Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.302

P-Index

This Author published in this journals

All Journal DE JURE Arena Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Jatiswara GANEC SWARA Jurnal Yudisial Dialogia Iuridica Jurnal Kompilasi Hukum Perspektif Hukum Commerce Law Jurnal Hukum Mimbar Justitia Tamaddun: Jurnal Ilmu Sosial, Seni, dan Humaniora

Ahmad Zuhairi

Faculty Of Law, Mataram University

Author-ID : 559502

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 33 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Menggunakan Jasa Pengiriman Pt. Pos Indonesia Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Atau Kehilangan Barang (Studi Di Kantor Pos Cabang Mataram) Andika Ristiawanna Rangga; Sudiarto; Ahmad Zuhairi
Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian antara pengirim barang (konsumen) dengan PT. Pos Indonesia, dan mengetahui tanggung jawab PT. Pos Indonesia serta menganalisis apabila terjadi keterlambatan atau hilangnya barang, dan untuk mengetahui prosedur (tata cara) pengaduan/tuntutan ganti rugi apabila PT. Pos Indonesia mengalami keterlambatan atau hilangnya barang. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris sebagai data pelengkap. Hasil penelitian ini, dari hasil menggumpulkan data baik dari perpustakaan maupun lapangan menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dan Undang-Undang Pos maupun putusan direksi yang menjelaskan hak kewajiban serta prosedur tata cara pengaduan tuntutan ganti rugi dan mengetahui kerja sama antara pihak PT.Pos Indonesia Cabang Mataram dengan pihak Asuransi JASINDO dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen.

PENYELESAIN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID 19 DI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN : (STUDI FIF GRUP MANTANG LOMBOK TENGAH) Nyimas Azniyati Parihah; Budi Sutrisno; Ahmad Zuhairi
Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan penyelesaian kredit macet secara hukum positif di masa pandemi covid-19 dan Penerapan Penyelesaian kredit macet di masa pandemi covid-19 di lembaga pembiayaan konsumen FIF Group Mantang Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual,dan Pendekatan sosiologis Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan penyelesaian kredit macet secara hukum positif di masa pandemi covid-19 di Indonesia diatur secara umum dalam Pasal 1244-1245 KUHPerdata, diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.O3/2017. Penerapan Penyelesaian kredit macet di masa pandemi covid-19 di lembaga pembiayaan konsumen FIF Group Mantang dengan memberikan Relaksasi, suntikan dana dan melindungi nasabah debitur yang terdampak covid-19 dengan menaikkan kolektibilitasnya dalam BI checking sehingga tidak termasuk sebagai nasabah yang bertindak buruk. Kata Kunci : Kredit Macet, Hukum Positif, Covid-19, FIF Group

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Yang Kadaluarsa (Studi Di Kecamatan Ampenan) Ibnu Rato Karunia; Lalu Wira Pria Suhartana; Ahmad Zuhairi
Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan yang kadaluarsa di Kecamatan Ampenan. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang tertuang dalam UUPK adalah menjamin hak konsumen terkait dengan pembelian terhadap makanan yang layak konsumsi yakni hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Tanggung jawab pelaku usaha atas kecurangan yang telah dilakukan hendaknya memberikan ganti kerugian atas apa yang telah dilakukan kepada konsumennya. Maka diperlukan edukasi dari perdangangan NTB dan BBPOM Mataram kepada pelaku usaha agar tidak melakukan penjualan makanan yang sudah tidak layak konsumsi dan kadaluasa.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Barang Yang Cacat Setelah Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Sonia Mahayani; Ahmad Zuhairi; Moh. Saleh
Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap barang yang mengandung cacat yang diketahui pasca transaksi ditinjau dari hukum perlindungan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach. Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas barang yang cacat pasca transaksi disebabkan karena adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen yang mengakibatkan timbulnya suatu hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Adapun bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang sejenis yang setara nilainya, dan pemberian perawatan kesehatan atau santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu perlindungan hukum preventif dengan memberikan suatu pengawasan atau pembinaan dari pemerintah, sosialisasi baik dari pelaku usaha maupun pemerintah, suatu kontrol atau adanya pihak yang mengontrol suatu barang atau jasa yang masuk ke suatu perusahaan atau tempat produksi. Dan perlindungan represif berupa penyelesaian suatu sengketa, juga berupa sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tinjauan Yuridis Karya Tulis Hasil Self-Plagiarism Dalam Hukum Hak Cipta Regina Shafa Trisna; Ahmad Zuhairi
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2043

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa tindakan Self-Plagiarism terhadap karya tulis dalam hukum Hak Cipta serta memberikan tawaran gagasan dalam mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Hasil penelitian yang didapat bahwa tindakan Self-Plagiarism akan karya tulis dianggap bukan termasuk pelanggaran hukum melainkan hanya pelanggaran etika. Dan tawaran gagasan penyelesaian tindakan Self-Plagiarism yaitu dengan memperbaiki kesadaran akan ethical environment dan perbaruan norma dengan cara memperbaiki aturan yang sudah ada ataupun membuat aturan khusus.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Ojek Online Pada Saat Pandemi Deni Indra; Ahmad Zuhairi
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2083

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap hak konsumen pengguna ojek online pada saat pandemi covid-19 dan penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi kerugian saat penggunaan ojek online pada masa pandemi covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Berdsarkan hasil penelitian yang diperoleh keajiban pelaku usaha harus didasari oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan berupa tanggung jawab atas informasi, tanggung jawab hukum atas jasa yang diberikan dan tanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan. Apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Penyelesaian sengketanya dapat melalui jalur non litigasi berpedoman pada UUPK, sedang penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi diatur dalam UUPK dan pengaturan Hukum Acara Perdata.

