Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENGATASI PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN BATU CEPER KOTA TANGERANG Muhamad Qustulani; Lutfiani Solehah
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9 No 2 (2024): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nikah sirri merupakan pernikahan yang tidak dicatat oleh negara, meskipun statusnya dianggap sah oleh agama. Namun keberadaanya menimbulkan banyak persoalan yang berkaitan dengan hukum dan social seperti hak-hak anak dan isteri yang tidak dilindungi oleh Undang Undang. Peran penyuluh agama di Kementerian Agama menjadi sesuatu yang penting untuk meminimalisir resiko resiko yang muncul akibat dari pernikahan sirri seperti tidak adanya hak waris, hak pengakuan, dan lain sebagainya. Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Batuceper di Kota Tangerang telah melakukan sosialisasi pentingnya menikah secara agama dan negara di majelis-majelis taklim, lembaga pendidikan, dan bimbingan konseling pra pernikahan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan riset tentang peran Penyuluh Agama Islam dalam mengatasi di Kecamatan Batuceper Kota Tangerang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa peran penyuluh agama Islam terbukti mampu menurunkan angka nikah siri di kecamatan batuceper, Kota Tangerang.
Alternatif Penyelesaian Utang Piutang Jalur Non Litigasi pada Debitur yang Menunggak Anisa Rosalia; Muhamad Qustulani; Ecep Ishak Fariduddin
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.80274

Abstract

Artikel ini mengkaji studi kasus penyelesaian utang piutang antara perusahaan PT Niyartha dan salah satu debiturnya yang menunggak. Permasalahan berawal dari perjanjian pembelian barang dengan tempo satu bulan dan limit awal Rp 50 juta yang selama 2-3 tahun berawal berjalan lancar. Namun, memasuki tahun keempat, utang debitur menumpuk hingga hampir Rp 200 juta. Perjanjian awal hanya didasarkan pada kesepakatan bermaterai tanpa melibatkan notaris, sehingga bukti yang dimiliki PT Niyartha terbatas pada surat bermaterai dan KTP Debitur. Keterbatasan ini menyebabkan posisi hukum PT Niyartha menjadi rentan karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung dan harus memulai proses gugatan perdata biasa. PT Niyartha berencana menempuh jalur perdata untuk menuntut pembayaran atau denda. Uniknya, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, ditemukan fakta bahwa debitur tersebut justru membeli kendaraan mewah secara tunai, sebuah indikasi kuat adanya itikad buruk atau upaya pengalihan aset untuk menghindari tanggung jawab utang. Secara yuridis, tindakan ini dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kejujuran dalam pelaksanaan perjanjian. Penelitian ini bertujuan menganalisis kompleksitas penyelesian utang piutang melaluo jalur non-litigasi dalam konteks wanprestasi dan itikad buruk debitur, serta implikasi hukum dari penemuan aset baru tersebut. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, berfokus pada analisis dokumen perjanjian, catatan keuangan, dan skenario hukum yang muncul dari penemuan itikad buruk. Hasil menunjukkan bahwa penemuan itikad buruk debitur secara fundamental mengubah strategi penyelesaian dari non-litigasi murni menjadi persiapan litigasi perdata. Perubahan strategi ini meliputi pengumpulan bukti sekunder yang diperkuat dengan jejak transaksi pembelian aset baru tersebut, yang akan digunakan untuk memperkuat argumen wanprestasi yang disertai itikad buruk dalam persidangan. Pentingnya bukti tambahan dan perjanjian yang kuat menjadi krusial dalam menghadapi situasi serupa,. Implikasi dari studi ini menekankan perlunya klausul perjanjian yang ketat dan mekanisme pengawasan aset debitur dalam transaksi B2B untuk mitigasi risiko utang dan menjamin kepastian hukum bagi kreditur.
Gadamer’s Hermeneutics And The Dynamics Of Islamic Democracy: A Study Of The Concept Of Al-Shūrā In Contemporary Contexts Muhamad Qustulani Qustulani; Murniasih; Fahmi Irfani
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2025): JUNI
Publisher : Universitas Ibn Khaldun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study explores the application of Gadamer’s hermeneutic philosophy to the concept of Islamic democracy, emphasizing core principles such as al-shūrā (consultation), al-‘adālah (justice), al-musāwāh (equality), and al-ḥurriyyah (freedom) as dynamic and evolving meanings rather than fixed doctrines. Through the fusion of horizons, these values are continuously interpreted in dialogue with contemporary social realities, enabling pluralistic societies like Indonesia to foster tolerance, moderation, and inclusive participation. Central to this discourse is the concept of shūrā in the Qur’an, understood as consultation foundational to collective decision-making but not inherently identical to modern secular democracy. While critics reject equating shūrā with democracy due to conflicting views on sovereignty and law, proponents affirm its compatibility with democratic ideals grounded in Islamic values. Gadamer’s approach facilitates a contextual and moderate understanding of shūrā, positioning Islamic democracy as a living process of compassionate ijtihad that reconciles tradition and modernity, prioritizing pluralism and justice for peaceful coexistence.
Edukasi Preventif Kesehatan Mata Sejak Dini bagi Siswa Sekolah Dasar di SDN Kemanggisan 01 Pagi Jakarta Barat Muhamad Qustulani; Eko Setyawan
Jurnal Inovasi Global Vol. 4 No. 9 (2026): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v4i9.612

