Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.561
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Jurnal Hukum Progresif Diponegoro Law Journal Pandecta JURNAL LITIGASI (e-Journal) Diponegoro Law Review Lex Scientia Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Agro Dedikasi Masyarakat (JADM) Yuridika Journal Of Sustainability Perspectives Jurnal Hukum dan Peradilan Journal of Sustainability Perspectives Integralistik
Yos Johan Utama
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1 
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA LINGKUGAN HIDUP ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG NOMOR : 064/G/2014/ PTUN SMG) Brata Yoga Lumbanraja; Yos Johan Utama; Aju Putrijanti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.692 KB)

Abstract

Eksekusi ialah upaya hukum terakhir dalam PERATUN yang bertujuan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (inkracht). Sengketa Lingkungan Hidup dalam Peradilan Tata Usaha Negara memutus untuk pencegahan tidak terjadi salah fungsi pemanfaatan lingkungan. Permasalahan hukum yang penulis angkat adalah pertama, bagaimana pelaksanaan Eksekusi PERATUN dan kedua, Hambatan Pelaksanaan Eksekusi PERATUN dalam Sengketa Lingkungan Hidup. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pengumpulan data bersumber dari kepustakaan dan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data. Upaya Pelaksanaan Eksekusi PERATUN pada putusan nomor 064/G/2014/PTUN SMG ialah pencabutan Surat Izin Usaha Penambagan yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia yang diberikan oleh Gubernur jawa tengah. Hambatan pelaksaan Eksekusi PERATUN dalam Sengketa Lingkungan hidup ialah ketidakpatuhan pejabat , tidak ada Lembaga Eksekutorial, dan Pengaturan yang lebih tegas dalam pelaksanaan putusan PERATUN. Tidak dilaksanakan  kewajiban yang harus dilakukan tergugat yaitu Gubernur jawa tengah untuk mencabut Surat izin usaha penambangan PT Semen Indonesia. Keseluruhan Hambatan dalam pelaksanaan Eksekusi PERATUN akan mengakibatkan kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan MA No. 009/G/2015/PTUN SMG) Irene Ave Rina*, Yos Johan Utama, Ayu Putriyanti
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.38 KB)

Abstract

Pegawai Negeri adalah setiap warga Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang pegawai negeri diwajibkan menjunjung netralitas dalam Organisasi Politik, karena seorang Pegawai Negeri memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.  Apabila hal tersebut terjadi maka diberhentikan tidak dengan hormat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim yang digunakan dalam memutus perkara dan mekanisme pelaksanaan sengketa kepegawaian.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa dalam mekanisme pelaksanaan sengketa kepegawaian, dimulai dari tata cara pemeriksaan, penyelesaian sengketa dengan melakukan upaya administratif ke BAPEK berupa keberatan maupun banding administratif dan dapat mengajukan gugatan ke PTUN serta upaya hukum berupa banding yang dilakukan.
Co-Authors Abduh, Setya Budi M Aju Putrijanti Aju Putrijanti Aju Putrijanti Albaari, Ahmad N Ambariyanto , Aniq, Ahmad Antonius Hintono ary yunanto Brata Yoga Lumbanraja Denny Nugroho Sugianto Dessy Ariyanti Eko Suprihanto Firdaus, Kusuma Garunja, Evis Hambali Handayani, Elinna Putri Hanum, Willy Naresta Hapsari, Farida Diyah Hastono, Broto Hermin Werdiningsih Irma Cahyaningtyas Kusman Lismanto Lismanto Lita Tyesta ALW Lumbanraja, Brata Yoga Maharani, Arnetta D Nabitatus Sa’adah Pratama Herry Herlambang Pratama Herry Herlambang Prayogo, Silvan Susanto Ristyawati, Aprista Setia Untung Arimuladi Simangunsong, Gusfen Alextron Sri Mulyani Teddy Asmara Umi Rozah Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya Yoyok Budi Pramono Yulius Yulius