Claim Missing Document
Check
Articles

Penggunaan Bahu Jalan Pada Acara Keramain di Kota Padangsidimpuan: Suatu Tinjauan Menurut Al-Qur’an dan Hadits Arsad Nasution, Muhammad; Siregar, Rosnani
Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam Vol. 13 No. 1 (2023): Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam
Publisher : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/liwauldakwah.v13i1.2531

Abstract

Penggunaan bahu jalan untuk keramaian menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai daerah salah satunya Kota Padangsdimpuan. Penggunaan bahu jalan ini adakalanya yang dipergunakan sepertiga jalan, atau setengah jalan, bahkan ada yang sampai menggunakan seluruh jalan. Prilaku masyarakat seperti ini disebabkan tidak tersedianya lokasi atau gedung aula yang memadai untuk pendirian tarak keramaian masyarakat. Apabila ditinjau dari beberapa ayat al-Qur’an dan Hadits Nabi saw ternyata memberikan perintah atau arahan untuk membersihkan jalan dari segala benda atau barang yang menganggu pengguna jalan. Namun demikian terdapat maslahah dengan menggunakan bahu jalan untuk keramaian akan tetapi terdapat pula kemudharatan pada sisi lain. Karena kemaslahatan yang diperoleh tidak qath’iah, universal, dan dharuriah, di sisi lain ayat dan hadits cendurung melarang perbuatan yang menganggu lalu lintas jalan, maka hukum dasar menggunakan bahu jalan untuk keramaian tidak dibenarkan, kecuali kalau terdapat kesulitan, maka dibolehkan dengan syarat memberikan jalan keluar agar pengguna jalan tidak terganggu.
Ibadah Qurban Sebagai Momentum Peningkatan Ekonomi Umat Islam: Analisis Pendapatan Peternak Hewan Qurban Pada Hari Raya Idul Adha Siregar, Rosnani; Arsad Nasution , Muhammad
Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam Vol. 14 No. 1 (2024): Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam
Publisher : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/liwauldakwah.v14i1.3092

Abstract

Islam merupakan rahmatan lil alamin. Salah satu bentuk rahmatan lil alamin itu adalah ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam selalu memberikan peluang terhadap pergerakan bisnis ekonomi. Salah satunya adalah ibadah qurban. Ibadah ini selain tujuan utamanya mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai sebuah ibadah tetapi juga menimbulkan pergerakan ekonomi di kalangan masyarakat khususnya para peternak hewan qurban lembu dan kambing. Hal ini disebabkan tingginya minat masyarakat untuk berkurban memberikan dampak ekonomi kepada peternak hewan qurban dengan meningkatnya penjualan hewan qurban setiap tahunnya. Untuk melihat data adanya pergerakan ekonomi masyarakat khususnya peternak hewan qurban pada hari raya idul adha maka penulis mencoba melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa peternak qurban di sekitar kota Padangsidimpuan. Data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa ibadah kurban pada hari raya idul Adha memberikan kesempatan kepada peternak hewan qurban untuk memperjualbelikan hewan ternak qurbannya kepada panitia qurban atau masyarakat yang melakukan ibadah qurban. Dengan demikian secara faktual dapat diperoleh data bahwa hari raya idul adha sebagai hari raya qurban memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan peternak hewan qurban di sekitar kota Padangsidimpuan.
RELEVANSI KEHARAMAN BERTATO DENGAN LARANGAN DONOR DARAH BAGI ORANG BERTATO Nasution, Muhammad Arsad; Siregar , Rosnani; Baharuddin, Didin
TAHKIM Vol. 20 No. 2 (2024): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v20i2.8198

Abstract

Tattooing is a part of art that many people do. However, Islamic law prohibits people with tattoos, on the other hand, medical science also prohibits people with tattoos from donating blood. This article tries to explain whether there is a match (relevance) between the prohibition of tattooing according to Islamic law and the prohibition of blood donation for people with tattoos according to medical science. To answer this question, the author collects data from various sources of scientific writings in the form of books or journals that describe the prohibition of tattooing according to Islamic law and also scientific writings related to the prohibition of blood donation for people with tattoos according to health. This disclosure is important to explore to uncover the maqasid al-syari' in prohibiting the act of tattooing according to Islamic law. The results obtained from the scientific data above show that the Prophet Muhammad forbade his people from getting tattoos. This prohibition is stated in several hadiths of the Prophet Muhammad with a clear prohibition expression, namely using the phrase "la'ana" (Allah/Rasulullah curses). The use of this phrase for a legal act, namely getting a tattoo, shows that the act is forbidden. Medical also prohibits blood donation for people with tattoos, this is because the behavior of sticking needles and alcohol into the pores of the body is an act of damaging body parts. The reason for the medical prohibition for people with tattoos to donate blood is also the concern of contracting various diseases in the blood cells of people with tattoos caused by the needle being inserted into the blood vessels through the skin, and the entry of other substances into the blood cells. The prohibition of tattoos by the Prophet Muhammad SAW turns out to be in accordance with medical science which prohibits people with tattoos from donating blood. This conformity can be seen in the principles of Islamic law which forbids harmful acts, and medical also positions the act of tattooing as having harm. Keywords: Relevance, islamic law, tattooed, blood donation
Outsourcing Tenaga Kerja: Analisis terhadap Maslahat dan Mafsadat yang Ditimbulkan Menurut Hukum Islam Arsad Nasution, Muhammad; Siregar, Rosnani
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 1 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i1.256

Abstract

The outsourcing system in employment is a contemporary phenomenon that is not explicitly known in Islamic law. However, this system has similarities with the shirkah contract of abdan in the muamalah of Islam. The question that arises is how Islamic law responds to the practice of outsourcing and whether this system brings benefits to workers or actually causes mafsadat. This study aims to examine the impact of the outsourcing system on the welfare of workers through the maslahah approach, especially the concepts of istihsan and mashalih al-mursalah. This study uses a qualitative method based on literature review by analyzing data from various journals and related literature. The results of the study show that the outsourcing system causes more mafsadat than benefit. Outsourced workers often experience injustices, such as substandard wages, lack of benefits and social security, and weak legal protections due to unclear employment relationships between labor providers and service users. In addition, they are also limited in their right to unionize. In conclusion, the outsourcing system benefits companies more than workers. Therefore, from the perspective of Islamic law, this mechanism should be limited to training and recruitment providers, while workers placed in a company should be appointed as permanent employees.
Persepsi Mahasiswa HES terhadap Tafsir Ayat Ahkam Ekonomi: Studi Kasus Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Arsad Nasution, Muhammad; Siregar, Rosnani
Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam Vol. 15 No. 1 (2025): Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam
Publisher : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/liwauldakwah.v15i1.6102

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah (HES), Fakultas Syari’ah dan Ilmu IAIN Padangsidimpuan terhadap Matakuliah Tafsir Ayat Ahkam Ekonomi Syari’ah. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, untuk mendeskrifsikan persepsi Mahasiswa HES terhadap matakuliah Tafsir Ayat Ahkam Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan . Hasil penelitian menunjukkan persepsi Mahasiswa HES Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan terkait dengan kesesuaian ayat-ayat al-Qur’an sebagai materi bahasan dengan masing-masing silabus, dipeoleh option B dikategorikan “baik/setuju ” dengan persentase 66.89, berada pada kisaran 62,50 – 81,24. Adapun indikator proses pembelajaran seperti; pemberian tugas menghafal, dipeoleh option B (86.07%) dikategorikan “/sangat baik/ sangat setuju ” dengan persentase 81,25% - 100%; metode pembelajaran, dipeoleh option A (85.37%) dikategorikan “sanagat baik/ sangat setuju ” dengan persentase 81,25% - 100%; ketersediaan referensi diberbagai perpustakaan, dipeoleh option B (76.14%) dikategorikan “baik/ setuju ” dengan persentase 62,50% – 81,24%. Dengan demikian, tidak maksimalnya pembelaran matakuliah Tafsir Ayat Ahkam Hukum Ekonomi Syari’ah hanya disebabkan oleh beberapa silabus yang ayat-ayat al-Qur’an sebagai materi pembahasan pokok kurang relevan dengan silabus pembelajaran yang ditetapkan.
Sistem Pengupahan Penyadap Karet Ditinjau Dalam Fiqh Muamalah Ahmatnijar, Lili Rahmawati Siregar & Muhammad Arsad Nasution &
Jurnal El-Thawalib Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v1i1.3180

Abstract

The wage system for rubber tappers in the village of siparau, sub-districkof Barumun Tengah, padang lawas regency was motivated by the fact that the wages of rubber tappers were increased unilaterally and were not in accordance with the agreement or contract made when the agreement was made, there was no trasparency and detailed explanation regarding the regarding the reduction in wages made by the owner. Rubber plantation based on the above background, the purpose of this research is ti find out how the wage system increases and decreases by rubber plantation owners in Siparau village, Barumun Tengah District, Padang Lawas Regency and to find out how figh Muamalah’s review of wages increases and decreases by rubber plantation owners. In the village of Barumun Tengah District, Padang Lawas Regency.This research. Sources of data in this study are data, primary and skunde data. Data collection techniques used field studies, namely interviews, documentation and literature study. Interviews were conducted with rubber plantation onwners. Rubber tappers, village beads and religious leaders in siparau village, Barumun TengahDistrict, Padang Lawas Regency data processing and data analysis techniques for this research are that after complete data has been collected, the next step is to carry out data analysis processing and the results of this study indicate that the rubber tappers wage system in the village Siparau, Barumun Tengah Disrtict, Padang Lawas Regency is by means of verbal, the practice of wage rubber tapping that occurs in Siparau Village, Barumun Tengah District, Padang Lawas Regency is not fully in accordance with muamalah fiqh studies because in terms of harmony and piarat requirements, ujrah must be clear and know to both parties. Likewise with the provisions of the principles of trust ( honesty). Justice, and definite agreements that have not been fulfilled in ist implementation.
Penetapan Sanksi Qishas Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Batu Bara, asmiah; Nasution, Muhammad Arsad; Harahap, Risalan Basri
Jurnal El-Thawalib Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v4i2.9563

