Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.144
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REVIEW PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Bina Mulia Hukum Bina Hukum Lingkungan Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan PALAR (Pakuan Law review) Padjadjaran Journal of International Law JURNAL USM LAW REVIEW Padjadjaran Law Research and Debate Society Bina Hukum Lingkungan Jurnal Indonesia Sosial Sains Innovative: Journal Of Social Science Research LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria
Yusuf Saepul Zamil
Universitas Padjadjaran
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL USM LAW REVIEW

 1 
Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia: Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah Zamil, Yusuf Saepul; Eprilia, Farina Firda; Firdaus, Hendri; Maharso, Triadi; Rizal, Nursyah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10239

Abstract

The purpose of this study is to find solutions to prevent and eradicate land mafia in Indonesia. This is because the practice of land mafia in Indonesia has been going on for a long time, and is very worrying and detrimental to the state and society. The urgency of this study is to ensure legal certainty for legitimate land owners from land grabbing by the land mafia. This study uses a normative legal research method, namely a research method using secondary data or library data as its main data supported by primary data. Efforts that can be made to eradicate the land mafia are by changing land data into digital data including digitally integrated land maps. By changing land data digitally, it produces accurate land data so that there is no loophole for the land mafia to claim land belonging to others. The digital land data includes land maps per plot which are contained in the land book and then issued electronic land certificates or hard copy land certificates based on digital data that has one hundred percent accuracy. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi karena praktik mafia tanah di Indonesia sudah berlangsung sangat lama, sangat mengkhawatirkan dan merugikan negara dan masyarakat. Urgensi dari penelitian ini adalah agar adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah dari perampasan tanah oleh mafia tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan sebagai data utamanya dengan didukung oleh data primer. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas mafia tanah adalah dengan merubah data pertanahan menjadi data digital termasuk peta tanah yang terintegerasi secara digital. Dengan merubah data pertanahan secara digital, maka menghasilkan data pertanahan yang akurat sehingga tidak ada celah bagi mafia tanah untuk mengklaim tanah milik orang lain. Data pertanahan secara digital tersebut meliputi peta tanah perbidang yang dimuat dalam buku tanah kemudian diterbitkan sertifikat tanah secara elektronik atau sertifikat tanah berbentuk hard copy berdasarkan data digital yang mempunyai keakuratan seratus persen.
Kelalaian Pengembang Perumahan dan Kesenjangan Penegakan Hukum Atas Fasilitas Sosial dan Umum Rifayandhi, Muhamad Hanif; Kurniati, Nia; Zamil, Yusuf Saepul
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12838

Abstract

This study analyzes the legal enforcement gaps in housing developers’ obligations to provide and hand over social and public facilities (fasos/fasum) to local governments. The problem arises from the inconsistency between regulatory provisions and their implementation, which allows developers to neglect their legal duties without effective sanctions. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research examines the alignment between national housing regulations, regional government authority, and the enforcement mechanisms in Law No. 1 of 2011 on Housing and Settlement Areas. The findings show that weak supervision, unclear sanction procedures, and overlapping institutional authority have resulted in the ineffective enforcement of developers’ obligations, leading to losses in public welfare and urban infrastructure quality. The study’s novelty lies in its identification of structural weaknesses in housing law enforcement and the proposal of an integrated regulatory model that strengthens the coordination between central and local governments. This model aims to ensure legal certainty, public accountability, and sustainable urban development through consistent enforcement of developers’ social and public facility obligations.   Penelitian ini menganalisis kesenjangan penegakan hukum terhadap kewajiban pengembang perumahan dalam menyediakan dan menyerahkan fasilitas sosial serta fasilitas umum (fasos/fasum) kepada pemerintah daerah. Permasalahan muncul akibat ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan yang menyebabkan banyak pengembang lalai memenuhi kewajibannya tanpa sanksi yang efektif. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menelaah keterkaitan antara peraturan perumahan nasional, kewenangan pemerintah daerah, dan mekanisme penegakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, ketidakjelasan prosedur sanksi, dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi mengakibatkan kewajiban pengembang tidak terlaksana secara efektif, yang berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat dan kualitas infrastruktur perkotaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi kelemahan struktural dalam sistem penegakan hukum perumahan dan usulan model regulasi terpadu yang memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Model tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, akuntabilitas publik, dan pembangunan perkotaan berkelanjutan melalui penegakan hukum yang konsisten terhadap kewajiban pengembang fasos dan fasum.  
Co-Authors Adharani, Yulinda Afifah, Siti Sarah Afifah, Siti Sarah Afifah, Siti Sarah Amalia Nurfitria Syukur Bambang Daru Nugroho Betty Rubiati Eprilia, Farina Firda Firdaus, Hendri Helza Nova Lita Husaeni, Rifky Bustami Ida Nurlinda Jeremy Aidianto Naibaho Laina Rafianti Maharso, Triadi Maudya, Fatma Namira Musdamayanti, Musdamayanti Mutia, An Nissa Ayu Nadia Astriani Nia Kurniati Nia Kurniati Purnama Trisnamansyah Rifayandhi, Muhamad Hanif Rizal, Nursyah Salsabila Hadiani Siti Sarah Afifah Siti Sarah Afifah Suparto, Susilowati Supraba Sekarwati Syukur, Amalia Nurfitria Yani Pujiwati Yani Pujiwati Yulinda Adharani Yulinda Adharani Yulinda Adharani, Yulinda