Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Dari Kapasitas Ke Kinerja: Strategi Penguatan Kompetensi Pegawai Di UPTD Pengelola Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi Resa Lestari; Teni Listiani; Edah Jubaedah; Ely Sufianti
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 6 No. 1 (2025): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v7i1.10136

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kompetensi pegawai, mengidentifikasi hambatan pengembangan kompetensi, serta merumuskan strategi peningkatan kompetensi aparatur di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pendapatan Daerah BPKPD Kota Sukabumi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pegawai belum berkembang secara optimal. Pada dimensi pengetahuan, ditemukan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan tuntutan jabatan serta rendahnya penguasaan aspek teknis pengelolaan pendapatan daerah. Dimensi keterampilan menunjukkan keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi, akuntansi, dan komunikasi kerja. Sementara itu, pada dimensi perilaku kerja, terdapat variasi tingkat disiplin dan etos kerja yang dipengaruhi oleh perbedaan generasi pegawai serta tingginya beban kerja. Hambatan pengembangan kompetensi mencakup keterbatasan jumlah pegawai, alokasi anggaran yang belum memadai, materi pelatihan yang kurang relevan dengan kebutuhan jabatan, serta dinamika regulasi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan strategi peningkatan kompetensi pegawai melalui lima tahapan sistematis, yaitu dengan cara melakukan: (1) identifikasi kompetensi inti melalui penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang selaras dengan visi dan misi organisasi; (2) penilaian kompetensi aktual melalui asesmen berbasis indikator perilaku; (3) penyusunan Rencana Pengembangan Individual untuk menutup kesenjangan kompetensi; (4) implementasi program pengembangan melalui pelatihan teknis dan non-teknis, coaching, mentoring, serta rotasi jabatan; dan (5) evaluasi serta pemberian umpan balik secara berkelanjutan. Implementasi strategi ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas aparatur UPTD dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah dan mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berkinerja tinggi.
STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINK AND MATCH JENJANG SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN DENGAN DUNIA USAHA/DUNIA INDUSTRI (DU/DI) DI KOTA BANDUNG (Studi Kasus di SMK Pasundan 1 Bandung) Novie Permatasari; Edah Jubaedah
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 6 No. 2 (2026): Vol. 6, No. 2, Juni 2026
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v6i2.121

Abstract

Vocational High School has the goal of preparing a workforce that is ready to work as well as skilled. However, this is still a challenge because it is seen from the aspects of initial conditions, institutional design, facilitative leadership, collaboration processes that include face-to-face dialogue, building trust, and mutual understanding that have not been optimally implemented. This study aims to analyze the implementation of the Link and Match policy with the Business World/Industrial World (DU/DI) at SMK Pasundan 1 Bandung, identify the obstacles faced and formulate strategies in the implementation of collaborative governance. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data collection through interviews, documentation and observation. The results of the study show that the implementation of the Link and Match policy between schools and DU/DI is still hampered by the misalignment of perceptions in understanding the policies implemented in vocational schools, then the synchronization between the school curriculum and DU/DI, then reluctant to be formally tied to the school, the competencies possessed by students and the active participation of stakeholders in the formulation of the vocational curriculum are not fully optimal. A strategy is needed in the form of utilizing the support of the principal together with the management team and teachers in forming a skilled workforce, harmonizing the synchronized curriculum and improving and maintaining a commitment to collaboration from the school in supporting the implementation of the link and match policy with DU/DI.
STRATEGI PENGAMALAN TIGA PILAR BUDAYA CIANJUR “NGAOS, MAMAOS, MAENPO” DI KABUPATEN CIANJUR Irdan Muhammad Ramdhan; Edah Jubaedah; Septiana Dwi Putrianti
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 6 No. 2 (2026): Vol. 6, No. 2, Juni 2026
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v6i2.127

Abstract

Budaya merupakan refleksi perilaku nyata masyarakat yang terwujud dalam hasil cipta, rasa, dan karsa yang dapat dikenali oleh pancaindra maupun rasionalitas. Penelitian ini mengangkat permasalahan utama mengenai tantangan pelestarian Tiga Pilar Budaya Cianjur, yaitu Ngaos, Mamaos, dan Maenpo, di tengah arus modernisasi dan kemajuan teknologi yang berpotensi mengikis nilai-nilai kearifan lokal. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor penghambat serta merumuskan strategi penguatan pengamalan Tiga Pilar Budaya di Kabupaten Cianjur. Metode yang digunakan adalah etnografi dengan pendekatan kualitatif berparadigma postpositivisme, melalui teknik observasi partisipatif, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya regenerasi, rendahnya minat generasi muda, keterbatasan SDM pengajar Maenpo, serta kurangnya pemahaman nilai filosofis, seni, dan kesehatan yang terkandung dalam tradisi tersebut. Dari sisi kebijakan, meski terdapat payung hukum berupa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020, implementasi belum didukung instrumen operasional yang rinci dan sistematis. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya pemerintah daerah dan DPRD menyusun kembali strategi pemajuan berbasis anggaran dengan mekanisme check and balance, meningkatkan kualitas SDM kebudayaan, memasukkan muatan lokal ke dalam kurikulum sekolah dan pesantren, mengembangkan budaya sebagai basis ekonomi inklusif, hingga merumuskan Rencana Aksi Daerah sebagai turunan Perda. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan Tiga Pilar Budaya Cianjur memerlukan kebijakan taktis, kolaboratif, dan terintegrasi dalam pembangunan daerah.