Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.866
P-Index
This Author published in this journals
All Journal HUKUM BISNIS Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Teknika STTKD: : Jurnal Teknik, Elektronik, Engine Journal of Law, Poliitic and Humanities JUDGE: Jurnal Hukum Dinamika Hukum Dan Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Andika Wijaya
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Kepastian Hukum Terhadap KPR Dengan Jaminan Sertipikat Induk Yang Masih Dalam Proses Pemecahan Septie; Andika Wijaya; Ivans Januardy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3603

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul bagi bank dan debitur dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jaminan berupa sertipikat induk yang belum dipecah secara individual. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji kerentanan bank dalam mengeksekusi agunan serta ketidakpastian hak milik bagi debitur. Hasil kajian menunjukkan bahwa bank menghadapi risiko hukum yang tinggi akibat belum adanya Hak Tanggungan yang terdaftar atas kavling individual, sehingga melemahkan perlindungan hukum dan kekuatan eksekusi apabila debitur wanprestasi. Di sisi lain, debitur menghadapi ketidakpastian status kepemilikan dan potensi sengketa hukum, terutama jika developer gagal memecah sertipikat atau mengalami pailit. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan kerangka regulasi agar tercipta kepastian hukum yang optimal bagi semua pihak dalam skema KPR yang melibatkan dokumen sertifikasi yang belum sempurna.
Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa Oleh Korban Begal: Perlindungan Hukum Dan Analisis Kriminologis Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Halisa, Fetty; Andika Wijaya; Rizki Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3700

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum pidana terkait pembelaan terpaksa (noodweer) sebagai alasan pembenar dalam tindak pidana pembunuhan serta menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana begal yang melakukan pembunuhan dalam keadaan pembelaan terpaksa menurut hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 49 KUHP memberikan dasar hukum bagi pembelaan terpaksa, namun implementasinya sering menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum. Beberapa kasus, seperti di Lombok, Malang, dan Jambi, memperlihatkan korban yang membela diri justru sempat dikriminalisasi sebelum akhirnya dibebaskan. Perlindungan hukum terhadap korban begal yang membela diri tidak hanya dijamin dalam ketentuan KUHP, tetapi juga melalui prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konstitusi dan instrumen internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsistensi penegakan hukum, profesionalitas aparat penegak hukum, serta adanya pedoman teknis sangat diperlukan agar korban tidak menjadi korban ganda dari sistem peradilan pidana.
PREVENTIVE STRATEGIES OF THE CENTRAL KALIMANTAN REGIONAL POLICE AGAINST NARCOTICS DISTRIBUTION AMONG UNIVERSITY STUDENTS IN ACCORDANCE WITH LAW NO. 35 OF 2009 ON NARCOTICS Jenika; Aristoteles; Andika Wijaya
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 2 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v6i2.5002

Abstract

The abuse and distribution of narcotics among university students remains a growing concern, particularly in Central Kalimantan. This study aims to analyze the Upayaes and approaches implemented by the Central Kalimantan Regional Police (POLDA Kalteng) in preventing drug circulation within academic environments, especially in reference to the enforcement of Law No. 35 of 2009 on Narcotics. Utilizing a juridical-empirical method, data were collected through interviews, field observations, and literature studies. The findings reveal that the police have initiated several preventive measures including public campaigns, educational outreach, utilization of social media platforms, and formal collaborations with universities through the formation of Anti-Narcotics Task Forces. However, these initiatives, especially those focused directly on students, remain inconsistent and often event-based. Legal enforcement has been applied equally, with no exemption for students, while still allowing for rehabilitation alternatives for non-distributing users. The main challenges faced include limited funding, low student participation, weak family reporting, and inadequate intersectoral coordination. This study recommends enhancing structured and continuous drug prevention programs on campus, strengthening institutional support from universities and student organizations, and increasing family involvement in early detection and intervention. The outcomes of this research are expected to support the development of more effective anti-narcotics policies within higher education institutions and to promote a more vigilant and resilient campus culture against drug abuse.
Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hukum Perdata Tegar Uji Asetko Rinto; Tahasak Sahay; Andika Wijaya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4801