Abstract

Kesehatan mata merupakan aspek penting dalam mendukung proses tumbuh kembang, kemampuan belajar, dan kualitas hidup anak usia sekolah. Gangguan penglihatan, khususnya kelainan refraksi yang tidak terdeteksi sejak dini, dapat menghambat aktivitas akademik dan perkembangan anak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa dan wali murid mengenai upaya preventif kesehatan mata serta mendukung deteksi dini gangguan penglihatan melalui kegiatan edukasi dan skrining kesehatan mata. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyuluhan interaktif, diskusi, demonstrasi, permainan edukatif, serta pemeriksaan tajam penglihatan menggunakan chart visus. Kegiatan dilaksanakan pada Agustus 2026 di SDN Kemanggisan 01 Pagi Jakarta Barat dengan melibatkan 300 siswa kelas I–III dan 50 wali murid. Evaluasi dilakukan menggunakan perbandingan hasil pre-test dan post-test, serta analisis deskriptif hasil skrining penglihatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta dari rata-rata 49,8% pada pre-test menjadi 95,0% pada post-test dengan peningkatan sebesar 45,2 poin persentase. Edukasi juga meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebiasaan membaca yang benar, penggunaan gawai secara bijak, pola makan sehat, dan pentingnya pemeriksaan mata secara berkala. Kesimpulan kegiatan menunjukkan bahwa edukasi kesehatan mata yang dikombinasikan dengan skrining penglihatan efektif dalam meningkatkan kesadaran kesehatan mata anak, meskipun diperlukan tindak lanjut berkelanjutan untuk mendukung perubahan perilaku dan pemeriksaan lanjutan.
ANALISIS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: STUDI TERHADAP PRINSIP KEADILAN, KEMASLAHATAN, DAN MAQASHID SYARIAH Nur Aisyah; Muhamad Qustulani
Jurnal Education and Development Vol 14 No 3 (2026): Vol 14 No 3 September 2026
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v14i3.8475

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Program MBG dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan Maqāṣid al-Syarī‘ah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, serta teori-teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program MBG mencerminkan prinsip keadilan distributif melalui peran negara dalam menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Dari perspektif kemaslahatan, program ini termasuk dalam kategori maṣlaḥah ḍarūriyyah karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, Program MBG memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan Maqāṣid al-Syarī‘ah, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql), dan menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl). Meskipun demikian, efektivitas program masih dipengaruhi oleh aspek pemerataan distribusi, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, implementasi Program MBG perlu terus dioptimalkan agar mampu mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan bagi masyarakat secara lebih luas.