Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

The Use of Indigenous Institutions In Developing Potential Equity of Coastal Community (Desa Lampanairi Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan) Wa Ode Arsyiah; Kuflia Muak Hara
Iapa Proceedings Conference 2018: Proceedings IAPA Annual Conference
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2018.207

Abstract

Abundant ecotourism potential can be developed through customary institutions capable of empowering the community and as government partners in developing ecotourism potential in the village of Lampuoranri, Bautauga District, South Buton Regency. This study aims to describe indigenous institutions in developing the ecotourism potential of the coastal community of Lampanairi village and obtain information about the factors that influence ecotourism potential in the community in Lamporanri village, Batauga sub-district, South Buton district, such as Pilumuno We'e (Mountain Water Festival), Beach tourism, mountain tourism and many more will be explored for potential tourism objects. This study uses qualitative descriptive analysis, the first stage is based on the mechanism in connecting the facts, data, and information that is available, in the form of words or verbal, from people and behaviors that are meant by the researcher. The second stage detects according to the object under study. The third stage interprets data generated through interviews, records, reports, documentation, etc. to be used for validity of research data. The results showed that utilization of customary institutions in developing ecotourism potential in the coastal communities of Lampanairi village Batauga subdistrict of South Buton district has been done with the maximum although the customary institution in this village has not existed since the bloom from the village of Bola. But the villagers still uphold the local wisdom values that exist in the village, especially concerning the customary rituals of mountain water festivities at Wandoke Springs (Pilumuno We'e). The ritual of Pilumuno We'e is still done until now but unfortunately there has been no government involvement in supporting the ritual activity because the government has not yet known about this ritual and the village and society have not considered that this ritual can be made one of the interesting attractions in the village Lampanairi. It requires openness between the government and the village community so that local wisdom is maintained and become one of the tourism destinations that attract and can bring in foreign exchange if the management is done well. Awareness of Lampanairi villagers to the importance of preserving the forests by running the Pilumuno We'e cultural ritual followed by eating together, it shows that the community, village apparatus, traditional leaders, religious figures, community leaders still maintain the existing cultural values with
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan Abdul Majid; La Ode Muhammad Arsal; Wa Ode Arsyiah
Jurnal Promotif Preventif Vol 6 No 3 (2023): Juni 2023: JURNAL PROMOTIF PREVENTIF
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jpp.v6i3.828

Abstract

Desa dengan keidentikanya akan keterbelakangan serta penumpukan angkatan kerja produktif yang menganggur. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menghadirkan program inovasi desa (PID). Secara teoritis hadirnya PID merupakan upaya dalam menuntaskan problem ketimpangan serta kemiskinan khususnya di Desa. Penelitian ini secara spesifik ingin melihat sejauh mana implementasi serta angka keberhasilan program PID di Desa Lipu. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan mendiskripsikan fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti, termasuk hubungan kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang sedang dilakukan dan pengaruh dari fenomena untuk menentukan hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan belum dilakukan dengan maksimal, yakni kualitas dan kuantitas masyarakat partisipasi masyarakat yang mulai menurun, baik dari mengikuti kegiatan langsung maupun dalam pengambilan keputusan.
Perkembangan Objek Wisata Permandian Kabura-Burana di Desa Lawela Selatan Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan : Development of the Kabura-Burana Bathing Tourist Attraction in South Lawela Village, Batauga District, South Buton Regency Majid, Abdul; Arsal, La Ode Muhammad; Arsyiah, Wa Ode
Jurnal Sinar Manajemen Vol. 10 No. 3: NOVEMBER 2023
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jsm.v10i3.4326

Abstract

Kabupaten Buton Selatan sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam serta banyaknya flora dan fauna menjadikan Buton Selatan sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potesi besar di sector pariwisata salah satunya Permandian Kabura-Burana. Hanya saja yang menjadi problem adalah melimpahnya sumber daya alam tersebut tidak dibarengi dengan pengelolaan serta manajerial yang baik dari pemerintah serta masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan objek wisata Permandian Kabura-Burana. Metode yang digunakan adalah metode dengan pendekatan kuantitave dengan melibatkan studi kasus di dalamnya. Hasi dari penelitian ini menemukan pengembangan wisata Permandian Kabura-Burana belum memiliki inovasi dalam meciptakn daya Tarik untuk memikat wisatawan. Selain itu dalam aspek aksibilitasi, jaringan jalan yang menghubungkan obyek wisata belum mengalami peningkatan. Hal ini tergambar dengan Moda transportasi yang tersedia seperti angkutan umum dalam kota menuju objek wisata sampai saat ini belum tersedia. Di aspek lain Meningkatnya kunjungan wisatawan belum mendorong masyarakat setempat menyediakan atau mengelola amenitas, seperti rumah makan, pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas keamanan. Masih belum terkelolannya fasilitas umum seperti toilet umum yang membuat wisatawan enggan atau kesulitan menggunakan fasilitas tersebut. Belum tersedianya rumah makan di area objek wisata disebabkan kurangnya peran masyarakat sebagai bagian dari upaya pengelolaan pengembangan pariwisata
Pengelolaan Kawasan Permukiman Suku Bajo di Desa Balimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Majid, Abdul; Arsyiah, Wa Ode; Arsal, Laode Muhammad; B, Jasir; Safitri, Novalia
Jurnal Promotif Preventif Vol 7 No 3 (2024): Juni 2024: JURNAL PROMOTIF PREVENTIF
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jpp.v7i3.1303

