Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan Arsyiah, Wa Ode
PUBLIC INSPIRATION Vol 3, No 1 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dianalisis dengan cara mereduksi data yang ada, kemudian menyajikan dalam bentuk kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa kesimpulan, yaitu 1) Implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan belum berjalan dengan maksimal disebabkan a) Penataan unit-unit kerja dan sumber daya yang dimiliki masih kurang meskipun metode yang digunakan dan kualitas kualifikasi pendidikan aparaturnya cukup baik; b) Penjabaran kebijakan dalam dokumen UKL/UPL sudah jelas dan arahan-arahan sudah dilakukan, namun hal tersebut tidak diiringi dengan kesadaran pemilik izin dalam melakukan penambangan pasir; c) Penyediaan pelayanan belum maksimal dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat telah melaporkan keluhan-keluhannya tetapi respon yang diberikan masih tergolong lambat meskipun aktivitas pembayaran pajak galian C (pasir) sudah dilakukan oleh para pemilik izin pertambangan. 2) Pengelolaan tambang galian C (pasir) yang ada di Kecamatan Batauga dikategorikan tidak maksimal dan belum berjalan dengan baik karena a) Tahap Pra Konstruksi meliputi tahap perizinan, kegiatan survey dan identifikasi lokasi, sosialisasi serta pembebasan lahan yang telah memiliki mekanisme yang jelas namun proses ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, terutama dalam proses sosialisasi dan pembebasan lahan; b) Tahap kontruksi yaitu pelaksanaan kegiatan masih dikategorikan sangat rendah karena tidak adanya mobilisasi peralatan penambangan maupun tenaga kerja, serta tidak adanya fasilitas yang dibangun oleh pemrakarsa dalam hal ini pemilik izin pertambangan rakyat; c) Tahap Operasi masih dikategorikan belum berjalan dengan baik dimana pelanggaran paling besar terjadi pada pemilik Izin Pertambangan Rakyat yang tidak melaksanakan ketentuan seperti yang terdapat dalam dokumen UKL dan UPL; d) Kegiatan Pasca Operasi yang pelaksanannya dikategorikan belum maksimal dan tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya reklamasi dan rehabilitasi eks tambang yang dilakukan oleh pemilik izin usaha pertambangan serta tidak adanya tahapan pemutusan hubungan kerja yang jelas.
The Use of Indigenous Institutions In Developing Potential Equity of Coastal Community (Desa Lampanairi Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan) Wa Ode Arsyiah; Kuflia Muak Hara
Iapa Proceedings Conference 2018: Proceedings IAPA Annual Conference
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2018.207

Abstract

Abundant ecotourism potential can be developed through customary institutions capable of empowering the community and as government partners in developing ecotourism potential in the village of Lampuoranri, Bautauga District, South Buton Regency. This study aims to describe indigenous institutions in developing the ecotourism potential of the coastal community of Lampanairi village and obtain information about the factors that influence ecotourism potential in the community in Lamporanri village, Batauga sub-district, South Buton district, such as Pilumuno We'e (Mountain Water Festival), Beach tourism, mountain tourism and many more will be explored for potential tourism objects. This study uses qualitative descriptive analysis, the first stage is based on the mechanism in connecting the facts, data, and information that is available, in the form of words or verbal, from people and behaviors that are meant by the researcher. The second stage detects according to the object under study. The third stage interprets data generated through interviews, records, reports, documentation, etc. to be used for validity of research data. The results showed that utilization of customary institutions in developing ecotourism potential in the coastal communities of Lampanairi village Batauga subdistrict of South Buton district has been done with the maximum although the customary institution in this village has not existed since the bloom from the village of Bola. But the villagers still uphold the local wisdom values that exist in the village, especially concerning the customary rituals of mountain water festivities at Wandoke Springs (Pilumuno We'e). The ritual of Pilumuno We'e is still done until now but unfortunately there has been no government involvement in supporting the ritual activity because the government has not yet known about this ritual and the village and society have not considered that this ritual can be made one of the interesting attractions in the village Lampanairi. It requires openness between the government and the village community so that local wisdom is maintained and become one of the tourism destinations that attract and can bring in foreign exchange if the management is done well. Awareness of Lampanairi villagers to the importance of preserving the forests by running the Pilumuno We'e cultural ritual followed by eating together, it shows that the community, village apparatus, traditional leaders, religious figures, community leaders still maintain the existing cultural values with
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan Wa Ode Arsyiah
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.1.2018.26-33

