Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

The Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bina Warga Dalam Meningkatkan Pemasukan Kas Desa Buntu Pane Kabupaten Asahan Ryan Firmansyah; Zoraya Alfathin Rangkuti
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4853

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengelolaan BUMDes Bina Warga dalam meningkatkan pendapatan Desa Buntu Pane, Kabupaten Asahan. BUMDes berperan penting dalam mendorong ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat, namun masih menghadapi kendala transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan usaha. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perangkat desa dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) dan Purnomo (2016) yang menyatakan bahwa prinsip pengelolaan BUMDes itu ialah dengan prinsip Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel,dan Sustainable. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes mengelola dua unit usaha, yaitu layanan internet (Wi-Fi) dan florist (papan bunga). Usaha Wi-Fi tergolong berhasil karena membantu masyarakat dengan harga terjangkau, sedangkan florist tidak berlanjut akibat kurangnya tenaga ahli dan partisipasi warga. Permasalahan utama terletak pada minimnya sosialisasi, keterlibatan masyarakat, dan keterbukaan informasi keuangan. Berdasarkan prinsip pengelolaan BUMDes, aspek partisipatif, emansipatif, dan transparansi masih perlu diperkuat. Diperlukan peningkatan sosialisasi serta pengelolaan yang lebih terbuka agar BUMDes lebih berkelanjutan dan mampu meningkatkan kas desa secara optimal.
Implementasi Kebijakan Triple Skilling Dalam Membangun Tenaga Kerja Terampil Dan Produktif Pada Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Medan Rafly Dwi Azhari Harahap; Zoraya Alfathin Rangkuti
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.8111

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Triple Skilling dalam membangun tenaga kerja yang terampil dan produktif pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan. Kebijakan Triple Skilling yang mencakup skilling, re-skilling, dan up-skilling merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna menjawab permasalahan ketenagakerjaan, khususnya ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pengelola BBPVP Medan, instruktur pelatihan, serta peserta pelatihan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Triple Skilling di BBPVP Medan telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek komunikasi kebijakan dan struktur birokrasi yang jelas. Program pelatihan telah disesuaikan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan kebutuhan dunia industri. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan durasi pelatihan, kurangnya minat masyarakat pada beberapa kejuruan, serta perlunya peningkatan kompetensi instruktur. Secara keseluruhan, kebijakan Triple Skilling memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan keterampilan tenaga kerja, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya dan keberlanjutan program.
Implementasi Kebijakan Triple Skilling Dalam Membangun Tenaga Kerja Terampil Dan Produktif Pada Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Medan Rafly Dwi Azhari Harahap; Zoraya Alfathin Rangkuti
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.8215

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Triple Skilling dalam membangun tenaga kerja yang terampil dan produktif pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan. Kebijakan Triple Skilling yang mencakup skilling, re-skilling, dan up-skilling merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna menjawab permasalahan ketenagakerjaan, khususnya ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pengelola BBPVP Medan, instruktur pelatihan, serta peserta pelatihan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Triple Skilling di BBPVP Medan telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek komunikasi kebijakan dan struktur birokrasi yang jelas. Program pelatihan telah disesuaikan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan kebutuhan dunia industri. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan durasi pelatihan, kurangnya minat masyarakat pada beberapa kejuruan, serta perlunya peningkatan kompetensi instruktur. Secara keseluruhan, kebijakan Triple Skilling memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan keterampilan tenaga kerja, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya dan keberlanjutan program
The Health Department's Strategy in Efforts to Reduce Stunting Rates in Medan City Puan Inggit Umairoh Rambe; Zoraya Alfathin Rangkuti
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 4 No. 1 (2025): April : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v4i1.2138