Abstract

Perubahan kawasan permukiman suku bajo di Desa Balimu berdampak pada penimbunan laut secara terus-menerus untuk merubah bentuk kawasan permukiman mereka. Penimbunan laut tersebut menggunakan batu-batu karang maupun jenis batu timbunan dapat menimbulkan ekosistem laut menjadi terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengelolaan Kawasan Permukiman Suku Bajo Di Desa Balimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengelolaan kawasan permukiman di desa Balimu telah merusak ekosistem disekitanya seperti kerusakan terhadap kawasan hutan mangrove akibat adanya penimbunan yang dilakukan secara terus- menerus. Beberapa lokasi didalam permukiman terlihat kumuh akibat tidak adanya tempat penampungan sampah sehingga masyarakat desa Balimu melakukan pembuangan sampah secara bebas kelaut. Dalam upaya pengelolaanya pemerintah desa selalu melibatkan partisipasi dari masyarakat agar adanya keterbukaan dan kejelasan dalam kegiatan didalam desa. Serta belum adanya pemanfaatan untuk mengolah sampah agar jumlah sampah yang dibuang kelaut dapat berkurang.
Implementasi Nilai-Nilai Tradisi Kabuenga Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Majid, Abdul; Ilham, Ilham; Saputri, Indriani; Arsal, La Ode Muhammad; Arsyiah, Wa Ode
Jurnal Promotif Preventif Vol 8 No 1 (2025): Februari 2025: JURNAL PROMOTIF PREVENTIF
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jpp.v8i1.1742

Abstract

Gloalisasi memberi dampak degradasi pada budaya lokal, dan kurangnya kesadaran dalam pelestarian budaya serta nilai-nilai kearifan lokal. Salah satu budaya lokal yang menjadi dampak dari globaliasasi adalah Tradisi Kabuenga Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi nilai-nilai tradisi kabuenga sebagai kearifan lokal Masyarakat Desa Sombu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan implementasi nilai-nilai Tradisi Kabuenga sebagai kearifan lokal masyarakat Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi belum maksimal, ini dapat dilihat: 1) To Carry Out (Melaksanakan) Masyarakat sebagian belum memahami nilai dalam tradisi kabuenga sehingga mereka blum bisa mengimplementasikanya dalam kehidupan sehari-hari. 2) To Accomplish (Menyelesaikan) tujuan masyarakat desa sombu yaitu memelihara, melestarikan budaya yang ada dan bisa mengimplementasikan nilai-nilai kabuenga. 3) To Fulfill (Mengisi) Tujuan dan harapan dalam pelaksanaan tradisi kabuenga dalam masyarakat desa sombu. 4) To Produce (menghasikan) Implementasi nilai Tradisi kabuenga oleh masyarakat desa sombu dalam konteks nilai ekonomi. 5) To Complete (Melengkapi) menunjukan bahwa implementasi nilai-nilai tradisi kabuenga tidak hanya tentang memulai tetapi juga menyelesaikan setiap proses.
Pemberdayaan Perempuan Melalui Keterampilan Kewirausahaan Pembuatan Sate Daun Ubi Di Desa Poogalampa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan Arsyiah, Wa Ode; Hibali, La Ode Zulfikar; Darmin, La Ode Dwiyan Pramono; Susanti, Ni Made Liya; Zida, Nila Arista; Xielienia, Tasya
Beujroh : Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2026): Beujroh : Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/beujroh.v4i1.802

