Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.937
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Komitmen : Jurnal Ilmiah Manajemen Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Litigasi Amsir Journal of Social And Economics Research SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum JUDGE: Jurnal Hukum RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal journal of social and economic research International Journal of Education Management and Religion
Bakhtiar Tijjang
Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik/Etle Mobile di Satlantas Parepare Lis Setiawati; Sunardi Purwanda; Elvi Susanti Syam; Bakhtiar Tijjang; Kairuddin
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2741

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile dalam penegakan hukum lalu lintas di Kota Parepare serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan pihak Satuan Lalu Lintas Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ETLE Mobile di Kota Parepare telah memberikan dampak positif terhadap modernisasi penegakan hukum lalu lintas, khususnya dalam meningkatkan transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas penindakan pelanggaran lalu lintas. Namun demikian, efektivitas penerapan ETLE belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana teknologi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketidaksesuaian data kepemilikan kendaraan, serta masih ditemukannya kendaraan tanpa plat nomor. Berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, hambatan tersebut menunjukkan bahwa faktor sarana dan fasilitas serta budaya hukum masyarakat masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum berbasis elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kualitas pengawasan, serta sosialisasi hukum yang berkelanjutan guna mendukung optimalisasi penerapan ETLE Mobile di Kota Parepare.
THE ROLE OF DIGITAL MARKETING, E-WOM, AND FOMO ON CONSUMER PURCHASE DECISIONS ATSEDUH RASA COFFEE SHOP M. Akbar Anugrah; Pandi Putra; Andi Alfianto Anugrah Ilahi; Bakhtiar Tijjang; Safrida
Journal of Social and Economics Research Vol 8 No 1 (2026): JSER, June 2026
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v8i1.1489

Abstract

This study aims to: (1) analyze the influence of Digital Marketing on purchasing decisions at Seduh Rasa Coffee Shop; (2) analyze the influence of Electronic Word of Mouth (E-WOM) on purchasing decisions at Seduh Rasa Coffee Shop; and (3) analyze the influence of Fear of Missing Out (FOMO) on purchasing decisions at Seduh Rasa Coffee Shop. The development of digital technology and social media has driven changes in consumer behavior regarding how they obtain information, provide reviews, and make purchasing decisions. Therefore, Digital Marketing, E-WOM, and FOMO are factors that need to be considered to enhance consumer purchasing decisions within the coffee shop industry. This study employs a quantitative approach using a survey method. The population consists of all consumers of Seduh Rasa Coffee Shop. A sample of 80 respondents was selected based on Roscoe's approach, utilizing the incidental sampling technique. Data collection was conducted via questionnaires, followed by analysis using the multiple linear regression method. The results indicate that, individually, Digital Marketing does not have a significant effect on consumer purchasing decisions. Electronic Word of Mouth (E-WOM) also does not have a significant effect on purchasing decisions. Meanwhile, Fear of Missing Out (FOMO) has a positive and significant effect on purchasing decisions. Simultaneously, Digital Marketing, Electronic Word of Mouth (E-WOM), and Fear of Missing Out (FOMO) have a positive and significant effect on purchasing decisions, with an F-calculated value of 86.267, which exceeds the F-table value of 2.72. The coefficient of determination (R²) value of 0.782 indicates that 78.2% of the variation in purchasing decisions can be explained by these three independent variables, while the remaining 21.8% is explained by other variables not examined in this study. The implications of this research suggest that the management of Seduh Rasa Coffee Shop needs to optimize marketing strategies capable of creating consumer appeal and a sense of urgency, thereby increasing purchasing decisions.
Problematika Penyelesaian Sengketa Harta Warisan di Pengadilan Agama Kota Parepare Mutmainna Mutmainna; Muhammad Sabir; Sunardi Purwanda; Bakhtiar Tijjang; Kairuddin Karim
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 7 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i7.13190

