Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Law Review Journal of Law, Education and Business Journal of Civic and Character Education Justice Legislation and Crime Journal Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Diah Gustiniati Maulani
Universitas Lampung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penguatan Hukum Terhadap Kekerasan Berbasis Gender: Upaya Perlindungan Perempuan di Desa Merak Batin Wujud Pencapaian Goal 5 Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Fristia Berdian Tamza; Rika Septiana; Dona Raisa Monica; Budi Rizki Husin; Diah Gustiniati Maulani; Firganefi Firganefi
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 7 No 2 (2025): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v7i2.1172

Abstract

Kekerasan berbasis gender (KBG) merupakan permasalahan serius yang terus meningkat di Indonesia, dengan laporan Komnas Perempuan menyebutkan kenaikan 50% pada tahun 2022, mencapai 339.782 kasus. Desa Merak Batin menghadapi tantangan serupa akibat kurangnya kesadaran masyarakat dan dominasi budaya patriarki yang melekat pada masyarakat dan kurangnya pemahaman mengenai KGB. Pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dari KGB. Pengabdian ini bertujuan memperkuat pemahaman hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dari KBG. Melalui serangkaian penyuluhan, pelatihan, dan diskusi kelompok yang melibatkan berbagai elemen masyarakat desa, terjadi peningkatan kesadaran mengenai KBG dan upaya perlindungan perempuan. Pengabdian ini memiliki kebaruan berupa integrasi pendekatan hukum dengan pemberdayaan sosial yang belum banyak diadopsi dalam pengabdian serupa di wilayah pedesaan di Bandar Lampung. Melalui serangkaian penyuluhan, pelatihan, dan diskusi kelompok yang melibatkan berbagai elemen masyarakat desa, terjadi pemberdayaan perempuan dan masyarakat kemudian di ikuti dengan peningkatan kesadaran mengenai KBG dan upaya perlindungan perempuan di Desa Merak Batin. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender masih rendah, terutama akibat budaya patriarki yang kuat. Namun, dengan adanya interaksi aktif melalui pengabdian ini, masyarakat mulai berkomitmen untuk melakukan tindakan preventif dan melibatkan diri dalam upaya pencegahan KGB. Kedepannya, tim pengabdi berencana melanjutkan program pemberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial untuk meminimalisir kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender di masa mendatang.
Peran Kepolisian Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perakitan dan Penjualan Senjata Api Ilegal Sakinah Kusuma Wati; Diah Gustiniati Maulani; ⁠Emilia Susanti
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 1 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5534

Abstract

Tindak pidana perakitan dan penjualan senjata api ilegal merupakan kejahatan serius yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan terkait senjata api ilegal yang sering dilakukan tanpa izin resmi, menjadi ancaman serius bagi keselamatan publik. Kepolisian memiliki peran penting dalam menegakkan hukum serta menerapkan sanksi pidana terhadap para pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam proses penyelidikan, penyidikan, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perakitan dan penjualan senjata api ilegal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian memiliki kewenangan berdasarkan KUHAP, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta peraturan lainnya yang terkait dengan kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api ilegal. Namun, dalam penerapannya, kepolisian menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, jaringan perdagangan yang tersembunyi, serta kendala dalam pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam menekan angka kejahatan ini.
IMPLEMENTASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEHATAN MENTAL ANAK BINAAN: Indonesia Rasika Alivia; Diah Gustiniati Maulani; Emilia Susanti; Ahmad Irzal Fardiansyah; Dita Trijayanti
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10 No 2 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i2.5437

Abstract

One of the problems arising from the increasing involvement of children in criminal activity is the fulfillment of mental health rights during the criminal justice process. The success of rehabilitation and social reintegration can be affected by the psychological stress that children in conflict with the law may experience as a result of social stigma, separation from family, and developmental processes. Therefore, Correctional Institutions (BAPAS) play a crucial role in guaranteeing the mental health rights of inmates. This study used a descriptive-analytical approach, an empirical-legal approach, and a normative-empirical approach. Data were collected through interviews with Community Guidance Officers, inmates, and academics, as well as through a literature review. Furthermore, a qualitative analysis was conducted. The findings indicate that BAPAS has successfully fulfilled its role in fulfilling mental health rights through the implementation of normative, ideal, and factual aspects. These aspects include mentoring, community research, counseling, religious guidance, recreational activities, facilitation of psychological services, and social reintegration programs. Legal factors, law enforcement, and facilities and infrastructure serve as supporting factors, while societal and cultural factors remain major obstacles due to social stigma, low acceptance of children in conflict with the law, and limited understanding of mental health. Therefore, it is necessary to strengthen cross-sector coordination, increase the capacity of Community Guidance Officers, and develop mental health service standards to optimize the protection of the rights of foster children.
Analisis Pelaksanaan Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi Divanka Audri Rahfiani; Dona Raisa Monica; Diah Gustiniati Maulani
Journal of Civic and Character Education Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcce.v2i1.7870

