Garuda - Garba Rujukan Digital

Keadilan Dalam Pembagian Waris: Memahami Konsep Musytarakah Dalam Hukum Waris Islam Muhammad Jaidi; Ahmadi Hasan; Masyithah Umar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.198

Abstract This paper examines the concept of musytarakah in Islamic inheritance law and its role in ensuring justice in the distribution of inheritance. Musytarakah allows heirs to collaborate and reach an agreement on the division of inheritance, taking into account principles of justice and equity among them. The flexibility of musytarakah allows heirs to consider various factors, such as the needs and contributions of each individual, in determining a fair division. However, it is important to respect the sharia principles laid out in the Quran and hadith to ensure the division of inheritance aligns with Islamic values. Justice, in the context of musytarakah, requires a deep understanding of Islamic teachings, cooperation among the heirs, and an agreement that prioritizes fairness and equality. The ultimate goal is to achieve a fair division of inheritance that is in accordance with the principles of justice in Islam, going beyond rigid adherence to predetermined provisions. Keywords: justice, inheritance, musytarakah, law, Islam Abstrak: Tulisan ini mengkaji konsep musytarakah dalam hukum waris Islam dan perannya dalam menjamin keadilan dalam pembagian warisan. Musytarakah memungkinkan para ahli waris untuk berkolaborasi dan mencapai kesepakatan dalam pembagian warisan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di antara mereka. Fleksibilitas musytarakah memungkinkan para ahli waris untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kebutuhan dan kontribusi masing-masing individu, dalam menentukan pembagian yang adil. Namun, penting untuk menghormati prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadits untuk memastikan pembagian warisan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keadilan, dalam konteks musytarakah, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, kerja sama di antara para ahli waris, dan kesepakatan yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan. Tujuan akhirnya adalah tercapainya pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, tidak hanya sekedar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Kata Kunci: keadilan, waris, musytarakah, hukum, islam

Romantika Perkawinan Beda Agama di Indonesia Gusti Muhamad Shadiq; Ahmadi Hasan; Masyithah Umar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.200

Abstract This paper discusses marriage in Indonesia, focusing on interfaith marriages. While the Marriage Law does not explicitly regulate interfaith marriages, the Civil Registration Law allows for them to be registered with a court order. However, the issuance of SEMA Number 2 of 2023 prohibits courts in Indonesia from granting applications for interfaith marriages. The paper also acknowledges the diversity of religions in Indonesia and emphasizes that every Indonesian citizen has the right to enter into marriage, regardless of their religion. The Marriage Law states that marriage is the bond between a man and a woman with the aim of forming a happy and lasting family based on God Almighty. The validity of marriage is based on the religion/belief of the individuals involved. If a person's religion prohibits them from marrying someone of a different religion, the marriage would be considered invalid. Overall, the paper highlights the complexities and challenges surrounding interfaith marriages in Indonesia. Keywords: Marriage, different, religion, Indonesia Abstrak: Penelitian ini membahas pernikahan di Indonesia, dengan fokus pada pernikahan beda agama. Meskipun UU Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur pernikahan beda agama, UU Adminduk mengizinkan pernikahan beda agama untuk didaftarkan dengan penetapan pengadilan. Namun, penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 melarang pengadilan di Indonesia untuk mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. SEMA tersebut juga mengakui keragaman agama di Indonesia dan menekankan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk melangsungkan pernikahan, terlepas dari agama mereka. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keabsahan pernikahan didasarkan pada agama/kepercayaan masing-masing individu yang terlibat. Jika agama seseorang melarang mereka untuk menikah dengan orang yang berbeda agama, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti kompleksitas dan tantangan seputar pernikahan beda agama di Indonesia. Kata Kunci: Perkawinan, beda, agama, indonesia

Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial Rizal Arif Fitria; Ahmadi Hasan; Masyithah Umar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.201

