Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program e-Parking di Kota Medan Zoraya Alfathin Rangkuti; M. Ridwan Rangkuti
Kalijaga Journal of Communication Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Communication and Islamic Broadcasting Study Program, Faculty of Da'wah and Communication, State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/kjc.32.04.2021

Abstract

Penerapan tentang program E-Parking sejatinya dibentuk untuk menangani ketidakstabilan keamanan juru parkir di Kota Medan. Namun pada pelaksanaannya ditemukan adanya permasalahan terkait komunikasi yang terjalin antar stakeholders. Penelitian ini berujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi yang terjalin antar stakeholders dalam implementasi kebijakan program E-Parking di Kota Medan, adapun fenomena yang akan diteliti yaitu komunikasi yang dilakukan stakeholders dan implementasi program E-Parking di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan purposive sampling. Hasil dari penelitian menunjukan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Medan berupa Sosialisasi Perencanaan E-Parking yang diikuti oleh perwakilan seluruh juru parkir di Kota Medan, workshop dan FGD, sedangkan para calon juru parking elektronik melakukan komunikasi dengan cara komunikasi secara langsung dan dalam bentuk diskusi tentang pelaksanaan penggunakan teknologi di Kota Medan. Kemudian komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan adalah dengan menawarkan program E-Parking dengan cara door to door kepada juru parkir jalanandan rapat koordinasi yang di hadiri oleh beberapa warga dan tokoh masyarakat. Namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya: ketidakjelasan komunikasi yang dilakukan oleh salah satu stakeholders dalam mengkomunikasikan pelaksanaan program E-Parking yang menimbulkan mis-interpretasi, kemudian terdapat ketidaksinambungan antara pihak pemerintah dengan juru parkir lama. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah: perlu adanya peningkatan kesadaran antar stakeholders dalam melakukan kerjasama diperlukan komunikasi yang intensif antar stakeholders agar meminimalisir perbedaan pemahaman dalam komunikasi yang dilakukan oleh para juru parkir dengan Pemerintah Kota Medan.
Policy in The Implementation of Elementary and Junior High School Education Service in Medan Zoraya Alfathin Rangkuti; M. Ridwan Rangkuti
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 7, No 1 (2023): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v7i1.7636

Abstract

This article explains the importance of policy in public services in the city of Medan. The research method used is a descriptive qualitative approach with a case study approach. The politics of policy in the context of services in the field of education can be seen from the political processes, regulations, and education service systems that run from the process of admitting new students to the teaching and learning process. Education policy is the backbone of accelerating the improvement of human resources, especially in Medan City. In the context of education services, extortion in the administrative education process occurs extortion because of the inconsistency of existing regulations (regulations) and implemented (bureaucracy). This is evidenced by the practice of money administration at every level of student equipment at the elementary and middle school level. Policy politics related to education services encourage bureaucracy which has been rigid and corrupt so far to be dissolved in their existence in an adaptive public service administration system that is sustainable between government administrators and the community. Therefore, service-oriented policy politics in the education sector is an absolute and realistic policy for investing in quality human resources in the city of Medan as a manifestation of the constitutional mandate.
AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN LALU LINTAS POLRESTABES MEDAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA MEDAN Solin, Syerli Elviani; Rangkuti, Zoraya Alfathin
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i1.53286

