Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.566
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Meta-Yuridis Unes Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Media of Law and Sharia GEMOVE Journal of Gender Movement and Empowerment LOIS: Jurnal Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL ECONETICA: Jurnal Sosial, Ekonomi Dan Bisnis RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities
Irpan Suriadiata
Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Consent-Based Approach Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kajian Komparatif Dan Prospek Adopsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Irpan Suriadiata; Suci Ramadhani Putri
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2554

Abstract

:  Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak legislatif penting dalam upaya perlindungan korban di Indonesia. Namun demikian, terdapat kesenjangan mendasar yang belum terjawab: undang-undang ini mempertahankan pendekatan pembuktian berbasis paksaan, bukan mengadopsi consent-based approach yang telah menjadi standar normatif global. Artikel ini mengkaji mengapa Indonesia belum mengadopsi consent-based approach dan apa implikasi yuridis serta sosiokultural dari pilihan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan komparatif-perundang-undangan, penelitian ini menganalisis implementasi model persetujuan di Swedia, Inggris, Kanada, Jepang, dan Belanda, serta mengevaluasi kompatibilitasnya dengan tradisi civil law dan konteks sosiokultural Indonesia. Penelitian menemukan bahwa adopsi penuh model affirmative consent atau communicative consent berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksesuaian struktural. Sebagai novelty, artikel ini mengusulkan model hibrida Contextual Consent with Structural Presumption yang mempertahankan kerangka dasar UU TPKS namun menambahkan rebuttable presumption of non-consent pada relasi kuasa asimetris sebagaimana diatur Pasal 6 dan Pasal 12. Model ini, didukung panduan yudisial dan reformasi prosedural berbasis trauma, menawarkan jalur adopsi bertahap yang kompatibel dengan sistem hukum Indonesia sekaligus memperkuat perlindungan korban secara efektif.
Co-Authors Ababil Karhoma Wijaya Angga Dinata Anggi Purnama Tradesa Baiq Mulianah Fathur Rauzi Habibul Umam Taqiuddin Muhammad Syamsussabri Muhammad Yakub Novita Listyaningrum Pinton Setya Mustafa Risdiana Septa Rahmadi, Didin Sis Nanda Kus Andrianto suci ramadhani putri Yakub, Muhammad