Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.269
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Journal of Indonesian Legal Studies Journal of Dedicators Community PROGRESIF: Jurnal Hukum Indonesian State Law Review (ISLRev) Journal of Islamic Law Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture and Social Studies Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Insand Comtech : Information Science and Computer Technology Journal Advances In Social Humanities Research RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Indonesian State Law Review (ISLRev) JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Indonesian Constitutional Studies
Muhtar Said
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Tantangan pembangunan daerah perbatasan 3t dilihat dari implementasi kebijakan Nurliani, Nurliani; Minan, Ahsanul; Said, Muhtar
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Law and Public Policy
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i2.1513

Abstract

Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, menghadapi tantangan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014. Meskipun mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan nasional, kesenjangan dalam implementasinya terlihat jelas dalam bidang ketahanan pangan, kesehatan, dan perekonomian. Kajian ini mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi (das sollen) dan kenyataan (das sein) di Sebatik Utara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan partisipan lokal. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perbatasan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan Sebatik Utara, khususnya di bidang infrastruktur dan kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan berfokus pada dimensi sosial dan ekonomi. Kesimpulannya merekomendasikan perbaikan kebijakan agar peraturan lebih selaras dengan implementasinya, dengan fokus yang lebih kuat pada pemberdayaan ekonomi lokal, kesehatan, dan ketahanan pangan.
KAJIAN AWAL KEDUDUKAN OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DR, Muhammad Rusydi; Said, Muhtar
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 2, Nomor 1, Maret 2024
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/ferenda.v2i1.18933

Abstract

As a state of law, Indonesia, which adheres to the Civil Law system, actually makes omnibus law which is a legal system of Common Law. The omnibus law is considered to be the answer to the overlapping of all existing laws and regulations in Indonesia. Omnibus Law if it is associated with the Legal System in Indonesia is contrary to the system that has been applied in Indonesia. There are 7 factions that agree and 2 factions that reject the discussion of the Omnibus Law Bill. In the process, Article 5 of Law No. 12 of 2011 and Law No. 15 of 2019 contains the principle of the formation of legislation, one of the problems in the formation of the Omnibus Law Bill is the principle of openness. This is because there are various indications, including the exclusion of groups related to or having an impact on this Omnibus Law Bill. There was also a member of the DPR who was supposed to be one of the working committees (Panja) to discuss the Omnibus Law Bill which was not involved because there was no notification. There is also a difference in the number of pages in the Omnibus Law Bill. In the regulations, referring to Law Number 12 of 2011 and Law Number 15 of 2019 concerning changes to the Formation of Laws, there are no clear norms and explanations regarding the Omnibus law process both in forming laws and revising laws. The absence of a legal basis for the formation of this omnibus law rules out the legitimacy of a law. Thus the position of Omnibus Law in Indonesia is not in accordance with the existing legal system in Indonesia, especially related to the Indonesian legal system (Civil Law) and Law Number 12 of 2011 and Law Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation.
DASUN REMBANG: TENGGELAM DAN BANGKIT Said, Muhtar
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2021): Pandemic, Human Right and Public Policy
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v2i1.176

Abstract

Desa Dasun merupakan desa yang mempunyai sejarah Panjang karena merupakan pintu masuk Kota Lasem, Rembang dari wilayah pesisir utara. Meskipun pernah meraih kejayaan karena menjadi pusat perekonomian pada zaman dahulu kemudian tenggelam oleh zaman. Namun seiring waktu Desa Dasun mulai menuju kebangkitan. Kata Kunci : Dasun, Lasem, Rembang
Tatanegara Madjapahit Said, Muhtar
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2023): Pemilihan Umum dan Hukum Siber
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v4i1.668

Abstract

Dalam pengetahuan hukum hidup (Wyaharacastra) membagi aparat penegak hukum menjadi beberapa nama, yakni Hakim yang dikenal dengan “Adhyaksa”, sedangkan Juris (ahli) ilmu hukum hindu dimaknai sebagai Pragwiwaka. Sedangkan hukum yang ada dan diterapkan disebut dengan Decadrasta yakni kebiasaaan dalam suatu daerah. Penamaan pemanam ini merupakan penamaa dalam struktur hukum yang ada di kerajaan Majapahit pada waktu itu. Menariknya dalam sistem hukum yang diberlakukan di Kerajaan Majapahit atau kerajaan sebelumnya seperti Sriwijaya, sumpah menjadi hukum tertinggi dalam rantai penerapan hukum di Kerajaan Majapahit. Dalam hal ini, Yamin menuliskan mengenai kesaktian sumpah kesetiaan menjadi kunci utama dalam ketertiban bermasyarakat dan bernegara dalam kerajaan – kerajaan pada masa lampau. Sumpah kesetiaan kepada kerajaan menjadi tumpuan utama bahkan dicantumkan dalam sebuah prasasti kerajaan tersebut.
Bestuursdwang Sebagai Upaya Pencegahan Preventif Pelanggaran Kode Etik Bagi Penyelenggara Pemilu Said, Muhtar
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2023): Pemilu dan Konstitusi
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v4i2.767

Abstract

Bestuurdwang merupakan tindakan reparatoir yang bisa dijadikan alat untuk mencegah adanya pelanggaran professional dalam penyelenggaraan pemilu. Profesional dalam menjalan tugas dan fungsi sebagai penyelanggara pemilu adalah menaati asas yang sudah ditentukan. Tujuan penulisan ini untuk untuk memberikan gambaran terkait pentingnya tindakan reparatoir dalam mencegah adanya kesalahan dalam pembuatan kebijakan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode normatif, dimana sumber preimernya adalah undang-undang dan sumber skundernya adalah kepustakaan. Salah satu pelanggaran kode etik yakni penyelenggaran pemilu tidak melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional. Artikel ini akan menganalisis penerapan bestuursdwang terhadap penyelenggara pemilu tingkat daerah sebagai upaya pencegahan pelanggaran etik. Ada problem yuridis dalam mekanisme seperti ini. Meskipun demikian penyelenggara pemilu tingkat pusat mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penyelenggara pemilu tingkat daerah supaya tidak melakukan pelanngaran kode etik
Tantangan pembangunan daerah perbatasan 3t dilihat dari implementasi kebijakan Nurliani, Nurliani; Minan, Ahsanul; Said, Muhtar
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i2.1513

Abstract

Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, menghadapi tantangan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014. Meskipun mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan nasional, kesenjangan dalam implementasinya terlihat jelas dalam bidang ketahanan pangan, kesehatan, dan perekonomian. Kajian ini mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi (das sollen) dan kenyataan (das sein) di Sebatik Utara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan partisipan lokal. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perbatasan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan Sebatik Utara, khususnya di bidang infrastruktur dan kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan berfokus pada dimensi sosial dan ekonomi. Kesimpulannya merekomendasikan perbaikan kebijakan agar peraturan lebih selaras dengan implementasinya, dengan fokus yang lebih kuat pada pemberdayaan ekonomi lokal, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Peningkatan Sumber Pendapatan Desa Pamegarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Said, Muhtar; Minan, Ahsanul; Nugraha, Sigit Nurhadi; Lutfa, Asna; Ardiansyah, Alfan Rizki
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi Januari - Maret
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i2.5648

Abstract

Desa Pamegarsari merupakan desa yang berada di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor mempunyai banyak asset yang bisa dimanfaatkan guna peningkatan pendapatan Desa. Namun potensi tersebut belum dikelola secara maksimal oleh karena itu Tim Pengabdian Masyarakat Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia tertarik untuk membantu memembuatkan peta dan strategi pengembangan aset-aset di Desa tersebut. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari 2025 bertempat di Kantor Kepala Desa Pamegarsari. Hasil pendampingan tersebut bermasil memtakan dan membuat strategi terkait dengan pengembangan potensi pendapat desa tersebut dengan cara memaksimalkan keberadaan Setu Lebakwangi, Outbond Sapadia dan Taman Herbal Lebak Wangi.
Between Revelation and Constitution: The Sovereignty Fiqh of Muhammad Yamin’s Sociopolitical Ijtihād Said, Muhtar; Fadli, Moh.; Widiarto, Aan Eko; Al-Uyun, Dhia
Journal of Islamic Law Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Islamic Law
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/jil.v6i2.4220

Abstract

The crucial aspect of studying Indonesian constitutional law that is often overlooked is the dialectic between revelation (religion) and the constitution (state). This interplay significantly influences the foundational thinking of the nation’s architects and shapes constitutional law, as well as critical perspectives on colonialism. This study aims to examine the political-legal thought of Muhammad Yamin by revealing how the interaction between revelation and constitution shaped his ideas regarding the basis and sovereignty of the Indonesian state. Utilizing a textual analysis of historical documents, this research situates Yamin’s thought within the broader context of constitutional formulation as part of an intellectual resistance against colonial hegemony. The findings reveal that Yamin’s concept of sovereignty fiqh (Islamic jurisprudence), which is grounded in the Islamic principle of shūrā (deliberation), represents a sociopolitical ijtihād (independent reasoning) that systematically critiques the Netherlands-Indonesia Union. Furthermore, it clearly articulates his idea of a “pembanding” or comparator, a conceptual precursor to judicial review. Theoretically, this study expands the scope of sociopolitical fiqh within contemporary constitutional discourse. [Aspek krusial dalam kajian hukum ketatanegaraan Indonesia yang sering diabaikan adalah dialektika antara wahyu (agama) dan konstitusi (negara). Interaksi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dasar pemikiran para perumus bangsa dalam membentuk hukum konstitusi, serta memberikan perspektif kritis terhadap kolonialisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran politik-hukum Muhammad Yamin dengan mengungkap bagaimana interaksi antara wahyu dan konstitusi mengonstruksi gagasannya mengenai dasar dan kedaulatan negara Indonesia. Melalui analisis tekstual terhadap dokumen-dokumen historis, penelitian ini menempatkan pemikiran Yamin dalam konteks yang lebih luas dari proses perumusan konstitusi sebagai bagian dari perlawanan intelektual terhadap hegemoni kolonial. Temuan ini mengungkap bahwa konsep fikih kedaulatan Yamin, yang berakar pada prinsip syūrā dalam Islam, merupakan suatu ijtihad sosio-politik yang secara sistematis mengkritik Uni Indonesia-Belanda. Selain itu, konsep tersebut secara jelas mengartikulasikan gagasannya tentang “pembanding”, yang merupakan cikal bakal konseptual dari uji materiil (judicial review). Secara teoretis, studi ini memperluas cakupan fikih sosio-politik dalam wacana ketatanegaraan kontemporer.]
Reevaluating the Principle of Legal Fiction: Balancing Legal Certainty and Social Justice Said, Muhtar; Fadli, Moh.; Widiarto, Aan Eko; Al-Uyun, Dhia
Journal of Indonesian Legal Studies Vol. 10 No. 1 (2025): Legal Transformation and Policy Challenges in Indonesia: Navigating Technology
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v10i1.13388

