Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Pengaturan dan Pengelolaan Aset Tanah Negara dengan Lahirnya Badan Bank Tanah Della Edwinar; Lukman Hakim; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 7, No 1 (2023): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v7i1.4542

Abstract

The Job Creation Law has a major influence with the issuance of Government Regulation No. 64 of 2021 on the Land Bank Agency. Through the Perpres, it is hoped that it can create arrangements and management of state land assets, especially abandoned land, so that it can be utilized for the prosperity of the people. Based on this description, this study aims to determine and analyze the regulation and management of state land assets before the existence of Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency, to determine and analyze the factors that become obstacles in the regulation and management of state land assets so that a Land Bank Agency is needed. and to know and analyze the legal construction of the regulation and management of the Land Bank Agency in the future. The type of research used is normative juridical research using a statutory approach and concept approach. The research results obtained are: First, the regulation and management of state land assets before the Perpres of the Land Bank Agency was carried out by BPN. Second, the regulation and management of state land assets before the existence of Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency, the management is still carried out by the National Land Agency (BPN), and the legal construction of the regulation and management of state land assets in the future is a way to fill the void of land bank regulations through principles and values in society.
PEMBUATAN PUPUK KANDANG SRINTIL DI DUSUN KRAJAN DESA TAJI KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG Tri Wardhani; Purnawan D. Negara; Zahir Rusyad; Lukman Hakim; Firman Hidayat
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2022 Transisi Global dalam Mencapai SDGs 2030
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Taji merupakan desa penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berada di ketinggian 1200 m dpl.  Mitra  mengelola lahan milik Perhutani dengan luas lebih dari 1 hektar. Lahan ditanami kopi, cengkeh, porang, pisang, Indigofera, dan bengkoang. Mitra memelihara 2 ekor sapi penggemukan, 9 ekor kambing dewasa dan 2 anak kambing. Permasalahan mitra terkait produksi dan manajemen adalah kotoran kambing belum dikelola dan hanya menumpuk di bawah kandang bercampur dengan sisa pakan, mitra mengetahui cara pembuatan pupuk organik melalui penyuluh dan media sosial tetapi belum menerapkan pembuatan pupuk organik, belum memiliki sebagian bahan dan alat untuk membuat pupuk organik dari kotoran ternak sapi dan kambing, belum memiliki misi ke depan untuk mengemas, memberi merk, dan memasarkan produk hasil pembuatan pupuk organik baik secara offline maupun online. Solusi yang ditawarkan adalah: mengadakan penyuluhan dan memberi motivasi mengenai pentingnya mengelola  kambing menjadi pupuk kandang srintil, mengadakan penyuluhan dan memberi motivasi mengenai pentingnya membuat merk dan mengadakan demonstrasi dan praktek pembuatan pupuk kandang srintil. Hasil pengabdian masyarakat adalah mitra menjadi percaya diri untuk membuat pupuk kandang srintil dari kotoran kambing dan dapat merealisasikannya. Proses pembuatan pupuk kandang srintil berlangsung selama 5 minggu dengan rendemen berkisar 60%, dan mitra juga dapat mengefisienkan pembelian pupuk kandang sebesar 1.2 ton yang  setara Rp. 1.200.000,- apabila harga pupuk kandang srintil sebesar Rp.25.00/5 kg. 
Institutional Arrangement of the Regional People’s Representative Council in State Administration System of Republic of Indonesia Lukman Hakim
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2020)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.5.2.1959.97-106

Abstract

Due to repeated changes in the operational arrangements, there is a lack of clarity about the essence of these institutions, which in turn affects their position, duties, functions, and institutional roles. This study aims to find the essence of the Regional People’s Representative Council institutions in accordance with the constitutional system in the Republic of Indonesia. This study was designed in normative juridical research namely identifying, classifying, and analyzing legal materials based on the norms and principles of constitutional law. The results show that there is still no normative agreement about the Regional People’s Representative Council, either institutionally as a regional legislative institution or as an element of regional government. These two methods resulted in different legal consequences. For this reason, it is necessary to redefine the Regional People’s Representative Council. The research shows that institutional arrangements for the council needs to be carried out through stages: constitutional structuring; arrangement/synchronization of laws and regulations (position structure) of the council with regional government laws, electoral regulations, and arrangements in relation to the council with government institutions in the region. The conclusion is that within the framework of an ideal constitutional system, it is necessary to clarify the essence of the Regional People’s Representative Council to ensure legal certainty. Clarity for the institution would greatly influence its authority, duties, and institutional functions. For this reason, institutional arrangements for the council need to proceed in stages to achieve clarity about the relevant questions.
ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN AIR MINUM ISI ULANG DI KABUPATEN NAGEKEO, NUSA TENGGARA TIMUR, INDONESIA Arni Kurniawaty; Lukman Hakim; Nalom Kurniawan
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.863

