Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.409
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Jurnal Hukum Progresif Diponegoro Law Journal Pandecta Diponegoro Law Review Lex Scientia Law Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Agro Dedikasi Masyarakat (JADM) Yuridika Journal Of Sustainability Perspectives Jurnal Hukum dan Peradilan Journal of Sustainability Perspectives
Yos Johan Utama
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
The Meaning of the Integrity Zone in the Prosecutor's Office: A Study of Legal Hermeneutics Setia Untung Arimuladi; Yos Johan Utama; Teddy Asmara
Yuridika Vol. 37 No. 1 (2022): Volume 37 No 1 January 2022
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.184 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v37i1.33031

Abstract

Integrity Zone is proposed to improve the quality of public services, and as an effort to realize clean and good government, even it is still hard to fully realize in specific law enforcement agencies, such as the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. For that purpose, the implementation of the related law should be accompanied by an understanding that humans are the prominent entities in realizing the norms contained in the integrity zone. The potential for abuse of duties and authority by individual prosecutors that can at least be categorized as illegal acts should be appropriately addressed. A qualitative approach with the hermeneutic method was employed in this study to explore and examine the legal meanings behind the phenomena in the integrity zone through correct interpretation. It is concluded that there is a limitation in regulating the integrity zone within the attorney's office and not referring to the correct interpretation of the correlated law. The legal hermeneutic perspective in building an integrity zone at the Prosecutor's Office must be built based on a culture of zero tolerance for any illegal act, which refers to planting and strengthening the roots of human conscience within the Prosecutor's Office.
Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi Lismanto Lismanto; Yos Johan Utama
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v2i3.416-433

Abstract

Proses demokratisasi dalam masyarakat Indonesia memberikan konsekuensi logis bahwa negara semestinya tidak mengutamakan perannya dari sisi kekuasaan dan kewenangan, tetapi lebih mengutamakan perannya dari aspek pelayanan dan kewiraswastaan. Pemerintah dalam sebuah negara kesejahteraan memiliki tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum di segala kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membumikan hukum administrasi negara sebagai alat untuk menyejahterakan masyarakat dalam sebuah negara kesejahteraan di era demokrasi-modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa negara membutuhkan hukum administrasi sebagai alat penyejahtera rakyat yang seharusnya membumi, dengan trust dengan tidak mengutamakan aspek penal dan prejudice suspicion dan bukan sebagai alat kekuasaan atau kewenangan. Negara juga membutuhkan norma-norma dalam hukum administrasi yang dapat memberikan ruang gerak bagi administrator, sehingga negara dapat mewujudkan konsep negara kesejahteraan dengan baik.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA LINGKUGAN HIDUP ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG NOMOR : 064/G/2014/ PTUN SMG) Brata Yoga Lumbanraja; Yos Johan Utama; Aju Putrijanti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.692 KB)

Abstract

Eksekusi ialah upaya hukum terakhir dalam PERATUN yang bertujuan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (inkracht). Sengketa Lingkungan Hidup dalam Peradilan Tata Usaha Negara memutus untuk pencegahan tidak terjadi salah fungsi pemanfaatan lingkungan. Permasalahan hukum yang penulis angkat adalah pertama, bagaimana pelaksanaan Eksekusi PERATUN dan kedua, Hambatan Pelaksanaan Eksekusi PERATUN dalam Sengketa Lingkungan Hidup. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pengumpulan data bersumber dari kepustakaan dan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data. Upaya Pelaksanaan Eksekusi PERATUN pada putusan nomor 064/G/2014/PTUN SMG ialah pencabutan Surat Izin Usaha Penambagan yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia yang diberikan oleh Gubernur jawa tengah. Hambatan pelaksaan Eksekusi PERATUN dalam Sengketa Lingkungan hidup ialah ketidakpatuhan pejabat , tidak ada Lembaga Eksekutorial, dan Pengaturan yang lebih tegas dalam pelaksanaan putusan PERATUN. Tidak dilaksanakan  kewajiban yang harus dilakukan tergugat yaitu Gubernur jawa tengah untuk mencabut Surat izin usaha penambangan PT Semen Indonesia. Keseluruhan Hambatan dalam pelaksanaan Eksekusi PERATUN akan mengakibatkan kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan MA No. 009/G/2015/PTUN SMG) Irene Ave Rina*, Yos Johan Utama, Ayu Putriyanti
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.38 KB)

