Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Menyoal Ketimpangan Relasi Kuasa dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren: Sebuah Tinjauan Kritis Moh Ashif Fuadi; Mega Alif Marintan; Qisthi Faradina Ilma Mahanani; Muhammad Aslambik
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 22 No. 2 (2023)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2023.222.148-160

Abstract

Fenomena kekerasan seksual yang terjadi di kalangan pesantren menjadi perhatian  banyak pihak, karena sejatinya pesantren merupakan lembaga yang dianggap aman untuk belajar para santri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor ketimpangan relasi kuasa dan persepsi santri terhadap pencegahan kekerasan seksual di pesantren. Penelitian ini menggunakan mix method dengan pendekatan kuantitatif dalam pengambilan data survei dan pendekatan kualitatif dalam menganalisis data dari responden melalui observasi, wawancara dan studi pustaka dari berbagai sumber tertulis dan media online. Hasilnya yaitu, pertama, perilaku kekerasan seksual khususnya di pesantren merupakan dampak dari ketimpangan relasi kuasa. Kedua, upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren dilakukan dengan monitoring dari pesantren, mau’idzoh atau nasehat kyai, aturan resmi tentang batasan antara laki-laki dengan perempuan, dan kajian kitab kuning tentang pendidikan seksual dan pemahaman gender melalui kitab ‘Uqūdu al-Lujain, Qurratul ‘Uyūn, Fathul Izār, dan fikih wanita. Ketiga, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum pesantren melalui doktrinnya, dapat menurunkan tingkat kepercayaan sehingga perlu tindakan pencegahan dengan kerjasama yang terintegrasi dan penegakan hukum yang seimbang. [ The phenomenon of sexual violence in Islamic boarding schools (pesantren) has become everybody’s concern lately. This institution should be considered safe place  for santri to live and learn.This study aims to determine the influence of inequality factors on power relations in sexual violence and to know students' perceptions of the prevention of sexual violence in pesantren. This study uses a mixed-method with a quantitative approach in taking survey data and a qualitative approach in analyzing data from respondents through observation, interviews and literature studies from various written sources and online media. The results are, first, sexual violence in pesantren predominantly stems from disparities in power relation. Second, Prevention strategies within pesantren encompass close monitoring, mau'idzoh (advice) guidance from kyai, establishment of clear boundaries between genders, and incorporating sex education and gender awareness through Kitab Kuning texts through the book of 'Uqū du al-Lujain, Qurratul 'Uyūn, Fathul Izār, and fikih women. Third, cases of sexual violence committed by pesantren through their doctrines can reduce trust so that preventive measures  are needed with integral cooperation and balanced law enforcement.]
PREVENTION EFFORT OF SEXUAL VIOLENCE FROM POWER INEQUALITY RELATIONS IN ISLAMIC BOARDING SCHOOLS IN INDONESIA Moh Ashif Fuadi; Rosyadi, Muhammad Husna; Mega Alif Marintan; Qisthi Faradina Ilma Mahanani; Muhammad Aslambik
Harmoni Vol. 23 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Research and Development Center for Guidance for Religious Societies and Religious Services, the Research and Development and Education and Training Agency of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia (MORA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32488/harmoni.v23i1.720

