Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Pemberdayaan Perempuan Melalui Keterampilan Kewirausahaan Pembuatan Stik Pepaya di Desa Poogalampa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan Hibali, La Ode Zulfikar; Arsal, Laode Muhammad; Arsyiah, Wa Ode; Darmin, La Ode Dwiyan Pramono; Ambarwati, Wd; Yusrida, Yusrida; Lisna, Wa; Meli S., Meli S.
Kamba Mpu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 3, Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55340/kambampu.v3i2.2020

Abstract

Pemberdayaan perempuan melalui keterampilan kewirausahaan pembuatan stik pepaya di Desa Poogalampa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Pemberdayaan perempuan merupakan bagian penting dalam membangun ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas kewirahusaan berbasis potensi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sebuah proses dan hasil dari pemberdayaan perempuan  melalui Pelatihan kewirahusaan berupa produk stick pepaya di Desa Poogalampa, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif serta teknik pengumpulan data di lakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhdap kelompok perempuan yang melakukan pelatihan kewirahusaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelatihan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola pepaya sebagai potensi lokal menjadi  sebuah produk yang bernilai jual tambah. Produk stick pepaya berhasil di kembangkan menjadi sebuah ide usaha lokal untuk menjadi sumber pendapatan bagi kelompok perempuan. Meskipun demikian pelaksanaan kegiatan ini masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan modal, keterampilan pemasaran, serta waktu akibat peran perempuan dalam lingkup domestik keluarga. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu meningkatkan pelatihan yang berkelanjutan, pendampingan manajemen usaha, pengembangan jaringan pemasaran, serta dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat. Kesimpulan dari penilitian ini menunjukan bahwa pemberdayaan perempuan melalui pelatihan produk stik pepaya memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemandirian ekonomi dan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal, sehingga hal ini berpotensi dapat menunjang pembangunan desa yang berkelanjutan.
Pemberdayaan Perempuan Melalui Keterampilan Kewirausahaan Pembuatan Sate Daun Ubi Di Desa Poogalampa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan Arsyiah, Wa Ode; Hibali, La Ode Zulfikar; Darmin, La Ode Dwiyan Pramono; Susanti, Ni Made Liya; Zida, Nila Arista; Xielienia, Tasya
Beujroh : Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2026): Beujroh : Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/beujroh.v4i1.802

Abstract

Praktek pemberdayaan perempuan melalui keterampilan kewirausahaan yaitu sate daun ubi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkhususnya kaum perempuan atau ibu rumah tangga dalam mengelolah hasil pertanian yaitu daun ubi yang diolah menjadi sate daun ubi. Serta dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Praktek ini dilakukan dua metode yaitu demonstrasi dan tutorial. Pendekatan demontrasi dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai potensi daun ubi yang di olah sebagai sate untuk meningkatkan keterampilan masyarakat terutama untuk memberdayakan perempuan di Desa Poogalampa melalui pelatihan kewirausahaan pembuatan sate daun ubi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2026 dengan melibatkan dosen, mahasiswa, dan masyarakat terkhususnya kaum perempuan. Hasil kegiatan ini menunjukkan dampak positif dan masyarakat sangat antusias dengan penjelasan yang disampaikan karena mereka bisa mengetahui manfaat daun ubi yang banyak disekitaran rumah mereka ternyata bisa dimanfaatkan sebagai makanan berupa sate dan juga bahkan bisa sebagai ide usaha kecil – kecilan untuk masyarakat terutama kaum perempuan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA LABUANDIRI KABUPATEN BUTON Arsyiah, Wa Ode; Darmin, La Ode Dwiyan Pramono; Arsal, Laode Muhammad; Yurif, Mustafa
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2026): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v13i1.23404

