Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.696
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam SIGn Jurnal Hukum Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Hasbuddin Khalid
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Raha Aisyah Yusriyyah Ahdal; Syahruddin Nawi; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pemberian putusan dan penetapan atas perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam pelaksanaan pemberian putusan dan penetapan atas perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha, sejumlah perkara Isbat Nikah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, sehingga tujuan dari diajukannya Isbat Nikah, yaitu untuk mendapatkan pengesahan atas perkawinan yang dilangsungkan sebagai bentuk jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam perkawinan, tidak berjalan sebagaimana mestinya; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, adalah: 1) Wali nikah bukan wali yang berhak; 2) Mempelai wanita masih dalam masa iddah; 3) Para pemohon tidak mampu membuktikan permohonannya; dan 4) Adanya poligami tanpa izin pengadilan. The research objective is to analyze the implementation of the decision-making and determination of the Marriage Isbat case at the Raha Religious Court and the influencing factors. This research method uses the type of empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) In the implementation of the issuance of decisions and determinations on cases of Isbat Nikah in the Raha Religious Court, a number of cases of Isbat Nikah were declared rejected or unacceptable, so that the purpose of submitting Isbat Nikah was to obtain validation of the marriages that took place as a form of guarantee of legal protection and certainty in marriage, does not work as it should; (2) The factors that influence and cause cases of marriage approval in the Raha Religious Court to be declared rejected or unacceptable are: 1) The marriage guardian is not the legal guardian; 2) The bride is still in her iddah period; 3) The applicants are unable to prove their application; and 4) The existence of polygamy without court permission.
Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur: Studi Kasus KUA Kecamatan Mariso, Makassar Laila Safira Febriani; Mulyati Pawennei; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang – Undang Hak Asasi Manusia (2) Untuk mengetahui dan Menganalisis Faktor Terjadinya Kasus Anak Menikah Diusia Dini. Dalam penelitian ini metode ilmiah yang digunakan adalah metode empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Undang-Undang Tentang HAM tidak mengatur secara spesifik mengenai usia anak untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun, dalam Undang-Undang Tentang HAM mengatur mengenai hak seseorang untuk berkeluarga dan memiliki keturunan. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. (2) Adapun faktor dukungan yang dapat mempermudah pencegahan perkawinan dini sebagai bagian dari amanah UU No. 16 Tahun 2019 dapat diklarifikasikan menjadi empat faktor. Keempatnya adalah faktor kaagamaan, tingkat layanan kesehatan, kebijakan dan pendidikan. This research objective is to analyze the legal protection of underage marriages according to the Human Rights Law (2) to find out and analyze the factors in the occurrence of cases of children marrying at an early age. In this study, the scientific method used is the empirical method. The results of this study indicate that (1). The Law on Human Rights does not specifically regulate the age of children to be able to enter into marriage. However, the Law on Human Rights regulates a person's right to have a family and children. Article 10 paragraph (1) of the Law stipulates that "everyone has the right to form a family and continue offspring through legal marriage". (2) The support factors that can facilitate the prevention of early marriage as part of the mandate of Law no. 16 of 2019 can be classified into four factors. The four factors are religion, level of health services, policies and education.
Tinjauan Sosio Yuridis Tentang Perkawinan Usia Muda: Studi Kasus KUA Kecamatan Mariso, Makassar Hasbuddin Khalid; Laila Safira Febriani; Mulyati Pawennei
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1461

