Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Sosialisasi Strategi Penguatan Produktivitas Mangrove Panglima Bulang Tanjungpinang Melalui Rehabilitasi dan Bimbingan Kelembagaan Lamidi Lamidi; Ririn Deswita Putri; Nabila Wandarizqa; M. Rizky Indrawan; M. Iqbal Febriansyah
Jurnal Pengabdian Negeri Vol. 3 No. 1 (2026): Maret, 2026
Publisher : CV. Austronesia Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69812/jpn.v3i1.227

Abstract

Ekosistem mangrove di Kelurahan Panglima Bulang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang penting, tetapi pemanfaatan kawasan belum sepenuhnya disertai pemahaman mengenai rehabilitasi berbasis kondisi tapak dan penguatan kelembagaan lokal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman mitra mengenai strategi penguatan produktivitas mangrove melalui rehabilitasi dan bimbingan kelembagaan. Kegiatan dilaksanakan pada 23 Mei 2026 di kawasan mangrove Kelurahan Panglima Bulang, Kota Tanjungpinang, dengan mitra pemilik Rumah Makan Mangrove. Metode yang digunakan berupa sosialisasi langsung kepada mitra melalui empat tahap, yaitu observasi awal, penyusunan pokok informasi, penyampaian penjelasan secara langsung, serta konfirmasi pemahaman dan dokumentasi. Kegiatan tidak berbentuk pertemuan umum, tidak melibatkan peserta, tidak menghadirkan pemateri, dan tidak menggunakan diskusi kelompok terarah. Substansi sosialisasi mencakup fungsi mangrove, prinsip rehabilitasi yang tidak berhenti pada penanaman, hubungan kebersihan kawasan dengan produktivitas ekosistem, serta peran kelembagaan dalam koordinasi, pengawasan, dan keberlanjutan pengelolaan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya penguatan pemahaman awal mitra yang ditandai oleh kemampuan menjelaskan kembali fungsi perlindungan pesisir, keterkaitan mangrove dengan sumber daya perikanan dan usaha lokal, serta kebutuhan pemeliharaan setelah penanaman. Mitra juga dapat mengidentifikasi tindakan kelembagaan sederhana berupa penyampaian pesan konservasi kepada pengunjung, pemantauan kebersihan di sekitar usaha, pencatatan persoalan kawasan, dan komunikasi dengan kelurahan atau kelompok terkait. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sosialisasi langsung berskala terbatas dapat berfungsi sebagai tahap awal pembentukan kesadaran dan orientasi tindakan, terutama ketika informasi ekologis dihubungkan dengan posisi praktis mitra.
Evaluation of Cultural Governance Policy and Performance in Lingga Regency Lamidi Lamidi; Natasya Gieserren Tivany
Journal Governance Society Vol. 3 No. 1 (2026): May, 2026
Publisher : CV. Austronesia Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69812/jgs.v3i1.204

Abstract

Lingga Regency occupies a distinctive place in Indonesia's cultural landscape as the historical core of the Riau-Lingga Malay world and as a local government that formally positions itself as Bunda Tanah Melayu. This study evaluates the congruence between cultural-governance policy and publicly documented performance in Lingga. A qualitative evaluative case-study design was applied through structured document analysis of national legislation, Lingga Regency Regulation No. 1 of 2020, official statistical publications, intangible-cultural-heritage designation records, peer-reviewed studies, and comparative governance literature. The analysis introduces a Cultural Governance Policy-Performance Congruence (CGPPC) framework covering mandate clarity, coordination, safeguarding continuity, participation, performance evidence, and archipelagic accessibility. The findings indicate a pattern of strong normative commitment and visible recognition outputs, particularly in cultural-heritage safeguarding and national intangible-cultural-heritage designations, alongside uneven public evidence on long-term outcomes, cross-island access, community decision rights, data integration, and learning-oriented performance measurement. Sixteen Lingga cultural works were designated as Indonesian intangible cultural heritage in 2019, while all four Riau Islands works designated in 2022 originated from Lingga. These achievements demonstrate institutional capacity for recognition, but recognition counts alone cannot establish continuity of transmission, participation quality, or public value. The study proposes a cultural governance performance compact linking policy mandates to outcome indicators, evidence stewardship, and adaptive coordination. It concludes that Lingga's next governance challenge is not policy creation, but converting a strong cultural mandate into traceable, inclusive, and longitudinal evidence of cultural value.