Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.244
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceeding Seminar LPPM UMP Tahun 2014 DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Kosmik Hukum Pagaruyuang Law Journal JHCLS Wijayakusuma Law Review Action Research Literate (ARL) Collegium Studiosum Journal Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Jurnal Hukum Legalita Prosiding University Research Colloquium Community Services and Social Work Bulletin Prosiding Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Rahtami Susanti
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakan Lalu Lintas oleh Anak di Indonesia dan Malaysia Surachman, Vitriyah Arafah; Susanti, Rahtami; Kamarudin, Shah
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 17 (2024): Proceedings of Seminar International Legal Development in Twenty-First Century Era
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v17i.1176

Abstract

The number of traffic violations and accidents by children in Indonesia and Malaysia is quite high as evidenced by the many cases that have occurred in both countries, giving rise to debates about the regulation and application of law enforcement of traffic accidents by children in both countries. Law enforcement is a whole series of actions to maintain and maintain the balance of rights and obligations of citizens in accordance with human dignity and dignity, as well as their respective responsibilities according to their functions fairly and equally. This research aims to compare the regulation and law enforcement of criminal traffic accidents by children in Indonesia and Malaysia. The research method is normative juridical with statute approach and comparative approach. The data used is secondary data and analyzed descriptively qualitative. The data collection technique used in this research is library research. The result of the research is that criminal responsibility for traffic accidents by children in Indonesia already has an integrated arrangement with Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak through the practice of diversion and restorative justice approaches. Whereas in Malaysia, there is no integration of legal arrangements specifically related to law enforcement of criminal traffic accidents by children. There are only rules regarding child driver traffic accidents in Sections 39 of the Road Transport Act 1987 (Act 333) and rules regarding the age limit of child criminal liability through the Kanak-Kanak Act 2001 (Act 611) and the Malaysia Penal Code.
PUTUSAN PENJATUHAN PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN TERDAKWA FERDY SAMBO DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN Wulandari, Aulia Adelia; Susanti, Rahtami
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1668

Abstract

The premeditated murder case involving the defendant Ferdy Sambo has attracted attention due to its involvement of law enforcement officers and resulting in a life imprisonment sentence. This research aims to analyze the ruling from the perspective of justice theory, particularly according to Aristotelian views. The method used is a juridical-normative approach to the judge's ruling and legal considerations. The findings indicate that the decision reflects retributive justice leaning towards a more rehabilitative and humane approach. However, in distributive and corrective justice, debates arise regarding the proportionality of the punishment, the defendant's position as a former high-ranking police officer, and public expectations of justice. This ruling is legally valid, yet it leaves unresolved moral and ethical questions in its implementation.
Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking Among Students by National Narcotics Board of Purbalingga Regency: An Efforts to Achieve Substantive Justice Abdiyono, Pamuji; Susanti, Rahtami; Saefudin, Yusuf
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 2 (2025): July-December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v10i2.25157

Abstract

Narcotics and illegal drugs have become a real threat that can destroy the Indonesian Nation. The problems of drugs has become one of the problems that has long required serious handling. The implementation of the program to prevent and eradicate drug abuse and illicit trafficking among students is one of the important efforts in realizing substantive justice. This research uses an empirical research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews and observations with National Narcotics Board of Purbalingga Regency, Pratama Clinic National Narcotics Board of Purbalingga Regency, Nurul Ichsan AL-Islami Rehabilitation Center, teacher, and students, as well as analysis of related documents. The results showed that National Narcotics Board of Purbalingga Regency has made various efforts to implement the program among students, by conducting socialization in schools. There are several challenges in implementing this program, such as lack of human resources, budget, and geographical location. The implementation of the prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking among students by National Narcotics Board of Purbalingga Regency has contributed to increasing students’ awareness and knowledge about the dangers of drugs.
Hak dan Kewenangan Penyidik Kepolisian RI dalam Menentukan Tindak Pidana Berita Bohong yang Menyebabkan Keonaran di Kalangan Masyarakat Mukarram, Fathu; Susanti, Rahtami
Action Research Literate Vol. 8 No. 8 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i8.493

Abstract

Penyebaran berita bohong (hoax) di Indonesia diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan pidana. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta perbuatan tersebut dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan dan kesesuaian hak serta kewenangan penyidik Kepolisian RI dalam menyatakan makna keonaran dalam suatu tindak pidana penyebaran berita bohong di kalangan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan dan kesesuaian hak serta kewenangan penyidik Kepolisian RI dalam menyatakan makna keonaran dalam suatu tindak pidana penyebaran berita bohong di kalangan Masyarakat sesuai Undang-Undang tersebut dalam Pasal 2 nya telah menyebutkan bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia itu merupakan alat negara yang memiliki kedudukan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, dan juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang, antara lain: a) Dalam bidang pre-emtif; b) Dalam bidang preventif; c) Dalam bidang represif. (2) Bentuk pemenuhan unsur keonaran akibat tindak pidana berita bohong di kalangan masyarakat dalam Putusan No. 225/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Tim tentang berita bohong yang menyebabkan keonaran adalah 4 tahun penjara, hukuman tersebut berdasarkan pasal 14 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Juncto pasal 55 KUHP, bentuk pemidanaan ini lebih condong kepada keadaan politik yang mengakibatkan suatu tindak pidana sehingga tidak menimbulkan kemurnian dari keadilan dalam perspektif pidana.
PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN PADA KONFLIK BERSENJATA ISRAEL DAN PALESTINA Rama Fatihul Ihsan; Susanti, Rahtami
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1413

