Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Jurnal SOSPOL

PERAN PERWIRA PENGAWAS PENYIDIK DI POLRESTABES BANDUNG DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT Lisdawati Wahjudin
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 21 No 1 (2016): Vol. 21, No. 1, Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepercayaan masyarakat adalah salah satu tujuan dari diterapkannya reformasi Polri melalui penyusunan GrandStrategi Pembangunan Polri. Dalam tahapan kedua ini telah mencanangkan 10 (sepuluh) program prioritas yang diantaranya adalah pembenahan kinerja reserse yang dilakukan melalui penerapan strategi taat hukum, taat prosedur, taat etika, dan komitmen terhadap upaya revitalisasi. Kecepatan Polri beradaptasi dengan tantangan terkini, dan kesigapan merespons semua tantangan diperlukan untuk memulihkan rasa aman yang sangat dibutuhkan seluruh komponen masyarakat. Fakta-fakta kejahatan, berikut kualitas tindak kriminal yang berkembang hingga saat ini, muncul kesan di benak publik bahwa Polri relatif terlambat beradaptasi. Bahkan, dapat dikatakan kerepotan.
EFEKTIVITAS KINERJA PERSONIL SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT) POLRES BANDUNG Lisdawati Wahjudin
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 20 No 2 (2015): Vol. 20, No 2, Desember 2015
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Berusaha Menjaga Kepercayaan masyarakat dengan prinsip pemerintahan good governance dan clean government. Polri adalah bagian integral dari Pemerintah Indonesia yang salah satu tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan timbul apabila Polri melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana peraturan yang berlaku secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat. Namun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri belum timbul sesuai harapan. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa kasus pengrusakan fasilitas Polri oleh masyarakat akibat ketidakpuasan atas tindakan oknum anggota Polri.
FUNGSI SAT INTELKAM DALAM UPAYA DETEKSI DINI KONFLIK HORIZONTAL ANTAR UMAT BERAGAMA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG Lisdawati Wahjudin
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan lingkungan strategis global, regional berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.kondisi kamtibmas yang dinamis di dalam masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk bentuk gangguan lainnya. Pada hakekatnya kamtibmas merupakan suatu kebutuhan hakiki setiap orang atau masyarakat yang mendambakan suasana aman dan tertib dalam tata kehidupan.
EFEKTIVITAS KINERJA PERSONIL SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT) POLRES BANDUNG Lisdawati Wahjudin
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 23 No 2 (2018): Vol. 23, No. 2, Desember, 2018
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah berusaha menjaga kepercayaan masyarakat dengan prinsip pemerintahangood governancedan clean government. Polri adalah bagian integral dari Pemerintah Indonesia yang salah satu tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan timbul apabila Polri melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana peraturan yang berlaku secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat. Namun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri belum timbul sesuai harapan. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa kasus pengrusakan fasilitas Polri oleh masyarakat akibat ketidakpuasan atas tindakan oknum anggota Polri.
ASIMILASI STATUS IBU RUMAH TANGGA PADA ORGANISASI WANITA Lisdawati Wahjudin
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 24 No 1 (2019): Vol. 24, No. 1, Juni 2019
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada mulanya, keluarga merupakan satu-satunya lembaga sosial di tengah-tengah masyarakat, satu-satunya wewenang yang dikenal oleh masyarakat primitive adalah wewenang keluarga. Keluarga dipandang sebagai lembaga yang kuat daya tahannya karena kemampuannya dalam mengendalikan individu secara terus-menerus. Hal ini penting mengingat setiap keluarga berfungsi sebagai pengantar kepada masyarakat besar dan penghubung pribadi-pribadi dengan struktut sosial yang lebih besar. Dengan bertambah kompleksnya kebudayaan, maka peran keluarga mengalami perubahan posisi yang besar. Misalnya pemenuhan kebutuhan untuk perekonomian, bersosialisai melalui organisasi dapat dilakukan pihak istri. Hal inilah yang dapat memengaruhi kedudukan dan status mereka menjadi tinggi apabila peran suami maupun istri dapat berperan lebih dan mengangkat nama baik keluarga maupun individu itu sendiri. Secara mendasar pengertian istri sebagai ibu rumah tangga adalah yang mengatur kegiatan di lingkungan keluarga dan mengerjakan kegiatan domestic saja. Tetapi pada kenyataannya istri dapat membantu tugas dan fungsi suami dan melakukan kegiatan pekerjaan di luar rumah sehingga menjadi lebih berdaya.
Peran Satuan Intelkam Polrestabes Bandung dalam Mencegah Kejahatan dan Pelanggaran Orang Asing di Wilayah Hukum Kota Bandung Dea Ade Juliana; Lisdawati Wahjudin
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 24 No 2 (2019): Vol. 24, No. 2, Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Factors influencing the prevention of crime and violations of foreigners include who is authorized to conduct surveillance, conduct surveillance everywhere, and what types of criminal acts and violations committed by foreigners. The obstacle in preventing foreigners is that the role of the intelligence unit is limited by the main tasks of the law, so that in fact these obstacles sometimes overlap with the Immigration with its main task. Efforts are made to overcome these obstacles by trying to re-establish good coordination with relevant agencies, especially with the Immigration sub-Wasdakim, to avoid overlapping in their respective main tasks. Based on the results of research and discussion it can be concluded that preventing crime and violations of strangers carried out by the intelligence unit's role, among others, by conducting investigations that must be fulfilled by conducting early detection (accompanying), monitoring (accompanying), socializing (ending) in order to obtain information obtained for immediate production of intelligence products in order to make plans Furthermore, with the relevant agencies, to conduct surveillance of foreigners, the Intelligence Unit must coordinate with the Immigration Service so that the existing data of the Intelligence Unit and the Immigration Service can be equalized, and there is no overlap in their main duties.
Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Ero Suhara; Lisdawati Wahjudin; Ahmad Nada Kusnendar
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dimana studi dalam penelitian ini adalah tentang izin operasional kendaraan berbasis online di Kota Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III khususnya faktor-faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Berdasarkan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut: Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis Online di Kota Bandung berlangsung optimal melalui pendekatan faktor-faktor omunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi; Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pemerintah dalam Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dapat diatasi dengan pemenuhan tuntutan dan kebutuhan yang menunjang implementasi kebijakan; Upaya untuk menanggulangi hambatan dalam implementasi kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dapat diatasi dengan melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah. . Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian deksriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis Online di Kota Bandung belum optimal. Kata kunci: Angkutan sewa khusus, implementasi kebijakan, izin operasional