Abstract

Stunting is a condition of growth failure in children caused by chronic malnutrition, especially in the first 1000 days of life, resulting in a child's height not being appropriate for their age.Medan City remains one of the loci for stunting prevention in North Sumatra among 15 regencies/cities.Therefore, the prevention and reduction of stunting rates become the responsibility of the Medan City government agencies, one of which is the Medan City Health Office.In the reduction of stunting at the Medan City Health Office, it is known that there are issues such as programs that have not been running smoothly and a lack of human resources at several community health centers in Medan City.The objective of this research is to describe the strategies of the Health Office in efforts to reduce stunting rates in Medan City.The research method used in this study is descriptive research with a qualitative approach.The research results indicate that the Health Office's strategy in efforts to reduce stunting rates in Medan City has been quite effective, as evidenced by the decrease in stunting rates in Medan City and the fulfillment of several indicators. For instance.
POLICY COMMUNICATION IN THE IMPLEMENTATION OF SINGLE IDENTITY NUMBER (SIN) Maksum Syahri Lubis; Zoraya Alfathin Rangkuti; Muhammad Yusran
OPINI: Journal of Communication and Social Science Vol. 2 No. 3 (2025): November
Publisher : Academic Solution Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70489/6358hp72

Abstract

The implementation of the Single Identity Number (SIN) policy through the integration of the National Identity Number (NIK) with the Taxpayer Identification Number (NPWP) represents a strategic effort by the Indonesian government to reform public administration and strengthen tax governance. Despite its strong regulatory foundation, the implementation of this policy at the local level has not fully achieved its intended outcomes. This study aims to analyze policy communication in the implementation of SIN at the local level, using a case study of the Primary Tax Office (KPP Pratama) Medan Belawan. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The analytical framework is based on Charles O. Jones’ policy implementation model, which emphasizes organization, interpretation, and application. The findings reveal that policy communication has not been implemented optimally due to limited human resources, budget constraints, inconsistent communication practices, and differences in policy interpretation between implementers and target groups. This study highlights that effective, consistent, and well-coordinated policy communication is essential to ensure public understanding and participation in the implementation of SIN.
Kearifan Lokal dan Konservasi Hutan: Studi Antropologi Ekologi tentang Relasi Manusia dan Lingkungan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia Zulkifli Lubis; Saipul Bahri; Muhammad Bangun Siregar; Zoraya Alfathin Rangkuti
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.18866

Abstract

Forests have an important role in maintaining ecological balance, the sustainability of natural resources, and the social life of local communities. However, various pressures such as land conversion, exploitation of natural resources, and socio-economic changes have threatened the sustainability of forest areas in various regions of Indonesia, including Mandailing Natal Regency, North Sumatra. This research aims to analyze the role of local wisdom in forest conservation through an ecological anthropological perspective that emphasizes the reciprocal relationship between humans and the environment. The research uses a qualitative approach with ethnographic methods through participatory observation, in-depth interviews, focus group discussions, and documentation studies. The informants consist of traditional leaders, community leaders, forest managers, and communities living around forest areas. The data analysis was carried out thematically with the help of ATLAS.ti software. The results of the study show that the local wisdom of the Mandailing community functions as a social and cultural mechanism in regulating forest utilization, maintaining ecosystem balance, and forming collective awareness of the importance of environmental conservation. Indigenous values, prohibitions on the use of certain areas, and community-based natural resource management practices contribute to forest sustainability. This research confirms that the integration of local wisdom into conservation policies can strengthen sustainable and participatory environmental governance.
Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kabupaten Labuhanbatu Riski Prayuda; Zoraya Alfathin Rangkuti
ETHNOGRAPHY: Journal of Design, Social Sciences and Humanistic Studies Vol. 2 No. 2 (2025): ETHNOGRAPHY: Journal of Design, Social Sciences and Humanistic Studies
Publisher : Lembaga Intelektual Muda Maluku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54373/ethno.v2i2.154

