Garuda - Garba Rujukan Digital

Indahnya Kemitraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Islam Masyithah Umar
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstrak Hukum Islam senantiasa mengedepankan konsep/rasa keadilan, kemitraan, persamaan, untuk memberi peluang pemberdayaan bagi laki-laki dan perempuan secara seimbang/setara. Pemahaman keagamaan dalam tulisan ini bermuara pada aturan yang dimuat dalam hukum Islam mengenai kedudukan dan peran laki-laki dan perempuan, dan pemahaman itu seringkali menjadi titik pangkal dari wacana yang dikembangkan dan bahkan menjadi dasar berpijak dalam tindakan dan prilaku keseharian. Kemudian berikutnya menjadi pangkal tolak dalam melaksanakan peran-peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan, sehingga pada gilirannya akan meentukan posisi laki-laki dan perempuan dalam dunia domestik dan publik. Harmoni hubungan kemitraan laki-laki dan perempuan serta praktek yang berkaitan dengan peran laki-laki dan perempuan telah dikonstruksi secara turun temurun dari waktu kewaktu berdasarkan budaya setempat. Konstrusinya bisa berubah sesuai dengan perubahan struktur sosial, politik, ekonomi, dan pemahaman keagamaan lapisan masyarakat (gender). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman hukum Islam yang dapat menuntun sehingga relasi laki-laki dan perempuan berjalan dengan harmoni, baik dan indah. Kata Kunci: Persamaan, Perbedaan, Keadilan, Kesetaraan, Kemitraan.

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Efektivitas Mediasi Secara Elektronik Penti Pepriyanti; Masyithah Umar; Anwar Hafidzi; Ahda Fithriani
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v7i1.10212

Abstract: This research was motivated by the presence of electronic mediation which was carried out at the Barabai Religious Court. The purpose of this study was to find out the opinion of the judges of the Barabai Religious Court on the effectiveness of electronic mediation in the Class 1B Barabai Religious Court. by collecting data from the field. The approach method in this case is the qualitative method. The data obtained are in the form of informant identities, judge opinions and the impact of their use in electronic mediation with data collection techniques by interviews and documentaries. The data was processed and compiled and then analyzed descriptively-qualitatively. The results of research conducted at the Barabai Religious Court, that is the implementation of electronic mediation is carried out through an application that has been approved between the parties, and attended by the mediator judge. According to the Barabai Religious Court judge, electronic mediation was quite effective. Keywords: Judge, Pengadilan Agama Barabai, Electronic Mediation.Â Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya mediasi elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Barabai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai terhadap efektivitas mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai.Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau hukum empiris, yaitu berupa penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang terdapat di lapangan. Metode pendekatan dalam hal ini ialah dengan metode kualitatif. Data yang diperoleh berupa identitas informan,pendapat hakim serta dampak dari penggunaannya pada mediasi elektronik dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumenter. Data diolah dan disusun lalu dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Barabai, bahwa yaitu pelaksanaan mediasi secara elektronik dilakukan melalui aplikasi yang sudah disetujui antar para pihak, dan dihadiri oleh hakim mediator. Menurut hakim Pengadilan Agama Barabai, mediasi secara elektronik sudah cukup efektif.

PEMIKIRAN POLITIK HASAN AL-BANNA Achmad Shobirin Hasbulloh; , Ahmadi Hasan; Masyithah Umar; Nuril Khayi’in
Darussalam Vol. 25 No. 01 (2024): Darussalam : Jurnal Ilmiah Islam dan Sosial
Publisher : LP2M IAI Darussalam Martapura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58791/drs.v25i01.236