Abstract

The principle of legal fiction is widely recognized for its role in legitimizing laws and ensuring legal certainty. However, while it contributes to the stability and predictability of legal applications, it also has inherent weaknesses that may lead to unjust outcomes, particularly for vulnerable groups who are unaware of the law. In the context of Indonesia’s vast territory, the lack of widespread socialization and public awareness of new legal regulations exacerbates these issues. Consequently, individuals, especially from lower socioeconomic classes, may become inadvertently entangled in legal processes due to their ignorance of applicable laws, leading to potential injustices. The principle of legal fiction, therefore, may inadvertently serve as a tool of oppression, particularly when used to position suspects as defendants without adequate awareness or understanding of their legal rights. This paper argues for a re-evaluation and improvement of the principle to ensure a more just and transparent application. A more nuanced approach is needed, distinguishing between its absolute application in criminal cases and its non-absolute use in regulatory offenses. By refining the concept of legal fiction, we can enhance both its legitimacy and its capacity to uphold justice for all members of society.
Pendampingan dan Pencegahan Pegiat Usaha Mikro Kecil Menengah Warga NU Kota Depok Terhadap Pinjaman Online Said, Muhtar
Journal of Dedicators Community Vol 9, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/jdc.v9i2.4981

Abstract

Pinjaman Online (Pinjol) bisa diakses dengan mudah dan praktis sehingga memudahkan orang yang ingin memanfaatkan guna mencukupi kebutuhan hidup atau pengembangan usahannya. Namun untuk menggunakan atau memanfaatkan platfom pinjaman Online harus waspada, tidak boleh terlena dengan akses mudah yang ditawarkan karena untuk menggunakan platform pinjaman Online harus mempunyai persiapan dan perhitungan yang matang. Apabila tidak mempunyai persiapan yang matang maka bisa terjebak pada pinjaman Online lainnya. Hal ini yang harus diwaspadai oleh para pegiat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), terutama dari warga NU Kota Depok yang sedang giat dalam memajukan ekonominya. Oleh karena itu pengabdian ini diarahkan untuk menciptakan kader yang nantinya bisa menjadi agen bagi UNUSIA dalam melakukan Pendidikan terhadap pegiat UMKM supaya tidak mudah terjebak dalam penggunaan platform pinjaman Online. Dalam pelaksanaan pengabdian ini ditemukan beberapa metode bagi pegiat UMKM Warga NU Kota Depok supaya tidak terjebak pada pinjaman Online yakni memperbanyak litegasi kewirausahaan dan menciptakan kepercayaan terhadap masyarakat sekitar
Co-Authors Aan Eko Widiarto Abdul Ghoffar Husnan Ahirullah, Rajab Al-Uyun, Dhia Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis Ardiansyah, Alfan Rizki Arifin Andi Abdul Karim Binti Mamluatul Karomah DR, Muhammad Rusydi Erfandi AM Erfandi Erfandi Fadli, Moh. Fira Mubayyinah Handy Fernandy Kartini Laras Makmur Lutfa, Asna Minan, Ahasanul Minan, Ahsanul Muhammad Adib Alfarisi Muhammad Hasan Muaziz Muhammad Nurul Huda Muhammad Ramadhan Giri Wardana Muhammad Ramadhan Giri Wardana Muhammad Rusydi DR Nugraha, Sigit Nurhadi NUR ARIFAH Nurliani Nurliani Ridwan Arifin Riswanto Siti Maesaroh Unu Putra Herlambang Yundari, Yundari Zaka Firma Aditya