Abstract

Tujuan penelitian Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang–Undang Hak Asasi Manusia (2) Untuk mengetahui dan Menganalisis Faktor Terjadinya Kasus Anak Menikah Diusia Dini. Dalam penelitian ini metode ilmiah yang digunakan adalah metode empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Undang-Undang Tentang HAM tidak mengatur secara spesifik mengenai usia anak untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun, dalam Undang-Undang Tentang HAM mengatur mengenai hak seseorang untuk berkeluarga dan memiliki keturunan. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. (2) Adapun faktor dukungan yang dapat mempermudah pencegahan perkawinan dini sebagai bagian dari amanah UU No. 16 Tahun 2019 dapat diklarifikasikan menjadi empat faktor. Keempatnya adalah faktor kaagamaan, tingkat layanan kesehatan, kebijakan dan pendidikan. The research objective is to analyze the legal protection of underage child marriage according to the Human Rights Act (2) to find out and analyze the factors in the occurrence of cases of children marrying at an early age. In this study, the scientific method used is the empirical method. The results of this study indicate that (1). The Law on Human Rights does not specifically regulate the age of children to be able to enter into marriage. However, the Law on Human Rights regulates a person's right to have a family and children. Article 10 paragraph (1) of the Law stipulates that "everyone has the right to form a family and continue offspring through legal marriage". (2) The support factors that can facilitate the prevention of early marriage as part of the mandate of Law No. 16 of 2019 can be classified into four factors. The four factors are religion, level of health services, policies and education.
Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Melalui Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Palopo St Nurdaliah St Nurdaliah; Mulyati Pawennei; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1462

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis landasan hukum serta faktor apa saja yang memengaruhi penyelesaian perkara pidana melalui penerapan Restorative Justice di kejaksaan negeri palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menujukan bahwa (1) landasan hukum penerapan konsep Restorative Justice di indonesia terdapat pada Pasal 364,373,379,384,407,483 KUHP, KUHAP Pasal 205, serta Perja No. 15 Tahun 2020, selanjutnya kejari palopo menngunakan Perja No. 15 Tahun 2020 sebagai landasan hukum penerapan konsep Restorative Justice di wilayah hukumnya. (2) Adapun faktor yang memengaruhi terjadinya penerapan Restorative Justice di kejari palopo, terdapat pada faktor budaya hukum masyarakat kota palopo yang sangat menjungjung budaya kebersamaan serta kepedulian satu sama lain, selanjutnya faktor sturktur hukum dengan nilai budaya hukum masyarakat kota palopo yang erat dengan kebersamaan serta kepedulian yang tinggi jaksa wajib untuk menggali nilai-nilai budaya tersebut dengan menggunakan Restorative Justice sebagai konsep penyelesaian perkara di wilayah hukum kejaksaan negeri palopo. The research objective is to analyze the legal basis and what factors influence the settlement of criminal cases through the application of Restorative Justice at the Palopo state prosecutor's office. The type of research used is empirical normative legal research. The results of the study show that (1) the legal basis for applying the concept of Restorative Justice in Indonesia is contained in Articles 364,373,379,384,407,483 of the Criminal Code, Article 205 of the Criminal Procedure Code, and Perja No. 15 of 2020, then pursue Palopo using Perja No. 15 of 2020 as the legal basis for implementing the concept of Restorative Justice in its jurisdiction. (2) The factors that influence the implementation of Restorative Justice in the Palopo court are found in the legal culture factor of the Palopo city community which really upholds a culture of togetherness and concern for one another, then the legal structure factor with the legal cultural values ​​of the Palopo city community which is close to togetherness and High concern that prosecutors are obliged to explore these cultural values ​​by using Restorative Justice as a concept for settling cases in the jurisdiction of the Palopo District Prosecutor's Office.
Kebijakan Hukum terhadap Tanah Pertanian Beralih Fungsi Menjadi Tanah Makam di Tinjau Dari Hukum Agraria Indonesia Indah Dwi Putri; Syahruddin Nawi; Hasbuddin Khalid
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tanah pertanian yang beralih fungsi menjadi tanah makam adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kepres tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, yang dilaksankan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Akibat hukum alih fungsi tanah yang terjadi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada merupakan sebuah permasalahan yang terjadi tentu tidak dengan sendirinya, melainkan terjadi karena adanya faktor yang melatar belakangi pengalihan fungsi lahan tersebut yakni faktor kependudukan, kebutuhan lahan, ekonomi, social budaya, degradasi lingkungan dan lemahnya sistem perundang-undangan yang ada. Rekomendasi penelitian ini adalah Perlu adanya peran pemerintah untuk menekan setiap faktor yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi tanah menjadi lahan makam. Pemerintah juga perlu memperhatikan pembangunan agar setiap pembangunan menguntungkan bagi seluruh masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur diamanatkan dari pada Undang-undang dasar 1945.
Legal Protection of Indonesian Migrant Workers Hasbuddin Khalid; Ade Savirah
Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Vol. 1 No. 2 (2022): January - June
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.85 KB) | DOI: 10.52970/grlspr.v1i2.201