Abstract

Meningkatnya jumlah transportasi berbanding lurus dengan meningkatnya pelanggaran lalu lintas, terkait kinerja kopolisian Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS), ditemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian SATLANTAS masih kurang, karena hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan masih adanya ditemukan kepolisian yang menerima suap. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana akuntabilitas kinerja SATLANTAS Polrestabes Medan dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian berdasarkan pada teori akuntabilits koppel (2004) menunjukkan bahwa transparancy oleh pihak SATLANTAS masih kurang, hal ini dikarenakan ada beberapa inforrmasi yang tidak di informasikan kepada masyarakat karena dirasa bersifat rahasia, seperti informasi keuangan dan laporan pertanggung jawaban kinerja. Kemudian pada indikator liability terdapat pemberian reward dan punishment terhadap kinerja SATLANTAS. Pemberian reward berupa sertifikat penghargaan bahkan kenaikan pangkat bagi kepolisian yang bekerja sesuai target serta, punishment diberikan dengan teguran, mutasi jabatan bahkan sampai pemecatan. Indikator ketiga adalah controllability yang dilakukan dengan turun kejalan secara langsung dan menggunakan pemantauan melalui ATCS. Responsibility dalam menjalankan kinerja SATLANTAS berpegang pada undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan angkutan umum, undang-undang No 2 tahun 2022 tentang kepolisian, standar oprasional proseure (SOP) dan kode etik. Indikator terakhir adalah responsiveness, kepolisian memberikan upaya penanganan terhadap keluhan masyarakat, saran  dan masalah yang diteukan dilapangan. Namun, dalam akuntabilitas kinerja SATLANTAS diperlukan perbaikan dan peningkatan khususnya dalam hal transparancy kepada masyarakat, peningkatan pengawasan yang lebih baik lagi dan respon yang lebih cepat dan efektive khususnya dalam menindak pelanggaran lalu lintas. The increase in the number of transportation is directly proportional to the increase in traffic violations. Regarding the performance of the Traffic Police Unit (SATLANTAS), it was found that supervision carried out by the SATLANTAS police was still lacking, because it was only carried out at certain times and police were still found accepting bribes. This research aims to see how accountable the performance of SATLANTAS Polrestabes Medan is in handling traffic violations in Medan City. The research method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. The results of research based on Koppel's accountability theory (2004) show that transparency by SATLANTAS is still lacking, this is because there is some information that is not shared with the public because it is felt to be confidential, such as financial information and performance accountability reports. Then in the liability indicator there are rewards and punishments for SATLANTAS performance. Rewards are given in the form of certificates of appreciation and even promotions for police officers who work according to targets, and punishment is given in the form of reprimands, job transfers and even dismissal. The third indicator is controllability which is carried out by taking to the streets directly and using monitoring via ATCS. Responsibility in carrying out SATLANTAS performance adheres to Law No. 22 of 2009 concerning road traffic and public transportation, Law No. 2 of 2022 concerning the police, standard operational procedures (SOP) and code of ethics. The final indicator is responsiveness, the police provide efforts to handle public complaints, suggestions and problems discovered in the field. However, accountability for SATLANTAS performance requires improvements and enhancements, especially in terms of transparency to the public, improved supervision and a quicker and more effective response, especially in taking action against traffic violations.
STRATEGI PROGRAM PENDAMPINGAN PADA KORBAN KDRT DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPANULI UTARA Simanjuntak, Juni Arti Ida Sondangna; Rangkuti, Zoraya Alfathin
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i2.55343

