Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.195
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Jurnal Notarius JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Buletin Konstitusi Law_Jurnal Syiah Kuala Law Journal Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Journal of Law & Policy Review Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Rudy Haposan Siahaan
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS COVERNOTE YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1042 PK/PID.SUS.2023) Nadeak, Larasati Angelica; Purba, Hasim; Siahaan, Rudy Haposan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum terkait penerbitan covernote oleh notaris dalam transaksi perkreditan, dengan fokus pada kewajiban notaris memastikan kebenaran data, pertanggungjawaban terhadap covernote yang berkaitan dengan kredit bermasalah, serta analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1042 PK/Pid.Sus/2023. Menggunakan metode yuridis normatif deskriptif analitis, penelitian ini memanfaatkan data sekunder dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab besar dalam verifikasi data sebelum menerbitkan covernote, dengan pertanggungjawaban mencakup aspek perdata, administratif, dan pidana. Putusan MA tersebut mengindikasikan pergeseran paradigma yang mengkategorikan penerbitan covernote tidak benar sebagai tindak pidana korupsi, namun hal ini menimbulkan perdebatan terkait prinsip ultimum remedium. Kesimpulannya, diperlukan kejelasan regulasi, panduan spesifik mengenai batasan pertanggungjawaban notaris, serta dialog antar pemangku kepentingan untuk mencapai kesepahaman tentang fungsi dan implikasi hukum covernote dalam sistem perbankan dan hukum Indonesia.
Eksistensi Covernote dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Penerbitannya: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 PK/Pid.Sus/2024 Hasibuan, Andika; Syahrin, Alvi; Siahaan, Rudy Haposan
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 1 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i1.6454

Abstract

This study examines the practice of notary covernote issuance in banking transactions in Indonesia, focusing on the case in Supreme Court Decision Number 1673 PK/Pid.Sus/2024. Although not explicitly regulated in UUJN, covernote has developed as a living law in banking practice. The case of Notary E is in the spotlight because the issuance of a covernote that is not in accordance with the facts caused bad debt and state losses, with the verdict experiencing dynamics from the Medan District Court to the Judicial Review, which finally determined a sentence of 2 years and 8 months considering the defendant's role as an assistant and not gaining direct benefits.
PERAN NOTARIS SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN (STUDI DI KOTA MEDAN) Daeli, Emanuel; Runtung, Runtung; Siahaan, Rudy Haposan
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.2901

Abstract

 In reality, Notaries in carrying out their duties indirectly have played a role as mediators because the community or parties who need notary services to make authentic deeds often bring legal problems between them before or after the making of the deed. This type of research is an empirical legal research (sociological juridical) where the primary data is the result of interviews with respondents and informants. The nature of this research is descriptive analysis, the location of the research is Medan City. From a population of 222 notaries in Medan City, some notaries were taken 20% or 45 people as samples who were used as respondents based on Probability sampling with a simple random sampling method. In addition to the empirical juridical approach, a normative juridical approach was also used to obtain secondary data. The results of the study are that Notaries in providing legal counseling indirectly Notaries play an active role as mediators in resolving disputes outside the Court. The conclusion is that notaries have a strategic role as mediators in resolving disputes outside the court, so it is recommended to regulate the role of notaries as mediators, improve mediation competency for notaries, and provide socialization and education to the public regarding the benefits of mediation by notaries. Keyword: Notary Mediator, Notary Dispute Resolution Abstrak: Dalam realitanya Notaris dalam menjalankan jabatannya secara tidak langsung telah berperan sebagai mediator karena masyarakat atau para pihak yang membutuhkan jasa notaris untuk membuat akta otentik tidak jarang membawa permasalahan-permasalahan hukum diantara mereka pada saat sebelum atau sesudah pembuatan akta. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris (yuridis Sosiologis) dimana data primernya adalah hasil wawancara dengan responden dan informan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, Lokasi penelitian adalah Kota Medan. Dari populasi 222 notaris Kota Medan, sebagian notaris diambil 20% atau 45 orang sebagai sampel yang dijadikan responden berdasarkan Probability sampling dengan Metode Sampel acak sederhana (simple random sampling). Disamping pendekatan yuridis empiris juga dipergunakan pendekatan yuridis normative untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian yaitu Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum secara tidak langsung Notaris berperan aktif sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Kesimpulan bahwa notaris memiliki peran strategis sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka disarankan Pengaturan peran notaris sebagai mediator, Peningkatan kompetensi mediasi bagi notaris, Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi oleh notaris.  Kata kunci: Notaris Mediator, Penyelesaian Sengketa Notaris
KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT WARGA NEGARA ASING TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA BERKEWARGANEGARAAN ASING DI INDONESIA BERDASARKAN WASIAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 486/K/PDT/2020) Chindy, Cathryn Aurora; Purba, Hasim; Siahaan, Rudy Haposan
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3056

