Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Islam Futura

SEJARAH SOSIAL DAN PEMIKIRAN POLITIK ALI ABDUL RAZIQ Muji Mulia
Islam Futura Vol 10, No 2 (2011): Jurnal Ilmiah Islam Futura
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jiif.v10i2.48

Abstract

Ali Abdul Raziq, seorang tokoh pembaharu Mesir yang pemikirannya tidak lepas dari perkembangan keagamaan, dan sosial politik Umat Islam, khususnya Mesir. Pemikirannya yang kontroversial dipengaruhi oleh sistem liberal Barat, di mana ia pernah belajar. Kontroversi yang paling menonjol dari pemikirannya adalah dalam bidang politik (pemerintahan). Inti dari gagasannya, pertama menolak sistem khilafah, kedua, alasan perlunya umat Islam membentuk negara, adalah didasarkan pada akal semata yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, bukan didasarkan pada agama. Oleh karena itu, tidak ada sistem tunggal dalam negara Islam, apalagi memiliki justifikasi normatif. Ketiga, pemerintahan dalam pandangan-nya adalah masalah duniawi, bukan urusan agama. Ia berupaya untuk memisahkan urusan agama dengan urusan politik.
PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam) Muji Mulia
Islam Futura Vol 7, No 1 (2008): Jurnal Ilmiah Islam Futura
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jiif.v7i1.3056

Abstract

KHI merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia yang selaras dengan konteks sosiologis, antropologis dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.KHI dapat dikatakan sebagai fiqih mazhab Indonesia. Karena elemen-elemen yang mengkonstruksi hukum Islam dalam KHI mulai dari inisiatif, proses penelitian, hingga penyimpulan akhir dari pilihan-pilihan hukumnya semuanya dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh Negara dan beranggotakan hampir seluruhnya orang-orang Negara. Latar belakang pembentukan, logika hukum yang digunakan hingga pola redaksi yang diterapkan juga sebagaimana lazimnya digunakan oleh hukum positif yang diakui oleh negara. KHI juga mencerminkan politik akomodasi politik orde Baru terhadap kekuatan Islam, setelah sekian lama Islam dimarginalkan pemerintah.KHI pada tingkat tertentu merupakan fiqih yang dapat mewakili karakter dan ciri keindonesiaan, dan merupakan puncak pemikiran fiqih di Indonesia. Ia dapat dikatakan salah satu hasil pembaharuan hukum Islam yang telah mampu mewarnai langkah pembaharuan hukum Islam di Indonesia.
The Roots of Conflict: Mapping and Inter-Religious Conflict Resolution Mechanisms in Aceh Singkil Zulfatmi, Zulfatmi; Mulia, Muji; Khalil, Zakki Fuad; Fairusy, Muhajir Al; Idria, Reza; Khatimah, Husnul; Faizah, Ade
Islam Futura Vol 26 No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Islam Futura
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jiif.v26i1.26473

Abstract

This study aims to identify the root causes of interreligious conflict in Singkil at the grassroots level and to examine the mechanisms for conflict resolution in order to achieve mutual respect and prevent intolerance among religious adherents. The central argument of this research is that the emergence of sentiments and frictions among religious communities is driven by various factors, including differences in interfaith beliefs, politics, economics, ethnicity, and other forms of provocation that trigger conflict. The research seeks to map and categorize the root causes of conflict at the grassroots level and to explore the mechanisms for conflict resolution through various alternative conflict resolution approaches. This study employs a qualitative method, beginning with field observations and followed by in-depth interviews with key informants to uncover the causes of conflict and the mechanisms used for its resolution in the Singkil region. The findings indicate that the root causes of interreligious conflict stem from issues related to the establishment of houses of worship since the 1960s, differing interpretations of religious teachings, specific agendas that provoke conflict, the spread of misinformation, and provocative statements disseminated through social media alongside the advancement of information technology. Conflict resolution mechanisms have been implemented through cultural and customary approaches, deliberation and consensus, adherence to agreed-upon regulations and norms, the active and committed role of local government in addressing the conflict, and the development of mutual acceptance and respect among the conflicting parties