Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

RANCANG BANGUN MESIN SPINNER PENIRIS MINYAK HASIL PENGGORENGAN GUNA MENINGKATKAN PRODUKSI OLAHAN MAKANAN GORENGAN DI UKM IKITELA GROUP, POLOKARTO SUKOHARJO Kristiawan, Yulianto; Margono, Bambang; Suhartoyo, Suhartoyo
Abdi Masya Vol 6 No 2
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52561/abdimasya.v6i2.596

Abstract

Olahan gorengan termasuk kategori makanan yang memerlukan banyak minyak dimana salah satu proses pengolahannya dengan metode deep frying (makanan yang terendam minyak) sehingga makanan menjadi renyah dan gurih. Proses produksi makanan menggunakan minyak goreng masih mendominasi sampai saat ini. Makanan  dengan  kandungan  minyak  yang  tinggi  sangatlah  tidak  baik  untuk  dikonsumsi  secara  terus  menerus  dan  juga  akan  membuat  makanan  tersebut  mudah  basi  atau  tidak  tahan  lama.  Maka dibutuhkan  suatu  proses  penirisan  minyak  goreng  yang  efektif  guna  meminimalisasi  kandungan  minyak  pada  makanan. UKM Ikitela, yang bergerak di bidang pengolahan makanan seperti produk berbasis ketela, selama ini menggunakan cara konvensional untuk meniriskan minyak hasil penggorengan. Waktu yang lama dan masih banyak mengadung minyak pada produk gorengan menjadi masalj utama bagi UKM Ikitela. Permasalahan ini juga dirasakan bagi UKM Iketela Group yang berbasis pada olahan makanan produk gorengan dimana salah satu produk unggulannya adalah gorengan ketela. Selama ini cara penirisan masih menggunakan konvesional dan memerlukan waktu lebih lama. Dengan menggunakan metode tersebut produk kurang awet dikarenakan kandungan minyak yang masih terlalu tinggi. Sehingga diperlukan sebuah mesin Spinner peniris minyak untuk mengurangi kadar minyak dalam makanan gorengan dengan waktu singkat. Prinsip utama penggunaan spinner adalah mengurangi kandungan minyak menggunakan teknik putaran tinggi sehingga mampu membuang sebagian minyak keluar. Metode rancang bangun  dimulai  dengan tahapan menetapkan kebutuhan, mekanisme, pemilihan bahan material, perancangan komponen, gambar design dan hasilnya memenuhi kualitas produk sesuai dengan fungsinya,  berkurangnya minyak hasil penggorengan dan mudah di operasikan, demikian juga perawatannya. Mesin spinner peniris minyak memiliki tinggi tabung 40 cm daya tampung 5 kg, dengan putaran motor 800 rpm. Kapasitas produksi mesin peniris dibanding  dengan  penirisan konvensional lebih eefektif dan efisien  yaitu untuk 1kg hasil penggorengan mmerlukan waktu 3 menit  dengan menggunakan mesin sedangkan dengan penirisan konvensional waktu yang di butuhkan  10 menit berarti terjadi efisien si waktu 7 menit.
The Construction of Justice from the Perspective of Social Contract Legal Philosophy: A Comparative Study of Hobbes, Locke, and Rousseau in the Context of Indonesian Law Suhartoyo, Suhartoyo
Journal of Social Research Vol. 4 No. 9 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v4i8.2747

Abstract

This study analyzes the concept of justice from the perspective of the Social Contract Theory according to Thomas Hobbes, John Locke, and Jean-Jacques Rousseau. These three philosophers have different views on social contracts and justice. Hobbes emphasized the importance of the state in protecting individuals from brutal natural conditions; Locke emphasized the importance of individual natural rights and the role of the state in protecting those rights; while Rousseau emphasized the importance of the general will of society and the role of the state in upholding that general will. By using juridical-philosophical and comparative analysis methods, this study shows that justice from the perspective of the Social Contract Theory is the highest value for the state to uphold. Therefore, the state has an important role in realizing justice for citizens in Indonesia by increasing political awareness and active participation of citizens, ensuring transparency and accountability in government and political parties, protecting citizens' rights, and promoting popular sovereignty. Thus, justice can be realized for all citizens.
Dualism of the Pastoral and Social Existence of the Catholic Church in the Perspective of State Administrative Law: A Study of PMA Number 13 of 2025 Suhartoyo, Suhartoyo
Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 3 No. 10 (2026): Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/enrichment.v3i10.583

Abstract

This study examines the dualism of the pastoral and social existence of the Catholic Church from the perspective of state administrative law, focusing on the Regulation of the Minister of Religion (PMA) Number 13 of 2025. This PMA regulates the Catholic religious legal body, distinguishing between pastoral work of an internal-spiritual nature and social work of a public-administrative nature. Normative analysis was carried out to assess the consistency of PMA with higher laws and regulations, such as the 1945 Constitution and the Government Administration Law. The results of the study show that PMA 13/2025 gives discretionary authority to the Minister of Religion and the Director General of Catholic Guidance, but it needs to be balanced with legal principles such as legality, justice, accountability, and transparency to prevent abuse of authority. This study recommends the proper implementation of these legal principles to improve the quality of government and the welfare of the community.
Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 119/PUUXXIII/2025: Strengthening the Protection of Human Rights and The Environment In Indonesia Suhartoyo, Suhartoyo
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 4 No 12 (2025): Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/0fnfxw29