Abstract

Abstract: Adoption is a legal act in which a child is taken into a family, establishing a legal relationship between the adoptive parents and the adopted child. This study aims to examine and analyze the procedures and legal norms of adaption in Indonesia, this research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical method. The data used is secondary data obtained through a literature studi (document analysis). The findings indicate that the procedures and legal norms of adoption in Indonesia have evolved from customary systems to a more structured legal system involving strict legislative regulations, especially in cases of intercountry adoption. The legal status of an adopted foreign child concerning the inheritance of their adoptive parents obtained through a will, as seen in Decision No. 486/K/PDT/2020. Is subject to Indonesian inhertance law. In this case, the legal status of the adopted foreign child concerning the inhertance stated in the authentic deed was not recognized, aligning, with the court’s decision to overturn the previous high court ruling. Keyword: Adopted Child, Foreign National, Inhertance, Will Abstrak: Pengangkatan anak atau adopsi adalah perbuatan hukum yang mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan (dokumen). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prosedur dan norma hukum pengangkatan anak di Indonesia telah berkembang dari sistem adat ke system hukum yang lebih terstruktur dan melibatkan peraturan perundang-undangan yang ketat, terutama dalam kasus adopsi oleh warga negara asing (Intercountry Adoption). Kedudukan hukum anak angkat WNA terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang diperoleh berdasarkan wasiat dalam Putusan Nomor 486/K/PDT/2020 bergantung pada hukum waris Indonesia, Dalam kasus ini, kedudukan hukum anak angkat WNA terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang diatur dalam akta autentik tersebut tidak diakui, sejalan dengan keputusan hakim yang membatalkan putusan pengadilan tinggi sebelumnya. Kata kunci: Anak Angkat, Warga Negara Asing, Harta Warisan, dan Wasiat 
Perlindungan Hukum Terhadap PPAT yang Diberhentikan Tidak Hormat dalam Keputusan MPPD dalam Kaitannya dengan Putusan MA No. 337 K/TUN/2021 jo. Putusan PK No. 65 PK/TUN/2023 Tumbur Yoel Rivaldo; Hasim Purba; Rudy Haposan Siahaan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.2189

Abstract

PPAT, as an official who serves the public in land affairs, requires adequate legal protection. However, cases of unfair dismissal with disgrace by MPPD continue to occur, often disregarding settlements reached between the disputing parties. The limitations of MPPD's authority in imposing dismissal with disgrace based on the principles of proportionality and appropriateness; the legal standing of reconciliation between the complainant and the reported PPAT in relation to MPPD’s decision: and the forms of legal protection available to PPAT dismissed with disgrace based on the aforementioned court rulings. This research employs a normative legal research method. The results indicate that the authority of MPPD must be constrained by the principles of proportionality and appropriateness, considering the balance between the seriousness of the violation and the sanction imposed, as well as mitigating factors such as reconciliation and withdrawal of complaints. This study concludes that dismissal with disgrace without considering reconciliation and mitigating factors constitutes a violation of the principle of justice and may be annulled by the court.
PERTANGGUNGJAWABAN KARYAWAN KANTOR NOTARIS TERKAIT MENJAGA KERAHASIAAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS Sinaga, Tria Asmita Despiona; Purba, Hasim; Siahaan, Rudy Haposan
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3163

