Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.225
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WARTA Jurnal Ecodemica : Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Recital Review Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Risenologi Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Zaaken: Journal of Civil and Business Law Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Karya Abdi Masyarakat Golden Ratio of Data in Summary Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Joong-Ki
Umar Hasan
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Arsyad, Arsyad; Hasan, Umar; Munandar, Tri Imam
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 4 No. 1 (2020): Volume 4, Nomor 1, Juni 2020
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v4i2.10878

Abstract

Tujuan yang dicapai dari penelitian untuk memberikan solusi terhadap kendala dalam penerapan Diversi. Hal tersebut berkaitan dengan tingginya kecelakaan lalu lintas yang pelakunya anak. Permasalahan dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku yang dapat menyebabkan luka ringan, luka berat, bahkan korban meninggal dunia, memerlukan solusi yang terbaik dilakukan dalam penyelesaiannya adalah dengan Penerapan Diversi. Namun dalam penerapannya sebagai upaya mewujudkan Restorative Justice bisa memunculkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan mengkaji bahan hukum primer maupun skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku bisa diupayakan diversi dan wajib diupayakan dalam proses peradilan pidana anak sebagai upaya dari restorative justice, namun kendala yang dihadapi dalam Diversi yaitu tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dapat dilakukan diversi karena tidak adanya kata sepakat antara pelaku dan korban. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Diversi serta sulitnya untuk mencapai kata sepakat antara pelaku dan korban mengenai ganti kerugian karna belum diaturnya secara jelas mengenai ganti rugi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Implementasi Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat di Kabupaten Batang Hari Hasan, Umar; Sasmiar, Sasmiar; Suhermi, Suhermi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 3 (2025): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i3.1139

Abstract

The purpose of this study is to examine and analyze whether the implementation of customary sanctions can realize justice, foster harmonization, and provide a deterrent effect for the perpetrators. The research problems focus on whether the application of customary sanctions can achieve justice and harmonization within the community, and whether the imposition of such sanctions can create a deterrent effect on the offenders. The research method employed is empirical juridical, analyzing primary data obtained through field research. The results of the study show that the enforcement of customary sanctions against violators of customary law in Kubu Kandang and Jembatan Emas Villages, Batang Hari Regency, is genuinely implemented through customary court sessions, where offenders are sanctioned according to the prevailing local customary law. This process has successfully realized justice and harmonization within the community. Furthermore, the imposition of customary sanctions has created a deterrent effect, particularly on the offenders and the broader community, as evidenced by a decrease in violations of customary law in Kubu Kandang and Jembatan Emas Villages, Batang Hari Regency.
Pengaturan tentang Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu Hasan, Umar; Syamsir; Arfa, Muhammad Kaisar Irsandy
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 12 (2024): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arrangements on the Obligation to Read Deed by Notaries to Deaf Client and to find out and analyze future Arrangements on Procedures for Reading Deed by Notaries to Deaf Client. Normative juridical is "normative jurisprudence is a science of law that is sui generic". The type of normative legal research is in the form of an "inventory of applicable legislation, seeking to find the principles or philosophical basis of the laws and regulations, or research in the form of efforts to discover laws that are appropriate to the level of regulation that provides the same treatment for deaf people in the drafting of Notary deeds in articles. The mechanism for the issuance of notarized deeds submitted by deaf persons already exists and can be referred to as a reference in making notary deeds, then notary deeds can be made with this mechanism. Legal support against the deaf in the text of the NotarŅ–s deed. The regulation on the obligation to read the deed by a notary to the deaf person has not been accommodated, there is an ambiguity in the norm in Article 43 paragraph (2) of the UUJN-P, where Article 43 paragraph (2) of the UUJN-P does not provide a detailed explanation regarding the person who does not understand the language. Future arrangements regarding the procedure for reading the deed by a notary to a deaf person against Article 43 paragraph (2) of the UUJN-P need to be clarified.
Pengaturan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Sinta Bella, Devi; Yahya, Taufik; Hasan, Umar
Recital Review Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 Nomor 1 Januari 2025
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v7i1.39352

Abstract

This article aims to analyze the provisions on parate execution of fiduciary guarantees and their legal consequences following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. Prior to this decision, creditors had the authority to execute fiduciary guarantees directly without going through the courts when the debtor defaulted. However, the Constitutional Court emphasized that parate execution can no longer be carried out unilaterally, but must be based on an agreement regarding the default or through a court order. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and case approach, with legal materials in the form of regulations, literature, and court decisions analyzed qualitatively. The results show that this decision provides greater protection for debtors because execution can no longer be carried out without judicial oversight. On the other hand, creditors lose the certainty of automatic execution, which implies increased financing risks, additional costs, and potential delays in the execution process. This condition affects the policies of financial institutions in disbursing fiduciary-based credit. Thus, this decision emphasizes the need for a balance between protecting debtors' rights and legal certainty for creditors, while also encouraging the existence of derivative regulations and technical guidelines so that the implementation of fiduciary execution following the Constitutional Court's decision can be effective, fair, and provide legal certainty.
Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Komsumen di Kalangan Pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi Hasan, Umar; Sasmiar, Sasmiar; Suhermi, Suhermi; Najemi, Andi; Amir, Diana
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Vol. 2 No. 2 (2025): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmm.v2i2.155

