This Author published in this journals
All Journal Insignia: Journal of International Relations Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Jurnal Jendela Hukum Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Jurnal Hubungan Internasional AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA Jurnal Terapan Abdimas Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs Jurnal Ilmiah Peuradeun Jurnal Pemikiran Sosiologi Jurnal Asia Pacific Studies Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ecolab Berumpun: international journal of social, politics and humanities Hearty : Jurnal Kesehatan Masyarakat Adimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nation State : Journal of International Studies Jurnal ICMES: The Journal of Middle East Studies Sospol : Jurnal Sosial Politik Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Studi Sosial dan Politik Sakina: Journal of Family Studies Jurnal Hukum Sasana Jurist-Diction Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial Journal of Diplomacy and International Studies Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG) Review of International Relations (Jurnal Kajian Ilmu Hubungan Internasional) Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Journal of Law and Border Protection Indonesian Journal of Peace and Security Studies Didaktika Religia Indonesian Journal of Global Discourse Srawung: Journal of Social Sciences and Humanities NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Hubungan Internasional Indonesia Ulil Albab
Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Program MITA Kepabeanan Dalam Perdagangan Internasional di KPPBC TMP Tanjung Perak Puspita Sari, Wira; M. Syaprin Zahidi
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 3 No. 3: Februari 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v3i3.2808

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program MITA Kepabeanan dalam Perdagangan Internasional di Bea Cukai Tanjung Perak. MITA Kepabeanan sendiri merupakan salah satu bentuk kemitraan Bea Cukai dengan kelompok bisnis terpercaya yang mendapatkan pelayanan khusus di bidang kepabeanan yang bertujuan untuk mendorong kelancaran arus barang dan mengurangi biaya logistik sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu dengan data melalui kajian literatur dan informasi-informasi serta wawancara dengan pegawai Bea Cukai Tanjung Perak yang mendukung untuk dijadikan data dalam menjelaskan implementasi program MITA Kepabeanan di Bea Cukai Tanjung Perak. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini ialah konsep Perdagangan Internasional dan konsep Customs-Business Partnership (CBP). Penelitian ini menghasilkan bahwa implementasi program MITA Kepabeanan di Bea Cukai Tanjung Perak terpusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan serta memprioritaskan perusahaan yang melakukan pelanggaran.
Perbandingan Pengaruh Women's March terhadap Kebijakan Publik di Indonesia dan Amerika Serikat [Comparison of the Effect of the Mowen's March on Public Policy in Indonesia and The United States] Al Ayubi, M. Solahudin; Zahidi, M. Syaprin
Jurnal Politica Vol 13, No 1 (2022): Jurnal Politica Mei 2022
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v13i1.2910

Abstract

The emergence of the Women’s March (WM) has had an influence on public policy in Indonesia and the United States. Since its inception at Washington in 2017, WM has reached 30 countries in the world, including Indonesia. WM’s efforts in promoting women’s rights and issues have had a collective influence on society’s social patterns and public policies. The goal is that public policies in the US and Indonesia can provide security, protection and justice for women. Nevertheless, WM in Indonesia and the US have some differences and similarities in their influence on public policy. Through a descriptive-qualitative approach, this study will describe and critically analyze the differences and contrasts in the influence of WM on public policy in Indonesia and the US. This study uses data collection techniques based on library research using secondary sources. The theory used in comparison and contrast is MSSD (Most Similar System Design) and the theory of interest promotion groups from Hague and Harrop. This study resulted in a comparison and contrast of patterns and effects of WM in Indonesia and the US. The results are based on the strength of the influence of interest promotion groups in each country including the government’s response to it.AbstrakKemunculan Women’s March (WM) telah memberikan pengaruh terhadap kebijakan publik di Indonesia dan Amerika Serikat. Sejak awal kemunculannya di Washington pada 2017, WM telah menjangkau 30 negara di dunia termasuk Indonesia. Upaya WM dalam mempromosikan isu-isu dan hak-hak perempuan telah memberikan pengaruh kolektif terhadap pola sosial masyarakat dan kebijakan publik. Tujuannya adalah agar kebijakan publik di AS dan Indonesia dapat memberikan keamanan, perlindungan dan keadilan terhadap perempuan. Meskipun demikian, WM di Indonesia dan AS memiliki beberapa perbedaan dan kesamaan pengaruh terhadap kebijakan publik. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis perbedaan dan kontras pengaruh WM terhadap kebijakan publik di Indonesia dan AS. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berdasarkan riset kepustakaan (library research) dengan menggunakan sumber kedua (secondary sources). Teori yang digunakan dalam pembandingan dan kontras adalah MSSD (Most similar System Design) serta teori kelompok kepentingan promosi dari Hague dan Harrop. Penelitian ini menghasilkan sebuah perbandingan dan kontras pola dan pengaruh WM di Indonesia dan AS. Hasil tersebut didasarkan pada dasar kekuatan pengaruh kelompok kepentingan promosi di masing-masing negara termasuk respons pemerintah dalam menanggapinya.
PERIZINAN EKSPOR SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DENGAN IMPLEMENTASI CITES DI INDONESIA Nurfadjri, Annisa; Zahidi, M. Syaprin
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4033