Abstract

Peningkatakan kualitas pelayanan pemerintah menjalankan program pendampingan pada korban KDRT sangat diperlukan untuk memberikan manfaat dan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan secara rinci Strategi Program Pendampingan Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah beberapa bagian di Dinas PPKBP3A, dan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Kabupaten Tapanuli Utara. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi sumber data dan trianggulasi teknik. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpuan. Data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teori menurut Kotten (1996) dengan satu indikator yaitu Strategi Program (Program Strategy) dengan 3 variabel antara lain Dampak positif dan negatif, Kelebihan dan kekurangan, dan Dampak yang dirasakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan dari program pendampingan sudah berjalan dengan baik, program pendampingan ini memberikan manfaat dan dampak yang baik pada korban KDRT di Kabupaten Tapanuli Utara yang membutuhkan mediasi. Dalam pelaksanaan dilapangan program pendampingan pada korban KDRT terdapat beberapa kesenjangan yang menyebabkan kurang efektif berjalannya proram. Improving the quality of government services running a program of assistance for victims of domestic violence is very necessary to provide benefits and solutions to the problems faced. The purpose of this study is to describe in detail the Strategy of the Assistance Program for Victims of Domestic Violence (KDRT) in North Tapanuli Regency. The research conducted is a descriptive study with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data. Informants in this study were several sections in the PPKBP3A Service, and victims of Domestic Violence (KDRT) in North Tapanuli Regency. Data collection techniques were interviews, observation and documentation. Data validity techniques were carried out using data source triangulation techniques and technical triangulation. The data obtained were analyzed descriptively by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The data obtained were then analyzed qualitatively with the theory according to Kotten (1996) with one indicator, namely Program Strategy with 3 variables including Positive and negative impacts, Advantages and disadvantages, and Perceived impacts. The results of the study indicate that the service of the mentoring program has been running well, this mentoring program provides benefits and good impacts on victims of domestic violence in North Tapanuli Regency who need mediation. In the implementation of the mentoring program for victims of domestic violence in the field, there are several gaps that cause the program to be less effective.
Efektivitas Program Master Meter Di Desa Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Nasution, Sazni; Rangkuti, Zoraya Alfathin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17583

Abstract

Program Master Meter PDAM Cabang Medan Labuhan bertujuan untuk meningkatkan layanan akses air dari PDAM Cabang Medan Labuhan yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang secara teknis dan administratif tidak dapat dilayani oleh PDAM Cabang Medan Labuhan. Namun, dalam pelaksanaanya masih sering mengalami beberapa masalah yakni air yang keluar dari pipa kecil dan keruh, juga sering terjadi kebocoran pipa sehingga menyebabkan masyarakat sering membayar tarif lebih dari biasanya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yakni purposive sampling dengan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Teknik pengabsahan data dalam penelitian ini Triangulasi sumber dan Triangulasi Metode. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program master meter di Desa Kota Bangun Kecamatan Medan Deli belum bisa dikatakan efektif karena masih terdapat beberapa kekurangan seperti dari segi Sosialisasi program yang belum maksimal. Selain itu, pemantauan program juga belum maksimal. Namun ada beberapa indikator yang sudah tercapai seperti ketepatan sasaran program Master Meter, peserta program master meter dapat menikmati layanan air bersih dengan biaya terjangkau. Selanjutnya, pencapaian tujuan program sudah efektif karena program master meter mampu mencapai tujuan yang diharapkan yaitu memudahkan layanan akses air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Public Perception of Service Quality at Sentosa Baru Medan Health Center Siahaan, Jeconiah Firman Alvaro; Rangkuti, Zoraya Alfathin
Asian Journal of Applied Education (AJAE) Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ajae.v4i1.13916

Abstract

This study looks at the public's perception of the quality of services at the Sentosa Baru Medan Health Center based on the concept of Bimo Walgito's perception and Parasuraman's service quality. Service quality is measured through five main dimensions. The research method used a quantitative survey with a Likert scale questionnaire and descriptive analysis. The results of the study show that in the Responsiveness dimension, indicators related to accuracy and speed of service still receive many negative responses. As many as 33% of respondents strongly disagree with the speed of service, while 35% disagree with the timeliness of service. Overall, the public's perception of service responsiveness still needs to be improved to match their expectations.
Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) Di Kota Pematangsiantar Siregar, Yumna Dinda Sari; Rangkuti, Zoraya Alfathin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18523

