Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.955
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Journal Of Management Science (JMAS) As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Hukum Sehasen QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Journal of Education Transportation and Business
Gunardi Lie
Universitas Tarumanagara
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Juridical Analysis of the Implementation of Law Number 22 Year 2009 Concerning Road Traffic and Transportation in West Jakarta Leonard Tasuno Laiya; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra Putra
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 1 (2023): June 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i1.510

Abstract

Modern society requires transportation in carrying out various activities. However, in reality, traffic accidents are a major source of death caused by various factors. This study aims to identify: 1). How is the implementation of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation; 2). What factors are the dominant aspects that trigger the formation of traffic accidents; 3). How are law enforcement efforts related to traffic disaster problems in the West Jakarta area. This research procedure is normative juridical which focuses on research objects of laws and regulations, with research on the problem of law enforcement efforts on traffic disaster problems in the West Jakarta area. Research result; 1). There are several articles in the implementation of Law no. 22 of 2009 which is a potential source of traffic violations 2). the dominant aspects that trigger the formation of traffic disasters in the West Jakarta area are; human negligence, lack of control over traffic signs, vehicles that exceed standard capacity, as well as cause and effect in nature; 3). Law enforcement against traffic violations is tried in an innovative way, namely on-site justice with the principle of implementing the Criminal Justice System.
Analyzing the Economic Crisis in Venezuela: Causes, Effects, and Solutions Raphaellee Peters Putra Usman; Moody Rizqy Syailendra Putra; Gunardi Lie
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 1 (2023): June 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i1.549

Abstract

Venezuela in recent years has faced a severe decline in economic stability. Causes of the crisis can be attributed to economic mismanagement, over-reliance on oil, corruption and authoritarian rule. These factors have resulted in hyperinflation, poverty, collapsing public services and mass emigration. The effects of the crisis were profound, impacting the welfare of the Venezuelan people and creating a humanitarian emergency. In addition, the crisis has regional implications as neighboring countries grapple with accommodating Venezuela's migrants and refugees. To overcome the crisis, a comprehensive approach is needed, including fiscal discipline, economic diversification, strengthening democracy, and anti-corruption measures. Sound fiscal policies, structural reforms and international cooperation are critical to stabilizing the economy, attracting investment and driving sustainable growth. In addition, protecting vulnerable populations through targeted assistance programs and social safety nets is essential. However, effective solutions require a broader commitment to democratic governance, human rights and social cohesion. Rebuilding trust in institutions, promoting transparency and encouraging citizen participation are critical to long-term recovery.
ANALISIS MEDIASI TERHADAP KASUS KORUPSI DAN PENYUAPAN PENGADAAN PESAWAT AIRBUS MILIK PT GARUDA INDONESIA Lenny Sriwijaya; Gunardi Lie; Moody R. Syailendra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1358-1369

Abstract

Dalam kasus PT Garuda Indonesia dan Rolls Royce, penyelesaian sengketa yang menggunakan mediasi menjadi alternatif yang baik dan efektif untuk menyelesaikan sengketa yang kompleks dan memakan waktu. Proses mediasi harus dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel agar kedua belah pihak merasa puas dengan hasilnya. Namun, dalam kasus ini juga terdapat kasus korupsi yang terjadi di perusahaan, di mana mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, menerima suap dari pihak-pihak terkait Rolls Royce. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip good corporate governance dan integritas perusahaan. Kaitan antara mediasi dan kasus korupsi ini menunjukkan pentingnya menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan menjaga integritas dalam segala aspek bisnis. Proses mediasi harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip integritas dan transparansi, sehingga terhindar dari praktik-praktik korupsi dan penyuapan. Dalam konteks BUMN, seperti PT Garuda Indonesia, tata kelola perusahaan yang baik dan integritas menjadi hal yang sangat penting. Perusahaan perlu menjalankan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi dan penyuapan. Dalam kesimpulannya, kasus PT Garuda Indonesia dan Rolls Royce menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi alternatif yang baik dalam menyelesaikan sengketa bisnis, namun perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip good corporate governance dan integritas perusahaan. Oleh karena itu, BUMN dan perusahaan-perusahaan lainnya perlu memastikan bahwa mereka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan mengedepankan integritas dalam segala aspek bisnis, termasuk dalam penyelesaian sengketa bisnis.
PENTINGNYA RATIFIKASI CISG UNTUK EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA Evelyn Hartono; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i6.2023.2837-2842