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dianalisis dengan cara mereduksi data yang ada, kemudian menyajikan dalam bentuk kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa kesimpulan, yaitu 1) Implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan belum berjalan dengan maksimal disebabkan a) Penataan unit-unit kerja dan sumber daya yang dimiliki masih kurang meskipun metode yang digunakan dan kualitas kualifikasi pendidikan aparaturnya cukup baik; b) Penjabaran kebijakan dalam dokumen UKL/UPL sudah jelas dan arahan-arahan sudah dilakukan, namun hal tersebut tidak diiringi dengan kesadaran pemilik izin dalam melakukan penambangan pasir; c) Penyediaan pelayanan belum maksimal dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat telah melaporkan keluhan-keluhannya tetapi respon yang diberikan masih tergolong lambat meskipun aktivitas pembayaran pajak galian C (pasir) sudah dilakukan oleh para pemilik izin pertambangan. 2) Pengelolaan tambang galian C (pasir) yang ada di Kecamatan Batauga dikategorikan tidak maksimal dan belum berjalan dengan baik karena a) Tahap Pra Konstruksi meliputi tahap perizinan, kegiatan survey dan identifikasi lokasi, sosialisasi serta pembebasan lahan yang telah memiliki mekanisme yang jelas namun proses ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, terutama dalam proses sosialisasi dan pembebasan lahan; b) Tahap kontruksi yaitu pelaksanaan kegiatan masih dikategorikan sangat rendah karena tidak adanya mobilisasi peralatan penambangan maupun tenaga kerja, serta tidak adanya fasilitas yang dibangun oleh pemrakarsa dalam hal ini pemilik izin pertambangan rakyat; c) Tahap Operasi masih dikategorikan belum berjalan dengan baik dimana pelanggaran paling besar terjadi pada pemilik Izin Pertambangan Rakyat yang tidak melaksanakan ketentuan seperti yang terdapat dalam dokumen UKL dan UPL; d) Kegiatan Pasca Operasi yang pelaksanannya dikategorikan belum maksimal dan tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya reklamasi dan rehabilitasi eks tambang yang dilakukan oleh pemilik izin usaha pertambangan serta tidak adanya tahapan pemutusan hubungan kerja yang jelas.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan Abdul Majid; La Ode Muhammad Arsal; Wa Ode Arsyiah
Jurnal Promotif Preventif Vol 6 No 3 (2023): Juni 2023: JURNAL PROMOTIF PREVENTIF
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jpp.v6i3.828

Abstract

Desa dengan keidentikanya akan keterbelakangan serta penumpukan angkatan kerja produktif yang menganggur. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menghadirkan program inovasi desa (PID). Secara teoritis hadirnya PID merupakan upaya dalam menuntaskan problem ketimpangan serta kemiskinan khususnya di Desa. Penelitian ini secara spesifik ingin melihat sejauh mana implementasi serta angka keberhasilan program PID di Desa Lipu. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan mendiskripsikan fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti, termasuk hubungan kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang sedang dilakukan dan pengaruh dari fenomena untuk menentukan hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan belum dilakukan dengan maksimal, yakni kualitas dan kuantitas masyarakat partisipasi masyarakat yang mulai menurun, baik dari mengikuti kegiatan langsung maupun dalam pengambilan keputusan.
Perkembangan Objek Wisata Permandian Kabura-Burana di Desa Lawela Selatan Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan : Development of the Kabura-Burana Bathing Tourist Attraction in South Lawela Village, Batauga District, South Buton Regency Majid, Abdul; Arsal, La Ode Muhammad; Arsyiah, Wa Ode
Jurnal Sinar Manajemen Vol. 10 No. 3: NOVEMBER 2023
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jsm.v10i3.4326