Abstract

Abstract This study investigates the prevention efforts against sexual violence in Islamic boarding schools (pesantren) in Indonesia, focusing on implemented strategies. Conducted using a quantitative survey with a descriptive design, data were gathered via questionnaires distributed across various pesantren. Results reveal that prevention is facilitated by studying specific texts on sex education like 'Uqūdu al-Lujain, Qurratul' Uyūn, and Fathul Izār. Additional measures include monitoring student communications via mobile phones, imparting advice (mau'idzoh) from religious teachers (Kiai), and enforcing strict rules on interactions between genders. The study identifies power imbalances as contributing factors, where higher-ranking individuals exploit authority to exert control. Implications suggest that sexual violence erodes public trust, necessitating collaborative preventive actions involving pesantren, communities, and government. Furthermore, stringent legal measures against perpetrators are crucial. This research significantly contributes to the literature on sexual violence prevention in religious educational settings, advocating a comprehensive approach encompassing education, supervision, and robust law enforcement to combat this issue effectively. Abstrak Studi ini menyelidiki upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual di pesantren-pesantren di Indonesia, dengan fokus pada strategi yang diterapkan. Dilakukan menggunakan survei kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar di berbagai pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan difasilitasi melalui studi teks-teks khusus tentang pendidikan seks seperti 'Uqūdu al-Lujain, Qurratul' Uyūn, dan Fathul Izār. Langkah-langkah tambahan meliputi pemantauan komunikasi siswa melalui telepon genggam, pemberian nasihat (mau'idzoh) dari guru agama (Kiai), dan penegakan aturan ketat mengenai interaksi antara gender. Studi ini mengidentifikasi ketidakseimbangan kekuasaan sebagai faktor penyumbang, di mana individu dengan posisi lebih tinggi mengeksploitasi otoritas untuk mengendalikan orang lain. Implikasi dari temuan ini menyarankan bahwa kekerasan seksual merusak kepercayaan publik, memerlukan tindakan preventif kolaboratif yang melibatkan pesantren, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, tindakan hukum yang ketat terhadap pelaku sangat penting. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur tentang pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama, mendorong pendekatan komprehensif yang mencakup pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum yang kuat untuk mengatasi masalah ini secara efektif.
Pemikiran Ki Bagus Hadikusuma tentang islam dan negara dalam perumusan dasar negara Indonesia (1945-1953) Ilma Mahanani, Qisthi Faradina
El Tarikh : Journal of History, Culture and Islamic Civilization Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal El Tarikh
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/jhcc.v1i2.6517

Abstract

AbstrakWacana negara Islam dan penerapan syariat Islam telah menjadi isu tak berujung untuk dibahas. Sejarah mencatat masalah ini telah dimulai sejak perumusan dasar negara Indonesia. Ada yang menginginkan syariat Islam harus ditegakkan dan ada juga yang menggunakan sikap toleransi kebangsaan dalam perumusan dasar negara. Para tokoh yang berbicara dalam hal tersebut antara lain: Mohammad Yamin, Mohammad Hatta, Ki Bagus Hadikusuma, Supomo, Sukarno, dan tokoh-tokoh lainnya. Tulisan ini mencoba untuk mengeksplorasi pemikiran Ki Bagus Hadikusuma mengenai Islam dan Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan, antara lain: sosiologis, politik dan agama. Ki Bagus Hadikusuma adalah salah satu tokoh intelektual, pejuang, politikus, sekaligus ulama di Indonesia. Perjuangan Ki Bagus Hadikusuma dalam menegakkan syariat Islam terlihat saat keikutsertaannya dalam panitia BPUPKI dan PPKI. Latar belakang keislaman membuat Ki Bagus Hadikusuma ingin menerapkan syariat Islam dalam dasar negara. Awal perumusan dasar negara, Ki Bagus Hadikusuma mempertahankan 7 kata dalam dasar negara yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang kemudian terjadi penghapusan 7 kata tersebut. Ki Bagus Hadikusuma menanggalkan pemikiran tentang dasar negara Islam dan menerima Pancasila sebagai dasar negara.Kata kunci: Ki Bagus Hadikusuma, Islam, dan negara 
Islam and Politics in Indonesia : Historical Perspective Qisthi Faradina Ilma Mahanani; Mega Alif Marintan; Irma Ayu Kartika Dewi; Fuadi, Moh Ashif
Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities Vol. 3 No. 1 (2022): Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities
Publisher : UIN Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.164 KB) | DOI: 10.22515/isnad.v3i1.5395

Abstract

This research explains the dynamic perspective of Islam and politics in Indonesia. The relationship between Islam and the political situation in Indonesia is not always harmonious. With qualitative methods through the study of literature, this research resulted in the conclusion that Islamic and political ndication are two aspects that converge in its development that has never been interrupted from the previous period. The existence of Islam in Indonesia is largely determined by the objective conditions built by the Muslims themselves through qualifications and political capacities that are insightful in the formation of the intellectuality of their people. The condition of Muslims today has indeed progressed, but institutionally politically it has regressed. Therefore, discussing Islamic and political issues is felt increasingly urgently by Muslims themselves. The engineering of the conversation and its implementation includes a doctrinal Understanding of Islam that is contextual to the political growth of the nation, a coaching system that can liberate people from material and spiritual backwardness, and leadership that is not only charismatic, but also dedicative and professional. Keywords: Islam, Politic, Perspective, Historical
Pendampingan Penyusunan Usulan Penetapan Dam Cluwok (Kersluit Gesikan) sebagai Bangunan Cagar Budaya di Kabupaten Tulungagung Latif Kusairi; Moh Ashif Fuadi; Irma Ayu Kartika Dewi; Nor Huda; Moh Mahbub; Aan Ratmanto; Qisthi Faradina Ilma Mahanani
Abdurrauf Journal of Community Service Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Journal of Community Service
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/ajcos.v3i1.1019

