Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.822
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) GANEC SWARA Jurnal Pengabdian UNDIKMA Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Fundamental Justice Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta SWARNA Commerce Law
Diman Ade Mulada, Diman Ade
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Lembaga Perbankan Mulada, Diman Ade; Saleh, Moh; Setiawan, Yudhi; Wisudawan, I Gusti Agung
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4884

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaturan kebijakan mengenai tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan oleh lembaga perbankan dan menganalisis model pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam berbentuk Badan Usaha Milik Negara. Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pengaturan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Yang Dilakukan Oleh Lembaga Perbankan mengenai kewajiban bank dalam melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) ditentukan berdasarkan beberapa ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk Jenis bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berbentuk Perseroan terbatas tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang terdapat dalam pasal 74 Undang-Undang PT serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Sedangkan untuk Lembaga bank yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas namun melaksanakan kegiatannya dalam bentuk penanaman modal, maka dasar kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR), serta untuk perbankan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. 5 Tahun 2021 Tentang Program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara, Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan OJK No. 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS serta Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur tentang Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi dari Lembaga perbankan. Dan Model Pelaksanaan Tanggumg Jawab Sosial (CSR) Yang Dilakukan Oleh Lembaga Perbankan Dalam Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meliputi: Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pengawasan, Tahap Monitoring dan Evaluasi
Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah Rahman, Arief; Wahyuningsih, Wiwiek; Andriyani, Shinta; Mulada, Diman Ade
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4885

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan mengikat perjanjian pengikatan jual jual beli otentik yang dibuat antara pemilik tanah dengan pembeli dan Menganalisis apakah pada perjanjian pengikatan jual beli tanah dapat dipungut biaya untuk pembayaran pajak seperti halnya pada akta jual beli. Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa perjanjian pengikatan Jual beli merupakan Perjanjian pendahuluan di dalam proses perjanjian jual beli, PPJB ini bersifat sementara, dalam hal ini yaitu pengikat sementara antara penjual dengan pembeli ketika para pihak menunggu proses AJB yang nantinya dibuat di hadapan PPAT. Adapun yang dimaksud dengan pengikat sementara ini yakni penjual bersedia mengikat kepada pembeli untuk menjual objek yang diperjanjikan, serta pembeli juga bersedia mengikatkan diri kepada penjual untuk membeli objek tertuang dalam isi muatan PPJB dan Pengenaan pajak dalam Perjanjian Pengikatan jual beli sebenarnya tidak sesuai dengan keberadaan PPJB sebagai perjanjian sementara, yang di mana proses peralihan hak tas tanah baru dapat terjadi pada perjanjian jual beli bukan dalam perjanjian pengikatan jual beli.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMAKAIAN CREAM PELEMBAB WAJAH ILEGAL DI KOTA MATARAM Muhammad Danial Haq; Mulada, Diman Ade
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.2908

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap pemakai produk kosmetik cream pelembab wajah ilegal yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan Bagaimana tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam menanggulangi peredaran kosmetik cream pelembab wajah ilegal. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Pelaku usaha penjual kosmetik berbahaya dan ilegal dapat dijatuhi pidana, bentuk tanggung jawab BBPOM yaitu sebelum obat dan makanan itu beredar di masyarakat/pasaran prodak harus didaftarkan terlebih dahulu. diregistrasi, dievaluasi apakah produk obat dan makanan itu memenuhi syarat mutu, aman dan selanjutnya di uji lab oleh badan pom apakah memenuhi syarat untuk di pasarkan, setelah memenuhi syarat untuk di pasarka Badan POM juga melakukan pengecekan dan pemeriksaan langsung ke toko-toko, supermarket, apotik, sarana pelayanan informasi, puskesmas, dan rumah sakit.
PENERAPAN KONSEP ESG DALAM REGULASI DAN PRAKTIK HUKUM DI SEKTOR ENERGI Siddiq, Nakzim Khalid; Mulada, Diman Ade; Rahman, Arief
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 8 No 1 (2025): Volume 8 Nomor 1 Juni 2025
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v8i1.2473