Abstract

Kabupaten Buton Selatan sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam serta banyaknya flora dan fauna menjadikan Buton Selatan sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potesi besar di sector pariwisata salah satunya Permandian Kabura-Burana. Hanya saja yang menjadi problem adalah melimpahnya sumber daya alam tersebut tidak dibarengi dengan pengelolaan serta manajerial yang baik dari pemerintah serta masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan objek wisata Permandian Kabura-Burana. Metode yang digunakan adalah metode dengan pendekatan kuantitave dengan melibatkan studi kasus di dalamnya. Hasi dari penelitian ini menemukan pengembangan wisata Permandian Kabura-Burana belum memiliki inovasi dalam meciptakn daya Tarik untuk memikat wisatawan. Selain itu dalam aspek aksibilitasi, jaringan jalan yang menghubungkan obyek wisata belum mengalami peningkatan. Hal ini tergambar dengan Moda transportasi yang tersedia seperti angkutan umum dalam kota menuju objek wisata sampai saat ini belum tersedia. Di aspek lain Meningkatnya kunjungan wisatawan belum mendorong masyarakat setempat menyediakan atau mengelola amenitas, seperti rumah makan, pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas keamanan. Masih belum terkelolannya fasilitas umum seperti toilet umum yang membuat wisatawan enggan atau kesulitan menggunakan fasilitas tersebut. Belum tersedianya rumah makan di area objek wisata disebabkan kurangnya peran masyarakat sebagai bagian dari upaya pengelolaan pengembangan pariwisata
Implementasi Nilai Budaya Gau Satoto Pada Masyarakat Desa Ambeua Raya Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Wulandari, Astri; Arsyiah, Wa Ode; Majid, Abdul
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 13, Nomor 3, Desember 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v13i3.1738

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai budaya gau satoto pada masyarakat di desa Ambeua Raya Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Nilai Budaya Gau Satoto Pada Masyarakat Desa Ambeua Raya Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi belum maksimal, dapat dilihat pada 1) To carry out (melaksanakan), belum sepenuhnya terlibat karena belum adanya peran tokoh dan belum adanya media informasi. 2) To accomplish (mencapai), masih banyak masyarakat yang tidak paham makna gau satoto sehingga belum menentukan indikator yang akan dicapai. 3) To fulfill (memenuhi), masyarakat belum terlihat berniat untuk memenuhi kebutuhan dan harapannya di dalam gau satoto, masyarakat tidak terpaku dengan hal tersebut dan tidak memprioritaskan tujuannya dalam gau satoto. 4) To produce (menghasilkan), masyarakat sangat berat sekali menghasilkan perubahan karena keterbatasan pemahaman dan belum adanya peran tokoh adat sehingga hanya menganggap gau satoto sebagai simbol biasa dan penerapannya belum maksimal. 5) To complete (menyelesaikan), masyarakat belum memberikan hasil perubahan dan tujuan sesuai yang di inginkan, masyarakat tidak bisa menentukan tujuan yang akan dicapai agar bisa membawa implementasi nilai budaya gau satoto ke tahap penyelesaian.
Implementasi Kebijakan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Suriani, Lilis; Arsyiah, Wa Ode
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 13, Nomor 3, Desember 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v13i3.1741

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif yang mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara kepada informan. Data ditabulasi sesuai kebutuhan dan selanjutnya data dianalisis secara kualitatif deskriptif meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sehingga dapat menghasilkan suatu pemahaman, dinyatakan serta buktikan dengan teknik analisis data dan keabsahan data temuan. Hasil penelitian ini menunjukan implementasi kebijakan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kota Baubau (1) Pengorganisasian (organization) Bapenda memiliki 3 bidang yaitu Bidang Pendataan dan Pelayanan, Bidang Penetapan dan Pengolahan data dan Bidang Penagihan. Terkait SDM, Kota Baubau telah mengutus Staf ASN untuk mengikuti Pendidikan profesi Keahlian di bidang BPHTB. Dalam pengelolaan BPHTB, Bapenda telah memiliki sistem aplikasi yang merupakan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak yaitu E-BPHTB, dukungan dari pemerintah, sokongan regulasi dan payung hukum sebagai landasan untuk penetapan BPHTB. Bapenda aktif melakukan sosialisasi penyesuaian BPHTB karena tentu dengan hal ini masyarakat akan lebih memahami dan mengerti tentang pentingnya penerimaan dari sektor BPHTB; (2) Interpretasi (intrepretation) dalam komunikasi selain sosialisasi, Bapenda juga melakukan langkah seperti rapat dengan para Camat dan Lurah se Kota Baubau untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar kewajiban Pajak BPHTB; dan Aplikasi (application), dalam prosedur kerja dan SOP sangat jelas karena sebelum melakukan implementasi kebijakan penyesuaian BPHTB Bapenda telah memiliki data yang valid.
Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Achmad, Mutiara Prastika; Arsyiah, Wa Ode; Jasir B., Jasir B.
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 13, Nomor 3, Desember 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v13i3.1742