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama dan Upaya Pengadilan Agama Parepare dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa harta warisan dengan teori kepastian hukum dan keadilan dengan para ahli waris. Penelitian ini mengunakan tipe penelitian Normatif Empiris dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Sosial. Jenis sumber Data mengunakan Data Primer danData Sekunder. Analisis data akan dengan cara observatif-indrawi dan teoretis-rasinal dengan menggunakan model penalaran dengan terlebih dahulu menggunakan logika induktif yang kemudian diteruskan dengan logika deduktif. Pelaksanaan penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama merupakan kewenangan absolute berdasarkan pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang melalui tahap-tahap yaitu pedaftaran gugatan, penafsiran biaya perkara, penunjukan majelis hakim, pemanggilan para pihak, mediasi, Pemeriksaan Persidangan (Pembavaan Gugatan, Jawaban/Eksekpsi, Replik/Duplik,pemeriksaan bukti surat, saksi, ahli (jika diperlukan), pemeriksaan setempat (khusus objek tidak bergerak)), Kesimpulan para pihak, Putusan Hakim dan Pelaksanaan atau Eksekusi putusan (jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak adanya upaya hukum) Dan Upaya Pengadilan Agama Parepare dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa harta warisan dengan teori kepastian hukum dan keadilan dengan para ahli waris yaitu dengan mengoptimalkan mediasi, mengoptimalkan proses pembuktian, memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan sistematis, menjatuhkan putusan verstek apabila persyaratan terpenuhi dan Pelaksanaan Eksekusi Putusan sesuai Prosedur.
Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare Dewi Rasda; Muhammad Sabir; Bakhtiar Tijjang; Johamran Pransisto; Kairuddin Kairuddin
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 7 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i7.13192

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Sebagai salah satu program strategis nasional, PTSL bertujuan mempercepat pendaftaran tanah dan memperkuat kepastian hukum atas hak-hak masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain harmonisasi regulasi, ketepatan administrasi, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiolegal. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi terhadap peraturan perundang-undangan, serta kajian pustaka yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, interpretatif, dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PTSL pada Kantor Pertanahan Kota Parepare pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkontribusi dalam meningkatkan kepastian hukum, mewujudkan tertib administrasi pertanahan, dan memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, kapasitas kelembagaan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur digital, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan guna mengoptimalkan pelaksanaan Program PTSL. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkelanjutan serta tertib administrasi pertanahan yang lebih efektif.
Kajian Hukum Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berbasis E-Court di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Herul Herul; Sunardi Purwanda; Muhammad Sabir Rahman; Bakhtiar Tijjang; Aksah Kasim
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 7 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i7.13194

Abstract

This study aims to examine and analyze the implementation of civil case resolution via E-Court-based small claims procedures at the District Court, the factors hindering the implementation of electronic small claims at the Sidrap District Court, and the obstacles encountered in this process. The study employs a normative-empirical research design, utilizing both statutory and socio-legal approaches. Data sources include both primary and secondary data. Data analysis is conducted through observational-sensory and theoretical-rational methods, employing a reasoning model that proceeds from inductive logic to deductive logic. The study finds that the implementation of civil case resolution via E-Court-based small claims at the District Court is governed by Supreme Court Regulation No. 4 of 2019 (amending Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 on Small Claims Resolution Procedures) and Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 (on Electronic Case Administration and Court Proceedings). The process comprises the following stages: registration (E-Filing), payment (E-Payment), review of claim completeness, appointment of the presiding judge and substitute clerk, summoning of parties (E-Summons), conciliation, trial proceedings (E-Litigation), and the rendering of the judgment. In the E-Court system, judges upload official copies of rulings—electronically signed using digital certificates (e-sign) from the Electronic Certification Center (BSrE)—into the SIPP and E-Court systems. Factors hindering the implementation of electronic-based small claims lawsuits at the Sidrap District Court, as well as obstacles in resolving such civil cases, include: administrative factors (errors in uploading or transmitting files/documents, identity verification issues, problems with advance court fees, administrative errors in summoning parties, and delays in sending hearing documents); public factors (legal understanding and culture, where the public lacks knowledge regarding E-Court and still views face-to-face court services as necessary); and infrastructure factors (issues with internet networks and the E-Court system/application). Additionally, regulatory obstacles exist regarding Supreme Court rules on E-Court and small claims; these regulations address procedural aspects but fail to provide mechanisms for resolving issues that arise during the actual implementation of electronic-based small claims proceedings.
IMPLIKASI KEGAGALAN DIVERSI TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA PADA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.1/PID.SUS-ANAK/2025/PN.PRE) Trixie Fellicia Lubis; Muhammad Sabir Rahman; Ardiyanti Aris; Muh Akbar Fhad Syahril; Bakhtiar Tijjang
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2046