Kedudukan Renegosiasi Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid-19 Desak Putu Satya Anggarani; Ahmad Zuhairi
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2806

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum renegosiasi kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19 dan mengetahui akibat hukum adanya renegosiasi kontrak bisnis di masa pandemi COVID-19. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum renegosiasi kontrak di Indonesia saat ini dapat menggunakan ketentuan-ketentuan berdasarkan pada prinsip force majeure ataupun hardship. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat juga dijadikan sebagai dasar pengaturan renegosiasi kontrak di masa pandemi COVID-19 ini. Akibat hukum dari adanya renegosiasi adalah terjadinya restrukturisasi terhadap perjanjian tersebut dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020.

Analisis Kemitraan Antara Pt. Karya Tani Semesta Dengan Kelompok Tani Orong Mentagi Tentang Pengembangan Komoditas Bawang Putih Di Kecamatan Sembalun Cahyadi, Restu Karisma Dwi; Zuhairi, Ahmad
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4605

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemitraan antara PT. Karya Tani Semesta dengan Kelompok Tani Orong Mentagi tentang pengembangan komoditas bawang putih. Adapun jenis penelitian ini adalah secara hukum normatif empiris, penelitian secara normatif empiris merupakan penelitian yang menggunakan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dan dengan meneliti secara langsung terhadap identifikasi hukum. Pada hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pola kemitraan yang terbentuk antara PT. Karya Tani Semesta dengan Kelompok Tani Orong Mentagi adalah pola inti-plasma, tanggung jawab PT. Karya Tani Semesta atas kerugian yang dialami Kelompok Tani Orong Mentagi adalah tanggung jawab secara perdata, sedangkan penyelesaian sengketa yang terjadi diselesaikan melalui prosedur penyelesaian sengketa dalam kontrak perjanjian dan alternative penyelesaian sengketa.

kajian hukum terhadapp perjanjian simpan pinjam pada koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Barat Safitri, Sofianti; Muhammad Sood; Ahmad Zuhairi
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5674

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian iniasalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Koperasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Siompan Pinjam (USP). Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha dari koperasi yang bersangkutan. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam harus memenuhi pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum dapat doberikan lkepada anggota koperasi yang memiliki dana simpanan pada Koperasi Bhakti Husada apabila terjadi sebuah sangketa hukum antar anggota dengan pengurus, atas dana yang bermasalah dan lain-lain. Maka dari itu pihak koperasi dalam Anggara Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART0 adalah dasar dibentuknya sebuah koperasi seperti yang tertuang dalam Pasal (7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka AD/ART memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Melalui Program Islamic Banking Amanah (IB) Oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong Rohmati, Ernidasari; Muhaimin; Zuhairi, Ahmad
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3245

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembiayaan kendaraan bermotor melalui program Islamic Banking Amanah oleh Bank NTB Syariah cabang Selong dan penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah dalam sistem pembiayaan kendaraan bermotor melalui program Islamic Banking Amanah oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong. Penelitian ini merupakan merupakan penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan kendaraan bermotor melalui program Islamic Banking Amanah (IB) oleh Bank NTB Syariah cabang Selong yang menggunakan akad murabahah, Adapun dalam praktiknya proses pelaksanaan yang dijalanlan oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong belum terdapat pembiayaan yang bermasalah.

Co-Authors ADE DIMAN MULADA Andika Ristiawanna Rangga Budi Sutrisno Budi Sutrisno Budi Sutrisno Cahyadi, Restu Karisma Dwi Chatarina Umbul Wahyuni Deni Indra Desak Putu Satya Anggarani Dwi Martini Dwi Martini Dwi Martini Dwi Prilmilono Febryan Fitrahady, Khairus Fitrahady, Khairus Febryan Hakim, Ari Rahmad Hamid, Ihsan Ibnu Rato Karunia Ismail, Nur Syakiran Akmal Khairus Febryan Fitrahady Khotibul Islam Lalu Wira Pria Suhartana M. Riadhussyah Mega Nisfa Makhroja Moh. Saleh Muhaimin Muhammad Sood Norhanizan Sahib Nyimas Azniyati Parihah Rahmad Hakim BF, Ari Ramdani, Ihwanul Regina Shafa Trisna Riadhussyah, M. Rina Khairani Pancaningrum Rohmati, Ernidasari Safitri, Sofianti Saleh Saleh Sembiring, Rinawati Sohaimi, Nor Suzylah Sonia Mahayani Sudiarto Sudiarto, Sudiarto Widodo Dwi Putro Widodo Dwi Putro Wisudawan, I Gusti Agung Yudhi Setiawan Yudhi Setiawan Zunnuraeni Zunnuraeni

Title Search

Found 12 Documents Search Journal : Commerce Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search
Journal : Commerce Law