Abstract

The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) sebagai dasar hukum perdagangan internasional bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait perjanjian jual beli internasional. Untuk dapat mengadopsi CISG, perlu adanya ratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Ratifikasi adalah pengesahan perjanjian internasional, yang berarti bahwa negara turut menandatangani dan terikat dengan perjanjian internasional tersebut. Hingga saat ini Indonesia belum juga melakukan ratifikasi CISG. Pada kenyataannya, Indonesia banyak terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi. Kegiatan ekspor dan impor tidak lepas dari perjanjian jual beli internasional yang merupakan bahasan pokok dan tujuan utama dibentuknya CISG, sehingga ratifikasi CISG menjadi langkah yang esensial bagi pemerintah Indonesia demi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini mempunyai tujuan untuk membahas bagaimanakah pentingnya ratifikasi CISG untuk ekspor dan impor Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menerapkan pendekatan komparatif (comparative approach). Sumber hukum yang relevan bagi penelitian ini adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan penelitian ini, penulis berpendapat bahwa adanya hukum yang berbeda-beda di setiap negara dapat menimbulkan permasalahan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian jual beli internasional, serta menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga diratifikasinya CISG menjadi krusial bagi Indonesia.
Unpaid Internship in the Development of Indonesian Employment Regulations Silvia Cahyadi; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 9 No 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v9i2.4965

Abstract

To address this issue, some countries have implemented policies governing unpaid internships, including time limits and minimal financial compensation. This aims to protect the rights of young workers and prevent labor exploitation. On the other hand, there are also opinions that companies should be more responsible and value the contributions made by interns by providing reasonable financial incentives. Overall, Unpaid Internship has significant pros and cons. While it can provide valuable opportunities for students or recent graduates, there needs to be regulations and policies that recognize the need for fair financial incentives and increased protection for young workers. In a society that is increasingly moving towards inclusivity and equality, it is important to consider the balance between company interests and workers' rights.
A bankruptcy analysis of PT Jiwasraya causing losses to the country Silvia Cahyadi; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra
Junal Ilmu Manajemen Vol 6 No 3 (2023): July: Management Science and Field
Publisher : Institute of Computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jmas.v6i3.241

Abstract

The Jiwasraya case is a fraud auditing legal case that has taken a lot of public attention and is particularly influential on capital market investors. This study aims to examine a case of financial statement manipulation or fraud that has occurred in Indonesia, namely PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). This research used qualitative methods that produced data and/or results descriptive in the form of words in writing or oral forms from what the researchers observed. The results of this study show that PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) has been proven to commit fraud by determining several aspects, such as fraud categories, analysis of the geographical locations or industries where fraud occurred, profile of victims and perpetrators of fraud, motive of the prepetrators, impact of fraud, and strategies in detecting fraud. The results indicate that fraud can involve and harm many parties, so this research is expected to motivate the company in improving the internal control of the fraud happened.
Penyelesaian Perselisihan Hak Antara Pekerja dan Pengusaha di PT Sukses Lautan Indonesia (SULINDO) Arya Salwa Wardana; Gunardi Lie; Moody Rizky Syailendra Putra
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1289

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kasus PT Sulindo yang melakukan pemindahan 5 orang karyawannya ke pabrik es Tuban juga sah karena diatur dalam perjanjian kerja bersama. Jika menolak mutasi, 5 karyawan ini harus berhenti dari pekerjaannya di perusahaan tersebut. Sebaliknya jika ada karyawan yang berhenti maka ia tidak berhak mendapat pesangon. Hal ini menimbulkan konflik antara perusahaan dan karyawan sehingga berujung pada  konflik yang diselesaikan dalam hubungan kerja. Sehingga kamudian perlu dikaji mengenai penyelesaian perselisihan hak yang terjadi antara pekerja dan pengusaha di PT Sukses Lautan Indonesia (Sulindo). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, menekankan pada penelitian hukum, tidak hanya mengkaji  sistem standar dalam peraturan hukum tetapi juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi. Hasil penelitian yang didapatkan yakni sengketa ketenagakerjaan timbul berdasarkan keputusan PT Sulindo untuk memutasi atau memindahkan lima karyawannya ke pabrik yang berlokasi di Tuban. Namun kelima karyawan menolak perintah tersebut dan mengajukan atau meminta untuk di PHK (pemutusan hubungan kerja) saja. Akibat hal tersebut timbul sengketa yang selama proses penyelesaianya para karyawan tidak mendapatkan hak-hak normatifnya, seperti gaji. Sehingga kemudian telah dilakukan perundingan secara bipartit melalui mediasi yang telah dilaksanakan sebanyak 3 kali. Adapun ketiga upaya mediasi tersebut tidak menemukan kesepakatan. Sehingga dalam hal ini karyawan yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial untuk kemudian dapat dilakukan penyelesaian sengketa secara litigasi.
Analisis Hukum dan Prospek Pekerja Outsourcing untuk Diangkat sebagai Karyawan Tetap Sheren Agapena Hosaya Liunda; Gunardi Lie
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 1 (2024): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i1.1477

