Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN KRAMA BALI SEJAHTERA (SIK-KBS) DI PROVINSI BALI Ni Putu Ninik Yuniati; I Made Sumada; Anak Agung Gde Raka
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No 4 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i4.19770

Abstract

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) merupakan susbsistem dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang mempunyai fungsi untuk memberikan informasi dalam menunjang pengambilan keputusan. Adanya desentralisasi sektor kesehatan menyebabkan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 yang menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023. Kesehatan masuk pada misi ketiga yaitu Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan database riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Untuk dapat melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera. Pencapaian SIK KBS sampai tahun 2022 belum sesuai dengan roadmap yang ditargetkan. belum semua masyarakat dan fasilitas kesehatan baik fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta menggunakan aplikasi SIK-KBS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis implementasi kebijakan SIK-KBS, faktor penghambat, serta solusi dan upaya yang dapat dilakukan agar implementasi kebijakan SIK-KBS dapat berjalan optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Implementasi Kebijakan belum optimal karena faskes masih terikat dengan vendor lain dalam penggunaan aplikasi SIK. Faktor penghambatnya adalah SDM yang kurang memahami IT dan ketersediaan anggaran. Strategi yang dilakukan adalah sosialisasi dan koordinasi dengan sektor terkait.
EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN DI KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 Ni Wayan Ayu Anggreni Panji; I Made Sumada; Gede Wirata
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No 4 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i4.20202

Abstract

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 12 jenis pelayanan dasar dimana 3 diantaranya masuk dalam pelayanan dasar penyakit tidak menular (PTM) yaitu pelayanan kesehatan pada usia produktif; pelayanan kesehatan penderita hipertensi; dan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa pelaksanaan SPM Kesehatan di Kabupaten Bangli belum optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah Model Evaluasi CIPP dari Stufflebeam dengan empat indikatornya yaitu: context evaluation, input evaluation, process evaluation, dan product evaluation. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan SPM Kesehatan di Kabupaten Bangli yang belum mencapai target rendahnya kunjungan masyarakat usia produktif untuk melakukan pemeriksaan, selain itu jumlah SDM kurang memadai dan SDM yang telah mendapatkan pelatihan juga terbatas. Upaya dan solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memaksimalkan pelaksanaan Posbindu PTM dengan cara mengoptimalkan SDM yang terlibat baik dari segi kualitas dan kuantitas dengan cara mengikuti pelatihan serta memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat usia produktif sehingga meningkatkan kesadaran untuk melakukan pemeriksaan.
PENGARUH E-SAKIP TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG Ni Kadek Yuni Gitasih; I Made Sumada; I Wayan Astawa
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No 4 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i4.20687

Abstract

E-Sakip adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Unit Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja satuan / unit kerja pada khususnya dan kinerja Instansi pada umumnya. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh aplikasi e-SAKIP terhadap kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan, melalui proses pengumpulan data menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang diberikan kepada seluruh responden terpilih. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bahwa aplikasi e-SAKIP berpengaruh terhadap kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan penelitian ini kepada Pemerintah Kabupaten Badung adalah untuk memberikan pelatihan agar pemahaman dan penggunaan aplikasi yang aktif semakin meningkat.