Abstract

Tujuan dari pengabdian ini agar pelajar bisa melindungi dirinya dari hal yang merugikan dalam memenuhi kebutuhannya. Lemahnya posisi konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha, maka perlu ditingkatkan martabat dan harkat konsumen dengan ditingkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta meningkatkan kemampuan konsumen untuk melindungi dirinya terutama dalam hal terjadinya kualitas dan kualitas barang yang tidak sesuai. Pelajar SMA merupakan bagian dari masyarakat yang sering melakukan transaksi secara langsung maupun secara online. Pelajar SMA termasuk komunitas yang paling aktif dalam penggunaannya dengann meningkatnya kebutuhan pelajar SMA dalam melakukan trasaksi. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi, maka sebaiknya kepada pelajar SMA Negeri 1 dibekali dengan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan perlindungan hukum terhapap konsumen. Melalui kegiatan Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif kepada pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi. Target yang ingin dicapai Pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi memahami dan menyadari apa saja hak dan kewajiban sebagai komsumen, sehingga menjadi konsumen yang cerdas dalam melakukan transaksi dengan pelaku usaha. Pelajar memahami dan menyadari untuk menjadi konsumen yang mandiri dalam melindungi dirinya. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelajar SMA Negeri 1 untuk menjadi konsumen yangmemahami haknya dan mampu melakukan upaya untuk menuntut ganti rugi jika haknya dilanggar.
The Influence of Sustainable Raw Material Availability and Environmentally Friendly Image on Competitive Advantage: The Mediating Role of Product Innovation Hasan, Umar; Zulianto, Wahyu; Usman, Osly
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 5 No. 4 (2025): August - October
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grdis.v5i4.1386

Abstract

This research takes a look at how product innovation acts as a mediator between the availability of sustainable raw materials, green brand image, and competitive advantage. One of the top distributors of cosmetic raw materials with worldwide sustainability certification, PT. Redachem Indonesia was the site of this investigation. One hundred people working in the cosmetics sector in the Jabodetabek region were surveyed using a standardized questionnaire. In order to analyze the data, the research used Structural Equation Modeling with the Partial Least Square (SEM-PLS) method. Product innovation is positively impacted by the availability of sustainable raw materials and a green brand image, according to the research. While the availability of raw sustainable raw materials does not significantly affect competitive advantage, an green brand image can. Product innovation not only mediates the connection between the two factors but also has a substantial effect on competitive advantage. These findings highlight how the cosmetics sector may increase its competitive positioning via innovation and environmental responsibility.
Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Yulisti, Prayogi; Yetniwati, Yetniwati; Hasan, Umar
Recital Review Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v6i1.24543

Abstract

This study aims to examine how copyright buyers are protected in sold flat sale and purchase agreements after the publication of Article 18 of the Copyright Law number 28 of 2014, where the agreement expires after 25 years. Does the sale and purchase agreement remain valid according to the Civil Code so that the copyright buyer still gets the exclusive commercial rights. As well as how the perspective of a sold flat agreement is seen from the validity and protection of copyright buyers This research is a legal research that examines the perspective of laws related to sold flat agreements descriptively.
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Sasmiar, Sasmiar; Hasan, Umar; Suhermi, Suhermi; Najemi, Andi
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i2.2645

