Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.396
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Meta-Yuridis Unes Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media of Law and Sharia GEMOVE Journal of Gender Movement and Empowerment LOIS: Jurnal Hukum dan Humaniora
Irpan Suriadiata
Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
INTEGRATION OF MARRIAGE LAW AND CUSTOMARY LAW WITHIN THE INDONESIAN LEGAL FRAMEWORK Suriadiata, Irpan
Jurnal Meta-Yuridis Vol 8, No 2 (2025)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v8i2.22864

Abstract

Indonesia utilizes a pluralistic legal system where national and customary laws intersect, especially in areas like marital law. This study explores the relationship between national marital law and customary practices, highlighting the challenges in harmonizing the two. Key issues include inconsistencies in legal enforcement, clashes between the rigidity of national law and the flexibility of customary law, and limited understanding of customary systems among legal practitioners. To overcome these challenges, the study recommends strengthening the legal recognition of customary law, empowering traditional institutions in conflict resolution, and fostering ongoing dialogue between the state and indigenous communities. These steps are essential to create a more integrated legal system. Ultimately, the study seeks to contribute to a fair and culturally respectful marital law framework in Indonesia—one that protects individual rights while honoring the nation's diverse traditions. This approach aims to ensure both legal certainty and cultural sensitivity in the Indonesian legal landscape
The Implementation of the Res Judicata Pro Veritate Habetur Principle to the Investigation of Money Laundering Suriadiata, Irpan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6170

Abstract

This study aims to determine the position of court rulings on predicate crimes under the principle of Res Judicata Pro Veritate Habetur in money laundering cases, along with the legal rationale utilized by judges in adjudicating TPPU cases involving predicate crimes as specified in Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law. This study utilizes a normative-empirical approach through a case study method. This research is supported by the review of case files, the observation of trial proceedings, and the analysis of literature from various criminal law sources and relevant statutes and regulations. The utilized data analysis method is judicial-normative. The findings of this study reveal a violation of the principle of Res Judicata Pro Veritate Habetur in the evaluation of money laundering offenses, as demonstrated by the Mataram District Court Decision No. 516/Pid.Sus/2022/PN.Mtr, alongside the NTB High Court Decision No. 23/PID.Sus. 2023/PT.MTR, and the MARI Decision No. 4075 K/PID.Sus/2023, which neglected to account for the legally binding narcotics criminal ruling that serves as the predicate crime for the money laundering allegation. Both panels of judges committed errors in their legal reasoning by inadequately and incompletely assessing the predicate crime of narcotics offenses under Article 127, paragraph 1 of the Narcotics Law, concerning the evidence of 0.17 grams in relation to the sentencing and confiscation of the defendant's assets.
Kajian Yuridis Urgensinya Penatagunaan Tanah dalam Mewujudkan Kemakmuran Rakyat Irpan Suriadiata
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2649

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kajian yuridis urgensi penatagunaan tanah dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penatagunaan tanah merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan tata guna tanah. Tujuan dari penatagunaan tanah yaitu untuk mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan, mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan, mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah. Adapun asas-asas dari penatagunaan tanah yaitu: keterpaduan, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, selaras dan seimbang, berkelanjutan, keterbukaan dan persamaan, keadilan serta perlindungan hukum. Model penatagunaan tanah di Indonesia ada tiga (3) yaitu: model tertutup (zoning), model terbuka dan model penggunaan yang mengabdi pada pembangunan. Kewajiban negara dalam perencanaan penatagunaan tanah dibuktikan dengan ikut andilnya negara dalam merumuskan dan menata pembentukan peraturan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Negara mengkaji dari tiga sisi, yaitu filosofi, yuridis konstitusional serta sosiologis/empiriknya.
Penyuluhan Etika Profesi Hukum Bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia Fathur Rauzi; Suriadiata, Irpan
Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi (Juni)
Publisher : Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jilpi.v2i4.429