Abstract This research explores the impact of marriage dispensation on children's rights and aims to lay the foundation for policy development that focuses on child protection. By considering both legal and social dimensions, this research provides a comprehensive understanding of how marriage dispensation policies can affect children's rights directly and indirectly. The results of this study can serve as a basis for revising regulations and designing better policies that prioritize children's rights. Furthermore, this research aims to raise public awareness about the implications of marriage dispensation practices and encourage advocacy for the protection of children's rights. The ultimate goal is to find a solution that balances individual interests with social welfare and creates an environment that supports the growth and development of children, in accordance with universal human rights standards. The research method includes normative juridical research, data processing, literature study, and field studies with interviews. The fulfillment of children's rights is crucial for the social structure and welfare of society and requires joint efforts from the state and society to achieve a more just and hopeful future for every child. Keywords: Dispensation, marriage, rights, children, law Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi dampak dispensasi nikah terhadap hak-hak anak dan bertujuan untuk meletakkan dasar bagi pengembangan kebijakan yang berfokus pada perlindungan anak. Dengan mempertimbangkan dimensi hukum dan sosial, penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan dispensasi nikah dapat mempengaruhi hak-hak anak secara langsung dan tidak langsung. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merevisi peraturan dan merancang kebijakan yang lebih baik dan mengedepankan hak-hak anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang implikasi dari praktik dispensasi nikah dan mendorong advokasi untuk perlindungan hak-hak anak. Tujuan akhirnya adalah menemukan solusi yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kesejahteraan sosial dan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, sesuai dengan standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Metode penelitian meliputi penelitian yuridis normatif, pengolahan data, studi kepustakaan, dan studi lapangan dengan wawancara. Pemenuhan hak-hak anak merupakan hal yang krusial bagi struktur sosial dan kesejahteraan masyarakat dan membutuhkan upaya bersama dari negara dan masyarakat untuk mencapai masa depan yang lebih adil dan penuh harapan bagi setiap anak. Kata Kunci: Dispensasi, kawin, hak, anak, hukum

Relevansi Al-Quran dalam Filsafat (Analisis Perilaku Masyarakat Tentang Hukum Kafaah) Mida Mar`atus Sholihah; Ahmadi Hasan; Masyithah Umar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.206

Abstract This research examines the meaning of kafaah in analysing people's understanding and behaviour related to kafaah. Much of previous studies related to religious kafaah is diverse, ranging from the meaning of kafaah as similarity in organisations, having the same memorising, even the same religious school or boarding school. The purpose of my research is to see what forms of behaviour from the community's understanding of kafaah, and to find out how the meaning of kafaah in the relevance between the relevance between al-Qur'an and philosophy. This research is a normative study with descriptive analysis. The method used in this paper is a literature study with research gap data collection techniques. The results of this study show that the meaning of kafaah religiously in society can mean similarities in education other than religious affairs, a religious environment, morals towards family and society, similarity of mass organisations, and special expertise in religion. In this case, the relevance of the Qur'an and philosophy related to the difference in the meaning of kafaah in society can be used as a diversity of kafaah treasures. So that there is no exclusion due to standards that are considered too high by the community. Keywords: Relevance, Behavior, Kafaah. Abstrak: Penelitian ini mengkaji makna kafaah dalam analisis pemahaman dan perilaku masyarakat terkait kafaah. Banyaknya kajian terdahulu terkait kafaah agama yang beragam, mulai dari makna kafaah sebagai kesamaan dalam berorganisasi keagamaan, memiliki hafalan yang sama, bahkan kesamaan sekolah agama atau pondokan. Tujuan penelitian ini melihat apa saja bentuk perilaku dari pemahaman masyarakat terkait kafaah, serta untuk mengetahui bagaimana makna kafaah dalam relevansi antara al-Qur`an dan filsafat. Penelitian ini merupakan kajian normatif dengan analisis deskriptif. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yakni studi kepustakaan dengan tehnik pengumpulan data research gap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna kafaah secara agama di masyarakat dapat berarti persamaan pendidikan selain urusan keagamaan, lingkungan yang agamis, akhlak terhadap keluarga dan masyarkat, kesamaan ormas, hingga keahlian khusus dalam beragama. Dalam hal ini relevansi al-Quran dan filsafat terkait perbedaan makna kafaah di masyarakat dapat dijadikan sebagai keberagaman khazanah kafaah. Sehingga tidak ada pengucilan akibat standar yang dinilai terlalu tinggi oleh masyarakat. Kata Kunci: Relevansi, Perilaku, Kafaah.

