Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.859
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceeding Seminar LPPM UMP Tahun 2014 DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Kosmik Hukum Pagaruyuang Law Journal JHCLS Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Action Research Literate (ARL) Collegium Studiosum Journal Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Jurnal Hukum Legalita Prosiding University Research Colloquium Community Services and Social Work Bulletin Prosiding Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Rahtami Susanti
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking Among Students by National Narcotics Board of Purbalingga Regency: An Efforts to Achieve Substantive Justice Abdiyono, Pamuji; Susanti, Rahtami; Saefudin, Yusuf
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 2 (2025): July-December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v10i2.25157

Abstract

Narcotics and illegal drugs have become a real threat that can destroy the Indonesian Nation. The problems of drugs has become one of the problems that has long required serious handling. The implementation of the program to prevent and eradicate drug abuse and illicit trafficking among students is one of the important efforts in realizing substantive justice. This research uses an empirical research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews and observations with National Narcotics Board of Purbalingga Regency, Pratama Clinic National Narcotics Board of Purbalingga Regency, Nurul Ichsan AL-Islami Rehabilitation Center, teacher, and students, as well as analysis of related documents. The results showed that National Narcotics Board of Purbalingga Regency has made various efforts to implement the program among students, by conducting socialization in schools. There are several challenges in implementing this program, such as lack of human resources, budget, and geographical location. The implementation of the prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking among students by National Narcotics Board of Purbalingga Regency has contributed to increasing students’ awareness and knowledge about the dangers of drugs.
Hak dan Kewenangan Penyidik Kepolisian RI dalam Menentukan Tindak Pidana Berita Bohong yang Menyebabkan Keonaran di Kalangan Masyarakat Mukarram, Fathu; Susanti, Rahtami
Action Research Literate Vol. 8 No. 8 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i8.493

Abstract

Penyebaran berita bohong (hoax) di Indonesia diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan pidana. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta perbuatan tersebut dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan dan kesesuaian hak serta kewenangan penyidik Kepolisian RI dalam menyatakan makna keonaran dalam suatu tindak pidana penyebaran berita bohong di kalangan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan dan kesesuaian hak serta kewenangan penyidik Kepolisian RI dalam menyatakan makna keonaran dalam suatu tindak pidana penyebaran berita bohong di kalangan Masyarakat sesuai Undang-Undang tersebut dalam Pasal 2 nya telah menyebutkan bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia itu merupakan alat negara yang memiliki kedudukan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, dan juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang, antara lain: a) Dalam bidang pre-emtif; b) Dalam bidang preventif; c) Dalam bidang represif. (2) Bentuk pemenuhan unsur keonaran akibat tindak pidana berita bohong di kalangan masyarakat dalam Putusan No. 225/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Tim tentang berita bohong yang menyebabkan keonaran adalah 4 tahun penjara, hukuman tersebut berdasarkan pasal 14 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Juncto pasal 55 KUHP, bentuk pemidanaan ini lebih condong kepada keadaan politik yang mengakibatkan suatu tindak pidana sehingga tidak menimbulkan kemurnian dari keadilan dalam perspektif pidana.
PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN PADA KONFLIK BERSENJATA ISRAEL DAN PALESTINA Rama Fatihul Ihsan; Susanti, Rahtami
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1413