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah meningkatkan aktivitas pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data pribadi secara masif, sehingga memperbesar risiko penyalahgunaan data dan pelanggaran hak privasi. Perlindungan data pribadi kemudian menjadi isu hukum yang krusial, khususnya dalam ranah hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antarindividu maupun antara individu dengan badan hukum. Di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan tonggak penting dalam memperkuat perlindungan hukum atas data pribadi sebagai bagian dari hak keperdataan individu. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip hukum perdata, seperti perikatan kontraktual, perbuatan melawan hukum, serta tanggung jawab atas kerugian akibat pelanggaran data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum perdata melalui metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan dengan menelaah peraturan nasional, doktrin hukum, serta standar internasional terkait perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pribadi merupakan hak keperdataan yang berkaitan erat dengan hak privasi dan hak kepribadian, sehingga memerlukan mekanisme perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar normatif bagi pertanggungjawaban perdata dan ganti rugi, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan kesadaran hukum masyarakat.
Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam KUHP Baru Ahmad Nugroho Triatmojo; Andika Wijaya; Yurika F Dewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4805

Abstract

Pembaharuan hukum pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru membawa perubahan signifikan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, salah satunya melalui pengaturan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan non-pemenjaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, tujuan, dan relevansi pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam mengatasi dominasi pidana penjara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dirancang sebagai pidana pokok yang berorientasi pada pembinaan, tanggung jawab sosial, dan pemulihan keseimbangan masyarakat. Pidana ini relevan untuk mengurangi permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, meminimalkan dampak negatif pemenjaraan, serta meningkatkan efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ringan hingga sedang. Selain itu, pidana kerja sosial mencerminkan prinsip ultimum remedium, keadilan restoratif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, pidana kerja sosial memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem pemidanaan nasional yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial, sepanjang didukung oleh mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang memadai.
Criminal Accountability for Fraud Committed by Intermediaries in the Civil Servant Recruitment Process in Palangka Raya City Jhodi Suprianto; Andika Wijaya; Ronaldi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1111

Abstract

This study examines the efforts of the Palangka Raya Police in preventing and addressing fraudulent practices by intermediaries (brokers) in the Civil Servant (CPNS) recruitment process. The investigation, conducted by the Criminal Investigation Directorate of the Central Kalimantan Police, highlights the critical role of law enforcement in ensuring justice. The study discusses both preventive and repressive measures employed by the police to tackle CPNS fraud. Preventive efforts include educating the public and enhancing supervision of the recruitment process, while repressive measures involve addressing reported fraud cases through a firm legal approach. The study also explores the application of Article 378 of the Indonesian Penal Code (KUHP) in handling CPNS fraud cases, emphasizing the importance of a transparent legal framework and the commitment of law enforcement to effectively combat such crimes. Through this analysis, the study underscores the significance of both legal measures and public awareness in combating fraud and ensuring a fair recruitment process for prospective civil servants.
Legal Analysis, Default in Land Sale and Purchase (Case Study of Decision Number 119/Pdt.G/2024/PN Palangkaraya and Its Implications for Consumer Protection) Frima Klin; Andika Wijaya; Ivans Januardy
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1157

Abstract

This study aims to analyze the application of civil law related to default in land sale and purchase through a case study of Decision No. 119/Pdt.G/2024/PN Palangkaraya. This study uses a normative legal method with a case study approach, where the primary data used are court decisions and secondary data in the form of laws and regulations and related legal literature. The main findings of this study indicate that the defendant has committed default by not fulfilling his obligations in changing the name of the Land Ownership Certificate, which resulted in losses for the plaintiff. The court decided to grant the plaintiff the right to take care of the name change independently, thus providing effective legal protection for consumers. The contribution of this study lies in an in-depth analysis of the implications of the decision on consumer protection in land sale and purchase transactions. This study enriches the discourse on consumer protection by highlighting the importance of strong law enforcement and simpler administrative procedures to prevent similar disputes in the future. In addition, this study provides a new perspective on the court's role in strengthening consumer legal protection in land disputes.
Pendekatan Kriminologis terhadap Perlindungan Hukum dan Pemulihan Kesehatan Mental Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Palangka Raya Dea Anggraini, Magdalena; Andika Wijaya; Rizki Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3838