Tata Kelola Demokratis: Pemanfaatan Kedaulatan Rakyat dalam Memerangi Korupsi M. Zaki Mubarak; Ahmadi Hasan; Masyithah Umar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.240

Abstract: This research explores the relationship between the concepts of the Rule of Law, Democracy, and Corruption in Indonesia. Using the Normative Legal Research method, it relies on secondary data sources such as books, journals, and relevant articles to analyze the connection between these concepts. Through conceptual and philosophical approaches, the research examines experts' views and analyzes legal aspects related to the Rule of Law, democracy, and corruption cases. The findings highlight the importance of people's sovereignty in shaping laws aligned with democratic principles, while cautioning against the dangers of misinterpreting laws that could harm society. This study demonstrates that law enforcement concerning corruption must consider democracy's essence as a tool to serve the needs of the people, rather than being the ultimate goal in the state's structure. Keywords: Democracy, sovereignty, people, corruption. Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara konsep Negara Hukum, Demokrasi, dan Korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif, penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel terkait untuk menganalisis hubungan antara konsep-konsep tersebut. Melalui pendekatan konseptual dan filosofis, penelitian ini mengulas pandangan para ahli serta menganalisis aspek hukum yang terkait dengan negara hukum, demokrasi, dan kasus korupsi. Temuan menyoroti pentingnya kedaulatan rakyat dalam membentuk hukum yang sesuai dengan prinsip demokrasi, sambil memperingatkan tentang bahaya kesalahan interpretasi hukum yang dapat merugikan masyarakat. Penelitian ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum terkait korupsi harus memperhatikan esensi demokrasi sebagai alat untuk melayani kebutuhan rakyat, bukan sebagai tujuan akhir dalam tatanan negara. Kata Kunci: Demokratis, kedaulatan, rakyat, korupsi

Implementasi Laporan Keuangan Syariah Dan Pengelolaan Dana Untuk Pengembangan Fungsi Masjid Yang Berkelanjutan Abd. Adim; Ahmadi Hasan; Masyithah Umar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.242

Abstract: This research highlights the importance of mosque management based on Shariah principles, particularly in the implementation of financial reporting and fund management. Through qualitative research methods, the researcher identified instances where several mosques exhibited negligence in managing community funds that did not align with Shariah principles. The study emphasizes the urgency of implementing Shariah-compliant financial reporting as a tool to communicate sustainable values in line with Shariah objectives. It underscores the significance of Shariah accounting standards and practices as a foundation to ensure sustainable mosque management aligned with the principles of goodness, truth, and beauty in Islam. Keywords: Implementation, finance, Shariah, funds, mosque. Abstrak: Penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan masjid berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, terutama dalam implementasi laporan keuangan dan pengelolaan dana. Melalui metode penelitian kualitatif, peneliti mengidentifikasi bahwa beberapa masjid mengalami kelalaian dalam pengelolaan dana umat yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah. Studi ini menekankan urgensi penerapan laporan keuangan Syariah sebagai alat komunikasi nilai keberlanjutan yang sejalan dengan tujuan Syariah. Penelitian ini menyoroti pentingnya standar dan praktek akuntansi Syariah sebagai landasan untuk memastikan pengelolaan masjid yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan, kebenaran, dan keindahan dalam Islam. Kata Kunci: Implementasai, keuangan, syariah, dana, mesjid

Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum) Ahmad Syahir; Ahmadi Hasan; Masyithah Umar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.246