ABSTRAK Penelitian ini memaparkan pemikiran politik Hassan al-Banna dan membahas pemikirannya mengenai isu-isu terpenting yang memicu perdebatan ilmiah di Mesir. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif dan analisisi historis. Sejak kecil hingga lulus dari Kulliyyah Dar al-Ulum, Hasan al-Banna sangat menyukai pergerakan dakwah. Penulis meyakini bahwa perkumpulan dan kelompok yang diikuti Hasan al-Banna sangat mempengaruhi cara dan pergerakan dakwahnya, memberinya semangat kepemimpinan, dan mengembangkan kemampuan berpikir dalam dirinya untuk dapat mengabdi kepada masyarakat. Selain itu, peristiwa-peristiwa yang disaksikannya dan rasa haus masyarakat muslim untuk kembali kepada agama Allah swt. setelah tersebarnya keburukan dan kerusakan yang dibawa oleh penjajah juga menjadi penyemangat bagi Hasan al-Banna untuk melakukan dakwah dan perubahan. Hasan al-Banna mendirikan Jamaah al-Ikhwan al-Muslimin pada tahun 1928 M. Hasan al-Banna dalam akidah berpaham Asy’ari. Sedangkan dalam fikih, Hasan al-Banna bermazhab Hanafi. Menurut Hasan Al-Banna, bentuk negara yang ideal adalah khilafah. Dalam merealisasikan pandangan politiknya tentang sistem pemerintahan, Hasan al-Banna tidak menerapkannya dengan cara membabi buta. Ia memahami bahwa untuk merealisasikan pendangannya itu membutuhkan proses waktu yang panjang. Hal ini terlihat dari prinsipnya atau strateginya dengan terlebih dulu membentuk pengkaderan individu muslim, diiringi tahapan berikutnya, yakni terbentuknya keluarga muslim, lalu fase selanjutnya, yakni terbentunya negara Islam. Hingga sampai ke penghujung dan puncak perjuangan, yaitu dengan berdirinya khilafah islamiyyah. Hasan al-Banna tidak setuju terhadap konstitusi Mesir dan ingin melakukan perubahan secara total. Akan tetapi, ia kemudian menarik diri dari kritiknya terhadap konstitusi Mesir karena takut terhadap penguasa Mesir pada saat itu. Hassan al-Banna menolak demokrasi yang diserukan Barat. Hasan al-Banna menegaskan dalam risalahnya bahwa negara-negara Islam telah mengenal konsep yang lebih komprehensif daripada konsep demokrasi. Konsep tersebut dikenal dengan syura. Kata Kunci: Al-Ikwan al-Muslimun, Hasan al-Banna, Pemikiran, Politik, Siyasah

Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, dan Keadilan Sosial dalam Putusan Pengadilan Rasyid Rizani; Ahmadi Hasan; Masyithah Umar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.179

Abstract This paper discusses the integration of moral justice, legal justice, and social justice in court decisions. The author begins by explaining the various theories of justice, both from Western and Islamic perspectives. The ideal court decision is one that balances these three principles of justice, but achieving this balance is not easy. Prioritizing legal certainty may neglect moral and social justice, while prioritizing moral and legal justice may neglect social justice. The author aims to describe and analyze how these three principles of justice can be integrated in court decisions for the benefit of the community. The paper includes a literature review, defining key terms such as integration, moral justice, legal justice, social justice, and court decisions. The author also discusses related writings on the concept of justice. The writing method used is library research supported by an empirical normative approach to a case. The paper addresses the difficulty of harmonizing the three principles of justice. Keywords: Integration, Justice, Moral, Decision, Court Abstrak Tulisan ini membahas tentang integrasi keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan sosial dalam putusan pengadilan. Penulis mengawalinya dengan menjelaskan berbagai teori keadilan, baik dari perspektif Barat maupun Islam. Putusan pengadilan yang ideal adalah putusan yang dapat menyeimbangkan ketiga prinsip keadilan tersebut, namun untuk mencapai keseimbangan tersebut tidaklah mudah. Mengutamakan kepastian hukum dapat mengabaikan keadilan moral dan sosial, sementara mengutamakan keadilan moral dan hukum dapat mengabaikan keadilan sosial. Penulis bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana ketiga prinsip keadilan tersebut dapat diintegrasikan dalam putusan pengadilan untuk kepentingan masyarakat. Tulisan ini mencakup tinjauan pustaka, mendefinisikan istilah-istilah kunci seperti integrasi, keadilan moral, keadilan hukum, keadilan sosial, dan putusan pengadilan. Penulis juga membahas tulisan-tulisan terkait mengenai konsep keadilan. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang didukung oleh pendekatan normatif empiris terhadap suatu kasus. Tulisan ini membahas tentang sulitnya menyelaraskan ketiga prinsip keadilan tersebut. Kata Kunci: Integrasi, Keadilan, Moral, Putusan, Pengadilan

Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari’ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound) Gusti Muslihuddin Sa’adi; Ahmadi Hasan; Masyithah Umar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.187

Abstract The phenomenon of cohabitation (kumpul kebo) has spreaded in the community, many couples live in the same house but do not have any marriage relations, especially among teenagers. This is very contrary to the norms that apply in society itself, the current shift in morality has triggered unrest among lawmakers, so that the cohabitation rule is included in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) article number 412. This research is a normative legal research, using qualitative literature research methods, the primary source used is Law No. 1 of 2023, and the sources include journals, books and scientific articles. This study aims to analyze article No. 412 of the new Criminal Code on cohabitation when viewed through the approach of Maqashid as-Shari'ah as-Syathibi and Roscoe Pound's social engineering theory. The results showed that article No. 412 on cohabitation in the new Criminal Code was in accordance with maqashid al-syariah hifz an-nasl, but was not included in dharuriyat, but included in the category of takmilat ad-dharuriyat, whose position was higher than al-hajiyat and at-tahsinaat. The prohibition of cohabitation is also an implementation of Roscoe Pound's legal theory of social engineering. The theory classifies the interests of society (public interest) precedence over private interests (private interest), so that cohabitation arrangements to maintain the morality and morals of the nation take precedence over individual freedom. Keywords: Cohabitation, Kumpul Kebo, Criminal Code, Maqashid as-Sharia, Roscoe Pound, Social Engineering Abstrak Fenomena kohabitasi (kumpul kebo) telah menjamur di masyarakat, banyak pasangan tinggal serumah namun tidak memiliki ikatan apapun, khususnya di kalangan remaja. Hal ini sangat bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat sendiri, pergeseran moralitas yang terjadi saat ini memantik keresahan pembuat undang-undang, sehingga aturan kohabitasi dimasukkan ke dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 412. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif kepustakaan, sumber primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, dan sumber skunder meliputi jurnal, buku dan artikel ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pasal 412 KUHP baru tentang kohabitasi jika ditinjau melalui pendekatan Maqashid as-Syari’ah as-Syathibi dan teori social engineering Roscoe Pound. Hasil penelitian menunjukkan pasal 412 tentang kohabitasi pada KUHP baru telah sesuai dengan maqashid al-syariah hifz an-nasl, namun tidak masuk ke dalam dharuriyat, tetapi masuk dalam katagori takmilat ad-dharuriyat, yang kedudukannya lebih tinggi dari al-hajiyat dan at-tahsinaat. Pelarangan kohabitasi juga merupakan implementasi dari teori hukum Roscoe Pound social engineering. Teori tesebut mengklasifikasikan kepentingan masyarakat (public interest) lebih didahulukan dari kepentingan pribadi (privat interest), sehingga pengaturan kohabitasi untuk menjaga moralitas dan akhlak bangsa lebih diutamakan dari pada kebebasan individual. Kata Kunci: Kohabitasi, Kumpul Kebo, KUHP Baru, Maqashid as-Syariah, Roscoe Pound, Social Engineering.

