Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Qistie: Jurnal Ilmu Hukum

PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGULANGI TERORISME DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Hartanti, Hartanti
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i2.9588

Abstract

Permasalah penelitian adalah:  Bagaimanakah peran Polri khususnya Densus 88 dalam mengantisipasi terorisme di Yogyakarta? Dan  Apakah kendala Polri khususnya Densus 88 dalam mengantisipasi terorisme di Yogyakarta?       Jenis   penelitian  adalah  normatif dengan pendekatan yuridis kasuistis, data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan pengumpulan data adalah wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. analisis data deskriptif kualitatif.       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polri membentuk  Satuan Tugas Anti Teror bernama Detesamen Khusus 88 Anti Teror POLRI (Densus 88/AT), Densus 88/AT juga berkoordinasi dengan beberapa lembaga antara lain Lembaga Pemasyarakatan, Polda DIY, BNPT, kejaksaan dan masyarakat, melakukan Patroli siber untuk memerangi paham radikal di internet, melakukan tindakan represif yakni dengan menangkap pelaku tindakan yang memenuhi unsur terorisme.  Beberapa kendala Polri dalam mengantisipasi aksi teror di Yogyakarta adalah konflik internal di tubuh Polri mengandung resiko konflik internal,  adanya kendala eksternal yakni perdebatan tugas Polri dan TNI, minimnya informasi dari masyarakat terkait dengan orang-orang yang mencurigakan di daerah sekitar, tidak sepenuhnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Detasemen Khusus 88 dilakukan di lapangan, karena personel teroris juga melakukan perlawanan, baik perlawanan secara fisik maupun pakai senjata serta terkadang Densus 88 harus menggunakan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik untuk melakukan penangkapan di karenakan gagalnya negosiasi dengan teroris.
Penegakan Hukum Terhadap Pencoretan/Vandalisme Pada Fasilitas Umum Di Yogyakarta Law Enforcement Against Doodling/Vandalism At Public Facilities In Jogyakarta Hartanti, Hartanti; Ethika, Takariadinda Diana; Hamid, Muhammad Rigam; Paryadi, Paryadi
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i2.10961

Abstract

Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadapa pelaku corat-core/vandalis pada fasilitas umum di Yogyakarta dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan corat-coret pada fasilitas umum. Penelitian ini  jenisnya termasuk  penelitian hukum normatif, obyek yang dikaji adalah kaedah atau aturan hukum, dalam penelitian ini menggunakan  pendekatan yuridis dan pendekatan kasus,  data yang digunakan adalah data sekunder  yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Adapun Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, Analisa data diskriptif kualitatif.Penegakan hukum terhadap pelaku corat-coret terlebih dahulu dilakukan verifikasi dari objek dan substansi aksi corat-coret tersebut,  apakah objek tersebut dimiliki oleh perorangan/pribadi atau merupakan fasilitas umum Selanjutnya, apakah objek tersebut dari sisi substansi nya menimbulkan efek keindahan atau malah pengrusakan yang dapat dilakukan penindakan sesuai pasal 200 KUHPidana atau Peraturan Daerah nomer 2 Tahun 2017,  Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018. Kalau pelaku masih sekolah maka dilaporkan kepada kepala sekolah, juga orang tua dipanggil diminta untuk mengawasi anak-anaknya. Pelaku juga diminta untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, pelaku diminta untuk menghapus/membersihkan  corat-coret yang sudah dilakukan.  Kalau pelaku ada unsur pidana seperti dalam contoh kasus mereka membawa senjata tajam maka diserahkan pada kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Kata Kunci: Corat-coret, Penegakan Hukum