Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Pendampingan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Bilato Shella Delvia Hans; Sarfan Tabo
Insan Cita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 1 (2019): Februari 2019 - Insan Cita Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Insan Cita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.015 KB)

Abstract

Nike dan cakalang merupakan sebagian kecil dari hasil alam yang melimpah di Kecamatan Bilato. Dalam rangka memberdayakan masyarakat Bilato maka tim pengabdian kepada masyarakat membentuk kelompok usaha untuk ibu-ibu di Kecamatan Bilato serta  pelatihan pembuatan nike krispi, kerupuk nike, serta bakso cakalang. Selain pelatihan, tim pengabdian pun mendapingi kelompok usaha ibu-ibu untuk proses pengemasan produk dan pengurusan ijin usaha. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah praktek langsung dilapangan dan pendampingan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa semua peserta yang termasuk dalam kelompok usaha telah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru. Pelatihan serta pendampingan kelompok usaha untuk ibu-ibu ini di harapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.Kata Kunci : Hasil alam, kelompok usaha, peningkatan kapasitas
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN BONE BOLANGO Nirmala A. Sahi; Muten Nuna; Sarfan Tabo; Abdul Wahab Podungge; Muhammad Fachri Arsjad
Governance Vol 11 No 2 (2023): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/governance.v11i2.7339

Abstract

The housing assistance program is a form of housing subsidy in the form of money or direct development which is intended for low-income households as an effort by the government to increase housing resilience and provide social protection to targeted households. The Government of Bone Bolango Regency in order to improve the welfare and equity of development for the people in their area, has implemented a decent housing assistance program for the less fortunate, where it is the government's responsibility to create a just and prosperous society. This study uses a qualitative descriptive method by prioritizing primary data and secondary data, focusing on how the implementation of the public housing development program in Bone Bolango Regency and the factors that influence it. The results of the study show that the public housing development program in Bone Bolango Regency from 2010 - 2018 has been going well and the benefits have been felt directly by the community as the recipients of the policy itself. However, the government must further maximize the public housing development program in 2019 and 2020, because the planned development program has not been fully realized. The supporting and inhibiting factors for policy implementation include communication, resources, attitudes of policy implementers, and bureaucratic structure.
PERAN PEMERINTAH ACEH TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG RI NO 11 TAHUN 2006 Muis Muis; Andi Agustang; Andi Muh. Idkhan; Sarfan Tabo; Rifdan Rifdan
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol. 8 No. 2 (2021): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v8i2.255

