Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.728
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Meta-Yuridis Unes Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Syura: Journal of Law Media of Law and Sharia GEMOVE Journal of Gender Movement and Empowerment LOIS: Jurnal Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL ECONETICA: Jurnal Sosial, Ekonomi Dan Bisnis RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities LOIS: Jurnal Hukum dan Humaniora
Irpan Suriadiata
Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pelatihan Penyusunan Kontrak/Akad Syariah Baiq Mulianah; Habibul Umam Taqiuddin; Irpan Suriadiata
Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69503/abdinesia.v2i2.223

Abstract

Kontrak/akad syariah memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan perjanjian atau kontrak konvensional. Adanya perbedaan dasar hukum dan karakteristik ini secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap klausul-klausul di dalam kontrak. Melalui kegiatan pelatihan ini, para pelaku usaha dapat memahami bagaimana teori dan praktek dalam membuat kontrak/akad syariah. Tujuan kegiatan manfaat kegiatan ini adalah 1) untuk memberikan pengetahuan mengenai kontrak/akad syariah, 2) untuk memberikan pemahaman mengenai teknik-teknik dan panduan mudah dalam penyusunan kontrak/akad syariah dalam transaksi bisnis dan keuangan. Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan kontrak/akad syariah di Aula Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat adalah focus group discussion (FGD) disertai dengan praktik penyusunan kontrak/akad syariah. Hasil kegiaan pelatihan penyusunan kontrak/akad syariah, di antaranya 1) para peserta sangat antusias dalam setiap materi yang diberikan, karena berhubungan langsung dengan persoalan di lapangan, 2) para peserta mulai memahami kontrak/akad syariah, 3) para peserta mulai memahami dasar-dasar penyusunan kontrak/akad syariah.
Persepsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram (UNRAM) Terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) Irfan Suriadiata; Muhammad Yakub
Econetica: Jurnal Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Vol. 4 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul UlamaNusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69503/econetica.v4i1.257

Abstract

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tumbuh pesat. Secara otomatis berdampak terhadap perilaku, cara berpikir, dan bersifat tanpa batas. Pada titik ini, hampir tidak kenal batas usia, tanpa melihat latar belakang ras, gender, usia, status dan agama. Harus jujur diakui, bahwa teknologi informasi merupakan lokomotif yang dahsyat dalam mendorong transformasi sosial dalam kehidupan. Kepastian hukum pada aktivitas dunia teknologi (dunia maya) di negara kita, negara mengatur perlindungan terhadap masyarakat dari cybercrime yang tercantum dalam tulisan ini mengenai perbuatan yang dilarang. Sehingga dibuatlah Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Mendorong Kebijakan Bantuan Hukum bagi PMI: Penguatan Mekanisme Grievance Multi-Pihak di Nusa Tenggara Barat Irpan Suriadiata
IHSAN : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 8, No 1 (2026): Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat (April)
Publisher : University of Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/ihsan.v8i1.29807

Abstract

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi kerentanan akibat lemahnya mekanisme pengaduan dan terbatasnya akses bantuan hukum di tingkat daerah. Menjawab hal ini, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dirancang untuk memperkuat mekanisme grievance kolaboratif dan mendorong akses bantuan hukum melalui peningkatan kapasitas pemangku kepentingan serta advokasi kebijakan. Menggunakan pendekatan Community-Based Research (CBR), kegiatan ini dilaksanakan melalui lokakarya partisipatif sehari di Lombok, melibatkan 30 peserta multi-pihak, termasuk aktivis SBMI, pengacara IKADIN, pemerintah daerah, LSM, akademisi, serta komunitas PMI dan keluarganya, dengan dukungan HRWG dan CVI. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 45% tentang kerangka hukum dan mekanisme grievance berperspektif korban. Workshop kolaboratif memetakan titik lemah sistem pengaduan dan menghasilkan konsensus serta draf rekomendasi awal pembentukan Perda Bantuan Hukum bagi PMI. Kegiatan ini berfungsi sebagai katalisator transformasi masalah menjadi agenda advokasi kebijakan yang konkret.
Consent-Based Approach Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kajian Komparatif Dan Prospek Adopsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Irpan Suriadiata; Suci Ramadhani Putri
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2554