Abstract

Praktek pemberdayaan perempuan melalui keterampilan kewirausahaan yaitu sate daun ubi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkhususnya kaum perempuan atau ibu rumah tangga dalam mengelolah hasil pertanian yaitu daun ubi yang diolah menjadi sate daun ubi. Serta dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Praktek ini dilakukan dua metode yaitu demonstrasi dan tutorial. Pendekatan demontrasi dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai potensi daun ubi yang di olah sebagai sate untuk meningkatkan keterampilan masyarakat terutama untuk memberdayakan perempuan di Desa Poogalampa melalui pelatihan kewirausahaan pembuatan sate daun ubi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2026 dengan melibatkan dosen, mahasiswa, dan masyarakat terkhususnya kaum perempuan. Hasil kegiatan ini menunjukkan dampak positif dan masyarakat sangat antusias dengan penjelasan yang disampaikan karena mereka bisa mengetahui manfaat daun ubi yang banyak disekitaran rumah mereka ternyata bisa dimanfaatkan sebagai makanan berupa sate dan juga bahkan bisa sebagai ide usaha kecil – kecilan untuk masyarakat terutama kaum perempuan.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan Wa Ode Arsyiah
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.1.2018.26-33

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dianalisis dengan cara mereduksi data yang ada, kemudian menyajikan dalam bentuk kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa kesimpulan, yaitu 1) Implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan belum berjalan dengan maksimal disebabkan a) Penataan unit-unit kerja dan sumber daya yang dimiliki masih kurang meskipun metode yang digunakan dan kualitas kualifikasi pendidikan aparaturnya cukup baik; b) Penjabaran kebijakan dalam dokumen UKL/UPL sudah jelas dan arahan-arahan sudah dilakukan, namun hal tersebut tidak diiringi dengan kesadaran pemilik izin dalam melakukan penambangan pasir; c) Penyediaan pelayanan belum maksimal dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat telah melaporkan keluhan-keluhannya tetapi respon yang diberikan masih tergolong lambat meskipun aktivitas pembayaran pajak galian C (pasir) sudah dilakukan oleh para pemilik izin pertambangan. 2) Pengelolaan tambang galian C (pasir) yang ada di Kecamatan Batauga dikategorikan tidak maksimal dan belum berjalan dengan baik karena a) Tahap Pra Konstruksi meliputi tahap perizinan, kegiatan survey dan identifikasi lokasi, sosialisasi serta pembebasan lahan yang telah memiliki mekanisme yang jelas namun proses ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, terutama dalam proses sosialisasi dan pembebasan lahan; b) Tahap kontruksi yaitu pelaksanaan kegiatan masih dikategorikan sangat rendah karena tidak adanya mobilisasi peralatan penambangan maupun tenaga kerja, serta tidak adanya fasilitas yang dibangun oleh pemrakarsa dalam hal ini pemilik izin pertambangan rakyat; c) Tahap Operasi masih dikategorikan belum berjalan dengan baik dimana pelanggaran paling besar terjadi pada pemilik Izin Pertambangan Rakyat yang tidak melaksanakan ketentuan seperti yang terdapat dalam dokumen UKL dan UPL; d) Kegiatan Pasca Operasi yang pelaksanannya dikategorikan belum maksimal dan tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya reklamasi dan rehabilitasi eks tambang yang dilakukan oleh pemilik izin usaha pertambangan serta tidak adanya tahapan pemutusan hubungan kerja yang jelas.
A Descriptive Study on Integrated Public Services through Public Service Malls (MPP): A Good Governance Perspective Hibali, La Ode Zulfikar; Ramadhan, Syahril; Arsyiah, Wa Ode; Hara, Kuflia Muak
Indonesian Journal of Social Science Research Vol. 6 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Science Research (IJSSR)
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/ijssr.06.02.38

Abstract

Public service is a fundamental element in the implementation of good governance; however, in practice, Indonesia still faces various challenges such as lengthy bureaucracy, inefficient procedures, and weak inter-agency coordination. To address these issues, the government initiated the establishment of Public Service Malls (MPP) as an innovation in integrated services within a single location, combining services from various sectors. This study aims to describe the implementation of integrated public services through MPP, identify supporting and inhibiting factors in its operation, and analyze its contribution to the application of good governance principles at the regional level. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observations, document reviews, and simple questionnaires. The findings indicate that MPP enhances the effectiveness and efficiency of services through cross-agency integration and the use of digital technology, although challenges remain in terms of institutional coordination and human resource capacity. Good governance principles such as transparency, accountability, and responsiveness have begun to materialize through more open and measurable service mechanisms. The contribution of this study lies in its empirical understanding of how MPP-based public service innovation can serve as a strategic instrument to strengthen participatory governance oriented toward citizen satisfaction, as well as its conceptual foundation for developing more adaptive and sustainable public service policies.