Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Journal of Tropical Soils FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia (JBBI) Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Unes Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Mendapo: Journal of Administrative Law Borobudur Journal on Legal Services
Agus Supriyo, Agus
Balai Penelitian Rawa Banjarbaru
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS YURIDIS TENTANG SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PEREDARAN UANG PALSU Nabila, Amelia Aisa; Irawan, Anang Dony; Supriyo, Agus
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.71367

Abstract

Uang merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Mata uang Negara Republik Indonesia adalah rupiah. Uang pada dasarnya merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari, yang memudahkan pertukaran barang, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara bergantung pada peredaran uang di masyarakat dan lembaga keuangan. Namun, karena fungsi uang yang penting, uang menimbulkan banyak pelanggaran hukum, salah satunya adalah peredaran uang palsu. Tujuan dari penelitan ini adalah untuk melihat bagaimana Pasal 36 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menerapkan peredaran uang palsu dan bagaimana pelaku peredaran uang palsu bertanggung jawab. Metode penelitian ini mengunakan normatif yuridis, yaitu dengan mengkaji perundang-undangan, literatur, dan jurnal. Dengan menggunakan dua bahan hukum yaitu primer dan skunder. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kebijakan yang dapat memperkuat regulasi yang ada dan meningkatkan kerjasama antara lembaga terkait, baik Pemerintah maupun aparat penegak hukum. Selain itu, menekankan pada edukasi masyarakat mengenai ciri-ciri uang asli dan dampak negatif dari penggunaan uang palsu juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memberikan solusi praktis seperti sosialisasi melalui berbagai saluran, baik dari media cetak maupun elektronik, serta sosialisasi langsung untuk memberikan edukasi tentang ciri-ciri keaslian uang.
Isolation and Selection of Rhizobium Tolerant to Pesticides and Aluminum from Acid Soils in Indonesia Martani, Erni; Margino, Sebastian; Indradewa, Didiek; Supriyo, Agus
JOURNAL OF TROPICAL SOILS Vol. 16 No. 1: January 2011
Publisher : UNIVERSITY OF LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5400/jts.2011.v16i1.47-54

Abstract

Application of Rhizobium as inoculum in acid soil requires specific characters, namely high tolerance to pesticide residues, soil acidity, and high concentration of Aluminum. This study was conducted to isolate Rhizobium having these characters. Inspite of acid soils from Kalimantan, Sumatra, Sulawesi and Java; root nodules of legumes planted in those regions were used as source of isolates. Rhizobial isolation was done using direct isolation andenrichment technique. A paper disc diffusion technique was used in selecting tolerance to pesticides. The selected isolates were examined the tolerance to pH, Al, and ability to form root nodule with soybean. From soil analysis, it could be seen the correlation between pH value and Al concentration. It means that the lower pH value the higher Al concentration. The number of Rhizobium isolates and its tolerance to paraquat was depended on soil type. From 173 strains of isolated Rhizobium, 24 strains were tolerance to pesticides and Aluminum. They were able to grow in wide range of pH, namely 3 – 8, or some of them in 5 - 8. Around 92% of the selected bacteria could form root nodules with soybean plant in different number and size. Hopefully, these isolates can be applied in the pesticide polluted agricultural lands, especially in acid soils with high concentration of Al, and it can also increase soybean production.Keywords: Acid soils, aluminium, Rhizobium, pesticides
Subsidies and Countervailing Measures: Challenges in International Trade Law Supriyo, Agus; Wicaksana Prakasa, Satria Unggul
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31454

Abstract

In the global era with all demands and expectations for a better economic condition in a country that an international trade is needed. Fair competition can be carried out in competition between business actors and commodity (goods or services) in overseas with business actors and commodity (goods or services) in country. One form of creating justice in international trade competition is by providing subsidies. The issue of subsidies created the problems and disputes. The problem formulations of this research were: (1) how are the effects of subsidies and countervailing in international trade regulations? (2) how is the case analysis related to subsidies and countervailing measures according to the provisions of the GATT 1994, The SCM Agreement and other legal provisions? The results showed that (1) the effect of subsidies and countervailing measures based on their types (red light, yellow light, green light) in international trade regulations had provided clear provisions as well as the impact and limitations in implementing these provisions in accordance with the provisions. GATT 1994 and The SCM Agreement. (2) The several cases described regarding subsidies that were not allowed because they created injustice that the subsidies were only carried out in an emergency situation and their nature rescued them from an economic crisis.
Existence of Visum Et Repertum on the Occurrence of Persecution as Evidence of Work Termination Wijayanti, Asri; Hariri, Achmad; Supriyo, Agus; Babussalam, Basuki; Wicaksana Perkasa, Satria Unggul
Jurnal Cita Hukum Vol. 9 No. 3 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v9i3.22868

