Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.42
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan Jurnal Tirtayasa Ekonomika (Tirtayasa Economica Journal) Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Focus: Jurnal of Law Journal of Law and Social Politics Contemporary Islamic Economic and Business Review Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah
Didi Sukardi
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Religion Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
JAMINAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA CABANG GEGESIK CIREBON Didi Sukardi; Eef Saefulloh; Afif Muamar; Rina Rina
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2020)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v5i2.7827

Abstract

AbstractWorking in the electricity sector has a very large risk, but in the State Electricity Company of Gegesik the achievement of safety and health has not been achieved because in the implementation of fieldwork there are still many workers who do not wear personal protective equipment such as safety helmets, full body harness, as well as a lack of cleanliness and facilities. First aid in an accident. The method used in this research is qualitative with the type of research field reseach. And the results of the study show that the implementation of work safety legal guarantees based on Law Number 1 of 1970 has not yet been fully fulfilled, there are several articles that have not been applied, including article 14 point (a), article 9 paragraph (4), article 12 point (b) and article 12 point (c). Whereas the implementation of occupational health legal guarantees based on Law Number 23 of 1992 article 23 has been implemented as stipulated in the law. Keywords: Insurance, Law, Safety, and Health. AbstrakBekerja di bidang kelistrikan memiliki risiko yang sangat besar, namun di PLN Gegesik belum tercapainya jaminan K3 tersebut karena dalam  pelaksanaan kerja lapangan masih banyak pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri seperti safety helmet, full body harness, serta kurangnya kebersihan dan fasiltas P3K. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian field reseach. Dan hasil penelitian menunjukan pelaksanaan jaminan hukum keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 masih belum sepenuhnya terpenuhi terdapat beberapa pasal yang belum diterapkan diantaranya pasal 14 poin (a), pasal 9 ayat (4), pasal 12 poin b dan pasal 12 poin c. Sedangkan pelaksanaan jaminan hukum kesehatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 23 sudah melaksanakan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang tersebut.  Kata Kunci : Jaminan, Hukum, Keselamatan, dan Kesehatan.
KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KSPPS BMT LARIBA ISLAMIC CENTRE CIREBON Vina Gunawan; Didi Sukardi
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i1.8259

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai akad pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre, bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada akad pembiayaan musyarakah menurut hukum positif, dan pandangan hukum Islam terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak pada akad pembiayaan musyarakah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta bersifat normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat berkontrak dalam hukum Islam. Penerapan asas kebebasan berkontrak pada akad pembiayaan keseluruhannya sesuai menurut KUH Perdata dalam buku III pasal 1380 tentang kebebasan berkontrak. Penerapan asas kebebasan berkontrak tidak terdapat klausul pembagian kerugian. Kerugian pada pembiayaan musyarakah harus dibagi secara proporsional menurut modal masing-masing. Kata Kunci: Kontrak, Pembiayaan, dan Musyarakah.
ASPEK YURIDIS PROSES MIGRASI REKENING NASABAH DALAM RANGKA ROLL OUT PADA BANK SYARIAH INDONESIA Didi Sukardi
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v7i2.11495

Abstract

Bank Syariah Indonesia is the result of the merger of Bank Syariah Mandiri, BRISyariah, and BNISyariah with the spirit to encourage growth in the level of inclusion and Islamic financial literacy and to present the largest Islamic bank in Indonesia. The research method used is qualitative with a normative juridical approach. This field research is descriptive qualitative research with a normative juridical approach. Data were obtained through observation, interviews, and document analysis. The purpose of this study is to examine the process of account migration in order to roll out BSI's customers, and the juridical aspects. The result of the research shows that rollout is done through customer account migration. BSI uses the BSM’s system so legacy bank customers had to migrate accounts. Merger decision through various security considerations. a new legal relationship was born between BSI and customers from the legal event of the agreement, namely the change of savings books and ATMs based on Article 1338 of the Civil Code as the Sun Servanda Pacta Principle. The validity of the rollout is in accordance with Article 1320 of the Civil Code with the transfer.Keywords: Migration, Account, Customer, Roll Out, Bank Syariah Indonesia
SOLVING CYBER CRIME IN ONLINE BUYING AND SELLING IN CIREBON CITY IN REVIEW OF ITE LAW AND ISLAMIC LAW Didi Sukardi; Farha Bayu Nugraha; Ubaidillah Ubaidillah; Abdul Fatakh; Leliya Leliya; Muhammad Fadel Arrizky
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 2 (2023)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v8i2.15349