Abstract

Artikel ini berfokus pada studi hukum normatif tentang penerapan hukum sistem peradilan pidana anak, khususnya meneliti Keputusan No. 1/Pid.Sus-Anak/Pn.Pre yang dikeluarkan oleh pengadilan di Kota Parepare. Studi ini menggunakan pendekatan legislatif dan analitis untuk meninjau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Sumber materi hukum yang digunakan meliputi materi hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan preskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Keputusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Pre menunjukkan bahwa kegagalan pengalihan normatif tidak menghilangkan orientasi perlindungan dan bimbingan anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang SPPA. Hakim masih menempatkan hukuman penjara sebagai upaya terakhir dengan durasi terbatas, berdasarkan tingkat kesalahan, keseriusan kejahatan narkotika, dan kepentingan pencegahan umum. Kombinasi hukuman penjara dengan pelatihan kerja mencerminkan pendekatan hibrida antara tindakan represif dan rehabilitatif yang sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Hal ini menegaskan bahwa setelah kegagalan upaya pengalihan kasus, Undang-Undang SPPA tetap menjadi kerangka kerja utama untuk menghukum anak-anak guna memastikan rehabilitasi dan masa depan mereka.
VILLAGE FUND CORRUPTION IN CENTRAL LOMPO VILLAGE, BARRU REGENCY: RESISTANCE TO SOCIO-ECONOMIC RIGHTS OF THE COMMUNITY Jumardin Jumardin; Sunardi Purwanda; Muhammad Sabir; Bakhtiar Tijjang; Khaerul Mannan; Andi Sri Rezky Wulandari; Ardiyanti Aris
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 2 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20281430

Abstract

This study analyzes corruption involving Village Funds in Lompo Tengah Village, Barru Regency, and proposes preventive measures for transparent and fair management. The objectives include identifying corruption forms and ideal prevention strategies. Using normative and empirical methods, primary data were gathered through observations and interviews, while secondary data came from literature. Findings indicate that corruption arises from weak supervision, low integrity of officials, poor governance, economic issues, and inadequate understanding of financial regulations. Effective prevention requires collaboration among village, community, and local government, with a focus on capacity building, public information transparency, and empowering institutions like the Village Consultative Body (BPD) and Village Consultative Meeting (Musdes). Implementing good governance principles—accountability, participation, and rule of law—is vital for achieving clean management of Village Funds that benefits the community.
LEGAL ANALYSIS OF THE CONTROVERSY OVER COPYRIGHT ROYALTIES FOR SONGS AND MUSIC IN INDONESIA Andi Musran; Muhammad Sabir; Sunardi Purwanda; Bakhtiar Tijjang; Aksah Kasim
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the controversy surrounding song and music copyright royalties in Indonesia and identify the factors contributing to the suboptimal fulfillment of royalty rights for creators. The research method used is normative legal research with an analytical and comparative approach, comparing the royalty management systems in Indonesia with those in the United States. The results indicate that the main problems lie in the lack of transparency of the National Collective Management Institution (LMKN), a weak oversight system, and the suboptimal integrated song and music database. Furthermore, the Indonesian royalty management system still uses a collective approach, which is considered inefficient and does not provide fair legal certainty for creators. Meanwhile, the United States has implemented more transparent and flexible systems, such as direct licensing and technology-based management. This research contributes to providing recommendations for improving the royalty management system in Indonesia to make it more transparent, accountable, and equitable for all parties involved in the music industry.
CRIMINAL ACT OF CORRUPTION IN THE CONSTRUCTION OF THE WALEMPING RIVER BRIDGE, BARRU REGENCY Andi Harahap; Sunardi Purwanda; Khaerul Mannan; Bakhtiar Tijjang; Muhammad Sabir
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20031509