Abstract

This research aims to understand and know the legal protection procedures of Indonesian Migrant Workers and the obstacles that often occur in the Indonesian Migrant Worker's Protection Agency, Makassar Region. To answer the formulation of problems in this study, using a type of empirical research. This research aims to understand and know the legal protection procedures of Indonesian Migrant Workers and the obstacles that often occur in the Indonesian Migrant Worker's Protection Agency, Makassar Region. To answer the formulation of problems in this study, using a type of empirical research. Based on the results of research comparing Indonesian migrant workers that the legal protection procedures of Indonesian migrant workers were conducted at the BP2MI office before work, during work, and after work. Based on the results of research comparing Indonesian migrant workers that the legal protection procedures of Indonesian migrant workers were conducted at the BP2MI office before work, during work, and after work. The obstacles faced by the Indonesian Migrant Workers Protection Agency are many illegal workers who are difficult to track by the government, touts that are difficult to eliminate, and not serious about the government in protecting Indonesian workers abroad.
Value of Evidence of Arguments Via Whatsapp in Divorce Cases in Court Hasbuddin Khalid; Jasmaniar Jasmaniar; Andika Prawira Buana
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v8i2.4376

Abstract

This paper aims to analyze the value of evidence of quarrels through the whatsapp application in divorce proceedings in court. This research is normative research with a statutory approach. Types and sources of legal materials are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the research that quarrels carried out through the WhatsApp application can be submitted as evidence at trial, however, the value of evidence is not perfect and binding so that other evidence is needed to prove disputes and quarrels that occur continuously as a cause of divorce
Perlindungan Hukum terhadap Korban Malapraktik Medis di Masa Pandemi COVID-19: Sebuah Studi Peraturan Perundang-Undangan Hasbuddin Khalid
SIGn Jurnal Hukum Vol 5 No 2: Oktober 2023 - Maret 2024
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v5i2.290