Abstract

This study aims to conduct a normative juridical analysis of environmental criminal law in Indonesia, the protection of human rights within the Indonesian legal framework, and the implications of Constitutional Court Decision Number 119/PUU-XXIII/2025 in reinforcing human rights and environmental protection. Employing a case study approach, this research utilizes normative juridical methodology. The findings indicate that environmental criminal law in Indonesia is governed by several limitations, including regulatory deficiencies, inadequate public awareness, and insufficient law enforcement. The Constitutional Court Decision Number 119/PUU-XXIII/2025 represents a significant step towards strengthening human rights and environmental protection. John Rawls' theory of justice is applied to examine the implementation of law and bolster the protection of human rights and the environment. This study is expected to contribute to the understanding of environmental criminal law and human rights protection in Indonesia, as well as provide recommendations for enhancing the implementation of environmental criminal law and human rights protection in Indonesia.
PERFORMA PEMBAKARAN CAMPURAN BATU BARA DAN BIOMASSA KAYU JATI SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF Suhartoyo, Suhartoyo; Sriyanto, Sriyanto; Purwono, Arif Hidayat; Nugroho, Arif Setyo
JURNAL CRANKSHAFT Vol. 8 No. 4 (2025): Jurnal Crankshaft Vol. 8 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/cra.v8i4.16260

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pencampuran biomassa kayu jati dengan batu bara terhadap efisiensi termal dan konsumsi bahan bakar pada sistem pembakaran co-firing. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya ketergantungan sektor energi terhadap bahan bakar fosil serta potensi besar limbah biomassa yang belum termanfaatkan secara optimal. Metode penelitian dilakukan secara eksperimental di Laboratorium Energi STT Warga Surakarta dengan menggunakan variasi rasio campuran batu bara dan biomassa kayu jati sebesar 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25% terhadap total massa bahan bakar. Parameter utama yang diamati meliputi waktu pendidihan air 1 liter, konsumsi bahan bakar, dan efisiensi termal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa efisiensi tertinggi diperoleh pada campuran 100% batu bara, yaitu sebesar 100% menjadi acuan, sedangkan campuran 90% batu bara + 10% biomassa menghasilkan efisiensi 96,5%, dengan konsumsi bahan bakar hanya sedikit meningkat. Penambahan biomassa di atas 20% menyebabkan penurunan efisiensi yang signifikan akibat kandungan air dan nilai kalor biomassa yang lebih rendah. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa co-firing dengan fraksi biomassa hingga 10–15% dapat diterapkan tanpa penurunan performa yang berarti serta berpotensi mengurangi emisi karbon dan biaya operasional.
Relationship Of The Crime Of Embezzlement Of Inheritance Rights  In The Family Environment Sutjahja, Andre; Subekti, Subekti; Suhartoyo, Suhartoyo
Ipso Jure Vol. 2 No. 2 (2025): Ipso Jure - March
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/a4bmhe34

Abstract

The crime of embezzlement is a criminal act against human property as regulated in the Criminal Code (KUHP). Embezzlement can occur at all levels of society, from lower to upper classes, and often stems from trust that is later broken due to dishonesty. Even within families, a lack of mutual trust can lead to such crimes. This research examines the criminal responsibility of family members who embezzle inherited property. The study uses a normative juridical approach, analyzing secondary legal sources such as laws, books, and encyclopedias. The findings reveal that embezzlement of inherited assets involves unlawfully controlling property or rights that should be distributed among heirs. Inheritance consists of assets left by a deceased person (the heir) for their family (heirs) and must be divided according to legal provisions.  Article 367 of the KUHP categorizes theft within a family as embezzlement when committed by a family member. Meanwhile, Article 376 states that embezzlement within a family is a complaint offense, meaning prosecution can only proceed if the victim files a report. If the report is withdrawn, legal proceedings are halted. Thus, family embezzlement cases often depend on the victim’s decision to pursue legal action.
Appointment Of Catholic Church Bodies As Legal Entities Capable Of Owning Land Rights: Juridical Analysis Based On Hans Kelsen's Theory Of Legal Rights Suhartoyo, Suhartoyo
Journal of Management Economic and Financial Vol. 3 No. 4 (2025): Special Issue
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jmef.v3i4.155

Abstract

This study analyzes the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21/PNJ/KEM-ATR/BPN/VI/2024 concerning the Appointment of Catholic Church Bodies in the Territory of Indonesia as Legal Entities that Can Have Land Ownership Rights. This study aims to determine the implementation of the granting of land ownership rights for Roman Catholic Church bodies in Indonesia based on the applicable appointment. The analysis was carried out using Hans Kelsen's legal rights theory, which emphasizes the importance of law in protecting the rights of citizens and providing legal certainty for each individual. The results of the study indicate that the decision provides legal certainty for Catholic Church bodies to have land ownership rights used for religious and worship purposes. This study also provides suggestions for developing the authority to implement the decision and creating implementation guidelines at the City and Regency Land Office levels.