Abstract

:  Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak legislatif penting dalam upaya perlindungan korban di Indonesia. Namun demikian, terdapat kesenjangan mendasar yang belum terjawab: undang-undang ini mempertahankan pendekatan pembuktian berbasis paksaan, bukan mengadopsi consent-based approach yang telah menjadi standar normatif global. Artikel ini mengkaji mengapa Indonesia belum mengadopsi consent-based approach dan apa implikasi yuridis serta sosiokultural dari pilihan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan komparatif-perundang-undangan, penelitian ini menganalisis implementasi model persetujuan di Swedia, Inggris, Kanada, Jepang, dan Belanda, serta mengevaluasi kompatibilitasnya dengan tradisi civil law dan konteks sosiokultural Indonesia. Penelitian menemukan bahwa adopsi penuh model affirmative consent atau communicative consent berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksesuaian struktural. Sebagai novelty, artikel ini mengusulkan model hibrida Contextual Consent with Structural Presumption yang mempertahankan kerangka dasar UU TPKS namun menambahkan rebuttable presumption of non-consent pada relasi kuasa asimetris sebagaimana diatur Pasal 6 dan Pasal 12. Model ini, didukung panduan yudisial dan reformasi prosedural berbasis trauma, menawarkan jalur adopsi bertahap yang kompatibel dengan sistem hukum Indonesia sekaligus memperkuat perlindungan korban secara efektif.
STRATEGI DAN UPAYA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Irpan Suriadiata
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.153

Abstract

This research was conducted with the objectives: 1) To find out strategies for eradicating criminal acts of corruption in Indonesia. 2) To find out efforts to eradicate criminal acts of corruption in Indonesia. The type of research used in this research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of this research show that: 1) Strategies that can be implemented in eradicating corruption in Indonesia are by establishing anti-corruption institutions, preventing corruption in the public sector, social prevention and community empowerment, creating various legal instruments that support the prevention and eradication of corruption, carrying out international cooperation and carrying out monitoring and evaluation 2) Efforts that can be made to eradicate criminal acts of corruption in Indonesia are by carrying out penal (refractive) efforts, namely efforts made by handing over cases of criminal acts of corruption that occur to law enforcement, in this case the police. , prosecutors and Corruption Eradication Commission to be processed in accordance with applicable legal provisions. Apart from penal (repressive) efforts, other efforts made to eradicate criminal acts of corruption are non-penal (preventive) efforts, namely handling efforts that focus on preventive nature without the existence of criminal law to influence the public's views regarding criminal acts of corruption.
A Critical Analysis of the Regulatory Framework and Evidentiary Practices under Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes Irpan Suriadiata; Janou Willems
Syura: Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58223/syura.v4i1.831

Abstract

Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes was enacted as a specific legal instrument to strengthen the protection of victims of sexual violence in Indonesia. However, the evidentiary provisions contained in the law raise significant legal concerns regarding the balance between victim protection and the protection of suspects' rights, particularly in relation to the presumption of innocence and due process of law. This study aims to analyze the regulation and application of evidentiary practices in sexual violence cases, examine the legal challenges in balancing victim protection with the rights of suspects, and assess the legal implications of disparities in protection between both parties under Law No. 12 of 2022. This research employs a normative legal method using statutory, case law, and conceptual approaches. The data sources consist of legislation, judicial decisions, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings reveal that the evidentiary framework under the Sexual Violence Crimes Law potentially weakens the presumption of innocence due to the tendency to rely on victim and psychologist testimony without sufficient objective corroborative evidence. Furthermore, there is a shift in the standard of proof from the principle of beyond a reasonable doubt toward emotional justification, which may threaten both procedural and substantive justice. This study contributes a critical legal analysis of evidentiary practices under the Sexual Violence Crimes Law and proposes strengthening the balance between victim protection and the constitutional rights of suspects within Indonesia’s criminal justice system.
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kegiatan Kemahasiswaan di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat Habibul Umam Taqiuddin; Irpan Suriadiata
RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities Vol. 1 No. 1 (2022): Retorika: Journal of Law, Social, and Humanities
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) untuk mengetahui pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat., 2) untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan kemahasiswaan di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa yang bergabung dalam organisasi kemahasiswaan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan random sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat memahami dengan baik dan benar nilai-nilai Pancasila yang diajarkan melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila. 2) Implementasi dalam kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat adalah dalam bentuk sikap dimana mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat menghargai perbedaan keyakinan dan kepercayaan, saling toleransi dan saling bekerja sama dengan teman yang berbeda keyakinan, aksi pengumpulan bantuan kemanusiaan, memperingati hari besar nasional, pengambilan keputusan dalam rapat organisasi dilakukan melalui musyawarah mufakat karena musyawarah, turun aksi kejalan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.
Rasionalitas di Balik Putusan: Menguji Pertimbangan Hukum Hakim dalam Persidangan Irpan Suriadiata; Habibul Umam Taqiuddin; Risdiana
RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities Vol. 4 No. 2 (2026): Retorika: Journal of Law, Social, and Humanities
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69503/retorika.v4i2.1539