Abstract

This study examines the forms of legal protection available for victims of medical malpractice. This study uses normative legal research with a statute approach. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer the study objectives. The results show that the complexity of health service provision during the COVID-19 pandemic increases the risk of errors and medical malpractice. The Government has established a series of legal protections, including civil, criminal, and administrative, to facilitate victims of medical malpractice claim their rights. Civil legal protection ensures patients’ rights to seek compensation through out-of-court dispute resolution, such as negotiation, mediation, and arbitration. Meanwhile, criminal legal protection regulated punishments such as imprisonment or a fine for doctors proven guilty of medical malpractice. On the other hand, administrative legal protection provides a complaint mechanism for patients, ensuring that the Government and Honorary Council will impose administrative sanctions on doctors proven guilty of medical malpractice. Therefore, it is recommended that the Government continue strengthening and enhancing public awareness regarding patients’ rights and the available legal protection mechanisms, especially during the COVID-19 pandemic. This role is crucial for empowering the community to protect themselves from potential medical malpractice. Furthermore, healthcare personnel should be given maximum support through adequate facilities and equipment provision, as well as capacity enhancement through ongoing training and education, to enable them to provide optimal health services in the face of this pandemic challenge. In addition, there needs to be a strengthening of the monitoring system and legislation to prevent and effectively handle medical malpractice cases.
Analisis Hukum Tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.MRS tentang Perceraian Annisa Devi Qurnita Azis; Hasbuddin Khalid; Angggreany Arief
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marriage is a physical and mental bond or the existence of a legal relationship between husband and wife with the aim of forming a sakinah, mawaddah and rahmah household life based on the One Godhead. In terms of household objectives, it is not easy to maintain, if there have been continuous disputes resulting in divorce. The main issues discussed in this thesis are how the causes of divorce and how to consider the Judgment of the Religious Court of Maros Number: 7 / Pdt.G / 2021 / PA.Mrs regarding divorce divorce talak. To answer the main problem, research with empirical law type was carried out. The nature of the research used was analyzed qualitatively and then described in a descriptive manner, which was intended to obtain a clear and directed picture in order to answer the problem under study. The conclusion from the analysis is that the judge decision is in accordance with Article 116 of the Compilation of Islamic Law regarding the reasons for divorce in letter (f) between husband and wife where there are continuous disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony again in the household, and the Judge decides cases are Verstek in Article 149 Paragraph (1) / Article 125 HIR. Abstrak Perkawinan adalah ikatan lahir bathin atau adanya hubungan hukum antara suami dan isteri dengan adanya tujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam tujuan rumah tangga tidak mudah untuk mempertahankan, apabila telah terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah sebab-sebab terjadinya Perceraian dan Bagaimana Pertimbangan Putusan Hakum Pengadilan Agama Maros Nomor: 7/Pdt.G/2021/PA.Mrs tentang Perceraian cerai talak. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan tipe hukum empiris, sifat penelitian yang digunakan dianalisis secara kualitatif selanjutnya di uraikan secara deskriptif hal yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah guna menjawab permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dari analisis bahwa putusan hakim sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan perceraian pada huruf (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisishan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim memutus perkara bersifat Verstek dalam Pasal 149 Ayat (1)/Pasal 125 HIR.
Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ade Savirah Mahmud; Hasbuddin Khalid; Muhammad Rinaldy Bima
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research aims to understand and know the legal protection procedures of Indonesian Migrant Workers and the obstacles that often occur in the Indonesian Migrant Workers Protection Agency Makassar Region, to answer the formulation of problems in this study, used a type of empirical research. This research aims to understand and know the legal protection procedures of Indonesian Migrant Workers and the obstacles that often occur in the Indonesian Migrant Workers Protection Agency Makassar Region, to answer the formulation of problems in this study, used a type of empirical research. Based on the results of research comparing Indonesian migrant workers that the legal protection procedures of Indonesian migrant workers conducted at the BP2MI office from before work, during work, and after work. Based on the results of research comparing Indonesian migrant workers that the legal protection procedures of Indonesian migrant workers conducted at the BP2MI office from before work, during work, and after work. The obstacles faced by the Indonesian Migrant Workers Protection Agency are many illegal workers who are difficult to track by the government, touts that are difficult to eliminate and not serious about the government in protecting Indonesian workers abroad. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui prosedur pelindungan hukum Pekerja migran Indonesia dan hambatan-hambatan yang sering terjadi pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Wilayah Makassar, untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, digunakan jenis penelitian empiris.Berdasarkan hasil penelitian pelindngan Pekerja Migran Indonesia bahwa prosedur pelindungan hukum pekerja migran indonesia yang dilakukan pada kantor BP2MI dari sebelum kerja, saat kerja, dan setelah kerja. Hambatan-hambatan yang dihadapi Badan PerlindunganPekerja Migran Indonesia yaitu banyak pekerja illegal yang sulit terlacak oleh pemerintah, calo yang sulit untuk dihilangkan dan tidak seriusnya pemerintah dalam melindungi pekerja indonesia di luar negeri.
Co-Authors A. Nurlatifah Ade Savirah Ade Savirah Mahmud Aisyah Yusriyyah Ahdal Andi Muhammad Aliffar Affan Andika Prawira Buana Angggreany Arief Anjar Alatas Sasmita Annisa Devi Qurnita Azis Ermita Faradilla Fachrizal Azhar Fikrah Adi Wangsa Hambali Thalib Husaima Husaima Indah Dwi Putri Jasmaniar Jasmaniar Laila Safira Febriani Lauddin Marsuni Lusy Fradina Ma'ruf Hafidz Ma’ruf Hafidz Muhammad Ridwan Saleh Muhammad Rinaldy Bima Mulyati Pawennei Mulyati Pawennei Muryani Sufran Nurul Qamar Putri Kamelia Rustam Rezky Gadis Amelia St Nurdaliah St Nurdaliah Sufirman Rahman Sukma Syahruddin Nawi Wahyu Furgani Fauzi Wira Dharma Pratiwi Yanto Musa