Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceeding Seminar LPPM UMP Tahun 2014 DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Kosmik Hukum Pagaruyuang Law Journal Keadilan JHCLS Action Research Literate (ARL) Collegium Studiosum Journal Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Jurnal Hukum Legalita Prosiding University Research Colloquium Community Services and Social Work Bulletin Prosiding Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Keadilan
Rahtami Susanti
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN PADA KONFLIK BERSENJATA ISRAEL DAN PALESTINA Rama Fatihul Ihsan; Susanti, Rahtami
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1413

Abstract

Relawan kemanusiaan memiliki peranan yang penting dalam konflik bersenjata yaitu menyediakan bantuan medis, logistik, dan dukungan psikologis kepada para korban. Konflik bersenjata sering kali menghadapi berbagai ancaman serius bagi para relawan kemanusiaan, seperti serangan langsung, hambatan administratif, dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina telah mengakibatkan banyak korban yang berjatuhan salah satunya ialah para relawan kemanusiaan. Penelitian ini menganalisis ketentuan dalam Konvensi Jenewa IV, khususnya Pasal 20 dan 63, yang mengatur mengenai perlindungan terhadap relawan kemanusiaan selama menjalankan tugas di wilayah konflik bersenjata. Penelitian ini mennjelaskan bagaimana implementasi ketentuan tersebut dalam konteks konflik bersenjata Israel-Palestina. Penerapan Hukum Humaniter Internasional di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya kepatuhan dari pihak-pihak yang terlibat dan lemahnya pengawasan internasional. Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina, Israel tidak mematuhi ketentuan Hukum Humaniter Internasional dengan banyaknya korban yang berjatuhan termasuk para relawan yang sedang bertugas dan tidak berupaya untuk memulihkan hak para relawan kemanusiaan yang menjadi korban pada saat bertugas di wilayah Jalur Gaza.
Pelatihan Tata Cara Pelepasan Hak Tanggungan dan Pengalihan Hak Atas Tanah Susanti, Rahtami; Amarini, Indriati
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 8th University Research Colloquium 2018: Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program pengabdian pada Masyarakat tentang tata cara pelepasan hak tanggungan dan pengalihan hak atas tanah untuk anggota Aisyiyah Ranting Datar dilaksanakan dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman terkait tentang tata cara pelepasan hak tanggungan dan pengalihan hak atas tanah sehingga masyarakat dapat mengurus sendiri pelepasan hak tanggungan dan pengalihan hak atas tanah tanpa melalui pihak ketiga. Mengurus sendiri pelepasan hak tanggungan dan pengalihan hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten akan menghemat waktu dan biaya dibandingkan apabila hal tersebut diserahkan pengurusannya kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
DAMPAK ADVISORY OPINION INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE TERHADAP DINAMIKA KONFLIK BERSENJATA ISRAEL DAN PALESTINA Surachman, Vitriyah Arafah; Susanti, Rahtami
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1396

Abstract

The reaserch aims to analyze the legal considerations and the impact of advisory opinions issued by the International Court of Justice (ICJ) on the dynamics of the armed conflict between Israel and Palestine. The background of the conflict stems from the history of illegal occupation and human rights violations by Israel against Palestine which attracted international attention. This research uses a normative legal approach with historical and case methods to examine the implementation of international law related to the research. The research specification uses descriptive analytical with data collection techniques used, namely the literature study method. The results of the analysis show that the ICJ Advisory opinion is normatively non-binding, but has a significant impact in three main aspects. The political aspect, strengthening the Palestinian position in international forums and increasing political pressure from countries to Israel. The moral aspect, strengthening international support for Palestine to encourage a two-state solution. The legal aspect, emphasizing Israel's violations of international law, including the right to self-determination and urging an immediate end to the occupation and illegal practices. The implementation of the Advisory opinion ICJ has major challenges, mainly due to Israeli resistance and the lack of effective enforcement mechanisms. The study underscores the importance of the ICJ's role in implementing a more effective rule of international law and the strategic steps needed to realize a two-state solution.
KOHABITASI SEBAGAI DELIK KESUSILAAN DALAM KUHP NASIONAL: TINJAUAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH Anas Indratanaya; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1099

Abstract

ABSTRAK Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai pembaruan hukum pidana Indonesia yang berlandaskan nilai Pancasila dan nilai umum yang hidup dalam masyarakat. Salah satu pembaruan penting adalah pengaturan kohabitasi sebagai delik kesusilaan dalam Pasal 412 KUHP Nasional. Ketentuan ini mengatur perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dan ditempatkan dalam kerangka perlindungan norma kesusilaan serta institusi keluarga. Pengaturan tersebut memunculkan diskursus mengenai batas legitimasi negara dalam mengatur moralitas publik serta relevansinya dengan tujuan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP Nasional dan menilainya berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi mencerminkan orientasi perlindungan nilai moral dan keluarga, namun implementasinya memerlukan penegasan rumusan norma serta penerapan yang proporsional. Keseimbangan antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi kunci agar pengaturan kohabitasi selaras dengan tujuan hukum pidana nasional.Kata kunci: Kohabitasi, KUHP Nasional, Kriminalisasi
PEMBERATAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA: STUDI PUTUSAN NOMOR 124/PID.SUS/2024/PN PAL. Pandu Ardiansyah; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1098

Abstract

ABSTRAK  Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi permasalahan serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang ditandai dengan tingginya angka pengulangan tindak pidana (residivisme), sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemidanaan serta penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru serta untuk mengkaji implikasinya berdasarkan teori tujuan pemidanaan dalam perspektif utilitarian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberatan pidana terhadap residivis dalam putusan tersebut secara normatif telah diterapkan melalui pertimbangan keadaan yang memberatkan, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip individualisasi pidana dalam KUHP Baru karena hakim belum menguraikan secara komprehensif hubungan antara residivisme, tingkat kesalahan pelaku, dan efektivitas pidana sebelumnya. Selain itu, dalam perspektif utilitarian, pemberatan pidana memiliki legitimasi sebagai sarana pencegahan kejahatan, tetapi penerapannya belum sepenuhnya menunjukkan rasionalitas preventif karena tidak disertai analisis terhadap faktor penyebab pengulangan tindak pidana maupun upaya pembinaan yang berorientasi pada kemanfaatan sosial dan pencegahan kejahatan secara berkelanjutan.Kata kunci: Residivis, Narkotika, Utilitarianisme.
Konvergensi Asas Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam Dimas Ilham Mubarok; Rahtami Susanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.4178

Abstract

Artikel ini menganalisis konvergensi asas kemanusiaan antara Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Islam dalam pengaturan konflik bersenjata. Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif, kajian ini menunjukkan bahwa meskipun HHI dan Hukum Islam lahir dari sumber dan konstruksi epistemologis yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan tujuan substantif, yaitu perlindungan martabat manusia dan pembatasan penderitaan dalam perang. Dalam HHI, asas kemanusiaan tercermin melalui prinsip perlakuan manusiawi, larangan penderitaan berlebihan, serta keseimbangan antara kepentingan militer dan perlindungan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan. Sementara itu, dalam Hukum Islam, asas kemanusiaan berakar pada konsep karāmah al-insāniyyah dan maqāṣid al-sharīʿah, khususnya perlindungan jiwa, yang membatasi penggunaan kekerasan dan melarang tindakan melampaui batas. Temuan ini menegaskan bahwa asas kemanusiaan memiliki karakter universal dan berfungsi sebagai fondasi etis-yuridis lintas sistem hukum dalam membangun hukum perang yang beradab dan berperikemanusiaan.
The Application of Restorative Justice in Traffic Accidents with Child Perpetrators that Resulted in The Death of The Victim Rahtami Susanti; Yusuf Saefudin
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 14 (2023): Proceedings of International Conference on Legal Studies (ICOLAS 2023)
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v14i.909

Abstract

The basic principle of restorative justice in the case of an accident that resulted in the death of the victim is the recovery of the victim's heirs who suffered from the death of the victim. The perpetrator's family and the victim's family make an agreement in the form of compensation to the victim's family. This research examines the settlement of traffic accident cases with the principle of restorative justice in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and the application of the principle of restorative justice in the examination of cases in court in cases of traffic accidents committed by children resulting in death. The research method is normative juridical. The results showed that Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation requires compensation to be given to the victim's family where in the perspective of restorative justice this is in line with the recovery of losses suffered by the victim's family. If the perpetrator is a child, the settlement uses diversion if there is an agreement between the parties. If no agreement is reached, the examination continues in court where the judge still prioritizes the principles of restorative justice in examining and passing a verdict.
The Influence of The Child-Friendly District Program on The Fulfillment of Children's Rights in Banyumas District Rahtami Susanti; Widya Nirmalawati
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 14 (2023): Proceedings of International Conference on Legal Studies (ICOLAS 2023)
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v14i.912

Abstract

Children play an important role in the future of a country, therefore the state has an obligation to protect their rights. Various child protection efforts through the issuance of legislation and concrete programs based on child protection have been carried out by the government. One of the child protection-based government policies implemented in the regions is the child-friendly district program. In 2021, the Banyumas Regency Government was successfully confirmed as a Child Friendly Regency. The objectives of the research are to determine the indicators that must be met by Banyumas Regency in order to be designated as a Child Friendly Regency, to find out how to create a child-friendly village regulation and to analyze the effect of the Child Friendly Regency Program on the fulfillment of children's rights in Banyumas Regency. The output of this research is an article in the national journal Sinta 6, namely Idea Law, Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, articles in proceedings with ISBN and copyright of scientific articles.
PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DALAM TELEMEDICINE TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN ASAS NON-MALEFICENCE Nika Demitri Hudan; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/6h64t209

Abstract

Perkembangan telemedicine sebagai pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital telah mengubah pola hubungan antara dokter dan pasien dari interaksi tatap muka menjadi pelayanan medis jarak jauh melalui media elektronik. Meskipun meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan, praktik telemedicine juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian dan batas pertanggungjawaban dokter apabila terjadi kerugian pada pasien. Hal ini disebabkan karena pengaturan telemedicine di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum membentuk rezim hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban dokter dalam pelayanan telemedicine dengan bertumpu pada prinsip kehati-hatian (prudence), asas non-maleficence, serta teori pertanggungjawaban hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan telemedicine di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, sehingga belum membentuk kerangka regulasi yang komprehensif terhadap praktik telemedicine berbasis aplikasi digital. Selain itu, pertanggungjawaban dokter dalam pelayanan telemedicine harus dipahami dalam konteks alur pelayanan medis jarak jauh yang meliputi konsultasi, konsultasi klinis, pemeriksaan penunjang, penerbitan resep elektronik, hingga pelayanan telefarmasi. Dalam setiap tahapan tersebut, dokter tetap terikat pada prinsip kehati-hatian dan asas non-maleficence. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum dokter lebih tepat didasarkan pada teori pertanggungjawaban berbasis kesalahan (fault liability) dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, serta menegaskan pentingnya pembentukan regulasi telemedicine yang lebih komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan pasien.  Kata Kunci: Hukum Kesehatan; Pertanggungjawaban Dokter; Teknologi Kesehatan
PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DALAM TELEMEDICINE TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN ASAS NON-MALEFICENCE Nika Demitri Hudan; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/6h64t209

Abstract

Perkembangan telemedicine sebagai pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital telah mengubah pola hubungan antara dokter dan pasien dari interaksi tatap muka menjadi pelayanan medis jarak jauh melalui media elektronik. Meskipun meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan, praktik telemedicine juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian dan batas pertanggungjawaban dokter apabila terjadi kerugian pada pasien. Hal ini disebabkan karena pengaturan telemedicine di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum membentuk rezim hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban dokter dalam pelayanan telemedicine dengan bertumpu pada prinsip kehati-hatian (prudence), asas non-maleficence, serta teori pertanggungjawaban hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan telemedicine di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, sehingga belum membentuk kerangka regulasi yang komprehensif terhadap praktik telemedicine berbasis aplikasi digital. Selain itu, pertanggungjawaban dokter dalam pelayanan telemedicine harus dipahami dalam konteks alur pelayanan medis jarak jauh yang meliputi konsultasi, konsultasi klinis, pemeriksaan penunjang, penerbitan resep elektronik, hingga pelayanan telefarmasi. Dalam setiap tahapan tersebut, dokter tetap terikat pada prinsip kehati-hatian dan asas non-maleficence. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum dokter lebih tepat didasarkan pada teori pertanggungjawaban berbasis kesalahan (fault liability) dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, serta menegaskan pentingnya pembentukan regulasi telemedicine yang lebih komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan pasien.  Kata Kunci: Hukum Kesehatan; Pertanggungjawaban Dokter; Teknologi Kesehatan
Co-Authors Abdiyono, Pamuji Adi, Lutfhi Kalbu Anas Indratanaya Andika Ramadhani Wibowo Mukti Daffa Rizky Dewanto Dimas Ilham Mubarok Hasry Nurain, Ayu Hazmi Mohd. Rusli Hidayah, Astika Nurul Ika Ariani Kartini Indriati Amarini Ismail, Noorfajri Kamarudin, Shah Kartini, Ika Ariani Mohd Ridwan Talib Mr. Harjono, Mr. Muhammad Rifaldi Muhammad, Imam Maulana Muhammad, Mahdi Mukarram, Fathu Nika Demitri Hudan Pandu Ardiansyah Rama Fatihul Ihsan Rosedila, Shafa Saefudin, Yusuf Soediro Soediro Supanto Supanto Surachman, Vitriyah Arafah Susilo Wardani Widodo, Selamat Widya Nirmalawati Wulandari, Aulia Adelia