Abstract

Employment relationships may end due to abuse by workers. The existence of abuse must be medically proven. This research aimed to analyze the existence of a visum et repertum for the occurrence of abuse that can be used as evidence in termination of employment. This legal research was normative with a statutory approach. The results showed that persecution was a criminal act. There was no requirement for a judge's decision in the District Court which already had permanent legal force for the occurrence of persecution as a condition for the validity of the layoff as if the visum et repertum was no longer needed. It was enough that the acts of abuse committed by workers were regulated in the Employment Agreement, Company Regulation or Collective Labor Agreement, then the persecution as a form of an urgent violation can be used as a valid reason for the termination of employment (Article 81 number 37 of the Job Creation Law jo.  Article 151 / 3 Manpower Law jo. article 52/2 Government Regulation 35/2021. The researchers’ efforts to review labor regulations related to urgent violations in the Indonesian manpower system are a form of evaluation of the weaknesses of the Job Creation Law and its implementing regulations can be able to assist legislators to develop and enforce laws that protect certain vulnerable groups namely workers in applying the principle of presumption of innocence.Keywords: Forensics; Persecution; Termination Eksistensi Visum Et Repertum Atas Terjadinya Penganiayaan Sebagai Alat Bukti Pemutusan Hubungan KerjaAbstrakHubungan kerja dapat berakhir karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh pekerja. Adanya penganiayaan harus dibuktikan secara medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya visum et repertum atas terjadinya penganiayaan yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pemutusan hubungan kerja. Penelitian hukum ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  penganiayaan adalah perbuatan pidana. Tidak adanya keharusan putusan hakim di Pengadilan Negeri yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atas terjadinya penganiyaan sebagai syarat keabsahan PHK seolah mengakibatkan visum et repertum tidak dibutuhkan lagi. Cukup perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pekerja diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, maka penganiayaan sebagai wujud telah terjadi pelanggaran yang bersifat mendesak dapat digunakan sebagai alasan keabsahan pemutusan hubungan Kerja (Pasal  81 angka 37 UU Cipta Kerja jo.  Pasal 151 /3 UU Ketenagakerjaan jo.Pasal 52/2 Peraturan Pemerintah 35/2021. Upaya penulis untuk mereview peraturan perburuhan terkait pelanggaran yang bersifat mendesak dalam sistim ketenagakerjaan Indonesia merupakan bentuk evaluasi atas adanyan kelemahan UU Cipta Kerja dan Peraturan pelaksananya, akan dapat membantu legislator untuk mengembangkan dan menegakkan hukum yang melindungi kelompok rentan tertentu yaitu pekerja dalam menerapkan asas praduga tak bersalah.Kata Kunci: Forensik; Penganiayaan; Pemutusan Hubungan Kerja Наличие Visum Et Repertum в случае преследования как доказательство прекращения работы АннотацияТрудовые отношения могут прекратиться из-за жестокого обращения со стороны работников. Наличие жестокого обращения должно быть доказано с медицинской точки зрения. Это исследование было направлено на анализ наличия visum et repertum в случаях злоупотреблений, которые могут использоваться в качестве доказательства при увольнении. Это правовое исследование было нормативным с законодательным подходом. Результаты показали, что преследование было уголовным преступлением. В районном суде не требовалось вынесения решения судьей, которое уже имело постоянную юридическую силу в связи с преследованием в качестве условия действительности увольнения, как если бы в visum et repertum больше не было необходимости. Достаточно того, чтобы акты жестокого обращения, совершенные работниками, регулировались трудовым договором, регламентом компании или коллективным трудовым договором, тогда преследование как форма неотложного нарушения может быть использовано в качестве уважительной причины для увольнения (статья 81 № 37 Закона о создании рабочих мест, ст. 151/3 Закона о рабочей силе, ст. 52/2 Постановление правительства 35/2021. Усилия исследователей по пересмотру трудового законодательства, касающегося неотложных нарушений в индонезийской системе кадровых ресурсов, являются формой оценки Слабые стороны Закона о создании рабочих мест и его подзаконных актов могут помочь законодателям в разработке и обеспечении соблюдения законов, которые защищают определенные уязвимые группы, а именно работников, в применении принципа презумпции невиновности.Ключевые слова: судебная экспертиза; преследование; прекращение действия
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN SOKOBANAH Saputra, Faroyhan Vicky; Supriyo, Agus
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i2.9740