Abstract

Relawan kemanusiaan memiliki peranan yang penting dalam konflik bersenjata yaitu menyediakan bantuan medis, logistik, dan dukungan psikologis kepada para korban. Konflik bersenjata sering kali menghadapi berbagai ancaman serius bagi para relawan kemanusiaan, seperti serangan langsung, hambatan administratif, dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina telah mengakibatkan banyak korban yang berjatuhan salah satunya ialah para relawan kemanusiaan. Penelitian ini menganalisis ketentuan dalam Konvensi Jenewa IV, khususnya Pasal 20 dan 63, yang mengatur mengenai perlindungan terhadap relawan kemanusiaan selama menjalankan tugas di wilayah konflik bersenjata. Penelitian ini mennjelaskan bagaimana implementasi ketentuan tersebut dalam konteks konflik bersenjata Israel-Palestina. Penerapan Hukum Humaniter Internasional di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya kepatuhan dari pihak-pihak yang terlibat dan lemahnya pengawasan internasional. Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina, Israel tidak mematuhi ketentuan Hukum Humaniter Internasional dengan banyaknya korban yang berjatuhan termasuk para relawan yang sedang bertugas dan tidak berupaya untuk memulihkan hak para relawan kemanusiaan yang menjadi korban pada saat bertugas di wilayah Jalur Gaza.
Pelatihan Tata Cara Pelepasan Hak Tanggungan dan Pengalihan Hak Atas Tanah Susanti, Rahtami; Amarini, Indriati
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 8th University Research Colloquium 2018: Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program pengabdian pada Masyarakat tentang tata cara pelepasan hak tanggungan dan pengalihan hak atas tanah untuk anggota Aisyiyah Ranting Datar dilaksanakan dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman terkait tentang tata cara pelepasan hak tanggungan dan pengalihan hak atas tanah sehingga masyarakat dapat mengurus sendiri pelepasan hak tanggungan dan pengalihan hak atas tanah tanpa melalui pihak ketiga. Mengurus sendiri pelepasan hak tanggungan dan pengalihan hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten akan menghemat waktu dan biaya dibandingkan apabila hal tersebut diserahkan pengurusannya kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
DAMPAK ADVISORY OPINION INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE TERHADAP DINAMIKA KONFLIK BERSENJATA ISRAEL DAN PALESTINA Surachman, Vitriyah Arafah; Susanti, Rahtami
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1396

Abstract

The reaserch aims to analyze the legal considerations and the impact of advisory opinions issued by the International Court of Justice (ICJ) on the dynamics of the armed conflict between Israel and Palestine. The background of the conflict stems from the history of illegal occupation and human rights violations by Israel against Palestine which attracted international attention. This research uses a normative legal approach with historical and case methods to examine the implementation of international law related to the research. The research specification uses descriptive analytical with data collection techniques used, namely the literature study method. The results of the analysis show that the ICJ Advisory opinion is normatively non-binding, but has a significant impact in three main aspects. The political aspect, strengthening the Palestinian position in international forums and increasing political pressure from countries to Israel. The moral aspect, strengthening international support for Palestine to encourage a two-state solution. The legal aspect, emphasizing Israel's violations of international law, including the right to self-determination and urging an immediate end to the occupation and illegal practices. The implementation of the Advisory opinion ICJ has major challenges, mainly due to Israeli resistance and the lack of effective enforcement mechanisms. The study underscores the importance of the ICJ's role in implementing a more effective rule of international law and the strategic steps needed to realize a two-state solution.
Co-Authors Abdiyono, Pamuji Adi, Lutfhi Kalbu Andika Ramadhani Wibowo Mukti Daffa Rizky Dewanto Hasry Nurain, Ayu Hidayah, Astika Nurul Ika Ariani Kartini Indriati Amarini Ismail, Noorfajri Kamarudin, Shah Kartini, Ika Ariani Mr. Harjono, Mr. Muhammad Rifaldi Muhammad, Imam Maulana Muhammad, Mahdi Mukarram, Fathu Rama Fatihul Ihsan Rosedila, Shafa Saefudin, Yusuf Soediro Soediro Supanto Supanto Surachman, Vitriyah Arafah Susilo Wardani Widya Nirmalawati Wulandari, Aulia Adelia