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Bina Manusia yaitu kesadaran masyarakat petani kopi dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia di Desa Kaongkeongkea belum optimal karena beberapa petani kopi masih tergolong acuh dengan tanaman kopinya, dengan melakukan pembinaan atau pelatihan tanaman kopi menggunakan metode sambung pucuk kemudian lahan perkebunan kopi perlu diperhatikan agar tidak terjadi tumpang sari. 2) Bina Lingkungan yaitu Kesadaran dalam melestarikan lingkungan dan mempertahankan ciri khas tanaman kopi masyarakat di Desa Kaongkeongkea cukup baik dengan mengadakan kerja bakti setiap minggu, kemudian dengan tetap mempertahankan perlakuan pasca panen masih terus di lakukan. 3) Bina Usaha dalam meningkatkan taraf hidup belum maksimal perlu dilakukan pembinaan atau pelatihan terkait pemberdayaan tanaman kopi dan kegiatan produksi tanaman kopi di Desa Kaongkeongkea masih kurang maksimal. Bina Lembaga untuk BUMDES di desa Kaongkeongkea dalam produksi dan pemasaran kopi belum optimal perlu memperhatikan pengembangan produksi dan pemasaran tanaman kopi di Desa Kaongkeongkea agar dapat berjalan dengan baik.
Upaya Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Baubau Hisanuddin, La Ode Syaiful Islamy; Arsyiah, Wa Ode; Arsal, Laode Muhammad; Akbar, Zulfan Jamal
Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 13, Nomor 3, Desember 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/administratio.v13i3.1743

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskrisikan Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Baubau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yaitu menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Baubau yaitu 1) melakukan perencanaan, pariwisata harus melihat potensi yang ada dalam pariwisata. Dalam melakukan perencanaan harus melibatkan semua unsur dari unsur pemerintah, swasta atau LSM maupun unsur masyarakat. Dinas pariwisata berencana membangun SDM Pariwisata dengan melakukan pelatihan-pelatihan dilingkup kampus bagi mahasiswa agar mengenal potensi-potensi pariwisata Kota Baubau 2) Penetapan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui dinas pariwisata telah merancang “Dokumen Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Baubau. 3) Sosialisasi terhadap pengembangan pariwisata kota Baubau sekaligus mengedukasi dengan mengadakan pelatihan Pariwisataan. 4) Pemasaran Objek Wisata cara yang dianggap mampu menarik perhatian wisatawan dengan melakukan promosikan melalui media sosial karena dijaman sekarang ini masyarakat atau wisatawan tidak terlepas dari media sosial.
Pengelolaan Kawasan Permukiman Suku Bajo di Desa Balimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Majid, Abdul; Arsyiah, Wa Ode; Arsal, Laode Muhammad; B, Jasir; Safitri, Novalia
Jurnal Promotif Preventif Vol 7 No 3 (2024): Juni 2024: JURNAL PROMOTIF PREVENTIF
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jpp.v7i3.1303

Abstract

Perubahan kawasan permukiman suku bajo di Desa Balimu berdampak pada penimbunan laut secara terus-menerus untuk merubah bentuk kawasan permukiman mereka. Penimbunan laut tersebut menggunakan batu-batu karang maupun jenis batu timbunan dapat menimbulkan ekosistem laut menjadi terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengelolaan Kawasan Permukiman Suku Bajo Di Desa Balimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengelolaan kawasan permukiman di desa Balimu telah merusak ekosistem disekitanya seperti kerusakan terhadap kawasan hutan mangrove akibat adanya penimbunan yang dilakukan secara terus- menerus. Beberapa lokasi didalam permukiman terlihat kumuh akibat tidak adanya tempat penampungan sampah sehingga masyarakat desa Balimu melakukan pembuangan sampah secara bebas kelaut. Dalam upaya pengelolaanya pemerintah desa selalu melibatkan partisipasi dari masyarakat agar adanya keterbukaan dan kejelasan dalam kegiatan didalam desa. Serta belum adanya pemanfaatan untuk mengolah sampah agar jumlah sampah yang dibuang kelaut dapat berkurang.