Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR (STUDI DI UPT PENDIDIKAN MUARA BENGKAL) Aweq Ampung; Adam Idris; Achmad Djumlani
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 3 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.242 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i3.575

Abstract

This study has two objectives: first, to know the financial management system in East Kutai District Education Office in particular UPT Bengkal Muara Education and Evaluation and second, to know the policies relating to the management of the Department of Education in East Kutai in particular financial delegation to the Education Unit in Muara Bengkal. In this study the author uses primary data from informants which are structural officials and employees directly involved in the financial management system and other relevant officials.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Akhmad Sarbini; Aji Ratna Kusuma; Achmad Djumlani
Jurnal Administrative Reform Vol 4, No 4 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.213 KB) | DOI: 10.52239/jar.v4i4.607

Abstract

This research aims to describe and analyze the policy implementation of Law number 24 Year 2013 on population administration at Population and Civil Registry Service of KutaiKartangera District thorough the process of Electronic Identity Card Issuance. The research findings showed that Population and Civil Registry Service of KutaiKartanegara District had implemented the policy stated in Law Number 24 year 2013 on Population Administration, in the form of electronic ID Card issuance. However, its implementation was not optimal, which was indicated by the fact that there were still a lot of people who did not possess residency document, namely electronic ID Card. 
PEMBANGUNAN DESA PEDALAMAN DI DESA LONG NYELONG KECAMATAN BUSANG KABUPATEN KUTAI TIMUR Antonius Mering; Achmad Djumlani; Syahrani .
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.706 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i2.566

Abstract

The issues raised in this research are how is the implementation of hinterland rural development that conducted in Long Nyelong Village Subdistrict Busang in East Kutai and what are the potentials of natural resource and human resource to support the development in Long Nyelong Village Subdistrict Busang in East Kutai Regency and also what are the barriers to implement the development of hinterland rural in Long Nyelong Village Subdistrict Busang in East Kutai Regency. In this study the writer uses descriptive research with qualitative approach and the data analysis that is used in this study will be used with qualitative method, the research will describe and analyze the data that have been obtained, and furthermore they will be elaborated in an actual explanation. 
KINERJA APARATUR DALAM PELAYANAN PRIMA DI KANTOR KECAMATAN TANJUNG REDEB KABUPATEN BERAU Amelia Putri Dewi Nilam Sari; Achmad Djumlani; Bambang Irawan
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 3 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.679 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i3.522

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mendiskripsikan dan menganalisis kinerja aparatur dalam pelayanan prima kemudian untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari kinerja aparatur dalam pelayanan prima di kinerja Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau.   Sesuai tujuan penelitian maka analisis data yang digunakan adalah analisis data model  interaktif seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992:20). Dari hasil penelitian yang diperoleh secara umum diketahui bahwa kinerja aparatur dalam pelayanan prima di kantor kecamatan Tanjung Redeb kabupaten berau dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah telah mampu menciptakan terwujudnya Kecamatan Tanjung Redeb yang kondusif dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima. Dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 / 2003 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum di Kantor Kecamatan Tanjung Redeb, Terdapat beberapa kendala-kendala diantaranya perbedaan waktu penyelesaian pelayanan yang disesuaikan dengan tarif, biaya yang terbilang mahal untuk ukuran kabupaten maju tanjung redeb seperti,Karna dalam Pembuatan Akta tanah tidak terlalu rumit, cukup mempersiapkan semua persyaratan yang ada semuanya akan berjalan dengan cepat.
PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Widia Eka Wardani; Achmad Djumlani; Dan Buntu Paranoan
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.367 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i1.548

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan kompetensi pegawai Melalui Pendidikan dan Pelatihan dan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Fokus untuk menjawab tujuan yaitu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari pelaksanaan pendidikan formal dan diklat yang terdiri dari diklat administrasi, diklat teknis dan diklat kepemimpinan. Penelitian yang dilakukan termasuk diskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian pada  Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur..Fokus penelitian yang ditetapkan meliputi pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal, dan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilakukan melalui pelatihan administrasi umum, pelatihan bidang teknis, maupun pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Sumber data diambil dari data primer berasal dari wawancara dengan informan terpilih, dan juga dari pengamatan langsung di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder berasal dari informasi atau data yang dimiliki oleh instansi. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangan oleh Miles dan Huberman melalui tahapan-tahapan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengembangan kompetensi Pegawai di Kantor Dinas Perhubungan Kalimantan Timur yang jelaskan melalui sub fokus pelaksanaan pendidikan formal dan diklat pegawai (administrasi, teknis dan kepemimpinan) yang telah dilakukan  belum mencapai hasil yang optimal, untuk mampu menghasilkan aparatur yang mempunyai pendidkan Sarjana dan Magister, Kurang optimalnya pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan disebabkan oleh kurangnya alokasi dana yang dianggarkan untuk melakukan diklat bagi aparatur, serta masih adanya bagi aparatur yang kurang berminat untuk mengikuti diklat dan meningkatkan pendidikan formal mereka.
PENGARUH PENDEKATAN KEADILAN ORGANISASI (ORGANIZATIONAL JUSTICE) TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA Muhammad Darham; Achmad Djumlani; Muhammad Jamal Amin
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.658 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i2.571