Abstract

Labuhanbatu Regency is among the top five regions producing the largest waste in North Sumatra with a total of 130,188 tons. This study aims to analyze the capacity of the Labuhanbatu Regency Environmental Agency in waste management, especially at the Final Processing Site (TPA). The study used a descriptive method with a qualitative approach through observation techniques, and in-depth interviews with officials and field officers, direct observation at the TPA and TPS locations, and documentation in the form of official archives, regional regulations, annual reports, field photographs, and waste management statistics from the DLH and SIPSN KLHK. Data analysis was conducted qualitatively using Hall et al.'s capacity theory, which emphasizes the ability of an organization to carry out its functions by considering limiting factors. Data analysis was conducted qualitatively using capacity theory. The results of the study indicate that the capacity of the Labuhanbatu Regency Environmental Agency in waste management is still not optimal. Infrastructure and process capacity are inadequate due to the limited number of garbage trucks. Furthermore, planning and development capacity remains weak, as evidenced by the unrealized plan to add a new landfill. Therefore, institutional capacity building, infrastructure improvements, and strategic planning are needed to ensure optimal and sustainable waste management in Labuhanbatu Regency
Pengaruh Transparansi Anggaran Pembangunan Infrastruktur Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan Siti Alyfia Astiza Batubara; Zoraya Alfathin Rangkuti
Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 5 No. 2 (2026): Juni: Journal of Research and Development on Public Policy
Publisher : Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jarvic.v5i2.210

Abstract

The city of Medan allocated 45.19 percent of its regional budget (APBD) for public infrastructure in 2025; however, Land and Building Tax (PBB-P2) revenue achievement remained below the target during 2021–2025, with the lowest realization reaching 66.47 percent in 2023. This gap between high infrastructure budget allocation and low taxpayer compliance encouraged this study to examine the role of budget transparency in connecting the government and taxpayers. This study uses a quantitative approach through a survey method involving 221 property taxpayers across 21 subdistricts in Medan City. Simple linear regression analysis was applied to examine the effect of public infrastructure development budget transparency on taxpayer compliance. The instruments showed high reliability with Cronbach’s Alpha values above 0.98. The results indicate that public infrastructure budget transparency has a positive and significant effect on property tax compliance (β = 0.834; t = 22.368; sig. = 0.000), explaining 69.6 percent of compliance variation, while 30.4 percent is influenced by other factors. These findings confirm that budget transparency is a key predictor of taxpayer compliance. The Medan City Government is recommended to improve post-project budget accountability reporting as the weakest transparency indicator.
Pengelolaan Sumber Air Bersih Berbasis Masyarakat di Desa Kutambaru Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo Thresa Karyn Ireland; Zoraya Alfathin Rangkuti
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.440

Abstract

Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia secara adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sumber air bersih berbasis masyarakat di Desa Kutambaru, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih telah menerapkan pendekatan partisipatif, holistik, keadilan sosial dan ekonomi, serta keberlanjutan ekologis. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat keterbatasan infrastruktur, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, belum meratanya akses air bersih, serta keterbatasan pendanaan. Oleh karena itu diperlukan penguatan kelembagaan pengelola, peningkatan partisipasi masyarakat, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan.
Implementasi Revitalisasi Pasar Tavip dalam Upaya Peningkatan Pendapatan UMKM di Kota Binjai Amanda Angelina Sitohang; Zoraya Alfathin Rangkuti
Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 5 No. 2 (2026): Juni: Journal of Research and Development on Public Policy
Publisher : Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jarvic.v5i2.213

Abstract

Tavip Market is a traditional market that supports trading activities and the livelihoods of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Binjai City. Following the 2016 fire, the government revitalized the market to restore its function and stimulate local economic activity. This study analyzes the implementation of the revitalization program in improving MSME income. A descriptive qualitative approach was applied, with data collected through interviews, observation, and documentation. The analysis used Merilee S. Grindle’s policy implementation framework, focusing on six elements of policy content. The findings show that revitalization improved market buildings, facilities, stall organization, zoning, cleanliness, and trading convenience. Its implementation was supported by coordination among central and local government agencies, market management, adequate funding, personnel, and infrastructure. However, income gains were not experienced equally because several kiosks remained vacant, some traders continued operating outside the market, and visitor distribution was uneven. Therefore, revitalization requires stronger market management, facility maintenance, trader compliance, promotion, and full utilization of available business spaces.