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran penting Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam sektor energi dan tantangan implementasinya di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pada implikasi hukum dari kegagalan kepatuhan terhadap ESG dan regulasi lingkungan, sertatantangan dalam harmonisasi regulasi lingkungan dengan standar ESG. Melalui analisis regulasi lingkungan Indonesia, termasuk Undang-Undang Penataan Ruang 1992 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, penelitian mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi lokal danstandar ESG internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadapstandar ESG dapat mengakibatkan sanksi finansial berat, tuntutan hukum, dan kerusakanreputasi perusahaan. Tantangan utama dalam harmonisasi meliputi perbedaan regulasiantarnegara, ketidakselarasan antara regulasi lingkungan dan standar ESG, serta kesulitandalam implementasi dan penegakan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukanpenguatan kerangka regulasi melalui pembentukan unit penegakan hukum khusus,peningkatan kolaborasi antara pemangku kepentingan, dan standardisasi pelaporan ESG untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor energi
Pendampingan Pengenalan IoT dalam Pertanian Pintar : Strategi Meningkatkan Produktivitas Tani di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur Juliansyah, Akbar; Mulada, Diman Ade; Purmadi, Ary
Jurnal Pengabdian UNDIKMA Vol. 6 No. 1 (2025): February
Publisher : LPPM Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/jpu.v6i1.13067

Abstract

This community service activity aims to empower farmer groups in Jurit Village, East Lombok Regency, through the introduction of smart farming technology based on the Internet of Things (IoT). The initiative seeks to enhance agricultural productivity and economic empowerment by integrating advanced technology with robust business legalities. The participatory method employed in this program is based on the four-dimensional approach: Purpose, Process, Partnership, and Product. The outcomes of this community service demonstrate an improvement in the understanding and capabilities of the Lombok Organik farmer group in implementing IoT-based smart farming technology. Furthermore, the farmer group successfully established a legally recognized business, enabling them to expand market access and improve the competitiveness of their agricultural products.
Edukasi Perlindungan Hak Indikasi Geografis Melalui Pemahaman Pembuatan Buku Persyaratan dan Pendaftaran Indikasi Geografis Atsar, Abdul; Wisudawan, I Gusti Agung; Mulada, Diman Ade
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Januari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v3i1.1139

Abstract

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang perlindungan indikasi geografis melalui pemahaman pembuatan buku persyaratan dan pendaftaran indikasi geografis di Kabupaten Lombok Tengah mengenai manfaat serta pentingnya perlindungan Indikasi Geografis. Berdasarkan beberapa step metode dalam kegiatan penyuluhan adalah mulai dari persiapan acara, pre-test sebelum pemberian materi, kemudian pemberian materi melalui slide Power-point, post-test evaluasi, dan penutupan. Sasaran pada pengabdian ini adalah para aparatur desa Pendem Kec. Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Instrumen dalam memberikan materi adalah power point dan untuk melakukan pre-test dan post-test menggunakan tanya jawab secara langsung. Hasil pengabdian ini adalah peningkatan pengetahuan dari aparatur desa Pendem Kec. Janapria yang dapat dilihat pada nilai skor pre dan post-test pemahaman terhadap materi yang diberikan. Antusiasme menunjukkan kenaikan pemahaman dari sebelum dan sesudah pemberian materi yang menunjukkan bahwa pemberian edukasi berhasil menambah pemahaman bagi aparatur desa dan anggota masyarakat Desa Pendem Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMAKAIAN CREAM PELEMBAB WAJAH ILEGAL DI KOTA MATARAM Muhammad Danial Haq; Mulada, Diman Ade
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.2908

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap pemakai produk kosmetik cream pelembab wajah ilegal yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan Bagaimana tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam menanggulangi peredaran kosmetik cream pelembab wajah ilegal. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Pelaku usaha penjual kosmetik berbahaya dan ilegal dapat dijatuhi pidana, bentuk tanggung jawab BBPOM yaitu sebelum obat dan makanan itu beredar di masyarakat/pasaran prodak harus didaftarkan terlebih dahulu. diregistrasi, dievaluasi apakah produk obat dan makanan itu memenuhi syarat mutu, aman dan selanjutnya di uji lab oleh badan pom apakah memenuhi syarat untuk di pasarkan, setelah memenuhi syarat untuk di pasarka Badan POM juga melakukan pengecekan dan pemeriksaan langsung ke toko-toko, supermarket, apotik, sarana pelayanan informasi, puskesmas, dan rumah sakit.
Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Event Organizer (EO) Dengan Vendor : (Studi Di Rossa Wedding Planner & Event Organizer) Mubinda, Baiq Almira Zenitha; Sutrisno, Budi; Mulada, Diman Ade
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3435

