Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.757
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Notariil Jurnal Ilmiah Raad Kertha Jurnal Pengabdian UNDIKMA Jurnal Yustitia Jurnal Abdimas Bina Bangsa IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM
I KETUT SATRIA WIRADHARMA SUMERTAJAYA
Universitas Ngurah Rai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMER FUNDS AT VILLAGE CREDIT INSTITUTIONS (LPD) THROUGH A DEPOSIT GUARANTEE SCHEME BY THE EMPOWERMENT INSTITUTION FOR LPD Ni Putu Ari Setyaningsih; I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya; Fanny Priscyllia
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.7.2.2022.55-64

Abstract

In the relevant Governor’s Regulations regarding LPD, it is not regulated regarding the value of guaranteed deposits for each customer at an LPD that is a participant in the deposit guarantee. The absence of legal regulations governing the value of deposits guaranteed through the LPD customer fund guarantee scheme has led to the need for a study of the extent of protection obtained by LPD customers for their deposit funds under this scheme. This research aims to examine deposit guarantee schemes for LPD customers and legal protection for customer funds at LPD through the loan fund scheme organised by LPLPD. This research is conducted using a normative juridical research method by conducting an analysis on primary legal materials and secondary legal materials related to the present research problems. Based on the analysis, it was found the LPD customer deposit guarantee scheme has not been able to provide legal protection to the customers. This is because in the deposit guarantee scheme, membership is discretionary so not all LPD customers in Bali get protection. The absence of regulation regarding the criteria to determine the amount of contribution and guarantee premium paid and the amount of customer deposits protected by the LPD customer deposit guarantee scheme has resulted in the absence of legal certainty regarding the amount of protected LPD customer funds.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI I KETUT SATRIA WIRADHARMA SUMERTAJAYA; Cokorda Gede Swetasoma; Kadek Ary Purnama Dewi; I Gede Mahatma Yogiswara Winatha
Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1676

Abstract

Jumlah pekerja migran Indonesia sangat besar sehingga negara wajib melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Tingginya angka jumlah pekerja migran membawa manfaat bagi pemerintah, karena dapat membantu mengurangi jumlah angka pengangguran sekaligus membantu meningkatkan jumlah devisa. Namun, Disisi lain pekerja migran Indonesia ada yang terlibat melakukan tindak pidana di luar negeri, sehingga menyebabkan mereka diproses hukum dan terancam terkena sanksi pidana bahkan sampai pidana mati. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), selanjutnya hasil yang ditemukan dalam penilitian ini digambarkan secara deskriptif.Hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri tidak diatur secara eksplisit dalam suatu rumusan pasal khusus, namun secara implisit dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Negara bertanggungjawab untuk memastikan bahwa bentuk-bentuk perlindungan tersebut diperoleh oleh pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana dengan pemberian layanan jasa kekonsuleran, mendampingi hingga pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat. Dengan dilaksanakannya tanggungjawab negara tersebut maka pekerja migran Indonesia yang menjalani proses peradilan pidana di luar negeri tetap dapat mempertahankan hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa.
IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEOLAHRAGAANTERHADAP KECAKAPAN SUPORTER SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAMPEMBUATAN PERJANJIA I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya; Ni Putu Ari Setyaningsih
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/5nnhm672

Abstract

The aim of this paper is to analyze the implications of changes to the Sports Law on the proficiency of supporters as legal subjects in making agreements. This study uses a normative legal method because the focus of the study departs from the ambiguity of norms. The approaches used are Statute Approach and Conceptual Approach. The results of the study show that after the amendment, the Sports Law provides substantial benefits to the organizers of sports championships, one of which is regarding the arrangements concerning supporters in the Sports Law. The existence of supporters in the organizers of sports championships is obliged to register as a member of a sports supporter organizations or legal entities. Supporters have the ability as legal subjects in making agreements if the supporters are established in the form of a legal entity. If the supporters are established in the form of an organization, their ability to make agreements is determined based on the form of the organization at the time of establishment
Implikasi Berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Terhadap Standardisasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerjaan untuk Menjadi Olahragawan Profesional I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya; I Made Artha Rimbawa
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.623

Abstract

Perkembangan olahraga sebagai industri komersial meningkatkan kebutuhan akan kepastian hukum dalam hubungan kerja antara olahragawan profesional dan klub. Namun, pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan masih menghadapi persoalan karena regulasi sebelumnya belum memberikan mekanisme yang jelas untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan terhadap standardisasi pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan bagi olahragawan profesional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP Nomor 46 Tahun 2024 memperjelas mekanisme pembuktian pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan melalui dokumen kontrak kerja atau perjanjian kerja. Ketentuan tersebut memperkuat fungsi kontrak sebagai instrumen perlindungan hukum preventif dan memberikan standar minimum dalam hubungan kerja antara olahragawan dan klub. Konsekuensi yuridisnya, olahragawan yang belum memiliki kontrak kerja belum memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai olahragawan profesional. Bagi klub, ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan sengketa terkait pemenuhan hak olahragawan. Dengan demikian, PP Nomor 46 Tahun 2024 mendorong klub memastikan hubungan kerja dituangkan secara tertulis sebagai dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak serta memperkuat kepastian hukum dalam industri olahraga. Pengaturan ini juga memperkuat posisi olahragawan dalam menuntut pemenuhan hak ketenagakerjaan berdasarkan isi kontrak dan ketentuan hukum yang berlaku secara efektif.
Co-Authors A. A. Ayu Shinta Restiani Fanny Priscyllia Gede Sumarda Handayani, Made Mulia Hutama, I Dewa Made Adhi I Gede Mahatma Yogiswara Winatha I Gede Mahatma Yogiswara Winatha I Gede Mahatma Yogiswara Winatha I Kadek Ardana I Made Artana I Made Artayasa I Made Artha Rimbawa I Wayan Saras Yudi Irzaqi Maulana Rizal Kadek Ary Purnama Dewi NI PUTU ARI SETYANINGSIH Ni Putu Ari Setyaningsih Ni Putu Ari Setyaningsih Ni Putu Ari Setyaningsih, Ni Putu Swetasoma, Cokorda Gede Tjokorda Gde Agung Wijaya Kesuma Suryawan Winatha, I Gede Mahatma Yogiswara