Abstract

service project aims to encourage the designation of Dam Cluwok (Kersluit Gesikan) as a Cultural Heritage Building in Tulungagung Regency. This structure is a legacy of Dutch colonial infrastructure that holds historical, technological, and social significance, particularly in the system of water management and irrigation. In addition to functioning as a water flow control structure, Dam Cluwok represents the development of colonial hydraulic engineering that continues to provide benefits for the surrounding community. However, the lack of public awareness and the absence of official designation as a cultural heritage site make this structure vulnerable to damage and the loss of its historical significance. The implementation method employs a participatory approach involving the local community, the Tulungagung Regional Government, the Cultural Heritage Expert Team, historians, and other relevant stakeholders. The activities include the identification and documentation of the structure, socialization of cultural heritage values, and assistance in the process of proposing its designation. The results indicate an increased public understanding of the importance of preserving cultural heritage, as well as the growth of collective support for the designation of Dam Cluwok as a Cultural Heritage Building. This project underscores the importance of collaboration between the community and the government in maintaining the sustainability of local historical heritage.
Eksistensi Kapal Kyai Rajamala sebagai Alat Transportasi Tahun 1861-1893: Kajian Sejarah dan Memori Masyarakat Riki Marfiah; Sucipto Sucipto; Qisthi Faradina Ilma Mahanani; Latif Kusairi
Dampeng: Journal of Art, Heritage and Culture Vol. 2 No. 1 (2026): Dampeng: Journal of Art, Heritage and Culture
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/dampeng.v2i1.1008

Abstract

This study examines the Kyai Rajamala Ship as a form of royal river transportation and political symbolism in the Surakarta Kasunanan Palace during the1861-1893. Previous studies on Javanese transportation history have mainly focused on trade and colonial infrastructure, while the relationship between river transportation, collective memory, and royal symbolism remains underexplored. Using Maurice Halbwachs’ theory of collective memory and historical research methods, this study analyzes archival sources, oral traditions, palace narratives, and visual documentation related to the Kyai Rajamala Ship. The findings show that the ship functioned not only as a means of royal mobility and diplomacy, but also as a symbol of political legitimacy, spiritual authority, and Javanese cosmology. Furthermore, collective memory regarding the ship has been reproduced through oral traditions, cultural narratives, and heritage discourse in Surakarta society. This study contributes to Southeast Asian maritime history by positioning river transportation as part of inland maritime culture and collective memory formation in nineteenth-century Java. [Penelitian ini mengkaji Kapal Kyai Rajamala sebagai bentuk transportasi sungai kerajaan dan simbolisme politik di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta pada tahun 1861-1893. Kajian sebelumnya mengenai sejarah transportasi di Jawa umumnya lebih berfokus pada perdagangan dan infrastruktur kolonial, sementara hubungan antara transportasi sungai, memori kolektif, dan simbolisme kerajaan masih jarang dibahas. Dengan menggunakan teori memori kolektif Maurice Halbwachs dan metode penelitian sejarah, penelitian ini menganalisis sumber arsip, tradisi lisan, narasi keraton, dan dokumentasi visual yang berkaitan dengan Kapal Kyai Rajamala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapal ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas dan diplomasi kerajaan, tetapi juga sebagai simbol legitimasi politik, otoritas spiritual, dan kosmologi Jawa. Selain itu, memori kolektif mengenai kapal ini terus direproduksi melalui tradisi lisan, narasi budaya, dan diskursus warisan budaya dalam masyarakat Surakarta. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap sejarah maritim Asia Tenggara dengan menempatkan transportasi sungai sebagai bagian dari budaya maritim pedalaman dan pembentukan memori kolektif di Jawa abad ke-19.]