Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

PENTINGNYA SOSIALISASI GERAKAN ANTI NARKOBA DI KALANGAN GEN Z Endarto, Budi; Chaidar, Muhamad; Rosita, Lilik
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 8 (2025): Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekologis untuk Mencapai Keberlanjutan Menuju Ind
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37695/pkmcsr.v8i0.2765

Abstract

Narkoba merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam generasi muda, khususnya Gen Z yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan tekanan teman sebaya. Sosialisasi gerakan anti narkoba menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa mengenai bahaya narkoba serta membangun sikap preventif sejak dini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Wijaya Putra ini dilaksanakan di SMA Ta’miriyah Surabaya dan SMK Penerbangan Dharma Wirawan 05 Sidoarjo dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya peran serta dalam gerakan anti narkoba. Melalui penyuluhan, diskusi interaktif, dan distribusi materi edukatif, diharapkan siswa mampu memahami konsekuensi penggunaan narkoba serta mengembangkan sikap penolakan terhadap narkoba. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang bahaya narkoba serta pentingnya sosialisasi gerakan anti narkoba sebagai upaya pencegahan sejak dini. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari narkoba dan membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA Siti Maisyaroh Debi Retno Safitrih; Muhamad Chaidar
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2026.v6i1.1140-1155

Abstract

Legal protection for children who are victims of domestic violence represents the state’s responsibility to ensure the fulfillment of childer’s rights to safety,as a vulnerable group are often subjected to physicial, psychologicial, sexsual abuse, and neglect by parents or other familiy member, This study aims to analyze the forms of violence against children, the avaible and the ostacles in theair implementation in of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of domestic Violence and Law Number 35 of 2014 on Chilid Protection, legal protection is preventive and repressive. The preventive approach includes the formulations of policies, legal educations and the strangthening of chilid protection institutions while the repressive approach involves law enforcement victim recovery and the provision of restitution. Although the legal framework is relatively strong its effectiveness remains constrained by patriarchal culture, weak institutional coordination, adw low public legal awareness Therefore it is necessary to optimize the roles of law enforcemebnt officers chilid protection institutions and socienty in creating a comprehensive and just protection system for chilidren who are victims of domestic violence.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Herlina Isang; Muhamad Chaidar
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2026.v6i1.1216-1231

Abstract

This research discusses legal protection for children who abuse narcotics within the juvenile criminal justice system in Indonesia. The main focus of the study is the legal framework regulating the position of children as perpetrators, victims, or witnesses, as well as the duality between criminal law enforcement and rehabilitation approaches. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach, involving an analysis of legislation, literature, and case studies. This approach includes examining the provisions contained in Law Number 35 of 2009 on Narcotics and Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, as well as reviewing doctrines and theories of criminal law and child protection theories, supported by case studies related to the issue.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT KUA Fortuna, Ratih Dewi; Saifudin, Akhmad; Chaidar, Muhamad
Journal of Gender Equality and Social Inclusion (gesi) Vol. 5 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Pusat Studi GESI - UWP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/gesi.v5i1.195

Abstract

Perkawinan yang tidak dicatat secara resmi di kantor urusan agama (KUA) menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak dari perkawinan tidak tercatat seringkali menghadapi tidak jelasan status hukum, termasuk dalam hal hak waris, akta kelahiran, dan perlindungan hukum secara umum. Artikel ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di KUA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perlindungan anak, serta putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun anak dari perkawinan tidak tercatat tetap memiliki perlindungan hukum, namun implementasi hak-hak tersebut seringkali terhambat oleh status perkawinan orang tua yang tidak diakui secara administratif. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif negara dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi anak-anak dalam kondisi tersebut.