Abstract

Work is an effort to survive for humans. In general, when someone works for someone else, there is a work bond that is formed, namely the relationship between employee and entrepreneur. Some companies' current use of outsourcing labor models is generally driven by the company's strategy to optimize production costs. Outsourced employees have a different work status from permanent employees at the company where they are placed. However, in some situations, especially if statutory regulations or agreements between the outsourcing company and the company where they are placed allow it, outsourced employees can be appointed as permanent employees. The above article was made using a normative juridical study type research method. The results of this research are that in several situations, especially if the statutory regulations or agreement between the outsourcing company and the company where they are placed allows it, outsourced employees can be appointed as permanent employees. So, to be appointed as permanent employees, outsourced employees need to meet the criteria contained in the placement company.
Wanprestasi Klaim Polis Asuransi: Mencegah Kasus Wanprestasi oleh Perusahaan Asuransi Daniel Wibisono Bintoro; Gunardi Lie
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i12.14626

Abstract

Pada kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa terhindar dari risiko, bisa berupa risiko kesehatan, kehilangan, kerusakan, kerugian finansial. Manusia tentu ingin untuk meminimalisir risiko yang ada. Salah satu cara untuk meminimalisir risiko adalah dengan mengalihkan risiko kepada pihak ketiga dengan menggunakan jasa perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi (penanggung) akan memindahkan risiko dari tertanggung kepada perusahaan asuransi. Tentu dengan penggunaan jasa perusahaan asuransi untuk memindahkan risiko perlu timbal balik dari tertanggung dalam bentuk pembayaran premi. Peraturan asuransi di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Setelah terjadinya persetujuan dan telah dibuatnya sebuah polis asuransi sebagai kontrak atau perjanjian diantara kedua belah pihak. Dengan adanya suatu perjanjian, maka akan timbul kemungkinan untuk terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi asuransi yang dibahas dalam penelitian ini adalah wanprestasi asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau studi bahan kepustakaan. Perusahaan asuransi yang melakukan wanprestasi artinya adalah perusahaan asuransi tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati di polis asuransi sehingga terjadilah wanprestasi dan pemegang polis atau penerima manfaat dapat melanjutkan permasalahan ini ke pengadilan agar mendapatkan penyelesaian. Terdapat beberapa faktor dalam terjadinya wanprestasi oleh perusahaan asuransi yaitu faktor eksternal agen asuransi atau mitra asuransi dan faktor internal perusahaan asuransi tidak menjalankan proses sesuai dengan SOP. Dengan SOP dari perusahaan asuransi dan peraturan OJK yang lebih ketat diharapkan tingkat wanprestasi oleh perusahaan asuransi dapat diminimalisir.
Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Sepihak terhadap Pekerja Hamil Michellie Chandra Wijaya; Gunardi Lie
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i11.13977

Abstract

Lack of focus on protecting the health, safety, and reproductive rights of female workers is a major contributor to the persistence of many labor issues. Unilateral termination of employment (PHK) carried out by the employer firm against pregnant workers is one of the elements producing issues in the sphere of labor. There is still widespread discrimination against pregnant workers in the workplace, which hinders the full realization of workers' rights such the protection of safety, health, and reproductive rights for women. Social security has been extended to female workers, for example, and the implementation is generally adequate, but there are certain aspects that are not yet appropriate, such as menstruation leave and maternity leave. The government's efforts to ensure the health, safety, and reproductive rights of pregnant workers are hampered by lax oversight from employers who often break the rules to their own gain
Co-Authors Achmad Ricky Dwiandi Adam Adifa Jauza Ulataqiy Aimmatul Khoiroh Alessandro Christian Max Ariawan Gunadi Arya Salwa Wardana Belicia Widhyana Yulia Putri Brian Jeremy Modami Daniel Wibisono Bintoro Delvina Koniardy Deviana Axfelia Devira Andriani Evelyn Hartono Ezravania Rahmat Febriana Irma Gregorius Febrian Wijaya Indah Siti Aprilia Kevin Halomoan Lenny Sriwijaya Leonard Tasuno Laiya Maurend Benaya Immanuel Susanto Metta Valoka Michellie Chandra Wijaya Mishael Joshua Moody Rizqy Syailendra Putra Priska Khairunnisa Raphaellee Peters Putra Usman Rian Rimba Morenties Sheren Agapena Hosaya Liunda Silvia Cahyadi Suwinto Johan Szyva Silviana Putri Zayyan Syafiqah Aggistri