Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBERATAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA: STUDI PUTUSAN NOMOR 124/PID.SUS/2024/PN PAL. Pandu Ardiansyah; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1098

ABSTRAK Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi permasalahan serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang ditandai dengan tingginya angka pengulangan tindak pidana (residivisme), sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemidanaan serta penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru serta untuk mengkaji implikasinya berdasarkan teori tujuan pemidanaan dalam perspektif utilitarian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberatan pidana terhadap residivis dalam putusan tersebut secara normatif telah diterapkan melalui pertimbangan keadaan yang memberatkan, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip individualisasi pidana dalam KUHP Baru karena hakim belum menguraikan secara komprehensif hubungan antara residivisme, tingkat kesalahan pelaku, dan efektivitas pidana sebelumnya. Selain itu, dalam perspektif utilitarian, pemberatan pidana memiliki legitimasi sebagai sarana pencegahan kejahatan, tetapi penerapannya belum sepenuhnya menunjukkan rasionalitas preventif karena tidak disertai analisis terhadap faktor penyebab pengulangan tindak pidana maupun upaya pembinaan yang berorientasi pada kemanfaatan sosial dan pencegahan kejahatan secara berkelanjutan.Kata kunci: Residivis, Narkotika, Utilitarianisme.

Konvergensi Asas Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam Dimas Ilham Mubarok; Rahtami Susanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.4178

Artikel ini menganalisis konvergensi asas kemanusiaan antara Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Islam dalam pengaturan konflik bersenjata. Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif, kajian ini menunjukkan bahwa meskipun HHI dan Hukum Islam lahir dari sumber dan konstruksi epistemologis yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan tujuan substantif, yaitu perlindungan martabat manusia dan pembatasan penderitaan dalam perang. Dalam HHI, asas kemanusiaan tercermin melalui prinsip perlakuan manusiawi, larangan penderitaan berlebihan, serta keseimbangan antara kepentingan militer dan perlindungan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan. Sementara itu, dalam Hukum Islam, asas kemanusiaan berakar pada konsep karāmah al-insāniyyah dan maqāṣid al-sharīʿah, khususnya perlindungan jiwa, yang membatasi penggunaan kekerasan dan melarang tindakan melampaui batas. Temuan ini menegaskan bahwa asas kemanusiaan memiliki karakter universal dan berfungsi sebagai fondasi etis-yuridis lintas sistem hukum dalam membangun hukum perang yang beradab dan berperikemanusiaan.

The Application of Restorative Justice in Traffic Accidents with Child Perpetrators that Resulted in The Death of The Victim Rahtami Susanti; Yusuf Saefudin
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 14 (2023): Proceedings of International Conference on Legal Studies (ICOLAS 2023)
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v14i.909

The basic principle of restorative justice in the case of an accident that resulted in the death of the victim is the recovery of the victim's heirs who suffered from the death of the victim. The perpetrator's family and the victim's family make an agreement in the form of compensation to the victim's family. This research examines the settlement of traffic accident cases with the principle of restorative justice in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and the application of the principle of restorative justice in the examination of cases in court in cases of traffic accidents committed by children resulting in death. The research method is normative juridical. The results showed that Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation requires compensation to be given to the victim's family where in the perspective of restorative justice this is in line with the recovery of losses suffered by the victim's family. If the perpetrator is a child, the settlement uses diversion if there is an agreement between the parties. If no agreement is reached, the examination continues in court where the judge still prioritizes the principles of restorative justice in examining and passing a verdict.

The Influence of The Child-Friendly District Program on The Fulfillment of Children's Rights in Banyumas District Rahtami Susanti; Widya Nirmalawati
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 14 (2023): Proceedings of International Conference on Legal Studies (ICOLAS 2023)
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v14i.912

Children play an important role in the future of a country, therefore the state has an obligation to protect their rights. Various child protection efforts through the issuance of legislation and concrete programs based on child protection have been carried out by the government. One of the child protection-based government policies implemented in the regions is the child-friendly district program. In 2021, the Banyumas Regency Government was successfully confirmed as a Child Friendly Regency. The objectives of the research are to determine the indicators that must be met by Banyumas Regency in order to be designated as a Child Friendly Regency, to find out how to create a child-friendly village regulation and to analyze the effect of the Child Friendly Regency Program on the fulfillment of children's rights in Banyumas Regency. The output of this research is an article in the national journal Sinta 6, namely Idea Law, Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, articles in proceedings with ISBN and copyright of scientific articles.

PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DALAM TELEMEDICINE TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN ASAS NON-MALEFICENCE Nika Demitri Hudan; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/6h64t209

Perkembangan telemedicine sebagai pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital telah mengubah pola hubungan antara dokter dan pasien dari interaksi tatap muka menjadi pelayanan medis jarak jauh melalui media elektronik. Meskipun meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan, praktik telemedicine juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian dan batas pertanggungjawaban dokter apabila terjadi kerugian pada pasien. Hal ini disebabkan karena pengaturan telemedicine di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum membentuk rezim hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban dokter dalam pelayanan telemedicine dengan bertumpu pada prinsip kehati-hatian (prudence), asas non-maleficence, serta teori pertanggungjawaban hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan telemedicine di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, sehingga belum membentuk kerangka regulasi yang komprehensif terhadap praktik telemedicine berbasis aplikasi digital. Selain itu, pertanggungjawaban dokter dalam pelayanan telemedicine harus dipahami dalam konteks alur pelayanan medis jarak jauh yang meliputi konsultasi, konsultasi klinis, pemeriksaan penunjang, penerbitan resep elektronik, hingga pelayanan telefarmasi. Dalam setiap tahapan tersebut, dokter tetap terikat pada prinsip kehati-hatian dan asas non-maleficence. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum dokter lebih tepat didasarkan pada teori pertanggungjawaban berbasis kesalahan (fault liability) dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, serta menegaskan pentingnya pembentukan regulasi telemedicine yang lebih komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan pasien. Kata Kunci: Hukum Kesehatan; Pertanggungjawaban Dokter; Teknologi Kesehatan

PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DALAM TELEMEDICINE TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN ASAS NON-MALEFICENCE Nika Demitri Hudan; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/6h64t209

Perkembangan telemedicine sebagai pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital telah mengubah pola hubungan antara dokter dan pasien dari interaksi tatap muka menjadi pelayanan medis jarak jauh melalui media elektronik. Meskipun meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan, praktik telemedicine juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian dan batas pertanggungjawaban dokter apabila terjadi kerugian pada pasien. Hal ini disebabkan karena pengaturan telemedicine di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum membentuk rezim hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban dokter dalam pelayanan telemedicine dengan bertumpu pada prinsip kehati-hatian (prudence), asas non-maleficence, serta teori pertanggungjawaban hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan telemedicine di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, sehingga belum membentuk kerangka regulasi yang komprehensif terhadap praktik telemedicine berbasis aplikasi digital. Selain itu, pertanggungjawaban dokter dalam pelayanan telemedicine harus dipahami dalam konteks alur pelayanan medis jarak jauh yang meliputi konsultasi, konsultasi klinis, pemeriksaan penunjang, penerbitan resep elektronik, hingga pelayanan telefarmasi. Dalam setiap tahapan tersebut, dokter tetap terikat pada prinsip kehati-hatian dan asas non-maleficence. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum dokter lebih tepat didasarkan pada teori pertanggungjawaban berbasis kesalahan (fault liability) dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, serta menegaskan pentingnya pembentukan regulasi telemedicine yang lebih komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan pasien. Kata Kunci: Hukum Kesehatan; Pertanggungjawaban Dokter; Teknologi Kesehatan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA (TKW) SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA MIGRAN ASAL KABUPATEN BANYUMAS Susilo Wardani; Rahtami Susanti
Kosmik Hukum Vol. 11 No. 1 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i1.726

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Sebagai Pekerja Rumah Tangga Migran Asal Kabupaten Banyumas merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan kedudukan Tenaga Kerja Wanita secara hukum sudah diatur mulai dari perekrutan, sistem pelatihan, sistem pemberian upah serta cara pemberangkatan dan penempatannya hingga pemulangan ke kampung asalnya di Indonesia., namun dalam implemantasinya masih lemah. Perjanjian kerja yang dibuat adalah perjanjian standar sehingga TKW tidak memiliki posisi tawar dan hanya tinggal menandatangani. Bahwa program penempatan TKI telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku namun dalam pelaksanaannya undang-undang yang ada belum sungguh-sungguh melindungi hak-hak dasar TKI juga belum menjamin adanya hubungan kendali timbal-balik antara pemerintah, perusahaan (PPTKIS) dan masyarakat. Undang-undang juga tidak mampu mewujudkan pelaksanaan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar. Kata Kunci: Perlindungan Hukum dan TKW Migran

Penguatan Model Pembinaan Keagamaan Islam Bagi Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banyumas Rahtami Susanti
Kosmik Hukum Vol. 17 No. 2 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v17i2.2328

Pembinaan yang dirasakan paling efektif untuk diberikan kepada narapidana dan tahanan adalah pembinaan keagamaan. Hal ini mengingat bahwa narapidana dan tahanan adalah manusia yang dirampas hak-hak kebebasannya, oleh karena itu mereka selalu dihinggapi perasaan gundah dan gelisah yang pada akhirnya melahirkan keputusasaan. Untuk menumbuhkan semangat hidup mereka perlu diberi pendalaman agama selama menjalani hukumannya. Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Banyumas dengan menggunakan metode deskriptif dimana peneliti menggambarkan secara menyeluruh model pembinaan narapidana di Rutan tersebut serta gagasan terkait penguatan atas model pembinaan narapidana dan tahanan di Rutan Kelas II B Banyumas. Pembinaan keagamaan bagi penghuni Rutan khususnya pembinaan keagamaan Islam dilakukan oleh petugas Rutan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, meliputi kegiatan pengajian, latihan baca tulis Al Qur’an dan sholat berjamaah. Seiring dengan bertambahnya penghuni rutan dan kebutuhan akan kegiatan pendalaman agama maka diperlukan penguatan model pembinaan keagamaan Islam di Rutan Banyumas antara lain adalah pembentukan majelis taklim yang dikelola penghuni rutan. Kata kunci: Pembinaan, Keagamaan Islam, Rutan Banyumas