Abstract

Pegawai Negeri adalah setiap warga Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang pegawai negeri diwajibkan menjunjung netralitas dalam Organisasi Politik, karena seorang Pegawai Negeri memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.  Apabila hal tersebut terjadi maka diberhentikan tidak dengan hormat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim yang digunakan dalam memutus perkara dan mekanisme pelaksanaan sengketa kepegawaian.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa dalam mekanisme pelaksanaan sengketa kepegawaian, dimulai dari tata cara pemeriksaan, penyelesaian sengketa dengan melakukan upaya administratif ke BAPEK berupa keberatan maupun banding administratif dan dapat mengajukan gugatan ke PTUN serta upaya hukum berupa banding yang dilakukan.
Reformulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Kepolisian Menghadapi Korupsi Sebagai Ancaman Perang Proksi Eko Suprihanto; Yos Johan Utama; Irma Cahyaningtyas
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i1.204-219

Abstract

Korupsi sebagai metode perang proksi adalah upaya mempengaruhi kebijakan dalam negeri melalui pendekatan secara legal atau ilegal kepada badan hukum atau perorangan yang memegang otoritas publik atau terkait dengan kepentingan publik. Kepolisian (Polri) sebagai salah satu instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dituntut untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia melalui fungsinya di bidang pencegahan dan penindakan atau penegakan hukum. Sehingga perlu suatu reformulasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam perspektif Kepolisian menghadapi korupsi sebagai ancaman perang proksi. Urgensi dari tulisan ini adalah untuk memberikan masukan tentang perlunya reformulasi pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya yang dilaksanakan oleh Polri melalui fungsinya di bidang pencegahan dan penindakan atau penegakan hukum melalui penguatan organisasi Lembaga Anti Korupsi Polri dalam sebuah struktur yang tersentralisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis serta dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan berupa penelaahan bahan kepustakaan dalam bentuk dokumen maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku.Dari pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan tentang perlunya reformulasi pemberantasan korupsi dalam menghadapi ancaman perang proksi di Indonesia melalui penyempurnaan desain struktur organisasi anti korupsi Polri dalam suatu regulasi internal (Peraturan Polri) dan harus ditegakkan secara konsisten.
Bureaucratic Reform of the National Police Agency Through Improving the Quality of Human Resources to Realize Excellent Public Services Pratama Herry Herlambang; Yos Johan Utama; Aju Putrijanti
Pandecta Research Law Journal Vol 18, No 2 (2023): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v18i2.48288

Abstract

The Indonesian National Police (Polri) is a law enforcement agency that is also tasked with maintaining security and protecting the community through public services within the National Police. However, the fact is that the quality of public services in the contemporary era, especially in the National Police Institution, is still relatively low because it is not in accordance with public service standards. Attitudes that tend to be reactive, rigid, and prone to corruption, collusion, and nepotism (KKN) are obstacles and challenges behind the low public trust in the services of the National Police so far. These various factors then became the government's attention to focus on improving the quality of its services through reform of the National Police bureaucracy. This study uses normative-empirical legal research by analyzing and comparing a regulation as a guideline with its implementation based on data on public service standards in the National Police institution. The research aims to obtain results in the form of identifying obstacles and challenges of the National Police in public services to determine the ideal solution through a strategy to strengthen human resources in reforming the National Police bureaucracy to provide excellent public services as one of the implementations of good government to realize professional services and integrity. Human resources are the most important factor; as an apparatus that will execute state administration, it is necessary to strengthen the quality of human resources as an answer to obstacles and challenges in public services in the National Police institution.
Sosialisasi Es Krim Daun Kelor Kaya Antioksidan untuk Peningkatan Imunitas Tubuh dan Rintisan UMKM dalam Rangka Pencapaian SDG’s bidang Kesehatan dan Ekonomi pada Ibu-Ibu Rumah Tangga di Desa Kadipaten, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo Pramono, yoyok Budi; Utama, Yos Johan; Werdiningsih, Hermin; Maharani, Arnetta D; Albaari, Ahmad N; Mulyani, Sri; Abduh, Setya Budi M; Hintono, Antonius
Jurnal Agro Dedikasi Masyarakat (JADM) Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jadm.v3i1.7127

Abstract

The ongoing Covid-19 case has caused concern for the community. Since the beginning, the appeal to wear a mask, wash hands regularly and maintain immunity has been emphasized. Good body immunity can keep you from being exposed to the Covid-19 virus. Moringa leaves contain antioxidants that can protect the body from free radicals. The antioxidant compounds in Moringa leaves are flavonoids, ascorbic acid, carotenoids and phenolics. This empowerment program is about making Moringa leaf ice cream for housewives in the Kadipaten Village, Wonosobo,  which is expected to increase the body's immunity of local residents and can help improve the economy of local residents as well as in the context of achieving SDG's in the health and economic fields
Land Subsidence Policy in the Context of Good Governance Principles (Comparing Indonesia and Japan) Herlambang, Pratama Herry; Utama, Yos Johan; Putrijanti, Aju; Prayogo, Silvan Susanto
Lex Scientia Law Review Vol 7 No 2 (2023): Justice in Broader Context: Contemporary and Controversial Issues in Indonesia an
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lesrev.v7i2.75347