Abstract

This study aims to determine and analyze the application of the elements of the criminal act of corruption to the legal facts revealed in the trial of the Walemping River Bridge construction case based on Decision Number 42 / Pid.Sus-TPK / 2025 / PN Mks and to determine and analyze the legal basis for the judge's considerations in assessing state financial losses and determining the amount of punishment for the Defendant. This study uses a normative legal research type, with a case study approach to the Legal Analysis of the Corruption Crime in the Construction of the Walemping River Bridge in Barru Regency. The types and sources of legal materials use primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis is examined from a qualitative perspective. The results of the study show: 1) That the application of the elements of the criminal act of corruption to the legal facts revealed in the trial of the Walemping River Bridge construction case based on Decision Number 42 / Pid.Sus-TPK / 2025 / PN Mks has been effective. 2) That the basis for the judge's considerations in assessing state financial losses and determining the amount of punishment for the Defendant is by using the judge's legal logic, where in this decision it shifts from formal positivism (looking at what is written in the contract) to pragmatic/material positivism (looking at the facts of where the money flows and what the results are in the field).
LEGAL STUDY OF DISPUTE RESOLUTION OF M E ACTS AGAINST THE LAW OF PLACING ADVERTISEMENTS WITHOUT RIGHTS Sitti Samia; Muhammad Sabir Rahman; Aksah Kasim; Bakhtiar Tijjang; Kairuddin Karim
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20032762

Abstract

This study aims to determine and analyze the process of resolving disputes over the unlawful act of installing billboards and the legal consequences that occur if the billboard is installed incorrectly without rights. This study uses a normative research type with a legislative approach and an analytical approach. The types of legal sources use primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Legal analysis will be studied in a qualitative prescriptive manner. The results of this study are the process of resolving disputes over the unlawful act of installing billboards, namely there are 2 paths or mechanisms, namely identifying or proving that the installation of billboards without rights meets the elements in Article 1364 of the Civil Code. In the settlement there are 2 efforts, namely Non-Litigation Efforts (Outside the Court) by seeking Negotiation, mediation, and Conciliation. However, if the Non-Litigation Effort is not successful and effective, then the Court Effort by filing a civil lawsuit in the Court can be carried out with the initial stage of filing a lawsuit (registration of the lawsuit, appointment of a panel of judges and determination of the trial date and mediation efforts), the examination stage (reading of the lawsuit, the defendant's response, replies and duplicates), the evidence stage (letters, witnesses, experts and others) and the final stage of the Conclusion and decision. After a court decision that has permanent legal force (completed or no legal efforts), then the execution will be carried out according to the wording of the decision and the legal consequences that occur if the error in installing a billboard without rights is the result of civil law related to the error in installing a billboard without rights, namely the perpetrator or installer is obliged to make compensation, stop the use of land without permission while dismantling the billboard without rights and returning the condition of the land or building to its original state.
Co-Authors Aksah Kasim Amsar Amir Andi Alfianto Anugrah Ilahi Andi Harahap Andi Musran Andi Sri Rezky Wulandari Anita Sari Ardiyanti Aris Derri Agusta Putra Dewi Rasda Dewi Rasda Dwi Ratnasari Eka Kurnia Firmansyah Elvi Susanti Syam Febritesna Nuraini Herman Balla Herul Herul Johamran Pransisto Jumardin Jumardin Kairuddin Kairuddin Kairuddin Kairuddin Karim Khaerul Mannan Lis Setiawati M. Akbar Anugrah Muh Akbar Fhad Syahril Muh. Akbar Fhad Syahril Muh. Naim Muhammad Natsir Muhammad Sabir Muhammad Sabir Muhammad Sabir Rahman Muhammad Sabir Rahman Mutmainna Mutmainna Nurul Aqidatul Izzah Patahillah Asba Pathillah Asba Safrida Saharuddin Saharuddin Siti Aulia Hardiyanti Hasana Amir Sitti Samia Sri Yuliana Sunardi Purwanda Sundari Trinandari Prasetyo Nugrahanti Trixie Fellicia Lubis