Abstract

The problem in this study is regarding vigilante sanctions in the perspective of Islamic criminal law. Because there are no regulations or laws governing vigilante sanctions. This type of research is field research using normative legal and empirical legal approaches. The data source for this research comes from primary data and secondary data. The primary data source is the Investigator from the Criminal Investigation Unit of the Mandailing Natal Resort Police and the secondary data source is books, data, journals and documents. The data collection technique used consisted of interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques were descriptive qualitative. The results of this study are that the vigilante sanction in the Mandailing Natal Resort Police area has already been stipulated in accordance with Article 170 of the Criminal Code, but in terms of implementation it has never been carried out because the Resort Police considers that the victim of vigilantism is usually because he was the perpetrator of a previous crime, so the perpetrator is considered as an enemy of society as well. Vigilance in Islamic criminal law already has provisions in which the vigilante is subject to qishas sanctions, but if the victim's family forgives the perpetrator, the sanction is replaced with a diyat.
Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Muhammad Arsad Nasution, Ihwan Sormin & Fatahuddin Aziz Siregar &
Jurnal El-Thawalib Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v1i2.3304

Abstract

This study aims to determine what the people's political preferences are in the election of the Head of Huta Baru Village, Huta Baru District, South Tapanulli Regency. The formulation of the problem raised in this study is whether the community's political preferences in the election of the Head of Huta Baru Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency.The data collection technique used is in the form of a questionnaire, namely a list of questions where the respondent just chooses the answers that the researcher has provided. The samples taken in this study were 100 people from the Huta Baru Village community.To test the correctness of the research, researchers used descriptive-qualitative data analysis techniques. Descriptive-Qualitative, namely analyzing the data obtained based on reality and then linked with a theory that supports the discussion, so that it can explain the causes and effects that affect political participation in the village. This descriptive analysis begins with data collection, data presentation, data analysis and finally drawing conclusions. The indicators in this study are the presence of stimuli, someone's characteristics, social care and high social status.The results of the study proved that the stimulant indicator was more dominant as a political preference in the election of the Head of Huta Baru Village, Batang Toru District, South Tapanuli Regency.
Penentuan Upah Nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu Tanjung, Budiansyah; Nasution, Muhammad Arsad
Jurnal El-Thawalib Vol 2, No 3 (2021)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v2i3.3986

Abstract

Wage is money that is paid in return for services or competasion for losses received by the workes for the outpouring of their labor to other people who have the status of toke (employer). As for the problem in this study, the part of determining the wages of fishermen in the Pancuran Bambo Village Sibolga District Sambas Sibolga City in the perspective of Muamalah Fiq, this type of research is a qualitative field research that is sourced from fact finding from the field in addition using interview methods and observation methods and also looking for facts from legal materials. This study aims to abtain accurate data on how to determine the wages of fishermen in the Pancuran Bamboo Village Sibolga District Sambas City Sibolga City competasion of losse receavid by the workes this type of reseach is qualitative. The results of this study explain that the determination of fishermen’s wages in the Pancuran Bamboo Village Sibolga Sambas District Sibolga City is not in accordance with Islamic rules, which in the Qur’an and hadith giving wages to workers must be given as soon as possible and do not delay the wages of workers, the wages of fishermen in the Pancur Bambo Village Sibolga, this study to works this type of research is given as soon possible and do not deley the wages of workers.
North Padang Lawas District Regulation Siregar, Ramadani; Nasution, Muhammad Arsad
Jurnal El-Thawalib Vol 2, No 5 (2021)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v2i5.4409

Abstract

This research is entitled Implementation of North Padang Lawas District Regulation Number 9 of 2016 Article 55 Concerning The Duties, Powers, Rights and Obligations of Village Head in Batang Onang Baru. The formulation of the problem in this research is How is the implementation of the Regional Regulation of North Padang Lawas Regency Number 9 of 2016 Article 55 concerning the duties, powers, rights and obligations of the Village Head, and what are the factors that influence the implementation of the duties and authorities of the Village Head in Batang Onang Baru Village. To obtain the results of this study, the researcher used a descriptive field research type. The data sources in this study were the Batang Onang Baru village apparatus and PKK members and the community. Secondary data in this study is data taken as supporting primary data without having to go directly to the field, including official documents, legal books, journals and articles related to this research. Based on the results of the study, it is known how the implementation of the implementation of the regional regulation of the North Padang Lawas Regency No. 9 of 2016 concerning the duties, authorities, rights and obligations of the village head in Batang Onang Baru. In its implementation it has not been effective because it is not in accordance with the provisions. The factors are that there is no legal counseling on community empowerment that is implemented through PKK, there is no inefficient supervision budget. And the implementation of the duties and authority of the village head in terms of fiqh siyasah, namely at the time of the Prophet, empowerment was carried out through a process of education and the liberation of slaves that all humans were equal in the sight of Allah.