Abstract

Penyuluhan Etika Profesi Hukum bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kode etik dalam praktik hukum. Kegiatan ini ditujukan bagi calon advokat yang akan segera memasuki dunia profesional, dengan fokus pada prinsip-prinsip dasar etika advokat, kewajiban, dan larangan dalam menjalankan profesi, serta sanksi atas pelanggaran kode etik. Melalui ceramah, diskusi interaktif, dan analisis studi kasus, penyuluhan ini diharapkan dapat membentuk calon advokat yang tidak hanya kompeten secara hukum, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab tinggi. Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai kode etik, calon advokat diharapkan dapat berkontribusi secara positif dalam penegakan hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat di Indonesia.
Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata: Strategi Pengembangan Berkelanjutan Suriadiata, Irpan
Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi (Desember)
Publisher : Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jilpi.v3i2.520

Abstract

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata menjadi instrumen strategis dalam mendorong pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Perda tersebut dan memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion) dengan pemerintah daerah, pengelola desa wisata, dan masyarakat lokal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun Perda ini telah memberikan kerangka kerja yang jelas, implementasinya belum optimal. Beberapa faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pendampingan teknis, dan belum maksimalnya promosi potensi desa wisata. Sebagai solusi, direkomendasikan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas pengelola desa wisata melalui pelatihan, penguatan koordinasi antara pihak terkait, serta pemanfaatan teknologi digital untuk promosi dan pemasaran. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerapan Perda serta mendukung pengembangan desa wisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
EDUKASI BANTUAN HUKUM BAGI MAHASISWA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DI KOTA MATARAM Yakub, Muhammad; Suriadiata, M.H, Dr. Irpan
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v3i2.63

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang edukasi bantuan hukum Bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dan dampak terhadap edukasi bantuan hukum bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan untuk mewujudkan kesadaran hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan pengertian bahwa objek utama penelitian adalah identifikasi hukum, yaitu untuk melihat atau mengidentifikasi tentang adakah kesadaran hukum bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan setelah diadakannya kegiatan edukasi bantuan hukum. Hasil penelitian ini yaitu: Dalam hal upaya menumbuhkan kesadaran hukum, tehnik edukasi bantuan hukum yang digunakan tidak cukup sekedar untuk pemberitahuan atau menginformasikan tentang aturan-aturan hukum dan pesan-pesan hukum saja yang lebih tepat dikerjakan oleh aktifitas teknik informasi dan dokumentasi hukum, sedangkan dalam hal kegiatan teknik edukasi bantuan hukum utamanya adalah untuk kegiatan teknik pembudayaan hukum bernuansa psikologis yang dapat menyentuh faktor kejiwaan mahasiswa dan pemuda kemudian dampak kegiatan edukasi bantuan hukum terhadap kesadaran hukum bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Kota Mataram, yaitu hanya dapat menunjukkan keberadaannya secara kwalitatif, terutama atas dasar kenyataan bahwa edukasi bantuan hukum adalah metode yang paling rasional untuk membentuk kesadaran hukum tentunya hubungan antara variabel edukasi bantuan hukum dan variabel kesadaran hukum sangat signifikan.
STRATEGI DAN UPAYA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Suriadiata, Irpan
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.153