Abstract

Perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan menimbulkan masalah yang tidak diharapkan karena belum matangnya mereka secara psikologis bisa jadi penyebab ketidakharormonisan dalam berumah tangga yang nantinya bisa berujung dengan perceraian. Selain itu juga berdampak pada kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) adalah perkawinan anak di bawah umur karena masa depan anak dapat terancam dan mencoreng seluruh hak anak. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah, jika perkawinan dilangsungkan di bawah usia 16 tahun bagi perempuan dan di bawah usia 19 tahun bagi pria. Ketentuan batas umur untuk perempuan yang 16 tahun tidak dapat dipertahankan lagi. Adanya perbedaan ketentuan batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan menunjukkan dibedakan kedudukan laki-laki dan wanita dalam mendapatkan kesempatan pendidikan dan hak-hak lainnya. Oleh karena itu dilakukan revisi Undang-Undang Perkawinan dengan menetapkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menyatakan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi wanita sama dengan laki-laki yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Apabila dengan alasan yang mendesak perkawinan di bawah umur harus dilangsungkan, maka diperbolehkan melakukan penyimpangan dengan mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan.Walaupun telah ditentukan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun. namun perkawinan di bawah umur masih sering terjadi. Tingginya permohonan perkawinan di bawah umur juga terjadi di Kecamatan Maro Sebo Muaro Jambi. Berdasarkan data dari KUA Kec. Maro Sebo dalam kurun waktu Tahun 2020-2021 terdapat 20 permohonan dispensasi perkawinan. Pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang Peraturan Perkawinan dapat memutuskan mata rantai perkawinan di bawah umur dan kewajiban orang tualah untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Target Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mentaati Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Mencegah dan meminalimisir jumlah perkawinan di bawah umur, serta menanamkan dan membangunkan kesadaran masyarakat pentingnya memberikan hak-hak anak.
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Sasmiar, Sasmiar; Hasan, Umar; Suhermi, Suhermi; Najemi, Andi
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i2.2912

Abstract

Perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan menimbulkan masalah yang tidak diharapkan karena belum matangnya mereka secara psikologis bisa jadi penyebab ketidakharormonisan dalam berumah tangga yang nantinya bisa berujung dengan perceraian. Selain itu juga berdampak pada kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) adalah perkawinan anak di bawah umur karena masa depan anak dapat terancam dan mencoreng seluruh hak anak. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah, jika perkawinan dilangsungkan di bawah usia 16 tahun bagi perempuan dan di bawah usia 19 tahun bagi pria. Ketentuan batas umur untuk perempuan yang 16 tahun tidak dapat dipertahankan lagi. Adanya perbedaan ketentuan batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan menunjukkan dibedakan kedudukan laki-laki dan wanita dalam mendapatkan kesempatan pendidikan dan hak-hak lainnya. Oleh karena itu dilakukan revisi Undang-Undang Perkawinan dengan menetapkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menyatakan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi wanita sama dengan laki-laki yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Apabila dengan alasan yang mendesak perkawinan di bawah umur harus dilangsungkan, maka diperbolehkan melakukan penyimpangan dengan mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan.Walaupun telah ditentukan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun. namun perkawinan di bawah umur masih sering terjadi. Tingginya permohonan perkawinan di bawah umur juga terjadi di Kecamatan Maro Sebo Muaro Jambi. Berdasarkan data dari KUA Kec. Maro Sebo dalam kurun waktu Tahun 2020-2021 terdapat 20 permohonan dispensasi perkawinan. Pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang Peraturan Perkawinan dapat memutuskan mata rantai perkawinan di bawah umur dan kewajiban orang tualah untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Target Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mentaati Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Mencegah dan meminalimisir jumlah perkawinan di bawah umur, serta menanamkan dan membangunkan kesadaran masyarakat pentingnya memberikan hak-hak anak.
Empirical Legal Investigation of Land Disputes: The Case of Rantau Pandan, Bungo Regency Suhermi, Suhermi; Hasan, Umar; Sasmiar, Sasmiar; Manik, Herlina
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i1.4484

Abstract

Land is a very basic human need for humans to live and carry out activities on land so that at all times humans are always in contact with land, it can be said that almost all human life activities, either directly or indirectly, require land. The emergence of land dispute cases in Indonesia is no exception in Rantau Pandan District, Bungo Regency, of course clear regulations or legal instruments are needed to ensure legal certainty for the owners of the land. The aim of the research is to find out and analyze the factors that cause land disputes and how to resolve land disputes that occur in the community in Rantau Pandan District, Bungo Regency. The type of research used is empirical juridical using primary data sources, namely data obtained directly in the field through interviews with respondents and informants and secondary data in the form of regulations, textbooks, journals and traditional seloko. Based on the data, it was found that the factors causing land disputes in the Rantau Pandan District, Bungo Regency, were caused by inheritance factors and unclear land boundaries. The method for resolving land disputes is by deliberation using Customary Law in ascending and descending stages.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Agus Ulinuha Amir, Diana Andi Najemi, Andi Arfa, Muhammad Kaisar Irsandy Arsyad Arsyad Batubara, Efraim Herlina Manik Maryanti, Fifin Munandar, Tri Imam Muskibah Muskibah Osly Usman Pahlefi , Pahlefi Pahlefi, Pahlefi Pebrianto, Dony Yusra Sasmiar, Sasmiar Sinta Bella, Devi Suhermi, Suhermi Syamsir Taufik Yahya Windarto, Windarto Yetniwati Yetniwati Yulia Monita Yulisti, Prayogi Zulianto, Wahyu