Abstract

AbstractThe aim of this research is to explain that a country is a region that has a system or rules that apply to every individual. Along with the development of democracy, a policy has also developed which is called good government or what we know as good governance. In terms of good governance, there are several principles for managing good governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. The existence of several of these principles certainly improves public services. According to Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, it is an activity or series of activities in order to fulfill service needs in accordance with statutory regulations for every citizen and resident regarding goods, services and/or administrative services provided by public service providers. Specifically in this case at the Sokobanah District Office, Sampang Regency, the implementation of good governance principles in the Sokobanah subdistrict government has been carried out well but is still experiencing obstacles due to several factors which hinder the implementation of the good governance principles in the Sokobanah subdistrict. Key words: good governance, principles of public service, Sokobanah sub-district AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi setiap individu. Seiring dengan berkembangnya demokrasi, juga berkembang sebuah kebijakan yang disebut dengan istilah good government atau yang kita kenal dengan tata pemerintahan yang baik. Dalam istilah good governance ada beberapa prinsip untuk menata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independent dan fairness. Adanya beberapa prinsip-prinsip tersebut tentu untuk meningkatkan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Khususnya dalam hal ini pada Kantor Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang bahwa implementasi prinsip good governance pada pemerintah kecamatan sokobanah sudah dilakukan dengan baik namun masih mengalami kendala oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat terlaksananya proses pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dikecamatan sokobanah.  Kata kunci: good governance, prinsip pelayanan publik, kecamatan sokobanah
Enhancing Public Service Access for Vulnerable Groups Through the Pentahelix-Based Inclusive Village Model Hariri, Achmad; Wahyuni, Holly Ichda; Supriyo, Agus
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v19no1.3984

Abstract

The Pentahelix approach is essential for enhancing access to and the quality of public services for vulnerable groups in Desa Karduluk, Sumenep. By fostering collaboration among government, academia, businesses, communities, and media, this model aims to create fairer, more effective, and sustainable services. This study employs a juridical-empirical method to assess the implementation of the Pentahelix approach in developing an inclusive village. The findings highlight its potential but also reveal challenges, including the absence of village-level regulations and limited private sector involvement. Academia, particularly IAIN Madura, has contributed through Tri dharma activities, albeit on a limited scale. Local businesses play a minor role, requiring training and market access support. Community groups, such as Parjughe and Pemuda Peduli, demonstrate concern for vulnerable populations but have not specifically addressed disability issues. While local media like kimpragaan.com have been active, broader media engagement remains limited.
Jual-Beli Tanah Reklamasi Pantai Dalam Tinjauan Pasal 1320 KUHPerdata (Studi Kasus Di Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep) Muarif; Supriyo, Agus
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1599

Abstract

Abstract: Buying and selling land is an agreement where the party who owns the land, called the “seller”, promises and commits himself to handing over his rights to the land in question to another party, called the “buyer”. Based on Article 1457 of Civil Code (KUHPer), sale and purchase is an agreement in which one party binds himself to hand over an item and the other party to pay the promised price. Price can be interpreted as a legal means of certain payment in the form amount of money. In order for an agreement to be valid and binding on the parties, it must fulfill the conditions stipulated in Article 1320 BW, which are: agree by those who bind themselves; Capable of making the agreement, A certain thing, A lawful cause or cause. Reclamation comes from the word “reclamation”, which in English means renewing. Meanwhile, in terms of reclamation, it is a form of effort to expand land or create land that can be utilized, it is of course. Reclamation, which is a process of restoring land and is carried out by opening up new land in coastal areas, has many concepts applied by various countries in the world to utilize coastal areas. The goal of reclamation is to create new land for housing, agriculture, and industry. The reclamation land is most often found in coastal cities to increase housing capacity and build ports.
Co-Authors Anisa, Rada Asep Ali, Asep Asri Wijayanti Babussalam, A Basuki Bedah Rupaedah, Bedah Erni Martani Farida Rosana Mira, Farida Rosana Indradewa, Didiek Irawan, Anang Dony Isra, Muhammad Ibnu Mahmud Sugianto, Mahmud Muarif Muridah Isnawati Nabila, Amelia Aisa Puspita, Erycha Febyana Dila R Bambang Sukmadi, R Bambang Saputra, Faroyhan Vicky Sebastian Margino Sembiring, Rinawati Septia, Vima Syarifudin Prasetyo, Afif Wahyuni, Holly Ichda Wicaksana Perkasa, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, Satria Unggul YENNI BAKHTIAR