Tinjauan Teori Al-Mashlahah Al-Buthi Terhadap Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perjanjian Internasional Achmad Shobirin Hasbulloh; Ahmadi Hasan; Masyithah Umar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.189

Abstract This paper discusses children's rights in the perspective of Islamic law and international treaties and compares them using al-Buthi's al-mashlahah theory contained in his book entitled "Dlawābith al-Mashlahah fî al-Syarî'ah al-Islāmiyyah" with the aim of knowing which perspective is more accommodating to the benefit of children. This type of research is library research with a qualitative approach. According to al-Buthi, al-mashlahah becomes a proof if it is in line with maqashid al-syariah, does not contradict the Qur'an, does not contradict the Prophetic Hadith, does not contradict qiyas, and does not eliminate stronger benefits or commensurate benefits. Children's rights in the perspective of Islamic law include rights before birth and rights after birth. International treaties (Convention on the Rights of the Child) pay more attention to children's rights when they are born, so that many children's rights are forgotten. The provisions of Islamic Law regarding children's rights before and after birth are more in line with al-Buthi's al-mashlahah theory than the Convention on the Rights of the Child because they are in line with maqāshid al-syarî'ah. Children's rights should not only be in line with the child's benefit in the world, but must also be in line with the benefit for him in the hereafter. Islam has established the rights of children that benefit them in this world and in the hereafter. Keywords: Al-Buthi, Al-Mashlahah, Children's Rights, Islam, Convention Abstrak: Tulisan ini membahas hak anak dalam perspektif hukum Islam dan perjanjian internasional dan membandingkan antara keduanya menggunakan teori al-mashlahah al-Buthi yang termuat dalam kitab yang berjudul “Dlawābith al-Mashlahah fî al-Syarî’ah al-Islāmiyyah” dengan tujuan untuk mengetahui perspektif mana yang lebih mengakomodir kemaslahatan bagi anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Menurut al-Buthi, al-mashlahah menjadi hujjah jika selaras dengan maqashid al-syariah, tidak bertentangan dengan al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis nabawi, tidak bertentangan dengan qiyas, dan tidak menghilangkan kemaslahatan yang lebih kuat atau kemaslahatan yang sepadan. Hak anak dalam perspektif hukum Islam meliputi hak sebelum dilahirkan dan hak sesudah dilahiran. Perjanjian internasional (Konvensi Hak Anak) lebih memperhatikan hak anak saat telah dilahirkan saja sehingga banyak sekali hak anak yang terlupakan. Ketetapan Hukum Islam mengenai hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan lebih sesuai dengan teori al-mashlahah al-Buthi daripada Konvensi Hak Anak karena sejalan dengan maqāshid al-syarî’ah. Hak anak seyogyanya tidak hanya sejalan dengan kemaslahatan anak di dunia, melainkan juga harus selaras dengan kemaslahatan untuknya di akhirat. Islam telah menetapkan hak anak yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Kata Kunci: Al-Buthi, Al-Mashlahah, Hak Anak, Islam, Konvensi

Perampasan Aset karena Kejahatan, Tak Bertuan dan Telantar Oleh Negara untuk Pembangunan dan Investasi dalam Perwujudan Walfare State Andhi Irawan; Ahmadi Hasan; Masyithah Umar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.194