Model Pembinaan Narapidana Wanita dalam Tahap Asimilasi di Rumah Tahanan (Rutan) Banyumas Rahtami Susanti; Ika Ariani Kartini
Kosmik Hukum Vol. 22 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i1.12456

AbstractIn Banyumas Regency, guidance for female prisoners is carried out at the Banyumas Detention Center (Rumah Tahanan, RUTAN) because Banyumas Regency does not have an extraordinary women's prison. The guidance for female prisoners in the Banyumas Rutan is almost no different from that carried out on male prisoners. The difference is only in the skills provided where female prisoners are given talents in sewing, arranging flowers, making crossbows, and cooking. The first objective of this study was to identify, identify and analyze the development of female prisoners in the assimilation stage at the Banyumas Detention Center. Second, to construct a model for fostering female prisoners in the assimilation stage at the Banyumas Detention Center. The method used in this research is descriptive qualitative with a sociological approach (social legal approach). Sources of data used in this study are primary data (obtained directly from informants in the form of interview recordings, survey results, and notes from the field) and secondary data (archives, library documents, statistical data that support the research. In this study, it was found that the development of female prisoners in the assimilation stage at the State Detention Center (Rumah Tahanan, RUTAN) Class II B Banyumas, based on the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number M.02-PK-04.10 of 1990 concerning the Pattern of Guidance for Convicts or Detainees, which includes Personality and Independence Development. There are still some shortcomings in the independence development due to limited facilities and infrastructure.Keywords: Detention Center, Female inmates, Patterns of DevelopmentAbstrakDi Kabupaten Banyumas, pembinaan terhadap narapidana wanita dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Banyumas karena Kabupaten Banyumas tidak memiliki Lapas khusus wanita. Pembinaan terhadap narapidana wanita di Rutan Banyumas hampir tidak ada bedanya dengan yang dilakukan terhadap narapidana laki-laki. Yang membedakan hanya pada jenis ketrampilan yang diberikan dimana terhadap narapidana wanita diberikan ketrampilan berupa menjahit, merangkai bunga, membuat kristik dan memasak. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis pembinaan narapidana wanita dalam tahap asimilasi di Rumah Tahanan Banyumas. Kedua, untuk mengkonstruksi model pembinaan narapidana wanita dalam tahap asimilasi di Rumah Tahanan Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatifÂ dengan pendekatanÂ sosiologis (social legal approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer (yang diperoleh secara langsung dari informan berupa rekaman wawancara, hasil survey dan catatan dari lapangan) dan data sekunder (arsip, dokumen kepustakaan, data statistik yang mendukung penelitian. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembinaan terhadap narapidana wanita dalam tahap asimilasi di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Banyumas, didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, yaitu meliputi Pembinaan Kepribadian dan kemandirian. Dalam pembinaan kemandirian, masih ditemukan beberapa kekurangan dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana.Kata kunci: RUTAN, Â Narapidana wanita, Pola Pembinaan

Malaysia’s Indisputable Sovereignty Over Sabah Hazmi Mohd. Rusli; Mohd Ridwan Talib; Rahtami Susanti; Ika Ariani Kartini
Kosmik Hukum Vol. 23 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v23i3.18890

On Jan 22, 1878, an agreement was signed between the Sultan of Sulu with two British agents, Alfred Dent, and Baron von Overbeck, ceding North Borneo to the British in return for the payment of cession money of 5,000 Malayan dollars annually to the Sultan. The payment was increased to 5,300 dollars per year when nearby islands from Banggi Island to Sibuku Bay were also ceded. Sabah was briefly placed under Japanese rule during World War II and later reverted back to British rule upon Japanese surrender in 1945. Sabah remained a British crown colony until it gained independence within Malaysia in 1963. As a component state of the Federation, Malaysia has invested billions of Ringgit to develop Sabah, establishing a working government to administer this territory. The heirs of the forgone Sulu Sultanate have not done much to display that they are in fact the sovereign rulers of Sabah. This article discusses on the recent issue pertaining to the ‘Sulu state arbitration’ requesting Malaysia to pay compensation to the heirs of the Sulu Sultanate for exercising sovereignty over Sabah from the purview of international law and state sovereignty. The heirs of the defunct Sulu Sultanate are adamant that Sabah is still ‘part of their territory’. This article concludes that Sabah is recognized globally as part of Malaysia, in no way Malaysia is obliged to entertain claims of descendants of a long-lost sovereign. As a full member of the United Nations, Malaysia is an independent sovereign state and its sovereignty over Sabah must be respected.Keywords: Sabah, State Sovereignty, International Law, Territorial Integrity, Federation of Malaysia, Sultanate of Sulu

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search