Abstract

Pertimbangan hakim merupakan aspek fundamental dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar dalam penjatuhan putusan dan pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Pertimbangan tersebut tidak hanya mencerminkan penerapan norma hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi terpidana maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim sebagai dasar pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan serta implikasinya terhadap pembinaan narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memiliki peran strategis dalam menentukan jenis pidana, lamanya pidana, serta pola pembinaan yang dijalankan di lembaga pemasyarakatan. Pertimbangan yang komprehensif dan proporsional diharapkan mampu mendukung tujuan pemidanaan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, sehingga pelaksanaan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pembinaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana.
Hak Pendidikan Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia pada Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan di Bandar Lampung Qanita Akmalia; Dona Raisa Monica; Deni Achmad; Diah Gustiniati Maulani; Mamanda Syahputra Ginting
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i2.8947

Abstract

Hak untuk belajar merupakan salah satu hak mendasar yang melekat pada narapidana, khususnya narapidana perempuan, sebagaimana diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi hak atas pendidikan bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, serta untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, observasi, dan wawancara dengan petugas lembaga pemasyarakatan dan akademisi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis penelitian didasarkan pada gagasan Romli Atmasasmita tentang implementasi hak atas pendidikan dan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hak atas pendidikan telah terpenuhi dalam tiga cara utama: peningkatan kualitas intelektual melalui Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan non-formal, perkembangan mental dan moral melalui kegiatan keagamaan, konseling hukum, dan pembentukan karakter, serta pengembangan keterampilan dan kemandirian melalui berbagai pelatihan kejuruan. Menurut pemeriksaan variabel yang memengaruhi implementasi, faktor hukum, penegakan hukum, masyarakat, dan budaya berperan sebagai faktor pendukung, namun fasilitas dan infrastruktur tetap menjadi hambatan utama karena kurangnya ruang belajar dan fasilitas belajar. Akibatnya, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan diperlukan untuk berhasil melaksanakan hak atas pendidikan bagi narapidana perempuan dan mendukung tujuan sistem pemasyarakatan.
Pelaksanaan dan Hambatan Reintegrasi Sosial Klien Anak di Bapas Kelas I Bandar Lampung Rania Syahira Aqila; Dona Raisa Monica; Diah Gustiniati Maulani
Justice Legislation and Crime Journal Vol. 2 No. 2 (2026): Desember 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v2i2.8949

Abstract

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dan pembinaan melalui program reintegrasi sosial agar tidak mengulangi tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan reintegrasi sosial pada klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif untuk memecahkan permasalahan tersebut. Pelaksanaan reintegrasi sosial berjalan melalui tahap Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan secara langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai faktor penghambat membuat efektivitas program ini belum mencapai titik optimal di lapangan berdasarkan analisis teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga dan minimnya fasilitas akses pendidikan mendominasi faktor penghambat tersebut. Stigma negatif dari masyarakat serta budaya pelabelan turut menjadi beban psikologis yang menyulitkan anak untuk beradaptasi. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat wajib membangun sinergi yang kuat bersama aparat pemasyarakatan untuk menyukseskan pemulihan masa depan anak.
Co-Authors Budi Rizki Husin Deni Achmad Dita Trijayanti Divanka Audri Rahfiani Dona Raisa Monica Emilia Susanti Fardiansyah, Ahmad Irzal Firganefi Firganefi Fristia Berdian Tamza Mamanda Syahputra Ginting Qanita Akmalia Rania Syahira Aqila Rasika Alivia Rika Septiana Sakinah Kusuma Wati