Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.928
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REVIEW PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Bina Mulia Hukum Bina Hukum Lingkungan Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan PALAR (Pakuan Law review) Padjadjaran Journal of International Law JURNAL USM LAW REVIEW Padjadjaran Law Research and Debate Society Bina Hukum Lingkungan Jurnal Indonesia Sosial Sains Innovative: Journal Of Social Science Research LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria
Yusuf Saepul Zamil
Universitas Padjadjaran
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Petani Terkait Tidak Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Hukum Positif Musdamayanti, Musdamayanti; Suparto, Susilowati; Zamil, Yusuf Saepul
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14329

Abstract

Perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi kebun masyarakat sekitar, ketentuan memfasilitasi kebun masyarakat sekitar tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 58 yang berbunyi “(1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari: a. area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau b. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut”. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada pelaksanaan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam hukum positif. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Perlindungan Hukum yang diberikan yaitu Perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
Co-Authors Adharani, Yulinda Afifah, Siti Sarah Afifah, Siti Sarah Afifah, Siti Sarah Amalia Nurfitria Syukur Bambang Daru Nugroho Betty Rubiati Eprilia, Farina Firda Firdaus, Hendri Husaeni, Rifky Bustami Ida Nurlinda Jeremy Aidianto Naibaho Laina Rafianti Maharso, Triadi Maudya, Fatma Namira Musdamayanti, Musdamayanti Mutia, An Nissa Ayu Nadia Astriani Nia Kurniati Nia Kurniati Nova Lita, Helza Purnama Trisnamansyah Rifayandhi, Muhamad Hanif Rizal, Nursyah Salsabila Hadiani Siti Sarah Afifah Siti Sarah Afifah Suparto, Susilowati Supraba Sekarwati Syukur, Amalia Nurfitria Yani Pujiwati Yani Pujiwati Yulinda Adharani Yulinda Adharani Yulinda Adharani, Yulinda