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang membahas perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dengan implementasi CITES di Indonesia. CITES merupakan konvensi perdagangan internasional yang mengatur tentang spesies flora dan fauna yang terancam punah. Melimpahnya sumber daya alam hayati dan ekosistem Indonesia telah menimbulkan permasalahan terkait perdagangan satwa secara ilegal yang mengancam kelangsungan hidup satwa liar yang berada pada daftar terancam punah. Penelitian ini akan memberikan pemahaman secara lebih jelas tentang bagaimana sistem perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan implementasi CITES di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Pemerintah Indonesia dalam meminimalisir perdagangan ilegal dan perburuan satwa langka berupaya menetapkan perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES yang diatur melalui Permendag 19 tahun 2021 Jo. 12 Tahun 2022. Dalam mengatur perdagangan satwa liar yang terancam punah pemerintah Indonesia menerapkan sistem perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang melalui implementasi CITES. Implementasi CITES di Indonesia memainkan peran penting dalam mengatur perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dengan memastikan bahwa ekspor yang dilakukan diawasi untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat mengancam populasi dan ekosistem spesies satwa liar. Hal tersebut dilakukan dengan upaya memonitoring izin resmi ekspor satwa liar yang termasuk dalam Appendix II dengan membatasi dikeluarkannya izin ekspor untuk menjaga spesies satwa liar. Adapun syarat perizinan kegiatan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang yaitu dengan memperhatikan asal usul spesies melalui persetujuan otoritas keilmuan dengan melampirkan bukti SATS-DN yang menunjukan legalitas asal usul spesies. Kata kunci: CITES; Ekspor; Satwa Liar; Perizinan; PE-TASL
MAKSIMALISASI POTENSI WISATA LITERASI KOPI BUKIT VAN D’KOCK Pradana, Hafid Adim; Zahidi, M. Syaprin; Prakoso, Havidz Ageng; Suhermanto, Dedik Fitra
ADIMAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/adi.v6i2.4832

Abstract

Desa Amadanom dikenal sebagai salah satu desa penghasil kopi di Kecamatan Dampit. Fakta ini tidak lepas dari banyaknya perkebunan kopi yang dimiliki warga sehingga profesi petani kopi di desa tersebut merupakan profesi yang sudah berlangsung secara turun temurun. Berangkat dari fakta di atas, dalam berbagai program pengabdian yang kami laksanakan dalam beberapa tahun terakhir, kami menekankan upaya penguatan petani kopi di desa ini. Berbeda dengan sebelumnya, pada KKN 2020 kami fokus untuk memaksimalkan potensi lain yang dimiliki Desa Amadanom. Salah satu potensi yang kami lihat memiliki prospek positif di desa ini adalah potensi wisata perbukitan yang memiliki pemandangan yang indah. Di antara bukit-bukit tersebut, yang paling menonjol adalah Bukit Van d'Kock. Berdasarkan identifikasi masalah dengan mitra, program pengabdian masyarakat kami bertujuan untuk membangun kesadaran bersama dan kesamaan pandangan antara perangkat desa dan masyarakat desa Amadanom tentang memaksimalkan potensi wisata perbukitan Van d'Kock berdasarkan prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dari berbagai diskusi dan dua workshop yang kami selenggarakan, kami menemukan fakta bahwa pada dasarnya mayoritas warga Amadanom memiliki keinginan yang sama bahwa Desa Amadanom memiliki potensi wisata yang dapat dijual dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Berangkat dari semangat tersebut, kami sebagai tim pengabdian kemudian menyediakan booklet atau buku panduan singkat yang berisi tentang pengembangan potensi wisata desa. Kami berharap buku panduan yang kami buat ini dapat mempermudah aparat desa, karang taruna, dan masyarakat desa Amadanom dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di desa Amadanom khususnya yang berkaitan dengan Wisata Literasi Kopi Van d'Kock Hill. 
Indonesian Maritime Diplomacy: Realizing the Global Maritime Fulcrum Through IORA Amri, Ulil; Zahidi, M Syaprin
Nation State: Journal of International Studies Vol. 6 No. 1 (2023): Environmental Issue and Digital Diplomacy in the Contemporary International Rel
Publisher : Faculty of Economics and Social Science, Department of International Relations, Universitas Amikom Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/nsjis.v6i1.949

Abstract

This article discusses why the Indian Ocean Rim Association (IORA) is significant for Indonesia and how Indonesia plays a strategic role in IORA to realize national interests and advance its vision as the World Maritime Axis? In answering these questions, we build arguments based on Christian Le Miere's theory of maritime diplomacy and Helen Milner's theory of international cooperation. The argument in this article consists of two things. First, IORA is very significant for Indonesia because the organization has a common vision with Indonesia's national interest. Second, in order to achieve this goal, the Indonesian government utilizes cooperative and persuasive maritime diplomacy as a means of enhancing international cooperation. This is demonstrated by Indonesia's involvement in encouraging negotiations and facilitating cooperation in the IORA forum. This is also reinforced by Indonesia's election as chair of IORA for the period 2015 to 2017 as a manifestation of Indonesia's existence as a maritime country in the international arena.