Abstract

AbstractIn the cybercrime crime of online buying and selling fraud, there is a case, one of which occurred in Cirebon City, so the police must solve the online buying and selling fraud cybercrime case. However, in practice, the police experienced several obstacles in its resolution. The method in this study is descriptive qualitative research with a case study approach. The data collection techniques carried out are observation, interviews and documentation. From the results of this study, it is known that the police from the Cirebon City Police, in handling criminal cases of online buying and selling fraud, carried out an investigation process by investigators. The investigation is carried out by checking the accounts of the perpetrators of online buying and selling scams to find evidence and track down the perpetrators. However, the police experienced several obstacles, from the limited special tools in uncovering criminal acts of online buying and selling fraud to the difficulty of finding evidence and tracking the perpetrators. Hence, the Cirebon City Police became less effective in solving online buying and selling fraud crimes.Keywords: Cybercrime; Scams; E-commerce.
Reorientasi Politik Hukum Keamanan Dan Ketertiban Umum Dalam Penanganan Kekerasan Ormas Berbasis Hak Asasi Manusia Dan Maqasid Al-Syariah Deden Jamaludin; Wasman; Didi Sukardi
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 2 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i2.31100

Abstract

Keamanan dan ketertiban umum merupakan aspek fundamental dalam negara hukum yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia, namun dalam praktiknya sering dihadapkan pada dinamika kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Permasalahan utama penelitian ini terletak pada bagaimana kebijakan politik hukum pemerintah mampu menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan berserikat dan kebutuhan menjaga stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan politik hukum di bidang keamanan dan ketertiban umum dari perspektif hak asasi manusia serta menilai potensi pelanggaran yang timbul dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, serta menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan normatif-teologis berbasis maqasid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keamanan masih bersifat reaktif, inkonsisten, dan belum sepenuhnya proporsional, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Temuan utama (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi analisis politik hukum dengan perspektif maqasid al-syariah, yang memungkinkan evaluasi kebijakan keamanan tidak hanya berdasarkan legalitas formal, tetapi juga pada dimensi keadilan substantif, etika, dan kemaslahatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya reorientasi kebijakan yang lebih preventif, adil, dan berbasis kemaslahatan, sehingga mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia sekaligus menciptakan ketertiban sosial yang berkelanjutan. Kata Kunci: Politik Hukum, Hak Asasi Manusia, Ketertiban Umum, Maqasid Al Syariah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN NOMOR 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng Enda Rohenda Enda; Didi Sukardi; Akhmad Khalimy
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 18 No. 2 (2026): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v18i2.15830

Abstract

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang tetap melekat terhadap anak dan mantan istri. Permasalahan yang sering muncul dalam perkara perceraian tidak hanya berkaitan dengan penetapan hak nafkah, tetapi juga mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah serta sejauh mana putusan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang rentan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak nafkah pasca perceraian serta relevansinya dengan tujuan perlindungan hukum dan maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak nafkah anak dan mantan istri serta menganalisis perlindungan hukum yang diberikan melalui Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng ditinjau dari perspektif perlindungan hukum dan maqashid syariah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dibangun berdasarkan fakta persidangan, ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung, kemampuan ekonomi para pihak, lamanya perkawinan, kebutuhan anak, serta asas kepatutan dan keadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menetapkan hak hadhanah kepada ibu, mewajibkan ayah membayar nafkah anak sebesar Rp4.000.000 setiap bulan, serta menghukum mantan suami membayar nafkah iddah sebesar Rp9.000.000 dan mut'ah berupa emas seberat 16 gram sebelum pengucapan ikrar talak. Putusan tersebut memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak sekaligus mencerminkan perlindungan hukum serta tujuan maqashid syariah dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Namun, kemaslahatan yang menjadi tujuan putusan hanya dapat terwujud secara optimal apabila amar putusan dilaksanakan secara konsisten oleh pihak yang dibebani kewajiban.
Minat Beli Sebagai Variabel Intervening Dalam Pengaruh Faktor-Faktor Terhadap Keputusan Pembelian Air Minum Dalam Kemasan Tirta Jati Nabilah Fiana Putri; Wartoyo Wartoyo; Didi Sukardi
Tirtayasa Ekonomika Vol 20, No 2 (2025)
Publisher : FEB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35448/jte.v20i2.32688

Abstract

Di Kabupaten Cirebon, produk air minum dalam kemasan masih dikuasai oleh Aqua, yaitu sebesar 50%. Sedangkan air minum dalam kemasan merek Tirta Jati belum banyak dikenal oleh masyarakat karena produknya yang tergolong baru. Kurangnya peran Pemerintah Daerah dalam memasarkan produk usaha yang dipasarkan, karena masih terlalu sederhana dan kurang menarik sehingga kalah bersaing dengan produk sejenis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga, kualitas produk, dan promosi melalui minat beli terhadap keputusan pembelian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dan data dikumpulkan dengan kuesioner. Hasil penelitian harga, berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kualitas produk, promosi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Minat beli memediasi harga, kualitas produk, dan promosi terhadap keputusan pembelian. 
STRATEGI SWAR DALAM IMPLEMENTASI COLLABORATIVE GOVERNANCE TERHADAP PENERAPAN BUDAYA SMART DI INDONESIA Sukardi, Didi; Wasistiono, Sadu
Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan Vol. 15 No. 03 (2026): Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (On Proses)
Publisher : Program Studi Manajemen Pemerintahan dan Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jmk.v15i03.59180