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan melalui perspektif filosofis hukum yang meliputi dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat teoretis-konseptual, melalui pendekatan konseptual dan filosofis. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta bahan hukum sekunder yang relevan, dengan menerapkan metode interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis dalam kerangka hermeneutika hukum dan interpretivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara ontologis, rasionalitas pertimbangan hakim bukan merupakan penerapan logika formal yang tertutup, melainkan konstruksi makna yang kontekstual dan reflektif melalui proses penemuan hukum (rechtsvinding). Secara epistemologis, rasionalitas hakim dapat divalidasi melalui keterlacakan dan koherensi proses interpretasi dalam teks putusan, khususnya dalam mengelola ketegangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dirumuskan dalam Trias Radbruch. Secara aksiologis, rasionalitas pertimbangan hakim berorientasi pada keadilan substantif yang berlandaskan prinsip keadilan sosial dalam Pembukaan UUD NRI 1945, teori keadilan John Rawls, serta konsep hak sebagai batas normatif dalam pemikiran Ronald Dworkin.
Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan Dalam Kasus Malpraktek Medik di Rumah Sakit Irpan Suriadiata; Anggi Purnama Tradesa; Angga Dinata
RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities Vol. 4 No. 1 (2025): Retorika: Journal of Law, Social, and Humanities
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69503/retorika.v4i1.1558

Abstract

This study aims to analyze the legal responsibility of health workers in cases of medical malpractice in hospitals according to Indonesian laws and regulations. It also examines the construction of legal responsibility of health workers in cases of medical malpractice from the perspective of civil, criminal, and administrative law. It also examines the legal responsibility of hospitals for medical malpractice committed by health workers within the framework of employment relationships and the provision of health services. This study uses a normative legal method, which views law as written norms in laws and regulations and legally binding behavioral guidelines. The research approach includes a statutory approach and a conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials are processed through inventory, classification, and systematics to facilitate analysis. The analysis is conducted by applying grammatical, systematic, and teleological legal interpretations, and using legal theory and principles as analytical tools to assess the forms and mechanisms of legal protection. The research findings indicate that the legal system needs to reconstruct its accountability framework by clarifying the boundaries between medical risk and malpractice, and assigning civil, criminal, and administrative responsibilities proportionally. Hospitals should strengthen their institutional accountability through the application of the principles of vicarious liability and corporate liability, ensuring effective oversight, procedures, and risk management. Preventive approaches, health law education for medical personnel, and non-litigation dispute resolution mechanisms can improve patient safety
The Concept of Forced Defense As Legal Protection Against the Criminalization of Crime Victims Irpan Suriadiata
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4064

Abstract

Article 49 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) governs the concept of compelled defense, also known as "noodweer" in Dutch terminology. This article offers legal protection for individuals who engage in an unlawful conduct, such as abuse or murder, but do so in self-defense or in defense of another person who is under a severe threat to their life or physical well-being. The objective of this study is to ascertain the manner in which investigators constructed the legal framework to identify the suspect responsible for the abuse crime in the case that transpired at Yayasan Al-Amin NW Kilang in District Montong Gading, East Lombok district, West Nusa Tenggara on July 19, 2022, and to determine whether the suspect's actions constituted a forced defense in accordance with the provisions outlined in article 49, paragraph 1 of the Criminal Code. The present case study was authored utilizing analytical descriptive techniques in conjunction with empirical-normative research methods. The research findings indicate, initially, that the investigator's subjective elements significantly influence the trajectory of the investigation in the a-quo case. Consequently, the investigator formulates questions for the investigation in a manner that is streamlined solely to satisfy and substantiate the requirements outlined in Article 351 paragraph of the Criminal Code and to identify the suspect. The second criminal act of abuse pertains to the suspect's assault, which satisfies the criteria for a forced defense as defined in article 49 of the Criminal Code, provided that a-quo is satisfied.
Co-Authors Ababil Karhoma Wijaya Angga Dinata Anggi Purnama Tradesa Baiq Mulianah Fathur Rauzi Habibul Umam Taqiuddin Janou Willems KARHOMA WIJAYA Muhammad Syamsussabri Muhammad Yakub Novita Listyaningrum, Novita Pinton Setya Mustafa Risdiana Septa Rahmadi, Didin Sis Nanda Kus Andrianto SIS NANDA KUS ANDRIANTO suci ramadhani putri Yakub, Muhammad