Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.149
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Gorontalo Law Review Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Journal of Law, Poliitic and Humanities Wijaya Putra Law Review HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Mengkaji Indonesia Journal of Gender Equality and Social Inclusion (gesi) Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra SASI Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Muhamad Chaidar
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
Religion Humanities Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Herlina Isang; Muhamad Chaidar
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2026.v6i1.1216-1231

Abstract

This research discusses legal protection for children who abuse narcotics within the juvenile criminal justice system in Indonesia. The main focus of the study is the legal framework regulating the position of children as perpetrators, victims, or witnesses, as well as the duality between criminal law enforcement and rehabilitation approaches. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach, involving an analysis of legislation, literature, and case studies. This approach includes examining the provisions contained in Law Number 35 of 2009 on Narcotics and Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, as well as reviewing doctrines and theories of criminal law and child protection theories, supported by case studies related to the issue.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT KUA Ratih Dewi Fortuna; Akhmad Saifudin; Muhamad Chaidar
Journal of Gender Equality and Social Inclusion (gesi) Vol. 5 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Pusat Studi GESI - UWP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/gesi.v5i1.195

Abstract

Perkawinan yang tidak dicatat secara resmi di kantor urusan agama (KUA) menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak dari perkawinan tidak tercatat seringkali menghadapi tidak jelasan status hukum, termasuk dalam hal hak waris, akta kelahiran, dan perlindungan hukum secara umum. Artikel ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di KUA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perlindungan anak, serta putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun anak dari perkawinan tidak tercatat tetap memiliki perlindungan hukum, namun implementasi hak-hak tersebut seringkali terhambat oleh status perkawinan orang tua yang tidak diakui secara administratif. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif negara dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi anak-anak dalam kondisi tersebut.
PENTINGNYA SOSIALISASI GERAKAN ANTI NARKOBA DI KALANGAN GEN Z Budi Endarto; Muhamad Chaidar; Lilik Rosita
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 8 (2025): Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekologis untuk Mencapai Keberlanjutan Menuju Ind
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37695/pkmcsr.v8i0.2765

Abstract

Narkoba merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam generasi muda, khususnya Gen Z yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan tekanan teman sebaya. Sosialisasi gerakan anti narkoba menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa mengenai bahaya narkoba serta membangun sikap preventif sejak dini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Wijaya Putra ini dilaksanakan di SMA Ta’miriyah Surabaya dan SMK Penerbangan Dharma Wirawan 05 Sidoarjo dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya peran serta dalam gerakan anti narkoba. Melalui penyuluhan, diskusi interaktif, dan distribusi materi edukatif, diharapkan siswa mampu memahami konsekuensi penggunaan narkoba serta mengembangkan sikap penolakan terhadap narkoba. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang bahaya narkoba serta pentingnya sosialisasi gerakan anti narkoba sebagai upaya pencegahan sejak dini. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari narkoba dan membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Protection of the Land Rights of the Paser Indigenous Tribe in the National Capital Region Nusantara Andy Usmina Wijaya; Fikri Hadi; Muhamad Chaidar
Jurnal Mengkaji Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jmi.v4i2.1471

Abstract

Abstract: The regulation regarding the relocation of the new capital city has sparked pros and cons within the community across various categories; one pertains to the land occupied, maintained, and nurtured by the indigenous Paser tribe residing in the area. Their land has provided sustenance for their survival and that of their descendants. The relocation of the capital city to their territory raises questions concerning the land they have cared for all this time. Article 18B, paragraph 2 of the 1945 Constitution acknowledges the importance of customary law in developing national law. Purpose: This paper will explain the protection to Paser Indigenous Tribe regarding the Land Rights after the relocation of the capital city. Design/Methodology/Approach: The type of research is normative law, The approaches used are the statute approach and the conceptual approach. Findings: The main results or discoveries of the research presented briefly. Present the article’s findings based on the analysis and discussion done in the paper. Originality/value: The background of the object being studied is the same Indigenous communities affected by national-scale strategic projects. The difference in this context is that it focuses on the indigenous communities affected by the development project of the National Capital in Nusantara.
URGENSI PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAKU PENCURIAN Muhamad Chaidar; Arief Syahrul Alam
Wijaya Putra Law Review Vol 2 No 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v2i1.90