Abstract

Abstrak Perkembangan globalisasi, revolusi industri 4.0, dan transformasi digital menuntut pemerintah Indonesia berperan sebagai aktor strategis dalam pelayanan publik, bukan sekadar pelaksana administrasi. Namun, implementasi Collaborative Governance di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur dalam pemanfaatan teknologi digital, kesenjangan infrastruktur, lemahnya integrasi sistem pemerintahan, resistensi birokrasi terhadap perubahan, serta rendahnya integritas aparatur yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang dan menurunnya kepercayaan publik. Artikel ini bertujuan menganalisis strategi implementasi Collaborative Governance di Indonesia beserta tantangan dan hambatannya, dengan mengaitkannya pada nilai budaya oriental yang menekankan moralitas, harmoni, gotong royong, dan musyawarah yang diselaraskan dengan Pancasila serta dioperasionalisasikan melalui konsep budaya SMART: Self Driven, Motivation, Action Oriented, Responsible Regulation, dan Team Occupants. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik berbasis studi literatur (library research) dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen kebijakan pemerintah, dengan keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan rich thick description. Analisis dilakukan melalui pendekatan SWAR (Strengths, Weaknesses, Authorities, Results), yaitu modifikasi SWOT yang lebih kontekstual bagi sektor pemerintahan menggantikan Opportunities dengan Authorities (kewenangan hukum) dan Threats dengan Results (capaian terukur) sehingga menghasilkan strategi turunan S-A, W-A, S-R, dan W-R. Hasil penulisan menunjukkan bahwa integrasi budaya SMART dan Analisis SWAR merupakan kebaruan konseptual yang menggabungkan tiga kerangka yang selama ini dikaji terpisah: Collaborative Governance, budaya oriental, dan analisis strategis sektor publik. Kombinasi ini ditawarkan sebagai strategi mengatasi resistensi birokrasi, kesenjangan digital, dan lemahnya integritas aparatur, dengan prinsip berawal dari kewenangan, relasi, dan pelayanan prima, hingga berujung pada kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, humanis, dan berkelanjutan.  Kata kunci: Manajemen Pemerintahan; Collaborative Governance; Analisis SWAR; Budaya Oriental SMART; Pelayanan Publik;
Konstruksi Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Usia Dini Dalam Penyerahan Ke Pesantren Perspektif Maqāṣid Shari‘ah: (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan Kabupaten Cirebon) Bidayah Zulfa Izzatillah; Didi Sukardi; Samsudin; Ratu Salma Salsabila; Faiq Rahman Isa Anshori
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyerahan anak usia dini ke pesantren merupakan fenomena sosial-keagamaan yang semakin berkembang di Indonesia dan menimbulkan persoalan hukum terkait batas tanggung jawab orang tua serta perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum orang tua setelah penyerahan anak, menilai kesesuaian praktik pengasuhan dengan prinsip best interest of the child, serta mengevaluasinya dalam perspektif maqasid al-syari‘ah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan, Kabupaten Cirebon, melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap empat informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua dalam praktik penyerahan anak terbagi menjadi dua pola: tanggung jawab substantif yang ditandai komunikasi aktif dan pemantauan rutin, serta tanggung jawab simbolik yang hanya berhenti pada persetujuan administratif tanpa pengawasan berkelanjutan. Praktik pengasuhan di pesantren telah menunjukkan pendekatan ramah anak, namun prinsip kepentingan terbaik anak belum terlembagakan secara sistematis dalam kebijakan. Dalam perspektif maqasid al-syari‘ah, praktik ini hanya legitim apabila menjaga keseimbangan antara pemeliharaan agama, perlindungan jiwa, dan perkembangan akal anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menempatkan orang tua sebagai subjek hukum utama dalam praktik penyerahan anak. Temuan ini berimplikasi pada perlunya penguatan standar pengasuhan berbasis perlindungan anak dan keterlibatan orang tua secara berkelanjutan dalam pendidikan pesantren. Kata Kunci: Anak Usia Dini; Pesantren; Maqasid Al-Syari’ah.
Co-Authors Abdul Fatakh Achmad Otong Busthomi Afif Muamar Akhmad Khalimy Bidayah Zulfa Izzatillah Deden Jamaludin Eef Saefulloh Enda Rohenda Enda Faiq Rahman Isa Anshori Farha Bayu Nugraha Ima Sri Fatmawati Kosim . Kosim Kosim Lailiyah Lailiyah Leliya Leliya Lia Nur Alifah Mahmoor, Siti Fatahiyah Muhammad Fadel Arrizky Muhammad Galih Muhammad Luthfi Hakim Saputro Nabilah Fiana Putri Ratu Salma Salsabila Rina Rina Rosyad, Ali Miftakhu Sadu Wasistiono, Sadu Samsudin Shadikin, Akhmad Slamet Firdaus Suci Maesaroh Toto Suharto Ubaidillah . Ubaidillah Ubaidillah Vickry Maulanna Sudrajat Vickry Maulanna Sudrajat Vina Gunawan Wartoyo Wartoyo Wasman