Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS COVERNOTE YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1042 PK/PID.SUS.2023) Nadeak, Larasati Angelica; Purba, Hasim; Siahaan, Rudy Haposan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum terkait penerbitan covernote oleh notaris dalam transaksi perkreditan, dengan fokus pada kewajiban notaris memastikan kebenaran data, pertanggungjawaban terhadap covernote yang berkaitan dengan kredit bermasalah, serta analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1042 PK/Pid.Sus/2023. Menggunakan metode yuridis normatif deskriptif analitis, penelitian ini memanfaatkan data sekunder dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab besar dalam verifikasi data sebelum menerbitkan covernote, dengan pertanggungjawaban mencakup aspek perdata, administratif, dan pidana. Putusan MA tersebut mengindikasikan pergeseran paradigma yang mengkategorikan penerbitan covernote tidak benar sebagai tindak pidana korupsi, namun hal ini menimbulkan perdebatan terkait prinsip ultimum remedium. Kesimpulannya, diperlukan kejelasan regulasi, panduan spesifik mengenai batasan pertanggungjawaban notaris, serta dialog antar pemangku kepentingan untuk mencapai kesepahaman tentang fungsi dan implikasi hukum covernote dalam sistem perbankan dan hukum Indonesia.
Eksistensi Covernote dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Penerbitannya: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 PK/Pid.Sus/2024 Hasibuan, Andika; Syahrin, Alvi; Siahaan, Rudy Haposan
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 1 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i1.6454

Abstract

This study examines the practice of notary covernote issuance in banking transactions in Indonesia, focusing on the case in Supreme Court Decision Number 1673 PK/Pid.Sus/2024. Although not explicitly regulated in UUJN, covernote has developed as a living law in banking practice. The case of Notary E is in the spotlight because the issuance of a covernote that is not in accordance with the facts caused bad debt and state losses, with the verdict experiencing dynamics from the Medan District Court to the Judicial Review, which finally determined a sentence of 2 years and 8 months considering the defendant's role as an assistant and not gaining direct benefits.
PERAN NOTARIS SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN (STUDI DI KOTA MEDAN) Daeli, Emanuel; Runtung, Runtung; Siahaan, Rudy Haposan
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.2901

Abstract

 In reality, Notaries in carrying out their duties indirectly have played a role as mediators because the community or parties who need notary services to make authentic deeds often bring legal problems between them before or after the making of the deed. This type of research is an empirical legal research (sociological juridical) where the primary data is the result of interviews with respondents and informants. The nature of this research is descriptive analysis, the location of the research is Medan City. From a population of 222 notaries in Medan City, some notaries were taken 20% or 45 people as samples who were used as respondents based on Probability sampling with a simple random sampling method. In addition to the empirical juridical approach, a normative juridical approach was also used to obtain secondary data. The results of the study are that Notaries in providing legal counseling indirectly Notaries play an active role as mediators in resolving disputes outside the Court. The conclusion is that notaries have a strategic role as mediators in resolving disputes outside the court, so it is recommended to regulate the role of notaries as mediators, improve mediation competency for notaries, and provide socialization and education to the public regarding the benefits of mediation by notaries. Keyword: Notary Mediator, Notary Dispute Resolution Abstrak: Dalam realitanya Notaris dalam menjalankan jabatannya secara tidak langsung telah berperan sebagai mediator karena masyarakat atau para pihak yang membutuhkan jasa notaris untuk membuat akta otentik tidak jarang membawa permasalahan-permasalahan hukum diantara mereka pada saat sebelum atau sesudah pembuatan akta. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris (yuridis Sosiologis) dimana data primernya adalah hasil wawancara dengan responden dan informan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, Lokasi penelitian adalah Kota Medan. Dari populasi 222 notaris Kota Medan, sebagian notaris diambil 20% atau 45 orang sebagai sampel yang dijadikan responden berdasarkan Probability sampling dengan Metode Sampel acak sederhana (simple random sampling). Disamping pendekatan yuridis empiris juga dipergunakan pendekatan yuridis normative untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian yaitu Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum secara tidak langsung Notaris berperan aktif sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Kesimpulan bahwa notaris memiliki peran strategis sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka disarankan Pengaturan peran notaris sebagai mediator, Peningkatan kompetensi mediasi bagi notaris, Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi oleh notaris.  Kata kunci: Notaris Mediator, Penyelesaian Sengketa Notaris
KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT WARGA NEGARA ASING TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA BERKEWARGANEGARAAN ASING DI INDONESIA BERDASARKAN WASIAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 486/K/PDT/2020) Chindy, Cathryn Aurora; Purba, Hasim; Siahaan, Rudy Haposan
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3056

Abstract

Abstract: Adoption is a legal act in which a child is taken into a family, establishing a legal relationship between the adoptive parents and the adopted child. This study aims to examine and analyze the procedures and legal norms of adaption in Indonesia, this research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical method. The data used is secondary data obtained through a literature studi (document analysis). The findings indicate that the procedures and legal norms of adoption in Indonesia have evolved from customary systems to a more structured legal system involving strict legislative regulations, especially in cases of intercountry adoption. The legal status of an adopted foreign child concerning the inheritance of their adoptive parents obtained through a will, as seen in Decision No. 486/K/PDT/2020. Is subject to Indonesian inhertance law. In this case, the legal status of the adopted foreign child concerning the inhertance stated in the authentic deed was not recognized, aligning, with the court’s decision to overturn the previous high court ruling. Keyword: Adopted Child, Foreign National, Inhertance, Will Abstrak: Pengangkatan anak atau adopsi adalah perbuatan hukum yang mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan (dokumen). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prosedur dan norma hukum pengangkatan anak di Indonesia telah berkembang dari sistem adat ke system hukum yang lebih terstruktur dan melibatkan peraturan perundang-undangan yang ketat, terutama dalam kasus adopsi oleh warga negara asing (Intercountry Adoption). Kedudukan hukum anak angkat WNA terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang diperoleh berdasarkan wasiat dalam Putusan Nomor 486/K/PDT/2020 bergantung pada hukum waris Indonesia, Dalam kasus ini, kedudukan hukum anak angkat WNA terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang diatur dalam akta autentik tersebut tidak diakui, sejalan dengan keputusan hakim yang membatalkan putusan pengadilan tinggi sebelumnya. Kata kunci: Anak Angkat, Warga Negara Asing, Harta Warisan, dan Wasiat