Abstract: This research delves into compliance with the law from the standpoint of the philosophy of law. Law, as a coercive entity, is adhered to by society under the threat of sanctions for violations. Compliance is influenced by individual awareness of the law and knowledge of its relevance in daily life. Social norms, perceptions of the benefits of the law, and examples set by law enforcement also impact societal compliance. The significance of adherence to the law as the foundation of a legal state is emphasized, where fair and authoritative law enforcement plays a role in fostering order, justice, and a sense of security within society. Keywords: Compliance, law, philosophy Abstrak: Penelitian ini membahas kepatuhan terhadap hukum dari sudut pandang filosofi hukum. Hukum, sebagai entitas yang memaksa, ditaati oleh masyarakat dengan ancaman sanksi jika dilanggar. Kepatuhan ini dipengaruhi oleh kesadaran individu terhadap hukum serta pengetahuan tentang relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Norma sosial, persepsi terhadap manfaat hukum, dan contoh yang ditunjukkan oleh penegak hukum turut memengaruhi kepatuhan masyarakat. Pentingnya kepatuhan pada hukum sebagai fondasi negara hukum ditegaskan, di mana hukum yang adil dan memiliki kewibawaan dalam penegakan supremasi hukum berperan dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan rasa aman di tengah masyarakat. Kata Kunci: Kepatuhan, hukum, filsafat

Restorative Justice Dan Diversi Dalam Penanganan Jarimah Pelecehan Seksual Berdasar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Abdul Gafur; Ahmadi Hasan; Masyithah Umar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.257

Abstract: This research discusses the concepts of Restorative Justice and Diversi in the context of the criminal offense of sexual harassment regulated by the Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Islamic Criminal Law (Hukum Jinayat). The study employs a literature review and an empirical normative approach based on cases handled by the author. In the realm of Islamic criminal law in Indonesia, there exists the Hukum Jinayat system specifically applicable in Aceh Province under Laws Number 44 of 1999 and Number 11 of 2006. This system governs Jarimah (prohibited acts according to Islamic law) punishable by 'Uqubat (punishment). 'Uqubat encompasses 'Uqubat Utama (such as whipping, fines, imprisonment, and restitution) and 'Uqubat Tambahan (like marriage annulment, revocation of rights). However, in handling cases of sexual harassment under these laws, the implementation of Restorative Justice and Diversi often faces obstacles such as prolonged trauma for the victim, enduring shame, resistance to peace settlements by the victim’s family seeking severe punishment for the perpetrator, and the victim’s family’s desire to distance the perpetrator from their community. This study aims to explore the scope, involved parties, and challenges in executing Restorative Justice and Diversi concerning cases of sexual harassment in accordance with Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat. The conclusion of this research is expected to offer a deeper understanding of efforts to address cases of sexual harassment using the Restorative Justice and Diversi approach within the context of Islamic criminal law in Aceh. Keywords: Restorative, Justice, diversi, harassment, sexual, law Abstrak: Penelitian ini membahas konsep Restorative Justice dan Diversi dalam konteks jarimah pelecehan seksual yang diatur oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan pendekatan normatif empiris dengan kasus yang pernah ditangani penulis sendiri. Dalam konteks hukum pidana Islam di Indonesia, terdapat sistem Hukum Jinayat yang khusus berlaku di Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Hukum Jinayat ini mengatur tentang Jarimah (perbuatan terlarang menurut Syariat Islam) yang diancam dengan 'Uqubat (hukuman). 'Uqubat terbagi menjadi 'Uqubat Utama (seperti Cambuk, Denda, Penjara, Restitusi) dan 'Uqubat Tambahan (seperti Pemutusan Perkawinan, Pencabutan Hak). Namun, dalam penanganan jarimah pelecehan seksual, implementasi Restorative Justice dan Diversi seringkali menghadapi hambatan, seperti trauma yang berkepanjangan bagi korban, rasa malu yang berkepanjangan, penolakan perdamaian oleh keluarga korban yang menginginkan hukuman berat bagi pelaku, dan keinginan keluarga korban untuk menjauhkan pelaku dari komunitas mereka.Penelitian ini akan mengeksplorasi ruang lingkup, pihak yang terlibat, serta problematika pelaksanaan Restorative Justice dan Diversi dalam kasus pelecehan seksual sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya penanganan jarimah pelecehan seksual dengan pendekatan Restorative Justice dan Diversi dalam konteks hukum pidana Islam di Aceh. Kata Kunci: Restorative, Justice, diversi, pelecehan, seksual, hukum

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search