Abstract

Penelitian ini menyoroti masalah penyalahgunaan narkoba di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara yang merupakan daerah transit dan memiliki tingkat pravelensi pengguna narkoba yang signifikan. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling. Data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model Collaborative Governance menurut Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012) yang mencakup Dinamika Kolaborasi, Tindakan Kolaborasi, Dampak dan Adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative dalam pelaksanaan program bersinar dilakukan terlebih dahulu melalui pengambilan keputusan bersama melalui rapat koordinasi dan musyawarah masyarakat. Adapun berbagai tindakan kolaborasi yang dilakukan para stakeholder seperti melakukan bimbingan teknis, pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sosialiasi bahaya narkoba. Namun, tantangan utama mencakup partisipasi masyarakat yang rendah, kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan, serta keterbatasan sumber daya anggaran. Untuk itu perlu adanya keterlibatan dari pihak swasta dalam memerangi narkoba dan penguatan regulasi seperti Perda agar memiliki landasan hukum yang kuat bagi daerah dalam upaya mengatasi masalah narkoba dan sinegritas sesama stakeholder dalam memfasilitasi P4GN.
Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rimo MungkurKecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Ginting, Ella Br; Rangkuti, Zoraya Alfathin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18557

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rimo Mungkur Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan Pendekat an kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, mengumpulkan data sekunder, dokumentasi, dan studi pustaka. Selanjutnya penelitian ini menggunakan indikator pengawasan menurut Busro (2018:163164), Pengawasan dari dalam (internal), Pengawasan dari luar (external), Pengawasan preventif, Pengawasan represif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan anggaran belanja desa di desa Rimo Mungkurmasih belum mampu terwujud dengan sempurna, hal ini dapat diukur melalui indikator pengawasan menurut Busro (2018:163-164), Pengawasan dari dalam (internal), Pengawasan dari luar (external), Pengawasan preventif, Pengawasan represif, dimana Pemerintah Desa masih kurang dalam meberikan data infografis untuk itu pengawasan mulai dari internal, eksternal, preventif, dan represif harus dilakukan secara maksimal untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.
Implementation of An Integrated Referral System (Sisrute) In Improving Health Service Referrals at Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H. Adam Malik Medan Zulharryansah Mesir Siregar; Rangkuti, Zoraya Alfathin
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.503

Abstract

The Integrated Referral System (SISRUTE) is a service using internet-based information technology that can connect patient data from lower service levels to higher or equivalent service levels (horizontal or vertical) with the aim of simplifying and speeding up the patient referral process. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H. Adam Malik Medan is one of the hospitals that has implemented SISRUTE, namely in 2021. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques are interviews, observations and documentation. The results showed that the Implementation of the Integrated Referral System (SISRUTE) in Improving Health Referral Services at H. Adam Malik Hospital Medan City is still not optimal seen from the miscommunication that occurs between regional hospitals and hospitals in Medan City. Furthermore, the resource parameters include human resources who run the Integrated Referral System (SISRUTE) at H. Adam Hospital Medan City is still not optimal because there is still a lack of BIMTEK training conducted by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia (KEMENKES) and facilities and infrastructure resources are also still limited at H. Adam Malik Hospital Medan City. The disposition in the form of executive commitment can be improved for the better.
Pelayanan Publik pada Badan Pertanahan Nasional di Kota Medan Rangkuti, Zoraya Alfathin; Batubara, Beby Masitho; Lubis, Maksum Syahri
Langgas: Jurnal Studi Pembangunan Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/ljsp.v4i1.20249

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah. Bagaimana kaitannya dengan Pelaksanaan Kebijakan/Program Pemerintah Pusat di daerah. Paradigma penelitian yang digunakan adalah Paradigma Konstruktivisme, dengan Metode Penelitian Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi dengan beberapa informan dari Kota Medan (Kepala Kantor BPN Kota Medan, Kepala Bidang Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah, Pegawai Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah) dan masyarakat yang secara langsung telah dan sedang dalam proses pengurusan sertifikat tanah di Kantor BPN Kota Medan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan program pendaftaran tanah yang sistematis dan tuntas, program yang ditujukan kepada masyarakat untuk mempermudah pembuatan sertifikat tanah. Kedua, pelayanan pembuatan sertifikat tanah di BPN Kota Medan masih terkesan diskriminatif karena dilakukan oleh oknum yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional. Ketiga, penyuluhan kepada masyarakat agar peka dalam mengurus sertifikat tanah masih minim.