Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) Jurnal Notariil Legal Spirit Prosidia Widya Saintek
Lukman Hakim
Universitas Widya Gama Malang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Transportation

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN TENAGA SUKARELA PELINTAS JALAN DI SEPANJANG JALAN RAYA PORONG, SIDOARJO Evan Luwis Vernando Lumbanraja; Lukman Hakim; Mufidatul Ma’sumah; Zahir Rusyad
Prosidia Widya Saintek Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.174 KB)

Abstract

Jumlah kendaraan bermotor terus meningkat di Indonesia.  Peningkatan ini menjadikan kebutuhan akan ketertiban lalu lintas semakin sulit untuk didapati. Ketidakmampuan Polisi Lalu Lintas untuk berada setiap waktu di sepanjang jalan untuk menertibkan kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang, menjadikan kesempatan bagi beberapa oknum untuk berperan dalam mengatur lalu-lintas, oknum ini kerap disapa sebagai Tenaga Sukarela Pelintas Jalan. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap secara Yuridis Keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan, Khususnya di Jalan Raya Porong Kabupaten Sidoarjo serta menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Sukarela Pelintas Jalan bilamana terjadinya sebuah pelanggaran dan kecelakaan. Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Sosiologis dengan pendekatan berdasarkan Perundang-Undangan atau Statue Approach. Adapun Metode Analisis yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, disimpulkan bahwa: Pertama, Tenaga Sukarela Pelintas Jalan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pengaturan lalu lintas. Selain itu Tenaga Sukarela Pelintas Jalan tidak semestinya menyebabkan gangguan fungsi jalan, seperti tertulis dalam Pasal 12 Undang-undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dan Pasal 28 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu di dalam Pasal 13 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Sidoarjo No. 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kedua Tenaga Sukarela Pelintas Jalan juga dapat dikenakan jerat Pidana, yaitu pada pasal 359 dan 360 KUHP apabila terjadinya suatu  kecelakaan yang disebabkan karna Kelalaian Tenaga Sukarela Pelintas Jalan. Namun hal ini juga bisa melalui pendekatan Restorative Justice, seperti yang diatur dalam pasal 10 huruf B Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Pengaturan dan Pengelolaan Aset Tanah Negara dengan Lahirnya Badan Bank Tanah Della Edwinar; Lukman Hakim; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 7, No 1 (2023): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v7i1.4542

Abstract

The Job Creation Law has a major influence with the issuance of Government Regulation No. 64 of 2021 on the Land Bank Agency. Through the Perpres, it is hoped that it can create arrangements and management of state land assets, especially abandoned land, so that it can be utilized for the prosperity of the people. Based on this description, this study aims to determine and analyze the regulation and management of state land assets before the existence of Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency, to determine and analyze the factors that become obstacles in the regulation and management of state land assets so that a Land Bank Agency is needed. and to know and analyze the legal construction of the regulation and management of the Land Bank Agency in the future. The type of research used is normative juridical research using a statutory approach and concept approach. The research results obtained are: First, the regulation and management of state land assets before the Perpres of the Land Bank Agency was carried out by BPN. Second, the regulation and management of state land assets before the existence of Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency, the management is still carried out by the National Land Agency (BPN), and the legal construction of the regulation and management of state land assets in the future is a way to fill the void of land bank regulations through principles and values in society.
PEMBUATAN PUPUK KANDANG SRINTIL DI DUSUN KRAJAN DESA TAJI KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG Tri Wardhani; Purnawan D. Negara; Zahir Rusyad; Lukman Hakim; Firman Hidayat
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2022 Transisi Global dalam Mencapai SDGs 2030
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Taji merupakan desa penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berada di ketinggian 1200 m dpl.  Mitra  mengelola lahan milik Perhutani dengan luas lebih dari 1 hektar. Lahan ditanami kopi, cengkeh, porang, pisang, Indigofera, dan bengkoang. Mitra memelihara 2 ekor sapi penggemukan, 9 ekor kambing dewasa dan 2 anak kambing. Permasalahan mitra terkait produksi dan manajemen adalah kotoran kambing belum dikelola dan hanya menumpuk di bawah kandang bercampur dengan sisa pakan, mitra mengetahui cara pembuatan pupuk organik melalui penyuluh dan media sosial tetapi belum menerapkan pembuatan pupuk organik, belum memiliki sebagian bahan dan alat untuk membuat pupuk organik dari kotoran ternak sapi dan kambing, belum memiliki misi ke depan untuk mengemas, memberi merk, dan memasarkan produk hasil pembuatan pupuk organik baik secara offline maupun online. Solusi yang ditawarkan adalah: mengadakan penyuluhan dan memberi motivasi mengenai pentingnya mengelola  kambing menjadi pupuk kandang srintil, mengadakan penyuluhan dan memberi motivasi mengenai pentingnya membuat merk dan mengadakan demonstrasi dan praktek pembuatan pupuk kandang srintil. Hasil pengabdian masyarakat adalah mitra menjadi percaya diri untuk membuat pupuk kandang srintil dari kotoran kambing dan dapat merealisasikannya. Proses pembuatan pupuk kandang srintil berlangsung selama 5 minggu dengan rendemen berkisar 60%, dan mitra juga dapat mengefisienkan pembelian pupuk kandang sebesar 1.2 ton yang  setara Rp. 1.200.000,- apabila harga pupuk kandang srintil sebesar Rp.25.00/5 kg. 
PENANGGULANGAN CAMPUR TANGAN URUSAN PERADILAN DI LUAR KEKUASAAN KEHAKIMAN BERBASIS PENAL REFORM (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur) Ibnu Subarkah; Lukman Hakim
Yustisia Vol 4, No 2: August 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i2.8650