Abstract

ABSTRAK Air minum isi ulang menjadi pilihan yang ekonomis dan praktis bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun berisiko bagi kesehatan. Ini menjadi isu penting yang mendasari penelitian tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999. Implementasinya melalui regulasi turunan Permenkes No 2 Tahun 2023 sebagai aturan pelaksanaan teknis dari Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengombinasikan studi dokumen dan data lapangan melalui wawancara dan observasi pada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta pelaku usaha depot air minum isi ulang (DAMIU). Hasil penelitian menunjukkan belum ada regulasi lokal yang secara teknis mengatur tata kelola air minum isi ulang sehingga sistem pengawasan terhadap pelaku usaha DAMIU tidak optimal. Banyak DAMIU belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), ada temuan bakteri E-coli dalam sampel air dan peredaran air minum kemasan tanpa label di pasaran. Keterbatasan sarana, lemahnya pengawasan, serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia turut mempengaruhi inefektifitas kebijakan. Dari perspektif teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan teori tanggung jawab, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya mekanisme sistem pengawasan eksternal Dinas Kesehatan dan pengawasan internal pelaku usaha DAMIU untuk menjaga kualitas air minum isi ulang. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati khusus tata kelola air minum isi ulang serta penguatan mekanisme pengawasan lintas sektor. Pengaturan teknis yang lebih jelas diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, memperbaiki kualitas pengelolaan air minum isi ulang, dan melindungi masyarakat dari risiko penyakit.Kata kunci: Aspek Yuridis, Perlindungan Konsumen, Keamanan Air Minum Isi Ulang 
TINGKAT KEPARAHAN KECELAKAAN SEPEDA MOTOR DAN UPAYA RESTORATIVE JUSTICE Aji Suraji; Sirajuddin Sirajuddin; Lukman Hakim; Sulthon Miladiyanto; Ibnu Subarkah
Prosidia Widya Saintek Vol. 5 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecelakaan sepeada motor tetap menjadi penyumbang fatalitas tertinggi di Indonesia, yang memicu pergeseran paradigma penyelesaian hukum dari retributif menuju keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi tingkat keparahan kecelakaan dan batasan implementasi restorative justice. Dengan menggunakan metode studi literatur review terhadap 20 sumber referensi, ditemukan bahwa tingkat keparahan kecelakaan terbagi menjadi kategori ringan, sedang, dan berat berdasarkan dampak fisik serta materiil. Restorative justice didefinisikan sebagai pendekatan pemulihan keadaan melalui mediasi antara pelaku dan korban. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa jenis tingkat keparahan yang secara penuh dapat dilakukan restorative justice adalah kecelakaan kategori ringan dan sedang. Sementara pada kecelakaan berat atau yang mengakibatkan fatalitas, pendekatan restoratif hanya berfungsi sebagai faktor meringankan hukuman dalam proses peradilan formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun restorative justice menawarkan efektivitas pemulihan, penerapannya tetap dibatasi oleh derajat kerugian nyawa dan ketentuan regulasi yang berlaku guna menjaga rasa keadilan publik.
PELATIHAN PENGOLAHAN LIMBAH TONGKOL JAGUNG MENGGUNAKAN METODE GASIFIKASI KEPADA MAHASISWA Purbo Suwandono; Nova Ridiyanto Ismail; Fachrudin Fachrudin; Muhammad Reza; Lukman Hakim
Prosidia Widya Saintek Vol. 5 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kepekaan lingkungan dan kompetensi mahasiswa Teknik Mesin dalam mengolah limbah tongkol jagung melalui metode gasifikasi. Pelatihan dilaksanakan di laboratorium kampus dengan pendekatan diskusi–praktik. Sesi awal membahas dampak pembakaran terbuka, prinsip waste-to-energy, tahapan gasifikasi, serta aspek keselamatan kerja. Selanjutnya peserta menyiapkan tongkol jagung (pemilahan, pengeringan, penyeragaman ukuran), melakukan start-up gasifier skala laboratorium, mengatur suplai udara, memantau temperatur, menguji nyala syngas pada burner, dan menjalankan prosedur shutdown serta penanganan residu char/abu. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test, observasi keterampilan, dan umpan balik peserta. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman yang konsisten pada seluruh peserta (n=10), dengan kenaikan rata-rata sekitar 80% dari sebelum ke sesudah pelatihan. Mahasiswa juga menunjukkan peningkatan disiplin K3 dan kemampuan troubleshooting dasar. Program ini efektif sebagai model pembelajaran terapan dan dapat direplikasi untuk pengelolaan biomassa pertanian di lingkungan kampus maupun masyarakat. Luaran kegiatan berupa SOP singkat, dokumentasi praktik, dan rekomendasi peningkatan alat untuk pembelajaran berkelanjutan berikutnya.
PENGUATAN ORGANISASI KOMUNITAS TEGALSARI MARITIM DESA SIDODADI, KABUPATEN MALANG UNTUK PENGEMBANGAN JARINGAN DAN KAPASITAS SOSIAL EKOLOGIS Purnawan Dwikora Negara; Tri Wardhani; Widhi Handoko; Lukman Hakim; zahir Rusyad; Sirajuddin Sirajuddin
Prosidia Widya Saintek Vol. 5 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan desa pesisir menuntut penguatan kapasitas sosial, ekonomi, dan ekologis masyarakat agar mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial dan tantangan global. Organisasi komunitas pesisir memiliki peran strategis sebagai penggerak pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan hasil kegiatan pengabdian masyarakat dalam penguatan Organisasi Komunitas Tegalsari Maritim (KTM) di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Kegiatan dilaksanakan pada Oktober–Desember 2025 dengan pendekatan partisipatif, sosial ekologis, Asset-Based Community Development (ABCD), serta pemanfaatan inovasi dan teknologi digital. Metode kegiatan meliputi forum rembuk komunitas, pelatihan manajemen organisasi, pengelolaan sumber daya maritim berkelanjutan, kewirausahaan, dan literasi digital. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat, terbentuknya struktur organisasi KTM yang lebih solid, berkembangnya jaringan kemitraan dengan pemerintah, LSM, akademisi, dan pelaku usaha, serta meningkatnya kapasitas sosial ekologis anggota komunitas. Kegiatan ini juga mendorong pengembangan program berbasis potensi lokal, seperti konservasi mangrove, ekowisata pesisir, dan penguatan ekonomi rumah tangga. Secara keseluruhan, penguatan organisasi KTM terbukti efektif dalam mewujudkan komunitas pesisir yang berdaya, mandiri, dan berkelanjutan serta mendukung pembangunan desa berbasis otonomi dan kearifan lokal.