Abstract

Abstract: Notaries in carrying out their duties require the assistance of others, so notaries can employ people as employees in their offices with certain specifications to help fulfill their duties. The results of the research and discussion show that the legal obligation for Notary employees regarding the confidentiality of Notary deeds is not specifically regulated in the UUJN so that ethically and morally Notary employees are also obliged to keep the contents of the Notary deed confidential. The legal responsibility of Notary office employees is related to maintaining the confidentiality of Notary deeds made before a Notary, so if the Notary employee does not maintain the confidentiality of the deed, he is legally responsible and can be categorized as an unlawful act. The Notary's responsibility towards Notary employees in order to maintain the confidentiality of deeds made before a Notary in carrying out his position is that the Notary can be held civilly liable for misuse of the confidentiality of the minutes of the deed by his employees, even though in this case the notary did not make a direct mistake. Keyword: Accountability, Employees, Notary DeedsAbstrak: Notaris dalam menjalankan tugasnya memerlukan bantuan orang lain, maka notaris dapat mempekerjakan orang sebagai karyawan di kantornya dengan spesifikasi tertentu untuk membantu memenuhi tugasnya. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kewajiban hukum bagi karyawan Notaris terhadap kerahasiaan akta Notaris adalah tidak diatur secara khusus dalam UUJN sehingga secara etika dan moral karyawan Notaris juga berkewajiban merahasiakan isi akta Notaris tersebut. Tanggungjawab hukum karyawan kantor Notaris terkait menjaga kerahasiaan akta Notaris yang dibuat dihadapan Notaris, maka apabila pegawai notaris  tidak menjaga kerahasiaan akta bertanggung jawab secara hukum dan dapat  dikateogrikan sebagai perbuatan melawan hokum. Pertanggungjawaban Notaris terhadap karyawan Notaris dalam rangka menjaga kerahasiaan akta yang dibuat dihadapan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh pekerjanya, meskipun dalam hal ini notaris tidak melakukan kesalahan secara langsung. Kata kunci: Pertanggungjawaban, Karyawan, Akta  Notaris   
ANALISIS YURIDIS TENTANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS DI WILAYAH SUMATERA UTARA Daulay, Rizky Ayunisa; Purba, Hasim; Siahaan, Rudy Haposan
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8333

Abstract

Notaris wajib melaksanakan tugasnya secara profesional, dengan tingkat komitmen yang tinggi, sambil menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mereka. Kode Etik Notaris memberikan peraturan lebih lanjut mengenai pelanggaran etika notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya. Namun, karena ini hanyalah aturan moral, sanksi yang terkait juga bersifat moral. Akibatnya, dapat diasumsikan bahwa, mengingat sifat hukuman moral yang tidak ketat ini, implementasinya di wilayah Sumatera Utara mungkin tidak mencapai efektivitas optimal. Tujuan penelitian ini ada tiga: pertama, untuk meneliti jenis pelanggaran Kode Etik Notaris yang terjadi di wilayah Sumatera Utara; kedua, untuk meneliti sanksi yang dikenakan atas pelanggaran tersebut; dan ketiga, untuk menilai efektivitas sanksi tersebut. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan multifaset, yang mencakup penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan. Studi saat ini menggunakan analisis deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode dan instrumen, termasuk pedoman wawancara dan analisis dokumen. Temuan penelitian ini menunjukkan beragam cara Kode Etik Notaris dilanggar di wilayah Sumatera Utara. Ini termasuk gagal membaca akta di hadapan para pihak, mengabaikan prosedur notaris, memasang papan nama di kantor notaris yang tidak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, tidak berpartisipasi dalam acara asosiasi INI, dan mempromosikan atau mengiklankan profesi notaris melalui media cetak, elektronik, media sosial, atau biro jasa tertentu, baik dalam bentuk ucapan selamat maupun belasungkawa. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas berwenang untuk menjatuhkan sanksi atas setiap pelanggaran Kode Etik Notaris yang terbukti di Sumatera Utara. Hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan adalah teguran lisan sederhana. Selain itu, meskipun terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, penerapan sanksi atas pelanggaran tersebut belum sepenuhnya berhasil di Sumatera Utara. Beberapa tantangan meliputi kurangnya pedoman teknis nasional yang mengatur sinergi antara Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas, kurangnya profesionalisme dan sumber daya pengawas, kurangnya dukungan sistem administrasi dan dokumentasi (sistem kerja pengawas masih manual dan tidak standar), kollegialitas yang berlebihan, serta rendahnya partisipasi publik dan literasi hukum.
Co-Authors Agusmidah Agusmidah Alvi Syahrin Arfandi, Muhammad BUDIMAN GINTING Chindy, Cathryn Aurora Cut Nabilla Sarika Daeli, Emanuel Daulay, Rizky Ayunisa Dedi Harianto Hasibuan, Andika Hasim Purba HASIM PURBA Nadeak, Larasati Angelica Rahmi Pambpha Patresia M Runtung Runtung SINAGA, HENRY Sinaga, Tria Asmita Despiona Siregar, Muqtashidin Hidayat Sitorus, Kristin Lusyana Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Tumbur Yoel Rivaldo Utary Maharany Barus