zahir Rusyad; Lukman Hakim; Firman Hidayat
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2022 Transisi Global dalam Mencapai SDGs 2030
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Taji merupakan desa penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berada di ketinggian 1200 m dpl.  Mitra  mengelola lahan milik Perhutani dengan luas lebih dari 1 hektar. Lahan ditanami kopi, cengkeh, porang, pisang, Indigofera, dan bengkoang. Mitra memelihara 2 ekor sapi penggemukan, 9 ekor kambing dewasa dan 2 anak kambing. Permasalahan mitra terkait produksi dan manajemen adalah kotoran kambing belum dikelola dan hanya menumpuk di bawah kandang bercampur dengan sisa pakan, mitra mengetahui cara pembuatan pupuk organik melalui penyuluh dan media sosial tetapi belum menerapkan pembuatan pupuk organik, belum memiliki sebagian bahan dan alat untuk membuat pupuk organik dari kotoran ternak sapi dan kambing, belum memiliki misi ke depan untuk mengemas, memberi merk, dan memasarkan produk hasil pembuatan pupuk organik baik secara offline maupun online. Solusi yang ditawarkan adalah: mengadakan penyuluhan dan memberi motivasi mengenai pentingnya mengelola  kambing menjadi pupuk kandang srintil, mengadakan penyuluhan dan memberi motivasi mengenai pentingnya membuat merk dan mengadakan demonstrasi dan praktek pembuatan pupuk kandang srintil. Hasil pengabdian masyarakat adalah mitra menjadi percaya diri untuk membuat pupuk kandang srintil dari kotoran kambing dan dapat merealisasikannya. Proses pembuatan pupuk kandang srintil berlangsung selama 5 minggu dengan rendemen berkisar 60%, dan mitra juga dapat mengefisienkan pembelian pupuk kandang sebesar 1.2 ton yang  setara Rp. 1.200.000,- apabila harga pupuk kandang srintil sebesar Rp.25.00/5 kg. 
Institutional Arrangement of the Regional People’s Representative Council in State Administration System of Republic of Indonesia Lukman Hakim
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2020)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.5.2.1959.97-106

Abstract

Due to repeated changes in the operational arrangements, there is a lack of clarity about the essence of these institutions, which in turn affects their position, duties, functions, and institutional roles. This study aims to find the essence of the Regional People’s Representative Council institutions in accordance with the constitutional system in the Republic of Indonesia. This study was designed in normative juridical research namely identifying, classifying, and analyzing legal materials based on the norms and principles of constitutional law. The results show that there is still no normative agreement about the Regional People’s Representative Council, either institutionally as a regional legislative institution or as an element of regional government. These two methods resulted in different legal consequences. For this reason, it is necessary to redefine the Regional People’s Representative Council. The research shows that institutional arrangements for the council needs to be carried out through stages: constitutional structuring; arrangement/synchronization of laws and regulations (position structure) of the council with regional government laws, electoral regulations, and arrangements in relation to the council with government institutions in the region. The conclusion is that within the framework of an ideal constitutional system, it is necessary to clarify the essence of the Regional People’s Representative Council to ensure legal certainty. Clarity for the institution would greatly influence its authority, duties, and institutional functions. For this reason, institutional arrangements for the council need to proceed in stages to achieve clarity about the relevant questions.
ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN AIR MINUM ISI ULANG DI KABUPATEN NAGEKEO, NUSA TENGGARA TIMUR, INDONESIA Arni Kurniawaty; Lukman Hakim; Nalom Kurniawan
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.863

Abstract

ABSTRAK Air minum isi ulang menjadi pilihan yang ekonomis dan praktis bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun berisiko bagi kesehatan. Ini menjadi isu penting yang mendasari penelitian tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999. Implementasinya melalui regulasi turunan Permenkes No 2 Tahun 2023 sebagai aturan pelaksanaan teknis dari Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengombinasikan studi dokumen dan data lapangan melalui wawancara dan observasi pada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta pelaku usaha depot air minum isi ulang (DAMIU). Hasil penelitian menunjukkan belum ada regulasi lokal yang secara teknis mengatur tata kelola air minum isi ulang sehingga sistem pengawasan terhadap pelaku usaha DAMIU tidak optimal. Banyak DAMIU belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), ada temuan bakteri E-coli dalam sampel air dan peredaran air minum kemasan tanpa label di pasaran. Keterbatasan sarana, lemahnya pengawasan, serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia turut mempengaruhi inefektifitas kebijakan. Dari perspektif teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan teori tanggung jawab, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya mekanisme sistem pengawasan eksternal Dinas Kesehatan dan pengawasan internal pelaku usaha DAMIU untuk menjaga kualitas air minum isi ulang. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati khusus tata kelola air minum isi ulang serta penguatan mekanisme pengawasan lintas sektor. Pengaturan teknis yang lebih jelas diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, memperbaiki kualitas pengelolaan air minum isi ulang, dan melindungi masyarakat dari risiko penyakit.Kata kunci: Aspek Yuridis, Perlindungan Konsumen, Keamanan Air Minum Isi Ulang 
Co-Authors Alfa Zulfikar Al-Thoriq Anwar, Anwar Arni Kurniawaty Aulia Saputro Della Edwinar Evan Luwis Vernando Lumbanraja Faqih Akbar Fatkhurohman - Firman Hidayat Gunas Sekar Arum Hendro Agus Sutanto Ibnu Subarkah Mufidatul Ma’sumah Mufidatul Ma’sumah Nalom Kurniawan Purnawan D. Negara Purnawan D. Negara Purnawan D. Negara Purnawan Dwikora Negara Sirajuddin Sirajuddin Tri Wardhani Tri Wardhani Zahir Rusyad Zulkarnain Zulkarnain