Abstract

Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil pencurian. Jenis penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Sanksi pidana daripada tindak pidana pencucian uang itu sendiri tercantum dalam Pasal-pasal di atas, yaitu : 1). Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku aktif) “setiap orang yang menempatkan, mentrasnfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”, 2). Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku aktif )”, 3). Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku pasif).
PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU DAN KORBAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK Usyadat Taufan; Arief Syahrul Alam; Muhamad Chaidar
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.143

Abstract

Pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Selain jalur litigasi, saat ini pemerintah melalui aparat penegak hukumnya mulai menerapkan metode non ligitasi, yakni penyelesaian perkara pidana diluar peradilan yang disebut restorative justice. Restorative Justice (Keadilan Berbasis Musyawarah) adalah satu pendekatan utama,yang saat ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib dilakukan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuik menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Dari latar belakang tersebut, pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimanakah pengaturan restorative justice terhadap pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak berdasarkan peraturan perundang-undangan ? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum restorative justice terhadap pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak?. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja melalui jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Restorative justice bisa menjadi obat bagi penyelesaian berbagai macam kasus yang melibatkan anak-anak.
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK Dimas Rizky Rizaldy; Arief Syahrul Alam; Muhamad Chaidar
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.154

Abstract

Anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya sebatas anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku Tindak Pidana. Tapi juga mencakup anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dari suatu perbuatan tindak pidana. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Restorative Justice. Dalam hal ini, pihak-pihak terkait duduk bersama untuk mencari penyelesaian yang adil bagi korban dan pelaku. Penerapan restorative justice bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu perubahan regulasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sasarannya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sebelumnya hanya anak sebagai pelaku yang ditangani dari konteks pidana. Kini UU SPPA mengatur juga anak sebagai korban dan termasuk anak sebagai saksi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM HAL PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Febrianus Darmin; Arief Syahrul Alam; Muhamad Chaidar
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 2 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/jihwp.v2i1.159

Abstract

Menurut Pasal 47 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. rumusan masalah yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasien dalam Perjanjian Terapeutik; (2) Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pasien yang menderita kerugian akibat tidak dipenuhi haknya dalam perjanjian terapeutik pasien terkait pelayanan medis. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Kesimpulan akhir dari penyusunan jurnal ini yaitu pasien diberikan perlindungan atas hak-haknya dalam perjanjian terapeutik diantaranya berhak atas kesehatan yang bermutu, berhak untuk menerima dan menolak tindakan medik berhak memperoleh informasi kesehatannya, serta berhak menuntut ganti rugi dan bentuk ganti rugi yang diatur dalam undang-undang ialah ganti rugi secara materiil.
Co-Authors Akhmad Saifudin Alfadani, Ahmad Zakariyah Alvian Tri Ramadhan Andy Usmina Wijaya Arief Syahrul Alam Budi Endarto Budiarsih Budiarsih Budiarsih, Budiarsih Darmin, Febrianus Dimas Rizky Rizaldy Febrianus Darmin Fikri Hadi Herlina Isang Lilik Rosita Lystiadi, Intan Predita Maulina, Elyn Ngah, Anisah Che Nur Hidayatul Fithri Nur Rezizah, Wilda Putri Nurul Cholafina Dela Cantika Priyambudi, Surya Ratih Dewi Fortuna Sekaring Ayumeida Kusnadi Septian Mubarrok, Alik Siti Maisyaroh Debi Retno Safitrih Usyadat Taufan Wilda Putri Nur Rezizah Zulhilmi, Daffa