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to know the forms of judicial affairs’ intervention outside the power of justice based on article 3 of law No. 48 in 2009 about the powers of the judiciary, and countermeasures’s. The results showed that these forms are practical  intervention   according to some judges in the High Court of East Java, that are State Court judges in Malang, and prosecutors in Malang Regency influence the decision of the judges, the course of the trial and immediately carried out detention through bribery, gratuity, and the influence of the report towards the examination . Sets of regulations for trapping based on the unfounded Criminal Code and Act outside the Criminal Code based on the crime committed. With the increasing reports that violates the principle of presumption of innocence, and the judiciary is free from any interference from any criminal sanctions, along with the sets of regulations are lack of elucidation in the rules of the organization. Therefore the future policy makers should immediately develop the rules that integrate the internal improvement of the judiciary and external judicial’s aspect,  with the intention of enabling the basis, so the rules can be  maintained properly while paying attention to the protection of public officials security for the judiciary. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk campur tangan urusan peradilan di luar kekuasaan kehakiman berdasar Pasal 3 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan penanggulangannya.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk campur tangan secara praktis menurut beberapa hakim dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yaitu hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Jaksa Kabupaten Malang pengaruh mempengaruhi putusan hakim, jalannya persidangan dan segera dilaksanakan penahanan dilakukan melalui penyuapan, gratifikasi, dan pengaruh pemberitaan terhadap jalannya pemeriksaan. Perangkat peraturan untuk menjerat berdasar KUHP dan UU diluar KUHP yang berdasar pada Tindak Pidana yang dilakukan. Dengan semakin maraknya pemberitaan yang menyalahi asas praduga tak bersalah dan peradilan bebas lepas dari segala campur tangan dari pihak manapun perangkat sanksi pidana kurang didukung dengan penjabaran dalam peraturan pelaksananya. Oleh karena itu kedepan pengambil kebijakan harus segera menyusun peraturan yang mengintegrasikan aspek perbaikan internal peradilan dan eksternal peradilan, dengan maksud agar asas tersebut dapat terjaga dengan baik sekaligus memperhatikan perlindungan keamanan bagi pejabat publik peradilan.
Co-Authors Alfa Zulfikar Al-Thoriq Anwar, Anwar Aulia Saputro Della Edwinar Evan Luwis Vernando Lumbanraja Faqih Akbar Fatkhurohman - Firman Hidayat Gunas Sekar Arum Hendro Agus Sutanto Ibnu Subarkah Ibnu Subarkah Mufidatul Ma’sumah Mufidatul Ma’sumah Purnawan D. Negara Purnawan D. Negara Purnawan D. Negara Purnawan Dwikora Negara Sirajuddin Sirajuddin Tri Wardhani Tri Wardhani Zahir Rusyad Zulkarnain Zulkarnain