Abstract

Relawan kemanusiaan memiliki peranan yang penting dalam konflik bersenjata yaitu menyediakan bantuan medis, logistik, dan dukungan psikologis kepada para korban. Konflik bersenjata sering kali menghadapi berbagai ancaman serius bagi para relawan kemanusiaan, seperti serangan langsung, hambatan administratif, dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina telah mengakibatkan banyak korban yang berjatuhan salah satunya ialah para relawan kemanusiaan. Penelitian ini menganalisis ketentuan dalam Konvensi Jenewa IV, khususnya Pasal 20 dan 63, yang mengatur mengenai perlindungan terhadap relawan kemanusiaan selama menjalankan tugas di wilayah konflik bersenjata. Penelitian ini mennjelaskan bagaimana implementasi ketentuan tersebut dalam konteks konflik bersenjata Israel-Palestina. Penerapan Hukum Humaniter Internasional di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya kepatuhan dari pihak-pihak yang terlibat dan lemahnya pengawasan internasional. Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina, Israel tidak mematuhi ketentuan Hukum Humaniter Internasional dengan banyaknya korban yang berjatuhan termasuk para relawan yang sedang bertugas dan tidak berupaya untuk memulihkan hak para relawan kemanusiaan yang menjadi korban pada saat bertugas di wilayah Jalur Gaza.
Pelatihan Tata Cara Pelepasan Hak Tanggungan dan Pengalihan Hak Atas Tanah Susanti, Rahtami; Amarini, Indriati
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 8th University Research Colloquium 2018: Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program pengabdian pada Masyarakat tentang tata cara pelepasan hak tanggungan dan pengalihan hak atas tanah untuk anggota Aisyiyah Ranting Datar dilaksanakan dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman terkait tentang tata cara pelepasan hak tanggungan dan pengalihan hak atas tanah sehingga masyarakat dapat mengurus sendiri pelepasan hak tanggungan dan pengalihan hak atas tanah tanpa melalui pihak ketiga. Mengurus sendiri pelepasan hak tanggungan dan pengalihan hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten akan menghemat waktu dan biaya dibandingkan apabila hal tersebut diserahkan pengurusannya kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
DAMPAK ADVISORY OPINION INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE TERHADAP DINAMIKA KONFLIK BERSENJATA ISRAEL DAN PALESTINA Surachman, Vitriyah Arafah; Susanti, Rahtami
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1396

Abstract

The reaserch aims to analyze the legal considerations and the impact of advisory opinions issued by the International Court of Justice (ICJ) on the dynamics of the armed conflict between Israel and Palestine. The background of the conflict stems from the history of illegal occupation and human rights violations by Israel against Palestine which attracted international attention. This research uses a normative legal approach with historical and case methods to examine the implementation of international law related to the research. The research specification uses descriptive analytical with data collection techniques used, namely the literature study method. The results of the analysis show that the ICJ Advisory opinion is normatively non-binding, but has a significant impact in three main aspects. The political aspect, strengthening the Palestinian position in international forums and increasing political pressure from countries to Israel. The moral aspect, strengthening international support for Palestine to encourage a two-state solution. The legal aspect, emphasizing Israel's violations of international law, including the right to self-determination and urging an immediate end to the occupation and illegal practices. The implementation of the Advisory opinion ICJ has major challenges, mainly due to Israeli resistance and the lack of effective enforcement mechanisms. The study underscores the importance of the ICJ's role in implementing a more effective rule of international law and the strategic steps needed to realize a two-state solution.
Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Data Pribadi melalui Program Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Susanti, Rahtami; Widodo, Selamat; Nirmalawati, Widya
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 6, No 2 (2026): Abdira
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v6i2.1704

Abstract

The development of digital technology has led to an increase in the processing of personal data in various community activities, but this has not been matched by adequate legal awareness regarding personal data protection. This condition has the potential to cause data leaks and misuse that are detrimental to the community. This community service activity aims to strengthen legal awareness and increase public understanding of personal data protection through the dissemination of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The methods used include public education through legal counseling, material presentations, and interactive discussions with partner groups. The results of the activity show an increase in public awareness of the importance of personal data protection and a better understanding of the rights of personal data subjects and the legal measures that can be taken in the event of data leaks or misuse. This activity is important as a preventive measure in building a culture of legal awareness among the public in the digital age.
KOHABITASI SEBAGAI DELIK KESUSILAAN DALAM KUHP NASIONAL: TINJAUAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH Anas Indratanaya; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1099