Abstract

This research was conducted with the objectives: 1) To find out strategies for eradicating criminal acts of corruption in Indonesia. 2) To find out efforts to eradicate criminal acts of corruption in Indonesia. The type of research used in this research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of this research show that: 1) Strategies that can be implemented in eradicating corruption in Indonesia are by establishing anti-corruption institutions, preventing corruption in the public sector, social prevention and community empowerment, creating various legal instruments that support the prevention and eradication of corruption, carrying out international cooperation and carrying out monitoring and evaluation 2) Efforts that can be made to eradicate criminal acts of corruption in Indonesia are by carrying out penal (refractive) efforts, namely efforts made by handing over cases of criminal acts of corruption that occur to law enforcement, in this case the police. , prosecutors and Corruption Eradication Commission to be processed in accordance with applicable legal provisions. Apart from penal (repressive) efforts, other efforts made to eradicate criminal acts of corruption are non-penal (preventive) efforts, namely handling efforts that focus on preventive nature without the existence of criminal law to influence the public's views regarding criminal acts of corruption.
Penguatan Kapasitas Pemuda Dalam Membangun Masyarakat Sadar Hukum Suriadiata, Irpan; Syamsussabri, Muhammad; Mustafa, Pinton Setya
Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2022): Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas pemuda dalam membangun masyarakat sadar hukum. Pengabdian ini dilaksanakan di Gunung Sari, Lombok Barat, NTB pada Sabtu, 27 Februari 2021 dengan jumlah peserta sekitar 50 Orang. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh mitra antara lain: a) kurangnya sosialisasi terkait dengan organisasi kepemudaan, b) kurangnya kesadaran hukum di kalangan pemuda, dan c) kurangnya pengetahuan terkait program yang dilakukan guna meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pemuda. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain: a) ceramah dan tanya jawab, b) memberikan pelatihan terkait dengan penyusunan program kerja, dan c) pendampingan terkait dengan penyusunan proposal kegiatan di masyarakat. Hasil kegiatan ini memberikan manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat terutama para pemuda yang mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini memberikan pemahaman bahwa kesadaran hukum sangat penting untuk dilakukan sejak dini dan pemuda menjadi agen perubahan untuk mengajarkan dan membangun kesadaran hukum di masyarakat.
Pelatihan Penyusunan Kontrak/Akad Syariah Mulianah, Baiq; Taqiuddin, Habibul Umam; Suriadiata, Irpan
Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2022): Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69503/abdinesia.v2i2.223

Abstract

Kontrak/akad syariah memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan perjanjian atau kontrak konvensional. Adanya perbedaan dasar hukum dan karakteristik ini secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap klausul-klausul di dalam kontrak. Melalui kegiatan pelatihan ini, para pelaku usaha dapat memahami bagaimana teori dan praktek dalam membuat kontrak/akad syariah. Tujuan kegiatan manfaat kegiatan ini adalah 1) untuk memberikan pengetahuan mengenai kontrak/akad syariah, 2) untuk memberikan pemahaman mengenai teknik-teknik dan panduan mudah dalam penyusunan kontrak/akad syariah dalam transaksi bisnis dan keuangan. Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan kontrak/akad syariah di Aula Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat adalah focus group discussion (FGD) disertai dengan praktik penyusunan kontrak/akad syariah. Hasil kegiaan pelatihan penyusunan kontrak/akad syariah, di antaranya 1) para peserta sangat antusias dalam setiap materi yang diberikan, karena berhubungan langsung dengan persoalan di lapangan, 2) para peserta mulai memahami kontrak/akad syariah, 3) para peserta mulai memahami dasar-dasar penyusunan kontrak/akad syariah.
Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Memberikan Keadilan Distributif Bagi Nasabah Irpan Suriadiata
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2080

Abstract

This research was conducted with the objectives: 1) To determine the role of non-bank financial institutions in providing distributive justice for customers. 2) To determine factors for improving non-bank financial institutions in providing distributive justice for customers. The type of research used in this research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of this research show that: 1) The role of non-bank institutions in providing distributive justice for customers, namely collecting funds; channeling funds, asset transfer, liquidity, income allocation and transactions. 2) Factors increasing non-bank financial institutions in providing distributive justice for customers, namely the large increase in the income of middle class families and individuals. with sufficient income, especially those in the middle class, have a certain portion of their income to save each year. Apart from that, the fact of increasing non-bank financial institutions is also dominated by the large denominations of financial instruments, which makes it difficult for small savers to gain access.
Co-Authors Ababil Karhoma Wijaya Baiq Mulianah Fathur Rauzi Habibul Umam Taqiuddin Muhammad Syamsussabri Muhammad Yakub Novita Listyaningrum Pinton Setya Mustafa Septa Rahmadi, Didin Sis Nanda Kus Andrianto suci ramadhani putri Yakub, Muhammad