Abstract Asset forfeiture is a process in which the state takes control or ownership of assets that were obtained through criminal acts. It is based on court decisions that have legal force and is not dependent on punishing the perpetrators. The purpose of asset forfeiture is to recover state assets that were embezzled in cases of corruption, taxation, customs, economic crimes, and drug offenses. It also aims to recover state losses without requiring the punishment of the criminals. The proposed Asset Forfeiture Bill in Indonesia aims to provide a legal framework for cases involving large sums of money, such as corruption and drug crimes. The bill follows a non-conviction based approach, making it easier to confiscate assets derived from criminal acts. The teaching of law as a tool of social control is relevant in examining this bill and determining its commitment to justice. The current debt burden faced by the Indonesian government also adds urgency to finding solutions like asset forfeiture in order to ensure the welfare of every citizen. Keywords: Asset, seizure, investment, stranded Abstrak: Perampasan aset adalah proses di mana negara mengambil alih penguasaan atau kepemilikan aset yang diperoleh melalui tindak pidana. Proses ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak tergantung pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Tujuan perampasan aset adalah untuk mengembalikan aset negara yang dikorupsi dalam kasus-kasus korupsi, perpajakan, bea cukai, kejahatan ekonomi, dan kejahatan narkoba. Perampasan aset juga bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara tanpa harus menghukum para pelaku kejahatan. RUU Perampasan Aset yang diusulkan di Indonesia bertujuan untuk memberikan kerangka hukum untuk kasus-kasus yang melibatkan uang dalam jumlah besar, seperti korupsi dan kejahatan narkoba. RUU ini mengikuti pendekatan berbasis non-keyakinan, sehingga lebih mudah untuk menyita aset yang berasal dari tindak pidana. Ajaran hukum sebagai alat kontrol sosial sangat relevan dalam mengkaji RUU ini dan menentukan komitmennya terhadap keadilan. Beban utang yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini juga menambah urgensi untuk mencari solusi seperti perampasan aset untuk memastikan kesejahteraan setiap warga negara. Kata Kunci: Aset, perampasan, investasi, terlantar

Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila Noor Efendy; Ahmadi Hasan; Masyithah Umar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.195

Abstract Pancasila is used in lawmaking or becomes a big step in making laws and regulations in accordance with the spirit of the Indonesian state which is humane, just, civilized and guarantees social justice for all Indonesian people. Therefore, an understanding of Pancasila justice needs to be done to provide a common perception of justice as the basis for the formation of good law. The research method used is normative research method in positive law with a focus on analyzing legal norms which are essentially prescriptive, specific provisions and tendencies in use. Using deductive logic analysis. The characteristics of justice based on Pancasila are the values of justice in the form of principles of justice, which fulfill certain principles or principles including the principle of justice based on faith in God Almighty. Promoting justice based on God's justice, the Pancasila principle of justice prioritizes human rights and humanizes humans as social beings whose justice must be protected, the Pancasila principle of justice upholds the values of solidarity and cohesiveness to create an atmosphere conducive to the nation, providing justice to Indonesian citizens, the Pancasila principle of justice adheres to the principle of deliberation for consensus through representation in order to create justice for citizens in expressing their respective opinions and the Pancasila principle of justice provides justice to all citizens without exception in accordance with applicable regulations. Keywords: Justice, Morality, Pancasila Abstrak: Pancasila digunakan dalam pembuatan undang-undang atau menjadi langkah besar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan semangat negara Indonesia yang manusiawi, adil, beradab dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman tentang keadilan Pancasila perlu dilakukan untuk memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan sebagai landasan terbentuknya hukum yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dalam hukum positif dengan fokus pada analisis norma hukum yang pada hakikatnya bersifat preskriptif, khusus ketentuan dan cenderungan digunakan. Menggunakan analisis logika deduktif. Ciri-ciri keadilan berdasarkan Pancasila adalah nilai-nilai keadilan yang berupa asas keadilan, yang memenuhi asas atau asas tertentu termasuk asas keadilan yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengedepankan keadilan berdasarkan keadilan Tuhan, Asas Keadilan Pancasila mengutamakan Hak Asasi Manusia dan memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang keadilannya harus dilindungi, Asas Keadilan Pancasila menjunjung nilai nilai solidaritas dan kekompakan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi bangsa, memberikan keadilan kepada warga negara Indonesia, asas keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat melalui perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga negara dalam mengemukakan pendapatnya masing-masing dan asas keadilan Pancasila memberikan keadilan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata Kunci: Keadilan, Moralitas, Pancasila

Demokrasi di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Erla Sharfina Permata Noor; Ahmadi Hasan; Masyithah Umar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.196