Abstract

ABSTRAK Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai pembaruan hukum pidana Indonesia yang berlandaskan nilai Pancasila dan nilai umum yang hidup dalam masyarakat. Salah satu pembaruan penting adalah pengaturan kohabitasi sebagai delik kesusilaan dalam Pasal 412 KUHP Nasional. Ketentuan ini mengatur perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dan ditempatkan dalam kerangka perlindungan norma kesusilaan serta institusi keluarga. Pengaturan tersebut memunculkan diskursus mengenai batas legitimasi negara dalam mengatur moralitas publik serta relevansinya dengan tujuan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP Nasional dan menilainya berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi mencerminkan orientasi perlindungan nilai moral dan keluarga, namun implementasinya memerlukan penegasan rumusan norma serta penerapan yang proporsional. Keseimbangan antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi kunci agar pengaturan kohabitasi selaras dengan tujuan hukum pidana nasional.Kata kunci: Kohabitasi, KUHP Nasional, Kriminalisasi
PEMBERATAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA: STUDI PUTUSAN NOMOR 124/PID.SUS/2024/PN PAL. Pandu Ardiansyah; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1098

Abstract

ABSTRAK  Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi permasalahan serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang ditandai dengan tingginya angka pengulangan tindak pidana (residivisme), sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemidanaan serta penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru serta untuk mengkaji implikasinya berdasarkan teori tujuan pemidanaan dalam perspektif utilitarian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberatan pidana terhadap residivis dalam putusan tersebut secara normatif telah diterapkan melalui pertimbangan keadaan yang memberatkan, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip individualisasi pidana dalam KUHP Baru karena hakim belum menguraikan secara komprehensif hubungan antara residivisme, tingkat kesalahan pelaku, dan efektivitas pidana sebelumnya. Selain itu, dalam perspektif utilitarian, pemberatan pidana memiliki legitimasi sebagai sarana pencegahan kejahatan, tetapi penerapannya belum sepenuhnya menunjukkan rasionalitas preventif karena tidak disertai analisis terhadap faktor penyebab pengulangan tindak pidana maupun upaya pembinaan yang berorientasi pada kemanfaatan sosial dan pencegahan kejahatan secara berkelanjutan.Kata kunci: Residivis, Narkotika, Utilitarianisme.
Konvergensi Asas Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam Dimas Ilham Mubarok; Rahtami Susanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.4178

Abstract

Artikel ini menganalisis konvergensi asas kemanusiaan antara Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Islam dalam pengaturan konflik bersenjata. Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif, kajian ini menunjukkan bahwa meskipun HHI dan Hukum Islam lahir dari sumber dan konstruksi epistemologis yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan tujuan substantif, yaitu perlindungan martabat manusia dan pembatasan penderitaan dalam perang. Dalam HHI, asas kemanusiaan tercermin melalui prinsip perlakuan manusiawi, larangan penderitaan berlebihan, serta keseimbangan antara kepentingan militer dan perlindungan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan. Sementara itu, dalam Hukum Islam, asas kemanusiaan berakar pada konsep karāmah al-insāniyyah dan maqāṣid al-sharīʿah, khususnya perlindungan jiwa, yang membatasi penggunaan kekerasan dan melarang tindakan melampaui batas. Temuan ini menegaskan bahwa asas kemanusiaan memiliki karakter universal dan berfungsi sebagai fondasi etis-yuridis lintas sistem hukum dalam membangun hukum perang yang beradab dan berperikemanusiaan.
Co-Authors Abdiyono, Pamuji Adi, Lutfhi Kalbu Anas Indratanaya Andika Ramadhani Wibowo Mukti Daffa Rizky Dewanto Dimas Ilham Mubarok Hasry Nurain, Ayu Hazmi Mohd. Rusli Hidayah, Astika Nurul Ika Ariani Kartini Indriati Amarini Ismail, Noorfajri Kamarudin, Shah Kartini, Ika Ariani Mohd Ridwan Talib Mr. Harjono, Mr. Muhammad Rifaldi Muhammad, Imam Maulana Muhammad, Mahdi Mukarram, Fathu Pandu Ardiansyah Rama Fatihul Ihsan Rosedila, Shafa Saefudin, Yusuf Soediro Soediro Supanto Supanto Surachman, Vitriyah Arafah Susilo Wardani Widodo, Selamat Widya Nirmalawati Wulandari, Aulia Adelia