Abstract

The problem formulated in this paper is whether organizational justice which includes distributive justice, procedural justice and interactional justice significant effect on the performance of employees either partially or simultaneously and which one of them has the dominant influence on employee performance. The results show that there is a significant influence between independent variables of organizational justice (Justice Organization) which includes distributive justice, procedural justice and interactional justice on the dependent variable (performance of employees).
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN DI KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Tonny Sopiansyah; Achmad Djumlani; Heryono Susilo Utomo
Jurnal Administrative Reform Vol 4, No 3 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (640.132 KB) | DOI: 10.52239/jar.v4i3.603

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of societal empowerment in forestry at Sebulu district Kutai Kartanegara regency as well as factors that hindering it. The result shows that the implantation of the program is still not optimal. One if the main thing influenced the program is the inactivity of local forestry stakeholders in supporting the societal forestry empowerment..
KAJIAN TENTANG KINERJA TENAGA KERJA KONTRAK DAERAH (TKD2) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR Soesilo Nugroho Oetomo; Adam Idris; Achmad Djumlani
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 4 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.23 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i4.494

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja TK2D di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat kinerja TK2D di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa : 1) Kinerja TK2D di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur selama ini sudah cukup baik namun seringkali tidak memiliki waktu kerja yang cukup dengan banyaknya beban kerja yang harus diselesaikan sedangkan jumlah pemenuhan kuota dalam beberapa daerah masih terbatas sehingga kadangkala para TK2D saling mengisi satu sama lain dalam bekerja, terutama pendidik atau pengajar pada unit-unit sekolah yang tersebar di wilayah-wilayah kecamatan yang terpencil. Sikap kerja TK2D dalam bekerja memiliki keunggulan pada aspek kerjasama, walaupun kreativitas dan kecakapan amat bergantung pada tiap-tiap TK2D dan kompetensinya masing-masing. 2) Kinerja TK2D di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur didukung oleh adanya semangat kerja yang tinggi, harapan yang besar untuk menjadi PNS, bimbingan kerja yang diberikan oleh organisasi, kedisiplinan yang baik dan rasa tanggungjawab yang besar terhadap tugas. Namun dihambat oleh sejumlah faktor seperti status kepegawaian yang bukan pegawai tetap dan kondisi geografis Kabupaten Kutai Timur.
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI UPTD PKHL DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Ekky Rifqi Anugrah; Djumadi .; Achmad Djumlani
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.416 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i1.562

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peningkatan kompetensi sumberdaya manusia dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di UPTD PKHL Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur beserta faktor yang mendukung dan menghambat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur yang dilakukan di UPTD PKHL Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui telah berhasil untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi aparatur. Hal tersebut terindikasi oleh bertambahnya aparatur yang memiliki legalitas sarjana dan magister, serta legalitas pelatihan. Dengan bertambahkan pegawai yang memiliki legalitas formal dan legalitas pelatihan berarti memiliki modal kerja untuk meningkatkan prestasinya. Pengembangan kompetensi aparatur melalui pelatihan-pelatihan telah memberikan kontribusi yang berarti untuk menunjang kelancaran tugas dan sekaligus dapat mendorong motivasi pegawai untuk berprestasi. Pengembangan kompetensi melalui penempatan pegawai dirasakan sudah tepat yaitu dengan mempertimbangkan aspek administrasi dan aspek kompetensi pada jabatan eselon III dan IV di UPTD PKHL. Pengembangan kompetensi melalui mutasi telah memacu pegawai untuk meningkatkan semangat  kerja pegawai. Faktor-faktor yang menghambat dalam pengembangan kompetensi aparatur meliputi Responsivitas pegawai dalam memanfaatkan kesempatan untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi, Keragaman pandangan diantara pegawai untuk mengembangkan konpetensi di bidang pengetahuan,  keterampilan dan keahlian, Terbatasnya alokasi anggaran untuk meningkatkan kompetensi pegawai serta beragamnya kesadaran kolektif aparatur  untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PELAKSANAAN LEGISLASI DI KABUPATEN KUTAI BARAT Margaretha .; Adam Idris; Achmad Djumlani
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.301 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i2.517

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan fungsi legislasi di Kabupaten Kutai Barat. Dalam penelitian ini sebagai sub fokus penelitian yang ditetapkan meliputi Peran dalam Mekanisme Legislasi, Peran dalam Membina hubungan politik antara pemerintah dan DPRD dalam legislasi dan Peran dalam Menghimpun Partisipasi Masyarakat, dengan faktor yang mempengaruhinya. Hasil dari penelitian menunjukkan  bahwa peran DPRD Kutai Barat dalam pelaksanaan fungsi legislasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Barat nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Barat namun kinerja legislasi masih kurang optimal sehingga perannya pun belum optimal. Pada peran dalam mekanisme legislasi,  DPRD Kutai Barat sudah cukup bagus meskipun pada beberapa tahapan legislasi, peran legislasi nampak masih lemah. Sedangkan pada peran DPRD Kutai Barat  dalam menghimpun partisipasi yaitu dengan mengadakan hearing, konsultasi, yang menghasilkan himpunan informasi yang sangat penting bagi DPRD dalam proses legislasi, oleh karena itu DPRD berupaya menghimpunnya dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap peran DRPD Kutai Barat dalam menjalankan fungsi legislasi terhadap rancangan perda antara lain, meliputi faktor politik dan sumber daya manusia anggota DPRD.