Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Jatiswara Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Jurnal Pepadu Journal of Law, Environmental and Justice Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
M. Yazid Fathoni, M. Yazid
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Tanggung Jawab Negara Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Waris Yang Belum Dibagi Dalam Perspektif Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Fathoni, M. Yazid; Sahruddin, Sahruddin; Arifin Dilaga, Zaenal
JATISWARA Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i1.1197

Abstract

Penelitian in bertujuan untuk menganalisis implikasi terhadap penerbitan sertifikat atas tanah kepada salah satu ahli waris dan menganalisi tanggungjawab negara (BPN) terkait pembuatan sertifikat tanah atas nama salah satu ahli waris. Metode penelitian yang digunakaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Implikasi penerbitan sertifikat dan tanggungjwab negara pada tahap akhir bergantung pada sistem pendaftaran dan sistem publiksasi pendaftaran tanah yang dianut oleh negara. Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menggunakan sistem pendaftaran Hak dengan sistem publikasi negatif. Berbeda dengan sistem publikasi negatif, sebaliknya sistem publikasi positif menerapkan prinsiple insurance yang didalamnya terdapat tanggung jawab negara menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah melalui proses pendaftaran.  Kesalahan yang dilakukan oleh negara dalam pendaftaran tanah, termasuk dibidang waris, jika tanah tersebut merupakan tanah bersama namun dengan manipulasi tertentu oleh oknum tertentu kemudian terbit atas nama seseorang ahli waris maka negara bertanggungjawab penuh terhadap kesalahan penerbitan sertifikat tersebut. Tanggung jawab tersebut bersifat strict liability (mutlak) berupa kompensasi atau ganti rugi terhadap pihak yang telah dirugikan.
Penerapan Peraturan Perkawinan & Perceraian Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Ardyani, Aulia Shagita; Dilaga, Zaenal Arifin; Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7260

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta implementasi peraturan mengenai perkawinan dan perceraian bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya yang diatur dalam Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain tunduk pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 10 Tahun 1983, anggota Polri juga wajib mematuhi ketentuan khusus dalam Perkapolri terkait. Implementasi peraturan tersebut di Polda NTB dilaksanakan melalui mekanisme persetujuan dan proses administratif yang ketat, baik untuk pengajuan perkawinan, perceraian, maupun rujuk, guna menjaga disiplin dan etika dalam institusi Polri.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Bale Mediasi Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2018 Hasnawati; Rahman, Arief; Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7309

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Bale Mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Bale Mediasi NTB serta mengidentifikasi faktor kendala dan pendorongnya. Penelitian ini mengkaji mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi, serta mengkaji faktor kendala dan pendorong penyelesaian sengketa pertanahan di Bale Mediasi NTB. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatifempiris, yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan serta observasi dan wawancara langsung dengan para pihak, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi di Bale Mediasi NTB tidak menunjukkan keefektivitasannya dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi. Kurangnya pengetahuan dan kepercayaan masyarakat menjadi kendala utama untuk mencapai kesepakatan secara mediasi, sementara yang menjadi pendorongnya yaitu dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlihat dari pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, Pemerintah Daerah Provinsi NTB juga memberikan dana hibah dan dana lainnya untuk mendukung operasional dan program-program di Bale Mediasi NTB. Penelitian ini kemudian menyimpulkan pentingnya peningkatan sosialisasi untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai Bale Mediasi.
Resolving Land Sale Disputes through Legal Advocacy: A Normative Study of Judicial Reasoning in Plural Legal Systems Fathoni, M. Yazid; Wagian, Diangsa; Adha, Lalu Hadi
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 7 No. 2 (2025): Contemporary Issues on Advocacy and Legal Services
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v7i2.33876

Abstract

The transfer of land rights is a classic problem, but the legal basis that validates its validity remains ambiguous to date.  Although Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration emphasizes that the transfer of land rights is executed using a PPAT deed, judges sometimes have varying legal considerations when deciding the issue of the validity of the transfer of land rights. The validation of these considerations is sometimes also based on the Burgerlijk Wetboek, or sometimes based on Customary/Adat Law. Based on the Morality-Positivism theory, this article will explore how judges should decide a case that falls into the category of "hard cases" regarding the issue of the transfer of land rights in Indonesia, including the legal sources that are used as references. The research method in this article is the normative legal research method. Based on the Dworkin’s theory (law as integrity) and seeing positive law still with moral judgment in it (moral-positivism), judges in deciding cases can use discretion in deciding hard cases. However, in a theoretical context, judges do not have absolute discretion or absolute freedom (independence) in deciding cases. The freedom of judges is within the limits of a circle, which Ronald Dworkin called the metaphor of the hole in the doughnut. Therefore, the judge's decision must not be separated from the spirit and principles of the Basic Agrarian Law. With the Morality of Law, judges cannot decide cases with policy (inclusive positivist), but can only base their decisions on the principles to maintain coherence
The Ambiguity of Adat Law and National Land Law Implementation in Land Sale and Purchase Agreement Fathoni, M. Yazid; Wagian, Diangsa; Adha, Hadi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p10

Abstract

The purpose of this study is to determine the concept of the validity of land sale and purchase agreements in Indonesia, related to the judge's legal considerations in Court Decision Number 596/K/Pdt 2012. The research method in this study uses the normative research method by case study. The results of this study showed that the concept of the Indonesian Land Sale and Purchase Agreement under Law Number 5 of 1960 and Government Regulation Number 24 of 1997, the transfer of land rights is considered to occur when a PPAT sale and purchase deed is made. However, because the UUPA was formed based on Adat Law, there are principles in practice and court decisions, the transfer of land rights through sale and purchase can be carried out according to customary law/Adat Law by fulfilling the elements of real, clear, and cash. However, the uniqueness of this decision, even though the parties did it in the customary way, the judge's legal consideration in decision Number 596 / K / Pdt 2012 is based on the Civil Code/ Burgerlijk Wetboek.
Co-Authors Adha, Hadi Ardyani, Aulia Shagita Arief Rahman Arifin Dilaga, Zaenal Caska - Damayanti, Lisa Maulida Diangsa Wagian, Diangsa Dilaga, Zaenal Arifin Hasnawati Lalu Hadi Adha Lego Karjoko Rohmatullah, M. Romdhani Sahruddin Sahruddin, Sahruddin Sahrudin, Sahrudin Sugeng, Santoso Vasalo, Acacio Fernandez