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum terhadap perjanjian kerjasama antara event organizer (eo) dengan vendor (studi di rossa wedding planner & event organizer). Penelitian ini menggunakan metode penelitian nomatif-empiris, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara Rossa Wedding Planner & Event Organizer dengan Vendor yakni hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut mendapatkan biaya pemakaian jasa dan membantu segala keperluan acara pernikahan. Berpedoman pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1338 KUHPerdata, dan Tanggung jawab pengusaha penyelenggara Rossa Wedding Planner & Event Organizer terhadap Vendor, merujuk pada perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh para pihak baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Bentuk tanggung jawab yang dilakukan Pengusaha penyelenggara kepada Partnership adalah pertanggungjawaban perdata dengan mengganti kerugian (Pasal 1243 KUHPerdata) yaitu ganti kerugian meliputi biaya serta merujuk pada perjanjian yang telah dibuat.
Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Affiliate Pada Program Shopee Affiliate Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Suharman, Ailsa Salsabila Putri; Mulada, Diman Ade
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan Perjanjian kerjasama yang dilakukan dalam program Shopee Affiliate telah memenuhi persyaratan keabsahan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHperdata. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perjanjian yang dilakukan dalam Program Shopee Affiliate dianggap sah. Dan juga mengetahui bentuk perlindungan hukum affiliator jika konsumen komplain barang kepada affiliator. Dapat dinyatakan bahwa affiliator telah melakukan penipuan contoh produk sehingga terjadinya komplain barang konsumen. Sesuai kebijakan shopee, affiliasi harus mengganti rugi melindungi, dan membebaskan Shopee dan afiliasinya serta direktur, pejabat, dan karyawan mereka dari dan terhadap semua klaim, tindakan, kerugian, kewajiban, biaya, dan pengeluaran, termasuk biaya pengacara dan biaya hukum lainnya, yang timbul secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kebijakan shopee.
Analisis Hukum Terhadap Pembajakan Literasi Digital Menurut Hukum Indonesia Apriyani, Rizka; Sutrisno, Budi; Mulada, Diman Ade
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4651

Abstract

Pembajakan adalah tindakan memproduksi karya yang sudah diterbitkan atau fonogram tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk distribusi massal. Literasi digital melibatkan penggunaan teknologi untuk memperoleh informasi dan mendukung proses pembelajaran, contohnya buku digital (E-book). Penelitian ini mengkaji dua masalah utama: Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Digital menurut Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Akibat Hukum bagi Pelaku Pembajakan Literasi Digital di Indonesia. Tujuan penelitian adalah mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dan menganalisis dampak hukum bagi pelaku pembajakan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi, sementara perlindungan represif melibatkan tindakan pidana untuk memberi efek jera. Pelaku pembajakan dapat dikenai gugatan perdata sesuai pasal 96 UU Hak Cipta 2014 dan gugatan pidana menurut pasal 113 ayat(1) UU Hak Cipta 2014 serta pasal 48 ayat (2) UU ITE nomor 19 tahun 2016.
Co-Authors Abdul Atsar Apriyani, Rizka Arief Rahman Arief Rahman Arief, Arief rahman Budi Sutrisno Dwi Martini Fitrahady, Khairus Febryan MOH. SALEH Moh. Saleh Mubinda, Baiq Almira Zenitha Muhammad Danial Haq Purmadi, Ary Saleh, Moh Shinta Andriyani Siddiq, Nakzim Khalid Suharman, Ailsa Salsabila Putri Wisudawan, I Gusti Agung Wiwiek Wahyuningsih Yudhi Setiawan