Abstract

Land subsidence poses a significant environmental challenge globally, fueled mainly by anthropogenic activities such as excessive groundwater extraction, rampant overdevelopment, and alterations in soil geological structures. This issue has far-reaching consequences, including infrastructure deterioration, heightened flood vulnerabilities, and severe threats to both the environment and local communities. The city of Jakarta, Indonesia, has experienced a particularly pronounced impact from land subsidence since the 1980s. This study delves into the governmental responses of Indonesia and Japan to address the complex problem of land subsidence, emphasizing their adherence to principles of good governance, including transparency, accountability, and community engagement. The analysis scrutinizes various aspects of policy development, stakeholder participation, funding mechanisms, technological innovations, and the overall efficacy of these measures in mitigating land subsidence. Through a comparative lens, the research seeks to unearth effective strategies and successful policy implementations in both nations. The methodology employed adopts a normative approach, scrutinizing concepts, norms, principles, legal frameworks, and ethical considerations associated with land subsidence policies within the context of good governance. This research contributes to a holistic comprehension of land subsidence management, providing valuable insights into the effectiveness of policies aimed at addressing this critical environmental challenge.
Mangrove Conservation and Biodiversity Protection Strategies in Universitas Diponegoro to Achieve Net Zero Emission Ambariyanto, Ambariyanto; Utama, Yos Johan; Sugianto, Denny Nugroho; Ariyanti, Dessy; Handayani, Elinna Putri
Journal of Sustainability Perspectives Vol 3, No 2: December 2023
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jsp.2023.20482

Abstract

Indonesia is set the net zero emission target to be achieved by 2060. As part of that, Universitas Diponegoro (UNDIP) is committed to support the achievement of the goal by implementing several strategies. First is to reduce the amount of emission generated by the university daily activities, and second is boosting the activities of mangrove conservation and biodiversity protection. As UNDIP located in the northern part of Central Java, part of 108.000 kilometers coastline region of Indonesia, UNDIP prioritizes its academic activity and research focus on coastal region environmental and ecological development which enthuse the implementation of mangrove conservation and biodiversity protection. The strategy includes the structured mangrove and biodiversity conservation action directed by the University leaders, encouraging research and community service activities focusing on coastal region development and developing environmental-related curriculum for the students. In addition, UNDIP also supports research centers and students’ communities who focus on mangrove conservation, biodiversity protection, and coastal region development. By that, there are more than 50 types of flora in UNDIP land forest with carbon stock calculation up to 6,480.20 metric tons CO2 eq. Acc
Optimizing the Role of State Administrative Court Decisions in State Financial Recovery Yulius, Yulius; Utama, Yos Johan
LAW REFORM Vol 20, No 1 (2024)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v20i1.61779

Abstract

The government has significant authority in managing state finances, demonstrated by its ability to enact laws and to take public legal action through government decisions and actions. A number of authorities are inextricably linked to the measures taken to ensure that state finance can fund all state expenditures related to achieving development goals. This considerable power may violate citizens' rights due to the decisions or actions of the state finance manager. The community whose rights are jeopardized may file a lawsuit or petition the Administrative Court. The Administrative Court Decision must be able to synthesize public demands with the stability of the state finance to ensure that justice and legal order are fulfilled for the benefit of the state and people. This research is a normative legal research with statutory and conceptual approaches. This research concludes that the Administrative Court decision has enforced the law and harmonized and actualized the national legal system regarding state finances. It is also highly correlated with state financial stability because its value is immense and can affect the state's cash balance.
Co-Authors Abduh, Setya Budi M Aju Putrijanti Aju Putrijanti Aju Putrijanti Albaari, Ahmad N Ambariyanto , Antonius Hintono ary yunanto Brata Yoga Lumbanraja Denny Nugroho Sugianto Dessy Ariyanti Eko Suprihanto Garunja, Evis Hambali Handayani, Elinna Putri Hanum, Willy Naresta Hapsari, Farida Diyah Hastono, Broto Hermin Werdiningsih Irma Cahyaningtyas Kusman Lismanto Lismanto Lita Tyesta ALW Lumbanraja, Brata Yoga Maharani, Arnetta D Pratama Herry Herlambang Pratama Herry Herlambang Prayogo, Silvan Susanto Ristyawati, Aprista Setia Untung Arimuladi Sri Mulyani Teddy Asmara Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya Yoyok Budi Pramono Yulius Yulius