Abstract

Sengketa berkepanjangan antara Gerakan Kemerdekaan Aceh (Gam) dan pemerintah Indonesia dimulai pada tahun 1976 dan akhirnya diselesaikan di Helsinki, Finlandia, pada tahun 2005 di bawah mediator Marti Atisari (mantan Presiden Finlandia) pada pukul 8.15. Pada titik Memorandum of Understanding (Mou Helsinki), Aceh diberi hak khusus oleh pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Pasal 1, Ayat 1.1.2, a, b, c dan D Nota Helsinki berperan dalam pelaksanaan Undang-Undang Pemerintah Aceh, namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam Nota tersebut. Undang-Undang Pemerintah Aceh tahun 2006 No. 11 yang mengatur tentang pemerintahan Aceh dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk Qanun yang lahir oleh pemerintah Aceh. Alih-alih Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil Kesepakatan Damai, Aceh diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengatur pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintah Aceh. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif tipe deskriptif. Mempelajari dan menganalisis data melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Penelitian ini menggunakan teori power balance. Sistem keseimbangan kekuatan menyediakan berbagai pilihan bagi pembuat kebijakan yang akan mengarah pada perang dan negosiasi. Hasil yang diperoleh adalah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan uupa: aspek landasan hukum, kurangnya kohesi pemerintahan di Aceh, adanya faktor internal dan eksternal, perbedaan persepsi dalam pemahaman hukum pemerintahan Aceh.
Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Huidu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Sarfan Tabo; Arpin; Nursafitra M; Ahiar Biongan
Journal Governance and Politics (JGP) Vol 2 No 2 (2022): Volume 2 No 2 Tahun 2022
Publisher : IISIP YAPIS Biak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The role of the government bureaucracy has a position in poverty alleviation through programs that have been planned. The role of the government down to the village/kelurahan level which has direct health insurance as the element in charge, executor and companion, must be able to stimulate the growth of community creativity and motivation. Local government according to Feelel heady (1971) is: a phenomenon associated with large scale organizations, the identity of local government as a form of social organization that has certain characteristics. Bureaucracy in organizational terms has the characteristics of a hierarchy of power, specialization and division of labor. Characteristics of bureaucratic behavior in the structure is the result of a pattern of behavior or bureaucracy. The research that was compiled was qualitative in nature. According to (Bogdan and Biklen in Muktar and Widodo 1982) data analysis is the process of systematically searching for and organizing interview transcripts, field notes and other materials found in the field. All that is collected to increase understanding (of a phenomenon) and help to present research findings to others. The role of the local government in alleviating poverty in Huidu village, West Limboto sub-district, needs to be optimized because the success of an activity is greatly influenced by the accuracy of the organization and the quality of education of village officials as well as the seriousness in carrying out the development program, the work system carried out and the supporting elements, namely the quality of the people and the facilities. required. In such circumstances, it will be possible to achieve an efficient and effective governance and development even though the resources are very limited Key Words: Role, Local Government, Alleviation, Poverty
Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Instrumen Media Sosial Jihan Alamri; Marham Bena; Yusril Katili; Sarfan Tabo
Journal Governance and Politics (JGP) Vol 3 No 1 (2023): Volume 3 No 1 Tahun 2023
Publisher : IISIP YAPIS Biak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan politik bagi generasi muda dapat membuat mereka berperan aktif untuk memberikan gagasan mereka untuk para pemimpin politik yang relevan dengan kehidupan mereka, serta bisa memperkecil kesenjangan yang terjadi antara elite dan pemuda dengan upaya kritis terhadap politik serta partisipasi terhadap politik. Media sosial dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum 2024. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif untuk memecahkan masalah berupa minat pemuda yang begitu kurang terhadap politik. Upaya yang bisa dilakukan dalam penddikan politik adalah menyampaikan informasi dengang gaya yang berbeda melalui media sosial dan dengan isu yang relevan dengan generasi muda serta peran aktif dari pihak-pihak yang bertanggung jawa terhadap hidupnya demokrasi secara struktural maupun substansial. Pentinganya pendidikan politik bagi generasi muda disebabkan generasi muda merupakan bagian dari Indonesia serta generasi muda adalah kelompok yang akan mendominsai pemilu 2024 nanti.
Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo Wiwin L.Husin; Muh. Fachri Arsjad; Sarfan Tabo; Nova Loupode
Journal Governance and Politics (JGP) Vol 3 No 1 (2023): Volume 3 No 1 Tahun 2023
Publisher : IISIP YAPIS Biak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripstingkat partisipasi bagi pemilih disabilitas pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo; Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong partisipasi politik pemilih disabilitas pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan Partisipasi politik pemilih disabilitas pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten gorontalo termasuk kategori rendah dilihat dari data pemilih disabilitas yang terdaftar dan daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini dikarenakan pihak KPU melaksanakan pemenuhan kebijakan bagi pemilih disabilitas yaitu dengan sosialisasi kepada mereka belum maksimal, karena dari 19 kecamatan terdapat 12 kecamatan yang tingkat partisipasinya di atas dari 50%, dan 7 kecamatan lainnya tingkat partisipasinya di bawah dari 50%.
Analisis Hak Kepelayanan Kesehatan Peserta BPJS Kesehatan Pada RSUD dr. M.M Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo Muh. Fachri Arsjad; Wiwin L.Husin; Sarfan Tabo; Arif Juniandar
Journal Governance and Politics (JGP) Vol 3 No 2 (2023): Journal Governance and Politics (JGP)
Publisher : IISIP YAPIS Biak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelayanan Pengguna Kartu BPJS Kesehatan di RSUD Dr. MM. Dunda Limboto kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan studi kasus yang dimaksudkan untuk menggali penjelasan secara mendalam dan melakukan analisa mengenai penerapan program BPJS PBI atau Non PBI oleh Rumah Sakit maupun Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang berdampak terhadap efektivitas pelayanan Kesehatan bagi pemegang kartu BPJS. Adapun yang menjadi hasil penelitian adalah bahwa pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan kabupaten Gorontalo perlu adanya peningkatan yang lebih maksimal lagi kususnya pada RSUD Dr. MM Dunda Limboto seharusnya pasien peserta BPJS Kesehatan mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam segi administrasi maupun dalam segi pengobatan sebab pasien telah membayar jaminan kesehatan sebelum sakit maka ketika sakit sudah menjadi hak dari pada peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal.
REVITALISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DESA Novita B. Mukdin; Muh.Fachri Arsjad; Agustina Bilondatu; Sarfan Tabo; Fiskawati Akuba
Journal Governance and Politics (JGP) Vol 4 No 2 (2024): Journal Governance and Politics (JGP)
Publisher : IISIP YAPIS Biak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Proses Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa dalam Menggali Potensi Desa di Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah jenis kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa aktifitas social, sikap, kepercayaan, perpsepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa hambatan Revitalisasi BUMDes Dalam Menggali Potensi Desa di Desa Buhu Kecamatan Tibawa. BUMDesa merujuk pada keterlibatan aktif warga dalam pengelolaan usaha di tingkat desa. Ini bisa meliputi berbagai kegiatan ekonomi, social, dan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Partisipasi Pengembangan perekonomian masyarakat, BUMDes menjadi motor penggerak bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa. Keputusan implementasi program serta penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan.