Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.57
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga Journal of Shariah Economic Law International Journal of Multidisciplinary Reseach
Rusdi Sulaiman
STAIN Pontianak
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
KESAHIHAN JUAL BELI KULAT DI DESA SUNGAI PINANG MENURUT PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MELAWI Paramita, Tanti; Sulaiman, Rusdi; Rahmiani, Nur
Al-Aqad Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.699

Abstract

This study aims to find answers to the legal status of buying and selling ‘kulat’ (rubber sap) in Sungai Pinang Village with the addition of particles or water content in it according to the Indonesian Ulema Council (MUI) management of the Melawi Regency. This type of research is empirical law with a qualitative approach and descriptive analysis. At the same time, the data collection techniques used primary data, namely observation, interviews, and forms of documentation. To test the validity of the data, researchers only used triangulation. Based on the results of the study, it can be concluded that: 1) The practice of adding particles or water content into ‘kulat’ (rubber sap) by the community in Sungai Pinang Village is still being carried out today; 2) The legal status of the sale and purchase of ‘kulat’ (rubber sap) by way of the practice of adding particles such as sawdust and adding water content to toadstool according to the MUI of Melawi Regency, namely halal and haram. However, if the addition of particles such as gravel, sand, and mud into the toadstool, the law is haram; 3) There are other legal opinions besides the Qur'an, Hadith, and Al-'urf which are used by the MUI management to compare and provide legal opinions that are not commonly used by other scholars, namely the legal history argument. This research implies a change in behavior regarding buying and selling activities contrary to Islam. Therefore, the role of the MUI in the Melawi Regency is necessary to enlighten the practice of buying and selling kulat, which is justified in Islam. Keywords: Islamic Law, Kulat (Rubber Sap), Indonesian Ulema Council (MUI)
STATUS HUKUM UPAH PEKERJA MUSLIM MEMBANGUN GEREJA MENURUT KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN SANGGAU Fahrezi, Ergian Ramadhan; Sulaiman, Rusdi; Fadhil, Moh.
Al-Aqad Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i1.1190

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jawaban atas status hukum upah pekerja muslim membangun gereja di Kabupaten Sanggau menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sanggau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif serta dengan sifat deskriptif analisis. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara dengan informan pekerja bangunan muslim dan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sanggau sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, dan artikel-artikel membahas tentang kerjasama status hukum upah pekerja muslim membangun sarana ibadah gereja. Sedangkan uji keabsahan data, peneliti hanya menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Sistem upah bagi para pekerja bangunan menggunakan sistem upah borongan dengan kesepakatan secara tertulis dan sistem upah harian dengan kesepakatan secara lisan. 2) Status hukum upah yang diterima para pihak beragama Islam yang melaksanakan kerjasama pembangunan gereja di antaranya pihak kontraktor, pihak pemborong/kepala tukang, dan pihak tukang menurut Komisi Fatwa MUI Kabupaten Sanggau adalah halal. 3) Dalil hukum yang digunakan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Sanggau dalam menetapkan status hukum halal upah pekerja muslim membangun sarana ibadah gereja di Kabupaten Sanggau berpijak pada dalil tekstual yaitu Al-Qur’an, Sunnah, dan Qawaid Fiqhiyyah/Kaidah Fikih. Kemudian juga menggunakan dalil kontekstual yaitu dalil aqli (kondisi masyarakat yang pragmatis, sumber daya para pekerja yang tergolong rendah, dan alasan situsional) dan Tarikh Tasyri’ (istinbat hukum dari sejarah masa Sayyidina Ali dan masa KH. Hayim Asy’ari).
ANALISIS KLAUSUL PERJANJIAN TABUNGAN HAJI ANTARA NASABAH DAN BANK KALBAR CABANG SYARIAH PONTIANAK PERSPEKTIF FATWA MUI Hidayatullah, Syarif; Sulaiman, Rusdi; Rahmiani, Nur
Al-Aqad Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i1.1192

Abstract

The purpose of this research is to determine the content of the Hajj savings agreement clause between customers and Bank Kalbar Pontianak Syariah Branch. This research uses legal research methods and normative research types using library data collection methods. Research data sources are primary and secondary. Data collecting techniques are bibliography study, document study, and documentation. Data analysis techniques use contract interpretation and systematization techniques. According to the results of the research conducted, the researcher can conclude that: 1) In the content of the Hajj Savings Agreement clause between the customer and Bank Kalbar Syariah Branch Pontianak, which contains the content of the Hajj Savings Agreement clause regarding the rights and obligations between the customer and the bank. 2) The basis for the preparation of the contents of the Hajj Savings Agreement Clause at the Pontianak Syariah Branch of Bank Kalbar, namely with reference to the DSN-MUI Fatwa, POJK No.13 / POJK.03 / 2021 on the implementation of commercial banking products, and Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking 3) As for the analysis of the contents of the Hajj savings agreement clause between the customer and Bank Kalbar Syariah Branch Pontianak, overall the contents of the clause are consistent and in accordance with the provisions of the DSN-MUI fatwa.
PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PONTIANAK TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN ITSBAT NIKAH TERPADU TAHUN 2019 Shafarina, Ainun; Sulaiman, Rusdi; Wibowo, Arif
Al-Usroh Vol. 1 No. 2 (2021): Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-usroh.v1i2.437

Abstract

Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diajukannya permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama yang berwenang, setelah permohonan itu diterima maka akan diterbitkan buku kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4) KHI terkait Itsbat Nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Latar Belakang Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur berperan dalam Penyelenggaraan Itsbat Nikah secara Terpadu Tahun 2019; 2) Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Dalam Penyelenggaraan Itsbat Nikah Terpadu Tahun 2019; 3) Kendala yang dihadapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur dalam Perannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris (sosiologi), dan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data primer yang peneliti gunakan bersumber dari wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur dan sumber sekunder peneliti bersumber dari data Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A dan Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil. Lokasi penelitiannya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Raya 2. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan document review dan wawancara. Untuk memperoleh keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu Pengadilan Agama Pontianak kelas 1-A dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, paparan data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Yang menjadi latar belakang Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur berperan dalam kegiatan ini adalah karena masih ada beberapa pasangan sudah menikah secara agama namun tidak mencatatkannya, dan kegiatan ini belum pernah dilaksanakan sebelumnya oleh Pemerintah Kota Pontianak yang bersifat terpadu. 2) Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur sangat besar mulai dari tahap awal hingga akhir acara diselenggarakan. Terutama perannya dalam hal administrasi seperti menginput data, verifikasi awal, menjadi panitia kegiatan, memberikan sosialisasi kepada peserta, hingga buku nikah mereka diterbitkan. 3) Kendala yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak dari beberapa aspek seperti kurangnya pemahaman peserta mengenai wali nikah, kurangnya persyaratan dari para peserta, dan lain sebagainnya. Kata kunci: Itsbat Nikah Terpadu, Kantor Urusan Agama, Pontianak Timur
BUNGA PINJAMAN BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH RASAU JAYA PERSPEKTIF FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG BUNGA KOPERASI Wicaksana, Satyananda; Sulaiman, Rusdi; Hakimah, Nur
Al-Aqad Vol. 5 No. 1 (2025): Al Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to find out how loan interest is implemented at Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya and to find out clearly whether the implementation of loan interest at Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya can be adjusted to the fatwa of the Muhammadiyah Tarjih Council regarding cooperative interest. Researchers use normative and empirical research types. Normative research functions to explore the fatwa of the Muhammadiyah Tarjih assembly regarding cooperative interest, while empirical research is to examine whether the implementation of loan interest at Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya can be adjusted to the fatwa of the Muhammadiyah Tarjih regarding cooperative interest. The data used in this research is primary data obtained from interviews with the management and customers of Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya and secondary data obtained from library sources such as books and journals. In this study, documentation, interviews, and observation were the methods used to collect data. Meanwhile, the researcher's data analysis techniques involved data reduction, data presentation, and conclusions. Then the validity of the data is tested through triangulation of technique, source, and time. The research results show that: 1) Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya applies loan interest. The interest (additional fees) will be returned to Baitul Tamwil members in the form of a loan. This is done based on the principle of ta'awun; 2) Based on its articles of association, Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya is declared a sharia savings and loan cooperative, thus it can be adjusted to the fatwa of the Muhammadiyah Tarjih Council regarding cooperatives.
Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Atas Pembatalan Keberangkatan Umrah Di PT. Tazakka Elhaq Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Nawawi, Muhammad Reza; Sulaiman, Rusdi; Anggriana, Anggita
Al-Aqad Vol. 5 No. 1 (2025): Al Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze whether the Covid-19 pandemic can be considered a force majeure under the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and how PT. Tazakka Elhaq responded to the cancellation of umrah departures due to the pandemic. Using a normative-empirical legal approach, the research collected primary and secondary data through interviews and documentation, analyzing the data qualitatively. The findings indicate that Covid-19 fulfills the criteria of a force majeure event as stipulated in Article 41 of KHES and can be classified as a relative force majeure, since, although umrah travel was technically still possible, the associated risks and potential losses were excessively high and beyond reasonable limits. In accordance with the Minister of Religious Affairs Regulation (KMA) No. 719 of 2020, PT. Tazakka Elhaq adopted a policy of assuming responsibility in three forms: material (refunding costs to pilgrims who canceled), moral (maintaining trust through transparent communication and service), and legal (negotiating rescheduling of departure dates for pilgrims who chose to postpone rather than cancel).
BETWEEN RELIGION, CONFLICT, AND CHILDREN: A Narrative Study of Religious Moderation in the Ahmadiyah Case of Sintang Kurniawan, Heri; Sulaiman, Rusdi; Fahmi, Reza
International Journal of Multidisciplinary Reseach Vol. 1 No. 3 (2025): Agustus
Publisher : International Journal of Multidisciplinary Reseach

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The 2021 destruction of an Ahmadiyya place of worship in Balai Harapan Village, Sintang Regency, West Kalimantan, represents a vivid example of ongoing religious conflict in Indonesia. This conflict reflects not only interfaith tensions but also leaves deep psychosocial impacts, particularly on children living near the site. This study aims to describe the conflict narrative, analyze religious moderation practices as a resolution strategy, and identify the psychological impact on children as indirect victims of conflict. Using a qualitative approach with a narrative case study design, data were collected through in-depth interviews, observation, and document review. The findings reveal that local religious moderation practices successfully reduced tensions temporarily, but failed to address the structural roots of the conflict. Affected children exhibited mild to moderate trauma symptoms without receiving professional intervention. This study underscores the urgency of integrating religious moderation with child protection policies in the context of religious-based conflicts.
Co-Authors Abu Bakar Anggriana, Anggita Arif Wibowo Azity, Qiara Idmi Bela, Ema Delanti, Sofia Fadhlia Erwin Mahrus Fadhil, Moh. Fahmi, Moch. Riza Fahrezi, Ergian Ramadhan Hakimah, Nur Hani, Umi Heri Kurniawan, Heri Hermansyah Hermansyah Kaddihan, Safira Lestari, Fitri Yessy Lubis, Sopian Nawawi, Muhammad Reza Paramita, Tanti Qurrotul Uyun, Qurrotul Rahmiani, Nur Rasiam, Rasiam Reza Fahmi Shafarina, Ainun Slamet Riyadi Syarif Hidayatullah Wicaksana, Satyananda Widiyawati, Ari