Abstract

Implementas kebijakan alokasi dana desa di Kabupaten Buton telah diatur dalam Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2024, yang memuat  prioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan desa. Maksud penelitian ini yakni Untuk mengetahui implementasi kebijakan alokasi Dana Desa di desa Labuandiri Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton. Penelitian ini dimaksudkan mendeskripsikan implementasi kebijakan alokasi Dana Desa di desa Labuandiri Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton. Penggunaan metode penelitian ini, yaitu deskriptif kualitatif. Melalui teknik peungumpulan data Observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dengan menggunakan Teori Georgo Edwars III yang menalisis dalam 4 aspek, yang menunjukkan bahwa pada aspek Komunikasi Koordinasi antar perangkat desa dan dengan masyarakat sudah baik melalui Musyawarah Desa, namun partisipasi masyarakat dalam perencanaan masih rendah. Pada aspek Sumber Daya Manusia menujukan SDM perangkat desa cukup memadai, tetapi keterbatasan jaringan internet menyebabkan keterlambatan pelaporan ADD dan LPJ. Kemudian pada aspek Disiposisi diamana Pemerintah desa berkomitmen dan transparan dalam pengelolaan ADD tanpa penyalahgunaan, namun kedisiplinan administrasi masih lemah, dan pada aspek Struktur Birokrasi ditunjukkan dengan tersedianya  Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 sebagai acuan, tetapi implementasi SOP masih butuh pendampingan dan pemahaman masyarakat masih terbatas. Kata kunci: Implementasi, Alokasi Dana Desa, Kebijakan.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan Wa Ode Arsyiah
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.1.2018.26-33

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dianalisis dengan cara mereduksi data yang ada, kemudian menyajikan dalam bentuk kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa kesimpulan, yaitu 1) Implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan belum berjalan dengan maksimal disebabkan a) Penataan unit-unit kerja dan sumber daya yang dimiliki masih kurang meskipun metode yang digunakan dan kualitas kualifikasi pendidikan aparaturnya cukup baik; b) Penjabaran kebijakan dalam dokumen UKL/UPL sudah jelas dan arahan-arahan sudah dilakukan, namun hal tersebut tidak diiringi dengan kesadaran pemilik izin dalam melakukan penambangan pasir; c) Penyediaan pelayanan belum maksimal dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat telah melaporkan keluhan-keluhannya tetapi respon yang diberikan masih tergolong lambat meskipun aktivitas pembayaran pajak galian C (pasir) sudah dilakukan oleh para pemilik izin pertambangan. 2) Pengelolaan tambang galian C (pasir) yang ada di Kecamatan Batauga dikategorikan tidak maksimal dan belum berjalan dengan baik karena a) Tahap Pra Konstruksi meliputi tahap perizinan, kegiatan survey dan identifikasi lokasi, sosialisasi serta pembebasan lahan yang telah memiliki mekanisme yang jelas namun proses ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, terutama dalam proses sosialisasi dan pembebasan lahan; b) Tahap kontruksi yaitu pelaksanaan kegiatan masih dikategorikan sangat rendah karena tidak adanya mobilisasi peralatan penambangan maupun tenaga kerja, serta tidak adanya fasilitas yang dibangun oleh pemrakarsa dalam hal ini pemilik izin pertambangan rakyat; c) Tahap Operasi masih dikategorikan belum berjalan dengan baik dimana pelanggaran paling besar terjadi pada pemilik Izin Pertambangan Rakyat yang tidak melaksanakan ketentuan seperti yang terdapat dalam dokumen UKL dan UPL; d) Kegiatan Pasca Operasi yang pelaksanannya dikategorikan belum maksimal dan tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya reklamasi dan rehabilitasi eks tambang yang dilakukan oleh pemilik izin usaha pertambangan serta tidak adanya tahapan pemutusan hubungan kerja yang jelas.
A Descriptive Study on Integrated Public Services through Public Service Malls (MPP): A Good Governance Perspective Hibali, La Ode Zulfikar; Ramadhan, Syahril; Arsyiah, Wa Ode; Hara, Kuflia Muak
Indonesian Journal of Social Science Research Vol. 6 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Science Research (IJSSR)
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/ijssr.06.02.38

Abstract

Public service is a fundamental element in the implementation of good governance; however, in practice, Indonesia still faces various challenges such as lengthy bureaucracy, inefficient procedures, and weak inter-agency coordination. To address these issues, the government initiated the establishment of Public Service Malls (MPP) as an innovation in integrated services within a single location, combining services from various sectors. This study aims to describe the implementation of integrated public services through MPP, identify supporting and inhibiting factors in its operation, and analyze its contribution to the application of good governance principles at the regional level. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observations, document reviews, and simple questionnaires. The findings indicate that MPP enhances the effectiveness and efficiency of services through cross-agency integration and the use of digital technology, although challenges remain in terms of institutional coordination and human resource capacity. Good governance principles such as transparency, accountability, and responsiveness have begun to materialize through more open and measurable service mechanisms. The contribution of this study lies in its empirical understanding of how MPP-based public service innovation can serve as a strategic instrument to strengthen participatory governance oriented toward citizen satisfaction, as well as its conceptual foundation for developing more adaptive and sustainable public service policies.