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Palangka Raya. Kekerasan seksual meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang komprehensif tidak hanya terhadap fisik tetapi juga kesehatan mental korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban dalam tindak pidana kekerasan seksual di kota Palangka Raya dan bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Polresta Palangka Raya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban dalam tindak pidana kekerasan seksual di kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban kekerasan seksual di Kota Palangka Raya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang- undangan namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Palangka Raya meliputi pendampingan psikologis, koordinasi dengan lembaga terkait, dan pembentukan unit khusus penanganan korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem perlindungan korban yang terintegrasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani aspek kesehatan mental korban.
Pertanggungjawaban Pidana Oknum Kepolisian atas Penembakan Warga Sipil: Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi Putri Yana, Melani; Andika Wijaya; Rizky Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4498

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik penyalahgunaan kewenangan dalam peristiwa penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terdakwa yang menggunakan peluru tajam tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan amunisi merupakan bentuk penyimpangan kewenangan yang melampaui batas tugas dan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 mengenai Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Meskipun majelis hakim menjatuhkan pidana berdasarkan unsur kealpaan sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, secara yuridis tindakan tersebut mengandung karakter penyalahgunaan kekuasaan karena dilakukan oleh pelaku dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara dan bertentangan dengan asas proporsionalitas, akuntabilitas, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemidanaan yang lebih mencerminkan rasa keadilan seharusnya mempertimbangkan penerapan kumulatif Pasal 359 dan Pasal 421 KUHP agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya mencerminkan kesalahan individual, tetapi juga tanggung jawab moral dan institusional aparat penegak hukum. Temuan penelitian ini menegaskan urgensi penguatan mekanisme pengawasan internal dan reformasi akuntabilitas dalam tubuh Polri guna mencegah terulangnya penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian..
POTENTIAL FOR PLAGIARISM OF TRADEMARKS BASED ON LAW NUMBER 20 OF 2016: A STUDY ON PHILADELPIA BALI AND BLUE PLATE BINTARO Pati Matu Zahrah; Tahasak Sahay; Andika Wijaya
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 3 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines potential plagiarism involving trademarks and trade concepts in the case of Philadelpia Sushi Bali and Blue Plate Sushi Bintaro based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Using a normative legal approach, the research analyzes similarities in visual elements, promotional strategies, and brand identity that may cause consumer confusion. The findings indicate that similarities in logos, product displays, and digital communication styles can be considered trademark infringement when they replicate the distinctive features of a prior brand. Legal protection for trademarks therefore extends beyond names to include the visual expressions and trade concepts forming the business identity.
Co-Authors Ahmad Nugroho Triatmojo Ali, Nur Aliah Ariandi, Exy Aristoteles Buyung Ageng Islami Cakra P. Octavianus Claudia Yuni Pramita Dea Anggraini, Magdalena Edi Sofyan Eka Agus Candra Ferry Setiawan Frima Klin Halisa, Fetty Hendro Juandra Husni Setiawan Ivans Januardy Jenika Jhodi Suprianto Muhammad Kevin Adam Pati Matu Zahrah Pius Pati Molan Purnomo Putri Yana, Melani Renhard Imanuel Rizki Setyobowo Sangalang Rizky Setyobowo Sangalang Ronaldi Selamet Haryono Septie Setyawan Nugroho Suriansyah Murhaini Tahasak Sahay Tegar Uji Asetko Rinto Yurika F Dewi