Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.076
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Yustisiabel JURMA : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta HUKMY : Jurnal Hukum Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Journal of Golden Generation Legal Science Fairness and Justice
Fina Rosalina
Universitas Muhammadiyah Jember
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pertimbangan Mens Rea dan Strategic Necessity Fina Rosalina; Pramukhtiko Suryo Kencono; Lisda Apriliani Sobirin
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 24 No. 1 (2026): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v24i1.5931

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini dikonstruksikan sebagai delik materiil, di mana unsur utama yang harus dibuktikan adalah kerugian keuangan negara. Namun, ketaatan dogmatis terhadap unsur materiil ini kerap menimbulkan ketegangan dengan asas mens rea (sikap batin salah) dan kebutuhan strategis penegakan hukum di tengah modus operandi yang semakin kompleks, terlebih pasca-perubahan paradigma melalui UU BUMN Nomor 1 Tahun 2025 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terbaru (Nomor 28/PUU-XXIV/2026, 66/PUU-XXIV/2026) yang membatasi penafsiran kerugian negara secara aktual dan membedakan kesalahan administratif dari tindak pidana. Artikel ini menganalisis rekonstruksi dogmatis unsur melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi dengan mengkaji dialektika antara unsur subjektif pelaku dan dampak objektif terhadap keuangan negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif—termasuk perbandingan dengan yurisprudensi Snyder v. United States (2024) studi ini menemukan bahwa penegasan Mahkamah Konstitusi mengenai terserapnya mens rea dalam unsur "perbuatan melawan hukum" dan "penyalahgunaan wewenang" membuka peluang bagi reformulasi delik. Artikel ini menawarkan kerangka rekonstruksi yang mengharmonisasikan asas kepastian hukum dengan kelenturan yang dibutuhkan untuk pemberantasan korupsi yang efektif, dengan menempatkan Strategic Necessity (Keadaan Darurat Strategis) sebagai pemandu interpretasi yang menguji proporsionalitas antara kerugian aktual dan kerugian yang dihindari tanpa mengorbankan asas culpabilitas.
Analisis Yuridis Pemberian Abolisi terhadap Pidana Korupsi dalam Studi Kasus Tom Lembong Muzakki Muzakki; Fina Rosalina
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 3 No. 3 (2026): Juli : Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v3i3.1864

Abstract

This study is motivated by the granting of abolition to Tom Lembong in a corruption case, which has raised debate regarding its compatibility with the principle of legal certainty, considering that corruption is categorized as an extraordinary crime requiring consistent law enforcement. The objective of this study is to analyze the legal framework governing abolition as a presidential prerogative and to examine its implications for the principle of legal certainty within Indonesia's criminal justice system. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources and were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the President's authority to grant abolition is constitutionally regulated under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia with due consideration from the House of Representatives. Nevertheless, granting abolition in corruption cases that have undergone judicial proceedings may create legal uncertainty by affecting the finality of court decisions, the principle of equality before the law, and the effectiveness of anti-corruption enforcement. Therefore, clearer regulations concerning the requirements, limitations, and procedures for granting abolition are necessary to ensure that the exercise of presidential prerogative remains consistent with the principles of the rule of law, legal certainty, and justice for society.
Perlindungan Konsumen dalam Kemitraan Digital Perbankan dan Fintech: Celah Hukum Klausula Baku Eksoneratif dan Privasi Data Pribadi Fina Rosalina
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Vol. 5 No. 2 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/trilogi.v5i2.1729

Abstract

Kolaborasi antara perbankan dan platform fintech peer-to-peer lending melalui skema kemitraan digital meningkatkan inklusi keuangan, namun memicu persoalan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan hukum pelaku usaha dalam skema kemitraan digital terhadap regulasi perlindungan konsumen, dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mengungkap dua temuan utama. Pertama, pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku elektronik yang membebaskan platform dari tanggung jawab atas tindakan agen penagihan eksternal bertentangan dengan Pasal 18 UUPK dan POJK Nomor 22 Tahun 2023, sehingga klausula tersebut batal demi hukum. Kedua, praktik penyebaran data pribadi nasabah, seperti daftar kontak darurat, tanpa persetujuan eksplisit melanggar UU Perlindungan Data Pribadi dan aturan operasional OJK. Penelitian menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha masih rendah, sehingga diperlukan pengawasan progresif dan penerapan tegas doktrin tanggung jawab vikaris oleh OJK guna menjamin kepastian hukum bagi konsumen
Co-Authors AKBAR MAULANA Alif Rizki Budi Cahyono Alif Rizki Budi Cahyono Dian Hadiana Ilman Napiah Lisda Apriliani Sobirin Lutfian Ubaidilah Muhamad Iqbal Ansori Firdaus Muzakki Muzakki Pramukhtiko Suryo Kencono Suyatna Taufik Taufik