Abstract Since the reform era in 1998, democracy has been highly valued and implemented as the governing system in Indonesia. The concept of popular sovereignty has become the main principle in democracy, where the power of governance rests in the hands of the people as the highest authority. However, realizing popular sovereignty in the complex context of Indonesia is not an easy task. This study examines various aspects that influence the implementation of democracy in Indonesia, such as the role of political parties, mass media, elections, and public participation in political decision-making. Additionally, this study also discusses the challenges and obstacles faced in achieving popular sovereignty in Indonesia, including corruption, restrictions on freedom of expression from a human rights perspective, lack of transparency, controversial money politics in elections, intolerance, discrimination, and social injustice. Overcoming these challenges requires collaborative efforts among the government, society, and all elements of the nation. This research aims to provide a deep understanding of the journey of democracy in Indonesia in realizing popular sovereignty and to encourage active contributions in strengthening democracy and preserving the integrity of the Indonesian nation. Keywords: Democracy, sovereignty, people Abstrak: Sejak reformasi tahun 1998, demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang dijunjung tinggi di Indonesia. Konsep kedaulatan rakyat menjadi prinsip utama dalam demokrasi, di mana kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Namun, mewujudkan kedaulatan rakyat dalam konteks yang kompleks seperti Indonesia bukanlah hal yang mudah. Penelitian ini mengkaji berbagai aspek yang mempengaruhi pelaksanaan demokrasi di Indonesia, seperti peran partai politik, media massa, pemilihan umum, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Selain itu, penelitian ini juga membahas tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di Indonesia, termasuk praktik korupsi, keterbaratasan kebebasan berekspresi dal persfektif hak asasi manusia, kurangnya transparansi, adanya money politic dalam pemlilihan umum yang kontroversial, intoleransi, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang perjalanan demokrasi di Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, serta mendorong kontribusi aktif dalam memperkuat demokrasi dan menjaga keutuhan negara Indonesia. Kata Kunci: Demokrasi, kedaulatan, rakyat

Menelisik Harta Perpantangan: Menggali Nilai Keadilan Distributif Dalam Adat Banjar Zainul Erfan; Ahmadi Hasan; Masyithah Umar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.197

Abstract In Banjar society, inheritance is governed by three legal systems: Islamic law, customary law, and state law. These systems have been influenced by Islamic principles, but their dynamics and relationship have changed over time. In the premodern era, there was accommodation, followed by confrontation during the colonial period, legal unification in the independence era, and advancement of Islamic law in the post-modern era. This research aims to examine how the legal system operates in society, focusing on restorative justice and the principles of justice in property challenges. Specifically, the study explores the value of distributive justice in Banjar custom. Despite the theoretical expectation that the practice of inheritance division should align with the advancement of Islamic law, the reality is that Banjar society still prefers the division based on adat (customary law) and Islam, rather than solely Islamic law. Keywords: Harta, Perpantangan, justice, distributive, Banjar Abstrak: Dalam masyarakat Banjar, warisan diatur oleh tiga sistem hukum: Hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Sistem-sistem ini telah dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam, tetapi dinamika dan hubungan mereka telah berubah dari waktu ke waktu. Pada era pramodern, terjadi akomodasi, diikuti dengan konfrontasi selama masa kolonial, penyatuan hukum pada era kemerdekaan, dan kemajuan hukum Islam pada era pasca-modern. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem hukum beroperasi di masyarakat, dengan fokus pada keadilan restoratif dan prinsip-prinsip keadilan dalam sengketa properti. Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi nilai keadilan distributif dalam adat Banjar. Terlepas dari harapan teoritis bahwa praktik pembagian warisan seharusnya sejalan dengan kemajuan hukum Islam, kenyataannya masyarakat Banjar masih lebih memilih pembagian berdasarkan adat (hukum adat) dan Islam, daripada semata-mata hukum Islam. Kata Kunci: Harta, Perpantangan, keadilan, distributive, Banjar

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search